Mendaur Ulang Sampah Plastik sisa Gerai Kopi
Deru mesin pencacah terdengar nyaring di bengkel kerja Daur Baur Micro Factory, awal Juni 2025. Dikha mengambil gelas-gelas plastik bekas dan memasukkan satu persatu ke dalam mesin pencacah. Di ruangan sebelah, Laisa sedang menyiapkan cetakan di atas meja tatakan. Dengan sekop, cacahan plastik berwarna putih dari kontainer kecil dituangkan ke atas pelat dan diratakan dengan tangan. Setelah cacahan plastik merata di atas pelat, potongan kertas koran bekas lalu ditambahkan di atasnya. Proses itu diulang hingga beberapa lapis lalu cetakan cacahan plastik dan kertas koran dipindah ke mesin hot press selama 30 menit sampai satu jam, tergantung ketebalan yang diinginkan. Hasil cetakan nantinya diolah kembali dan dibentuk menjadi beragam produk daur ulang. Bengkel kerja Daur Baur Micro Factory berada satu area dengan kafe Kopi Nakoyang di Baranangsiang, Bogor Timur, Jabar. Daur ulang gelas plastik merupakan inisiatif Kopi Nako, di bawah naungan PT Jendela Kuliner Bersama dan manajemen Kanma Group.
Pengunjung dapat melihat langsung proses daur ulang dari bahan botol dan gelas plastik bekas, juga aktivitas rumah sangrai biji kopi di sini. Produk furnitur yang diproduksi Daur Baur Micro Factory berupa meja, kursi, meja bar dan coffee tray, yang digunakan di gerai Kopi Nako seluruh Indonesia. Ada juga beragam suvenir dan barang hasil kolaborasi dengan jenama lain, seperti jam tangan, kacamata, aksesori dan ruang ATM bank. Kertas bekas koran Kompas dan pelat bekas cetakan koran Kompas juga digunakan dalam proses daur ulang. Beberapa suvenir ada yang ditambahkan dengan ampas kopi. Sebagian besar material gelas plastik bekas ini dikumpulkan langsung dari gerai-gerai Kopi Nako, yang dikumpulkan saat truk ekspedisi mengantar biji kopi dan bahan lain ke seluruh gerai Kopi Nako. Inovasi daur ulang sampah plastik pada sektor bisnis kuliner yang berjalan konsisten dalam jangka panjang akan berkontribusi pada berkurangnya volume sampah plastik ke TPA) dan mengurangi pencemaran lingkungan. (Yoga)
Harga yang Patut untuk Kemewahan Mobil Hyundai Palisade
Di lini mobil mewah keluaran PT Hyundai Mo-tors Indonesia (HMID) di Indonesia, model Palisade adalah kasta tertinggi, walau belakangan, keelokannya seolah disalip model dibawahnya. Pada generasi kedua yang baru meluncur, superioritas itu direbut kembali dengan harga makin tinggi. AS adalah pasar terbesar mobil SUV. Di ajang pameran otomotif New York Auto Show 2025, April silam, Hyundai Palisade generasi kedua diperkenalkan. Perubahan Paling terlihat adalah bentuk gril, lampu utama dan pelek rodanya yang membesar, jadi 20 dan 21 inci. Peluncuran resminya di Indonesia dilakukan pada Jumat (13/6) di kawasan elite Dharmawangsa, Jaksel. Tema acara itu ”Premium Has Its Shape”, menegaskan posisi Palisade baru di kelas atas. ”Berbekal kepercayaan dari generasi sebelumnya, model ini memenuhi kebutuhan keluarga modern yang terus berkembang dengan performa hybrid yang efisien,” kata Ju Hun Lee, Presdir PT HMID. Generasi kedua Palisade inidijual dalam tiga varian.
Ketiganya memakai powertrain sama, yakni hibrida mesin Smartstream G2.5T dan motor listrik berbaterai litium1,65 kWh. Varian terendah adalah Signature dengan harga Rp 1,105 miliar. Di atasnya ada varian Calligraphy dengan harga Rp 1,274 miliar. Varian tertingginya adalah Calligraphy AWD seharga Rp 1,359 miliar. Harga berlaku on the road Jakarta. Hilang sudah Palisade dibawah Rp 1 miliar. Tapi pemesannya sudah cukup banyak. ”Ada sekitar seratusanlah. Padahal, baru dibuka dua minggu,” cetus Uria Simanjuntak, Head of PR PT HMID. Tenaga mobil Palisade sangat menggoda, berkubikasi 2.497 cc diperkuat dengan turbo. Motor listriknya bertorsi besar, 264 Nm. Paduan mesin dan motor listrik itu menghasilkan tenaga maksimum 334 PS dan torsi puncak 460 Nm. Yang paling canggih adalah fitur autentifikasi sidik jari. Selama sidik jarinya sudah terdaftar, pengemudi tak perlu lagi membawa kunci mobil, cukup dengan sidik jari saja. Benar-benar harga yang patut untuk sebuah kemewahan. (Yoga)
60 Tahun, Kompas Merekam Sejarah
Media cetak memainkan peran penting dalam membentuk narasiawal sejarah. Sejak lahirnya 60 tahun lalu, Kompas ikut serta membentuk narasiawal sejarah Indonesia. Saat kelahirannya, 28 Juni 1965, pada halaman utama, Kompas sudah merekam peristiwa utama di dunia dan Tanah Air. Delapan wajah halaman pertama Kompas menampilkan perjalanan tonggak penting sejarah yang direkam, termasuk perjalanan Kompas dari sisi jurnalistik dan aspek visual. Kompas terbit menjelang dibukanya Konfrensi Asia Afrika II di Aljazair. Simboliknya, kita menentang penindasan yang bernama Nekolim bersama kekuatan-kekuatan progresif sedunia dengan poros Afrika Asia. Kesetia kawanan Afrika Asia perlu dipupuk dengan meluaskan saling pengertian melalui karangan tentang Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Dari sisi jurnalistik, Tajuk Rencana menggariskan, Kompas sebagai sebuah harian terikat oleh sifat jurnalistik yang wajib dipenuhi jika tugasnya hendak berhasil baik. Sesuai dengan kecerdasan rakyat yang terus meningkat, bentuk jurnalistik yang dijanjikan Kompas adalah dialog, yang menggugah pikiran dan menyegarkan perasaan dengan gaya yang mudah dipahami dan enak dibaca. Kompas merekam dokumen penting dalam sejarah Orde Baru, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di halaman 1 pada edisi 14 Maret 1966. Berita utama dihalaman 1 mengutip dua butir isi Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, Sukarno kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Suharto dengan tambahan harapan kepada rakyat.
Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memulai pembangunan berkesinambungan dengan program Rencana Pembangunan Lima Tahun. Berbagai proyek besar dikerjakan, salah satunya, proyek telekomunikasi yang dikenal sebagai proyek Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Indonesia tercatat sebagai negara keempat yang memiliki satelit sendiri setelah Rusia, Kanada, dan AS. Gaya investigasi Kompas khas, menitik beratkan pada pengungkapan persoalan, bukan pada personal yang terlibat di persoalan itu. Dalam jurnalisme data, Tim Kompas bekerja mencari fakta baru dengan mengolah dan menganalisis data pendukung. Targetnya, mendapat perspektif baru setelah menemukan fakta di balik data. (Yoga)
Meningkatkan Pendapatan dari Pajak Digital
Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital dengan merancang kebijakan penunjukan platform lokapasar seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari para pedagang. Kebijakan ini dianggap strategis dalam menutup celah shadow economy yang selama ini membuat banyak transaksi digital luput dari pengawasan pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, menjelaskan bahwa ketentuan ini masih difinalisasi dan bertujuan meningkatkan pengawasan serta kepatuhan pajak para pelaku usaha daring. Nantinya, sistem pembayaran mandiri oleh pedagang akan digantikan oleh pemungutan otomatis oleh marketplace, dengan dasar identifikasi menggunakan NPWP atau NIK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi lebih luas, termasuk pembentukan joint task force untuk mengidentifikasi potensi penerimaan baru dan kebocoran pajak, terutama dari sektor digital. Sampai akhir Mei 2025, penerimaan pajak telah mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun ini.
Ketua Pengawas IKPI, Prianto Budi Saptono, menilai pendekatan ini efisien karena memungkinkan pengawasan lebih terpusat melalui entitas besar seperti marketplace. Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, menambahkan bahwa potensi pajak dari transaksi Rp563 triliun di marketplace bisa mencapai Rp5,6 triliun jika dikenakan tarif 1%, setara atau bahkan lebih besar dari anggaran beberapa program bansos nasional.
Kebijakan ini diperkirakan tidak hanya menambah kas negara secara signifikan, tetapi juga memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, meskipun pemerintah tetap perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur dan beban administratif terhadap UMKM.
Menggali Potensi Wisata Raja Ampat
Kisruh tambang nikel di Raja Ampat kembali mencuat ke publik setelah foto ikonik gugusan karst Wayag menjadi viral akibat manipulasi AI yang menggambarkan kerusakan lingkungan. Meski gambar itu tidak mencerminkan kondisi riil saat ini, perdebatan yang muncul memperkuat urgensi penyelesaian polemik tambang yang telah lama membayangi kawasan konservasi tersebut. Gugusan karst seperti Wayag, Piaynemo, dan Teluk Kabui masih terjaga, namun keberlanjutannya terancam jika izin tambang tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut empat izin tambang nikel di Raja Ampat pada 10 Juni 2025, menyisakan satu izin lama milik PT Gag Nikel. Keputusan ini menyusul desakan dari Indonesia Divetourism Company Association (IDCA), yang dalam surat terbuka pada Hari Laut Sedunia meminta pencabutan permanen izin tambang, perluasan zona konservasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata berkelanjutan.
Mahakarya alam seperti Raja Ampat menyimpan kekayaan biodiversitas luar biasa—dari segitiga karang dunia hingga spesies laut dan darat endemik. Nilai ekonominya dari sektor wisata, khususnya wisata selam, diperkirakan jauh lebih besar dari tambang jika dikembangkan secara serius. Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo mencabut izin tambang menjadi awal penting, tetapi perlindungan total dan sinergi pusat-daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Raja Ampat tetap menjadi simbol kekayaan hayati dunia, bukan korban eksploitasi sumber daya.
KB Bank Raih Fasilitas Pinjaman Rp 3 Triliun
PT Bank KB Bukopin Tbk. (KB Bank) menerima pinjaman subordinasi tanpa tenor sebesar Rp3 triliun dari perusahaan induknya, Kookmin Bank Co. Ltd. asal Korea Selatan. Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, menjelaskan bahwa pinjaman ini akan digunakan sebagai instrumen modal inti tambahan untuk memperkuat posisi keuangan bank per Juni 2025 dan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kookmin Bank, yang memiliki 66,88% saham KB Bank, juga menjadi kreditur utama dalam skema pembiayaan ini.
Selain itu, KB Bank juga mengumumkan rencana penawaran umum berkelanjutan atas dua obligasi dengan total nilai maksimum Rp1,5 triliun. Dana dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian kewajiban pokok kepada Kookmin Bank Co. Ltd. Singapore Branch. KB Bank telah memperoleh peringkat AAA (idn) untuk obligasi dan AA (idn) untuk obligasi subordinasi dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Dari sisi kinerja, KB Bank mencatatkan perbaikan signifikan dengan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp352 miliar pada kuartal I/2025, berbalik dari kerugian Rp827 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Langkah strategis ini menegaskan upaya KB Bank dalam memperkuat struktur permodalan sekaligus menunjukkan dukungan kuat dari induk usaha, Kookmin Bank.
MA Resmi Hentikan Ekspor Pasir Laut
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diajukan oleh akademisi dan dosen hukum, Muhammad Taufiq. Dalam Putusan No. 5 P/HUM/2025, MA menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang No. 32. Dengan demikian, MA menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi diperbolehkan melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dibolehkan melalui PP tersebut. MA juga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan pemerintah sebagai pihak termohon untuk mencabut aturan terkait. Putusan ini menunjukkan peran penting MA dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa regulasi pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Anggaran 2025 Terancam Membengkak
UMKM Masih Bisa Nikmati PPh Final Nol
Bank Rebut Hati Nasabah Lewat Event Lifestyle
Pilihan Editor
-
BABAK BARU RELASI RI-JEPANG
28 Jul 2022 -
Ciputra Genjot Proyek di Luar Jawa
28 Jul 2022 -
Tata Kelola Bantuan Sosial Perlu Dibenahi
29 Jul 2022









