Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kickof/pelatihan Capacity Buildin SDM dan Penguatan Kelembagaar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Rabu-Kamis (25-26/6). Kegiatan yang diinisiasi Kemenko Bidang Pangan ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong Kopdes sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif dan berdaya saing tinggi. Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, KawasanMandiri Wijayakusuma, Jakbar, bagi 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedang 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital. "Bank Mandiri percaya bahwa Kopdes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman," kata Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi di sela acara di Jakarta, Rabu (25/6). Acara ini juga dihadiri Menko Pangan sekaligus Kerua Satgas KDKMP, ZulkifliHasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa direktur BUMN. Bank Mandiri tak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan mengenai pemahaman keuangan serta sharing sesion agar kchadiran KDKMP memberi dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa. (Yoga)

Reformasi regulasi dan menciptakan ekosistem ramah investasi dalam penyediaan rumah menjadi kunci penting keberhasilan mewujudkan program tiga juta rumah per tahun. Hal itu ditekankan Bank Dunia dalam laporan People First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia. Bank Dunia meyakini, target ambisius tiga juta rumah per tahun bukan mustahil dicapai, dengan adanya kolaborasi lintas sektor, penguatan kerangka strategis, serta kebijakan yang inklusif dan efisien. Reformasi regulasi diperlukan untukmenghilangkan distorsi pasar dan membangun kepercayaan. Keterlibatan swasta ditekankan Bank Dunia karena keterbatasan pemerintah. Untuk mencapai target tiga juta rumah, dibutuhkan 3,8 miliar USD (Rp 62 triliun) investasi publik langsung tiap tahun. Sementara, anggaran sektor perumahan hanya 0,18 % dari PDB atau Rp 5 triliun, tahun ini. Dari kebutuhan 700.000-800.000 unit rumah untuk keluarga baru per tahun, hanya bisa dipenuhi sepertiganya, atau 220.000-240.000 unit.

Persoalannya tak hanya soal ketersediaan, tetapi juga akses atau keterjangkauan. Riset Best Brokers terhadap 62 negara pada 2024 menempatkan harga rumah di Indonesia, termahal keempat di dunia dibandingkan rata-rata pendapatan masyarakatnya. Menurut BPS, pada 2023 terdapat 15,21 % rumahtangga di Indonesia yang tak memiliki rumah dan hanya 63,15 % rumah yang tergolong layak. Sebanyak 95 % generasi milenial tak mampu membeli rumah. Sementara, banyak pula yang memiliki puluhan bahkan ratusan rumah dan menguasai puluhan bahkan ribuan hektar lahan. Keberadaan Bank Tanah belum efektif karena kurangnya dukungan anggaran. Pentingnya iklim investasi perlu digarisbawahi. Pengembang juga mengeluhkan perizinan yang berbelit, harga material yang terus merangkak naik, dan sulitnya akses permodalan bank. Buruknya perencanaan, manajemen, dan keberlanjutan juga menyebabkan 60-80 % rumah subsidi yang sudah terbangun menjadi terbengkalai, tak dihuni dan rusak. (Yoga)

Mary Ann Etiebet, Presiden dan CEO Vital Strategies, lembaga internasional mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil bidang kesehatan, menyatakan hal itu dalam jumpa pers Konferensi Internasional Pengendalian Tembakau di Dublin, Irlandia, Selasa (24/6) sore. Selama 20 tahun terakhir, angka perokok secara global turun, tapi dunia menghadapi titik balik. Garis tren terbaru menunjukkan penurunan volume penjualan rokok mendatar, karena penjualan di kalangan anak muda, khususnya perempuan, naik signifikan. Industri tembakau merespons kemajuan program kesehatan dengan mengeluarkan dana miliaran USD untuk intervensi melalui lobi politik dan menyumbang dana kampanye untuk memengaruhi pengambil kebijakan agar regulasi pengendalian tembakau tak bertaring. Industri juga memproduksi rokok elektronik aneka warna dan aroma, produk tembakau yang dipanaskan dan kantong nikotin yang membuat anak muda kecanduan nikotin.

Negara-negara diharapkan berkomitmen untuk berkampanye terkait pengendalian rokok secara berkelanjutan dalam menghadapi industri yang rakus dan terus berkembang. Selama ini iklan dan promosi produk tembakau menyasar anak muda, termasuk perempuan dengan membentuk citra bahwa pengguna rokok keren dan gaul serta membentuk persepsi salah bahwa rokok elektronik lebih tidak berbahaya dibanding rokok konvensional. Berbagai negara di dunia membutuhkan percepatan upaya kesehatan dan kebijakan fiskal melalui pengenaan pajak kesehatan untuk mendanai kesehatan publik ditengah keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah. Kaum muda banyak terpapar kampanye rokok secaramasif di media sosial melalui berbagai platform digital.

Di Indonesia, kampanye digital menyuarakan bahaya rokok bagi kesehatan gencar dilakukan pemerintah berkolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, yang dinilai cukup efektif sebagai narasi tandingan terhadap promosi produk tembakau. Pajak kesehatan efektif menekan prevalensi perokok. Tapi, kurang dimanfaatkan untuk menyelamatkan jiwa, memperkuat ekonomi dan memberi penerimaan baru bagi pemerintah. Padahal, mengacu pada data Satgas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan, kenaikan harga produk rokok, alkohol, serta makanan dan minuman manis atau dengan kadar gula tinggi minimal 50 % menyelamatkan nyawa 50 juta orang selama lebih dari 50 tahun. Pajak ini berpotensi menghasilkan penerimaan global 7 triliun USD dalam lima tahun. (Yoga)

Demi mewujudkan tarif listrik nasional yang lebih kompetitif, BPI Danantara akan berinvestasi di sektor pengembangan transmisi dan distribusi listrik. Langkah ini dinilai penting untuk menurunkan komponen biaya nonpembangkit yang selama ini membebani struktur tarif kepada konsumen. Di acara bertajuk ”Financial Times Live Energy Transition Summit Asia” di Jakarta, Rabu (25/6) Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, investasi di sektor transmisi dan distribusi listrik diperlukan untuk menurunkan beban biaya kepada konsumen. Menurut dia, meskipun biaya pembangkitan relatif rendah, komponen distribusi dan transmisi masih menyumbang biaya tinggi dalam struktur tarif listrik nasional. Biaya transmisi mencapai sekitar 2,5 sen USD per kWh dan distribusi listrik juga 2,5 sen USD per kWh hingga total mencapai 5 sen USD per kWh.

”Biaya tersebut sangat mahal sehingga kita perlu melakukan reinvestasi agar biayamenjadi lebih kompetitif. Tugas kita (Danantara) adalah bagaimana menempatkan modal untuk membangun jaringan transmisi baru di seluruh Indonesia,” ujarnya. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab mampu menekan biaya distribusi listrik hanya sekitar 1,5 sen USD per kWh. Meski kondisi geografis dan skala sistem kelistrikan berbeda, Pandu menilai Indonesia tetap bisa menurunkan biaya bertahap dari 5 sen USD per kWh, menjadi 3 sen USD per kWh. Pemerintah memiliki mandat untuk menyediakan listrik murah atau gratis bagi masyarakat miskin. ”Itu menjadi program efisiensi besar dari tahun ke tahun. Hal yang penting bagi Presiden Prabowo adalah memastikan ada keseimbangan sosial,” tuturnya. (Yoga)

Lereng pegunungandi Dataran Tinggi Gayo, Aceh, dikenal pasar globalsebagai penghasil kopi arabika berkualitas. Berkah kesadaran petani hingga eksportir menjaga kualitas. Koperasi Baitul Qiradh atau KBQ Baburrayyan di Takengon, Aceh Tengah, satu-satunya koperasi di Indonesia yang mengekspor kopi arabika Gayo langsung ke Starbucks di Seattle, AS. Disamping ketat membeli greenbean asalan sebelum diproses siap ekspor, mereka rajin melatih petani. Pada Minggu (11/5) di KBQ Baburrayyan, tiga truk kontainer berukuran 20 ft mengantre disamping gudang. Pekerja sibuk memuat ratusan karung goni seberat 60 kg greenbean ke kontainer. Di karung terbaca, Product of Indonesia, KBQ Baburrayyan dan Starbucks Coffee. ”Kami mengirim 50 kontainer setahun, masing-masing 19,2 ton,” kata Manajer Operasional Baburrayyan, Mochammad Charis. Ba-burrayyan beranggotakan 7.000 petani kopi arabika Gayo di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Petani diarahkan merawat kebun kopi sesuai standar pasar global, termasuk bertani organik tanpa bahan kimia. Pada 2011, Baburrayyan membagikan 11 mesin huller atau penggiling ceri merah (gelondongan) menjadi greenbean asalan atau biji kopi yang masihdiselimuti kulit ari tipis (gabah) kepada 11 kolektor di dekat kelompok tani binaan mereka, untuk mendekatkan penggilingan ceri kopi ke petani dan mengurangi beban produksi di gudang Baburrayyan yang berisiko menurunkan kualitas green bean.  Kini sedikitnya 200 huller berkembang karena banyak yang menyediakan jasa penggilingan ceri kopi di kampungnya. Kolektor mitra Baburrayyan menyetor greenbean asalan berkadar air maksimal 15 %. Standar kualitas dijaga dalam penerimaan kopi. Semua karung dicek dan sampelnya diuji di laboratorium, lalu biji kopi asalan dijemur. Mesin terkomputerisasi akan menyortir biji kopi berdasar ukuran, berat dan warna. Ahli kopi Baburrayyan kemudian menyangrai dan menyeduhnya untuk diuji.

Begitu memenuhi standar, baru dikarungi untuk diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Medan. Indonesia mengekspor 276.335 ton kopi pada 2023 dengan nilai 916,5 juta USD. Lima negara tujuan utama ekspor adalah AS 36.625 ton, Mesir 32.047 ton, Malaysia 22.677 ton, Italia 18.122 ton dan Jepang 15.316 ton. Untuk menjaga kualitas bijikopi, Baburrayyan aktif membina petani dengan dukungan Farmer Support Center(FSC) yang didirikan Starbucks di Berastagi, Sumut. Starbucks mendirikan 10 FSC di seluruh dunia, dua di antaranya di Asia, yakni Yunnan (China) dan Berastagi (Indonesia). FSC menyediakan berbagai program pelatihan petani terkait budidaya dan pemrosesan kopi organik sesuai standar pasar global. Starbucks dan FSC terus menjangkau petani mendapatkan pelatihan praktik pertanian yang baik, bantuan bibit kopi dan pohon penaung tanaman kopi, serta literasi keuangan. Bagi orang Gayo, biji kopi taksekadar hasil panen. Kopi adalah denyut kehidupan yang harus dijaga sepenuh jiwa. (Yoga)

Konflik geopolitik silih berganti mengganggu stabilitas ekonomi dunia, mendorong Indonesia untuk lebih memperkuat ekonomi dalam negeri. Menghadapi situasi ini, pemerintah tetap membuka kerja sama antar negara yang bebas aktif dan mengembangkan hilirisasi demi keberlanjutan ekonomi. Hal itu mengemuka dalam sambutan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili presiden Prabowo dalam pembukaan acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025(JGF 2025) yang diselenggarakan Lemhannas di Jakarta, Selasa (24/6). Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik yang dinamis dan tidak terduga. ”Awalnya kita ingin bergabung bersama kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung. Sekarang hampir semua negara memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Ada koreksi pertumbuhan ekonomi global dampak dari ketidakpastian itu,” kata Bahlil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia masih membuka kerja sama dengan banyak negara, seperti Rusia, AS dan China. Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga digandeng untuk membangun kekuatan kawasan regional. Hal itu ditunjukkan lewat kunjungan Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri ke Rusia, membahas peluang kerja sama di sejumlah sektor. Indonesia juga menandatangani kesepakatan dengan Singapura dalam bidang energi terbarukan. ”Kita melakukan kerja sama karena politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak pada negara mana pun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Ini juga terkait bagaimana kita melakukan proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” ucapnya. Kerja sama itu dimungkinkan dengan memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dengan hilirisasi sebagai strategi utama ransformasi ekonomi nasional. (Yoga)

Bak beras, pulsa telepon seluler dan paket internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, pengeluaran masyarakat untuk ko-moditas nonpangan itu sudah separuh belanja beras.Keduanya sama-sama tengah menggerus dompet kita. Di era digital, penduduk kota dan desa pengguna telepon seluler dan internet terus meningkat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS merekam persentase pertumbuhan tersebut meningkat dari 63,53 % pada 2019 menjadi 68,65 % pada 2024. Persentase penduduk pengguna internet juga melonjak dari 47,69 % menjadi 72,78 %. Belanja pulsa telepon dan paket internet masyarakat juga membengkak. Hasil Susenas September 2024 yang dirilis BPS pada 28 Mei 2025 menunjukkan, pengeluaran penduduk kota dan desa per kapita per bulan untuk pulsa telepon dan paket internet Rp 45.634. Artinya, rata-rata setiap penduduk Indonesia mengeluarkan Rp 45.634 untuk membeli pulsa dan internet dalam sebulan.

Pengeluaran tersebut meningkat 54,81 % dibanding hasil Susenas BPS pada September 2019 yang sebesar Rp 31.432. BPS juga menunjukkan, kenaikan pengeluaran pulsa dan internet di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Dalam tiga tahun terakhir,2022-2024, pengeluaran pulsa dan internet di kota dan desa naik 11,90 % dan 5,41 %. Pada 14-16 Mei 2025, Lembaga Survei Kedai KOPI meng-gelar survei bertajuk ”Survei Penggunaan Internet di Indonesia” melibatkan 1.545 responden di seluruh Indonesia dengan metode wawancara mandiri berbasis komputer (CASI). Hasilnya, 61,3 % responden menghabiskan Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan untuk paket data. Paket berlangganan bulanan jadi pilihan utama (83 %) dengan kuota ideal 11-30 gigabyte per bulan (29,6 %).Dan kebutuhan komunikasi (paket data, pulsa dan Wi-Fi) menduduki posisi pertama pengeluaran tertinggi bulanan (88,4 %) mengalahkan kebutuhan lainnya, seperti makanan dan minuman, listrik dan air, serta pendidikan.

Perihal beras, hampir setiap tahun, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras. Untuk mengatasinya, pemerintah menggulirkan bantuan pangan berupa beras dan menggelar operasi pasar beras. Pemerintah juga akan menyalurkan 1,813 juta ton beras program Stabilisasi Pasokandan Harga Pangan (SPHP) secara bertahap pada Juni-Desember 2025. Tujuannya meredam kenaikan harga beras disejumlah daerah, terutama di Indonesia bagian timur. ”Saat ini, kami menunggu anggaran belanja tambahan senilai Rp 4,97 triliun untuk bantuan pangan berupa beras dan Rp 1,6 triliun untuk penyaluran beras SPHP. Jika ang-garan itu sudah masuk, kedua program itu langsung di-gulirkan,” kata Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Wijayanto di Jakarta, Senin (23/6). Dari waktu ke waktu, pulsa telepon dan paket internet menjadi kebutuhan pokok masyarakat meskipun tidak sevital beras. Bersanding dengan beras, pulsa dan internet tengah beraducepat menggerus dompet kita. (Yoga)

Nasib masyarakat Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, berada dititik nadir. Kehidupan sosial ekonomi warga terpuruk akibat pelayaran Enggano-KotaBengkulu terganggu oleh pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, empat bulan terakhir. Warga meminta pengerukan alur segera tuntas. Pemprov Bengkulu didesak agar mencari langkah alternatif demi menyelamatkan nasib masyarakat Enggano. Alur Pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir laut sejak akhir Maret 2025. Pada Senin (23/6) siang, sedimentasi pasir masih menutupi alur hingga membuatnya mirip daratan pantai. Di sekitar lokasi pengerukan tampak satu kapal penyedot pasir, sejumlah alat berat pengeruk pasir dan truk pembawa pasir hasil kerukan yang ditumpuk di samping alur 60 meter yang sedang dibuka. Alur yang tertutup menyebabkan aktivitas pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai terganggu.

Sebanyak 15 kapal terperangkap di sekitar pelabuhan, antara lain Kapal Motor MH Thamrin, Kapal Tol Laut Kendhaga Nusantara, serta kapal swasta pengangkut CPO sawit dan batubara. Situasi itu membuat konektivitas penumpang dan komoditas lumpuh. Kapal penumpang yang masih beroperasi hanya KMP Pulo Tello. Hanya saja, KMP Pulo Tello yang biasanya berlayar setiap Selasa dan Jumat menjadi hanya sekali sepekan sejak 15 April 2025 karena menyesuaikan kondisi cuaca. Selain itu, KMP Pulo Tello belum bisa mengangkut hasil bumi masyarakat dengan normal. Sebab, kapal tidak bisa bersandar di Dermaga PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Bengkulu, tetapi tertambat di tengah laut yang bisa ditempuh dalam waktu 30-60 menit dari dermaga tersebut. Untuk naik kapal, penumpang harus diangkut menggunakan kapal kecil lebih dahulu. Warga pun harus menyewa kapal nelayan secara mandri untuk mengangkut hasil bumid ari atau ke kapal. (Yoga)

Secara umum kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dinilai baik oleh warga. Penilaian ini menjadi acuan membenahi tata kelola perencanaan, penganggaran dan eksekusi problem laten, seperti kemacetan, banjir dan ketimpangan ekonomi. Kinerja Pemprov DKI Jakarta dinilai baik oleh 71,3 % responden survei Litbang Kompas. Survei dilakukan pada 10-14 Juni 2025 dengan 400 responden warga Jakarta yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan survei ini 95 %. Terdapat 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja, yaitu penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam dan masalah sosial, seperti kriminalitas dan sampah. Sebanyak 15 indikator mendapatkan penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55 %.

Indikator ini antara lain problem laten, yakni penanggulangan banjir, ketimpangan ekonomi dan kemacetan. ”Survei itu saya gunakan untuk referensi,”ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Senin (23/6/2025). Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pramono 64,5 % dan citranya 81,3 %. Menurut Pramono, tingkat kepuasan dan citra itu sudah tergolong baik. ”Saya kerja saja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang banyak tampil di media sosial. Saya lebih senang kerja riil,” kata politisi PDI-P ini. Mantan Sekretaris Kabinet ini memilih bekerja sebaik mungkin agar janji kampanye dan problem Jakarta dapat terselesaikan. Pramono menyebut, yang paling utama trotoar ramah kepada kelompok rentan, seperti disabilitas, yang dalam proses pengerjaan di Blok M, Jaksel. Selain itu, trotoar yang belum sempurna juga akan tersambung dengan baik ke depan. Penataan ini berbarengan dengan membenahi kabel-kabel semrawut.

Menurut Fraksi Partai Gerindra program prioritas penanggulangan banjir terealisasi Rp 2,99 triliun, namun belum cukup responsif terhadap persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Pemda juga didorong memperkuat integrasi antar instansi dan memastikan kebijakan pengurangan kemacetan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang, serta dieksekusi dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga benar-benar membantu kelancaran mobilitas warga. Realisasi program penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan keseriusan, tapi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran semata. ”Harus disertai evaluasi, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan serta memastikan setiap program benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yangterdampak,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman. (Yoga)