Fenomena kericuhan dalam job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mencerminkan kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional dan menunjukkan bahwa kelas pekerja Indonesia tengah mengalami kejatuhan. Penyebab utamanya adalah deindustrialisasi prematur sejak dua dekade terakhir, yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dari 48% pada 2001 menjadi 38% pada 2022, meskipun penyerapan tenaga kerja justru meningkat.

Ironisnya, peningkatan tenaga kerja di sektor industri tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi karena sebagian besar industri Indonesia masih berorientasi pada padat karya berupah rendah, bukan pada inovasi dan teknologi. Kebijakan insentif pemerintah pun lebih banyak menyasar sektor berbiaya murah tanpa menjamin kesejahteraan pekerja, seperti melalui PPh 21 untuk pekerja bergaji menengah, yang tidak menyentuh mayoritas buruh di luar Jakarta dengan upah minimum rata-rata hanya sekitar Rp2,9 juta.

Ketimpangan ini dikritisi secara sistemik dan disebut hanya bisa diperbaiki melalui reformasi struktural, antara lain:

• Peralihan industrialisasi ke sektor berbasis riset dan teknologi,

• Penghapusan sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing,

• Reformasi pelatihan tenaga kerja berbasis era digital,

• Redistribusi nilai tambah melalui pajak progresif, dan

• Pembentukan aliansi sosial-politik pekerja lintas sektor untuk memperkuat posisi tawar dalam kebijakan publik.

Artikel ini dengan lugas menyoroti bahwa kejatuhan kelas pekerja bukan semata tentang sulitnya mencari pekerjaan, melainkan hilangnya keyakinan bahwa kerja keras mampu membawa kehidupan yang layak. Tanpa reformasi mendasar, para pekerja hanya akan terus bergelut dalam upah murah, minim perlindungan, dan masa depan yang kabur, tanpa keberpihakan negara yang nyata.

Pemerintah Indonesia tengah mendorong pembangunan 3 juta unit rumah per tahun sebagai bagian dari strategi memperkuat fundamental ekonomi dan membuka lapangan kerja. Menurut Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, program ini berpotensi mendatangkan investasi publik sebesar US$3,8 miliar (Rp62,64 triliun) serta memobilisasi investasi swasta hingga US$2,8 miliar (Rp46,15 triliun), sekaligus menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja. World Bank juga menyoroti bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi signifikan terhadap 10% PDB nasional dan 7% lapangan kerja.

Namun, Turk juga memperingatkan pentingnya reformasi struktural dan deregulasi untuk menjaga daya saing dan menarik investor, terutama di tengah risiko dari fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di kisaran 4,8%, di atas rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan renovasi 1.300 rumah di wilayah pesisir pada tahun pertama pemerintahannya sebagai bagian dari target besar tersebut. Proyek renovasi ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,8 juta per unit.

Di sisi lain, Ketua Umum REI Joko Suranto menekankan pentingnya keselarasan regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, realisasi target 3 juta rumah tidak akan tercapai tanpa kolaborasi aktif dengan sektor swasta. Hingga kini, belum ada komitmen investasi yang benar-benar terealisasi karena hambatan seperti akses pembiayaan dan tumpang tindih regulasi.

Dengan demikian, keberhasilan program ambisius ini sangat bergantung pada koordinasi antar-kementerian, reformasi kebijakan, serta sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri properti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengusut kasus baru dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terjadi dalam rentang waktu 2019–2021. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dua saksi yang telah diperiksa yakni Cucu Riwayati, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Setjen MPR 2020–2021, dan Fahmi Idris, anggota Kelompok Kerja Pengadaan Setjen MPR tahun 2020. Kasus ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan sebelumnya yang kini telah naik ke tahap penyidikan.

Sekretaris Jenderal MPR saat ini, Siti Fauziah, menegaskan bahwa perkara tersebut tidak melibatkan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang menjabat saat ini. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas kasus ini berada pada ranah administratif dan teknis Sekretariat Jenderal MPR, khususnya pada masa kepemimpinan Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH sebagai Sekjen saat itu.

Kasus ini mencerminkan upaya berkelanjutan KPK dalam menindak praktik korupsi di lembaga negara, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan legislatif.

Pajak Employee Stock Option: Hak dan Kewajiban yang Wajib Diketahui Karyawan

Di tengah maraknya startup dan perusahaan teknologi yang tumbuh pesat, istilah Employee Stock Option (ESO) semakin akrab di telinga. Fasilitas ini sering menjadi daya tarik utama yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan, khususnya mereka yang menempati posisi strategis. Namun, apa sebenarnya ESO itu, dan bagaimana implikasi perpajakannya di Indonesia? Mari kita kupas tuntas.

Secara sederhana, Employee Stock Option adalah hak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk membeli saham perusahaan di kemudian hari, dengan harga yang sudah ditetapkan sejak awal. Harga ini biasanya lebih rendah dari harga pasar saham saat hak tersebut diberikan. Ini ibarat "tiket" bagi karyawan untuk mendapatkan saham dengan harga diskon, yang dapat dimanfaatkan saat harga saham di pasar telah meningkat. Sebagai contoh, jika Anda diberi ESO untuk membeli 1.000 lembar saham seharga Rp1.000 per lembar, dan beberapa tahun kemudian harga pasar saham melonjak menjadi Rp5.000 per lembar, Anda bisa menggunakan hak tersebut. Keuntungan dari selisih harga inilah yang menjadi daya tarik ESO, yang juga berfungsi sebagai motivasi karyawan, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan.

Jangan Kaget, Ini Momen ESO Dipajaki!

Keuntungan yang diperoleh dari ESO tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Berdasarkan ketentuan pajak di Indonesia, keuntungan ini dikategorikan sebagai penghasilan yang tunduk pada Pajak Penghasilan (PPh). Ada dua momen krusial yang perlu diperhatikan terkait perpajakan ESO.

Pertama, saat hak opsi dilaksanakan (exercised). Ketika karyawan memutuskan untuk menggunakan hak opsinya dan membeli saham dari perusahaan, selisih antara harga pasar saham saat itu dengan harga opsi yang dibayarkan akan dihitung sebagai penghasilan bagi karyawan. Penghasilan inilah yang akan dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, atau PPh Pasal 26 jika penerima adalah Wajib Pajak Luar Negeri. Artinya, kewajiban pajak dapat timbul bahkan sebelum saham tersebut dijual.

Kedua, saat saham dijual (sold). Jika setelah membeli saham, karyawan kemudian menjualnya di pasar saham dan memperoleh keuntungan, maka keuntungan dari penjualan saham ini akan dikenakan PPh Final atas transaksi penjualan saham. Tarif PPh Final ini umumnya sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham, ditambah PPh Final 0,5% jika saham tersebut merupakan saham pendiri. Penting untuk diingat, perusahaan biasanya akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang timbul saat pelaksanaan opsi.

Perhatian bagi Karyawan Penerima ESO

Bagi karyawan yang menerima Employee Stock Option, ada beberapa hal fundamental yang harus diperhatikan demi menghindari masalah perpajakan di kemudian hari. Sangat penting untuk memahami kebijakan perusahaan terkait ESO, termasuk periode pelaksanaan hak (vesting period) dan prosedur pemotongan pajak oleh perusahaan.

Perencanaan keuangan yang matang juga sangat disarankan. Mengingat pajak dapat dikenakan sebelum saham terjual, karyawan perlu menyiapkan dana untuk membayar pajak yang timbul saat hak opsi dilaksanakan. Jangan sampai fokus pada potensi keuntungan mengaburkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Selain itu, semua penghasilan yang berasal dari ESO, baik saat pelaksanaan opsi maupun dari keuntungan penjualan saham, wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Anda. Pastikan setiap data yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan bukti potong pajak yang diberikan perusahaan. Terakhir, jika ESO yang diterima berjumlah besar atau memiliki skema yang kompleks, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau ahli keuangan. Mereka dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi pajak dan membantu dalam merencanakan strategi pajak yang efisien.

Employee Stock Option memang merupakan insentif yang sangat menguntungkan. Namun, kunci untuk memaksimalkan manfaatnya adalah dengan memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban perpajakannya, serta senantiasa patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Eskalasi konflik Iran-Israel yang belakangan melibatkan AS, menyebabkan lonjakan harga di pasar minyak dunia. Harga minyak diprediksi akan mencapai 80 USD per barel dalam jangka pendek. Eskalasi konflik juga membuat pasar finansial dunia bergejolak. Minyak mentah WTI pada Senin (23/6) pukul 14.00 mencapai 74,87 USD per barel, naik 1,03 % sejak pembukaan pasar. Harga minyak mentah Brent sudah menyentuh 78 USD per barel, bahkan sempat menyentuh 79 USD per barel, tertinggi sejak Januari 2025. Pengamat komoditas, Sutopo Widodo mengatakan, pemicu utama lonjakan harga minyak mentah dunia adalah serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran pada akhir pekan. Pergerakan harga ini merupakan reaksi langsungpasar yang cukup agresif terhadap kian panasnya ketegangangeopolitik di Timur Tengah.

Kekhawatiran yang lebih besar muncul terkait ancaman Iran menutup Selat Hormuz. ”Harga minyak akan melonjak ekstrem, berpotensi menembus 100 dollar per barel, bahkan lebih tinggi, memicu inflasi di seluruh dunia dan menyeret ekonomi global dalam resesi,” ungkapnya. Pengamat komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan, dalam jangka pendek, harga minyak mentah bisa naik kelevel 80 USD per barel. Jika Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak bisa terus meningkat. Analisis Oxford Economics memperkirakan harga minyak dunia bisa meroket sampai 130 USD per barel dalam situasi itu, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD per barel, yang berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD/barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Seni tradisional Betawi bertransformasi seiring perkembangan zaman. Ondel-ondel, menjadi sarana mengais rezeki dengan kaleng bekas yang berdering di jalanan. Agar identitas budaya ini tetap terjaga dan tak kehilangan maknanya, butuh pelestarianyang tepat serta dukungan bagi seniman. Kamal (17) berdiri ditengah keramaian malam jalanan Pondok Ranji, Tangsel, Banten. Wajah merah menyala khas ondel-ondel pria menutupi wajahnya. Dengan ondel-ondel raksasa yang membalut tubuhnya, Kamal jadi pusat perhatian di tengah keramaian. Selagi Kamal berjalan perlahan, berputar, menari dan mengangguk seakan ondel-ondel itu hidup, Gilang (17) mendorong speaker sambil memegang stoples plastik bekas permen. Kamal tetap semangat melanjutkan pertunjukannya karena bagi dirinya dan Gilang, ini lebih darisekadar pekerjaan. Ini adalah cara mereka bertahan hidup dan menghidupi keluarga. Kamal dan Gilang adalah bagian dari Sanggar Ilham Betawi, komunitas seni yang berpusat di Jaksel.

Kamal dan Gilang tak hanya fokus pada ondel-ondel dan orkes. Mereka juga aktif dalam kegiatan seni lainnya, seperti bermain gambang keromong di berbagai acara. ”Tampil di acara membuat kami bangga, tapi sekarang sudah jarang tampil karena jarang ada yang mengundang,” ujar Kamal, Senin (9/6). Setiap hari, Kamal dan Gilang menyewa ondel-ondel dengan biaya Rp 50.000. Mereka bergantian mengenakan kostum ondel-ondel, berjalan kaki dari Jaksel ke sejumlah daerah di Jakarta dan Tangsel. Namun, pendapatan mereka tak menentu, bahkan sering kali hanya cukup untuk membayar sewa ondel-ondel. ”Jika ramai, bisa mendapat Rp 200.000. Tapi, adakalanya kami hanya mendapat sedikit, bahkan tak cukup membayar sewa ondel-ondel dan speaker,” ujar Kamal. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengatakan, masih membahas Pergub larangan ondel-ondel mengamen. Ikon budaya Betawi tersebut hanya diizinkan digunakan dalam acara tertentu, bukan untuk mengamen di jalanan. (Yoga)