BRUSSELS,ID-Uni Eropa (UE) pada Minggu (01/10/2023) meluncurkan fase pertama dari sistem pemberlakuan tarif emisi karbon dioksida (CO2) untuk baja, semen, dan barang-barang impor lainnya. Sistem yang diberlakukan pertama di dunia itu ditujukan menghentikan lebih banyak produk asing yang mencemari lingkungan, yang mengganggu tansisi menuju ramah lingkungan. Rencana pemberlakuan tarif tersebut menyebabkan kegelisahan diantara mitra dagang. Bahkan dalam forum bulan lalu, utusan iklim China Xie Zhenhua mendesak negara-negara untuk menggunakan langkah-langkah sepihak, seperti pengenaan tarif oleh Uni Eropa. Sebagai informasi, blok mata uang tunggal itu tidak akan mulai memungut  biaya emisi CO2 di perbatasan sampai 2026. Komisioner Ekonomi Eropa Paolo Gentilano mengatakan, tujuan dari CBAM adalah untuk mendorong pergeseran ke produksi yang lebih ramah lingkungan di seluruh dunia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan untuk  memajukan koperasi di Indonesia agar terus bertumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai pilar ekonomi rakyat, maka koperasi perlu penguatan fundamental agar visi dan misinya tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan, salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan peran koperasi adalah melalui terbitnya sejumlah regulasi. Termasuk revisi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Melalui Omnibus Law ini, masyarakat dimudahkan untuk mendirikan badan usaha koperasi yang hanya butuh minimal 9 orang. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan koperasi minimal harus 20 orang. "Di dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang paling diributkan saat itu soal koperasi. Sebab banyak dari pelaku koperasi tidak mau  pengawasan dipindahkan ke OJK, mereka tetap ingin fungsi pengawasan ada di Kemenkop UKM, padahal kami tidak punya instrumen dan dan kewenangan pengawasan," Jelas Teten. (Yetede)

Di tengah persaingan antarcalon peserta Pemilu 2024 yang sangat kompetitif, para pengusaha berharap penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan damai. Siapa pun yang terpilih nanti diharapkan bisa membawa perbaikan bagi Indonesia. Para penyelenggara pemilu juga harus memastikan persiapan hingga penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan rencana. Di sisi lain, pemilih juga harus diedukasi agar memilih pemimpin yang kuat gagasan sekaligus mampu memunculkan langkah-langkah konkret, serta memiliki rekam jejak yang baik. Harapan itu, antara lain, mengemuka dari sejumlah peserta diskusi Kompas Collaboration Forum-Afternoon Tea#15 bertajuk ”Peta Politik 2024” yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (29/9). Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra.

Sekitar 20 pengusaha menghadiri acara ini, di antaranya CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani, CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi, Komisaris Utama PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Antonius J Supit, Presdir PT AKR Corporindo Tbk Haryanto Adikoesoemo, Komisaris Independen Bank OCBC NISP Betti S Alisjahbana, dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang. Dalam diskusi tersebut Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan sejumlah harapan pengusaha terkait Pemilu 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia itu mengungkapkan, salah satunya pemilu bisa berlangsung tenang dan tak ada gejolak dari sisi keamanan. Para peserta pemilu juga diharapkan bisa berkompetisi secara jujur, adil, serta saling menghargai hasil pemilu. Artinya, yang kalah harus menghargai siapa pun yang keluar menjadi pemenang. ”Yang penting, dari hasilnya, jangan ribut-ributlah. Silakan bertanding kalian, tetapi don’t make the winner takes it all, silakan berbagi sehingga ini jadi pemilu yang siapa pun pemenangnya, yang penting semua bisa baik untuk negeri,” ujar Shinta. (Yoga) 

Pemerintah dan DPR menilai rendahnya minat baca masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya anggaran gerakan literasi nasional. Oleh sebab itu, perlu kebijakan untuk meningkatkan anggaran lebih agar membaca menjadi hal yang membudaya di Tanah Air. Hal itu mengemuka dalam diskusi antara wakil dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kementerian PPN / Bappenas, dan Komisi X DPR di Jakarta, Sabtu (30/9). Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, anggaran Perpustakaan Nasional tidak pernah menyentuh Rp 1 triliun. Dalam APBN 2024, anggarannya hanya Rp 724 miliar.

Selain itu, anggaran untuk Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, serta Badan Bahasa, hanya 0,72 % dari total anggaran Kemendikbudristek yang sebesar Rp 97 triliun. ”Anggaran (literasi) sangat kecil meskipun kami belum menjumlah semua. Jadi wajar kalau dinilai oleh pihak lain seperti itu (minat baca Indonesia rendah). Kami mendesak pemerintah merespons kondisi darurat literasi ini,” kata Abdul. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menilai Indonesia merupakan negara terbawah kedua soal literasi. Minat baca warga Indonesia 0,001 %. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca. Namun, berdasarkan data Perpustakaan Nasional, ada peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 59,52 poin pada 2021 menjadi 63,9 poin pada 2022. Meskipun belum naik signifikan, gerakan literasi harus terus digalakkan. (Yoga) 

Setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubidi jenis pertamax dari Rp 13.300 per liter menjadi Rp 14.000 per liter mulai Minggu (1/10) ada kekhawatiran konsumen pertamax beralih ke pertalite. Pertalite adalah BBM bersubsidi yang dijual Rp 10.000 per liter. Regulasi penggunaan BBM bersubsidi mendesak segera dikeluarkan. Berdasarkan catatan Kompas, harga pertamax Rp 14.000 per liter menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Pada 3 September 2022, Pertamina juga menaikkan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Bertahan hingga 30 September 2022, harga pertamax lalu turun menjadi Rp 13.900 per liter per 1 Oktober 2022. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu, membenarkan bahwa setidaknya dalam setahun terakhir harga pertamax sudah lebih intens mengikuti dinamika harga minyak mentah global. Oleh karena itu, penyesuaian harga per 1 Oktober 2023 juga mengikuti perkembangan yang terjadi.

Dengan adanya selisih Rp 4.000 per liter antara pertalite dan pertamax, ada potensi migrasi pengguna dari pertamax ke pertalite yang lebih murah. Pertamina berharap hal itu tidak terjadi. Di sisi lain, menurut Irto, para pengguna pertamax umumnya sudah memahami jenis BBM yang sesuai untuk kendaraannya. ”Harapannya konsumen pengguna BBM nonsubsidi tidak migrasi ke pertalite. Segmen ini umumnya memahami perlunya BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya,” ujar Irto. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi dari Jakarta, mengatakan, ”Karena selisih harga itu, konsumen rasional akan pindah ke pertalite. Apabila itu terjadi, akan memperbesar porsi subsidi salah sasaran pertalite dan membebani APBN, mengingat pembatasan (pembelian BBM bersubsidi) saatini belum dilakukan,” ucapnya. (Yoga) 

Industri perdagangan maritim global tengah menghadapi dua tantangan besar. Di satu sisi, pertumbuhannya masih lambat kendati berangsur pulih. Di sisi lain, sektor tersebut perlu mewujudkan pelayaran hijau bebas karbon. Kedua poin itu menjadi bahasan pokok Ulasan Perdagangan Maritim 2023 Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD). Laporan bertajuk ”Menuju Transisi Hijau dan Adil” tersebut dirilis UNCTAD pada 27 September 2023, di Geneva, Swiss, waktu setempat. Pada 2022, volume perdagangan maritim terkontraksi atau tumbuh minus 0,4 %. Namun, tahun ini, perdagangan tersebut dapat tumbuh lebih baik meski masih lambat. UNCTAD memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan maritim global pada 2023 sebesar 2,4 %. Untuk jangka menengah, 2024-2028, perdagangan maritim diperkirakan tumbuh lebih dari 3 %. Angka itu masih di bawah rata-rata pertumbuhan perdagangan maritim tiga dekade sebelumnya, di 7 %. Hal itu terjadi lantaran pasokan dan permintaan global belum seimbang. Perang Rusia dan Ukraina menjadi hambatan pelayaran barang. Sebagian alur perdagangan maritim berubah dan bertambah panjang.

Industri pelayaran global dituntut pula berkontribusi mengatasi perubahan iklim dengan mempercepat dekarbonisasi. Industri tersebut menyumbang 3 % dari total emisi global. UNCTAD mencatat, pada periode 2012-2022, kontribusi kapal-kapal angkutan barang milik 29 negara terhadap emisi karbon meningkat. ”Transportasi laut perlu mempercepat dekarbonisasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi. Langkah itu penting guna menyeimbangkan kelestarian lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan, dan tuntutan ekonomi untuk masa depan transportasi laut yang adil dan berkelanjutan,” kata Sekjen UNCTAD Rebeca Grynspan. UNCTAD menyebutkan, dekarbonisasi sektor itu membutuhkan biaya besar karena banyak kapal yang terlalu tua untuk diperbaiki atau terlalu muda untuk dibongkar. Pada awal Januari 2023, rata-rata usia kapal-kapal tersebut 22,2 tahun dengan separuhnya berusia lebih dari 15 tahun. Sebanyak 98,8 % armada itu masih menggunakan bahan bakar fosil kendati bahan bakar alternatif sangat menjanjikan. UNCTAD mencatat, diperlukan tambahan 8-28 miliar USD per tahun untuk mendekarbonisasi kapal-kapal di dunia hingga 2050. (Yoga) 

Tekanan dan risiko ekonomi dalam negeri datang bertubi-tubi. Belum habis ditekan efek kenaikan harga beras dan pelemahan rupiah, kini harga minyak mentah di pasar dunia melesat lagi, sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa terkerek lagi. Pada perdagangan Jumat (29/9), harga minyak jenis WTI untuk kontrak November 2023 di level US$ 90,97 per barel. Bahkan dua hari sebelumnya sempat menyentuh posisi tertinggi dalam setahun terakhir, yakni US$ 93,68 per barel (lihat tabel). Ke depan, harga minyak dunia berpeluang naik terus akibat gangguan geopolitik maupun hambatan produksi. "Skenario terburuk, harga minyak akan sampai US$ 150 per barel jika Rusia benar-benar menghentikan pasokan BBM ke Eropa," kata Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, kemarin. Kenaikan harga minyak mentah berarti konsumen harus menanggung mahalnya harga BBM. Yang jelas, Pertamina menaikkan harga Pertamax series mulai 1 Oktober 2023. Harga Pertamax 92, misalnya, naik 1% dari Rp 13.850 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti efek kenaikan harga minyak terhadap APBN. Jika harga minyak melejit, anggaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah semakin besar. Adapun kenaikan harga beras bisa berefek ke inflasi. Setiap kenaikan 1% harga beras, kata Josua, akan menyumbang inflasi 0,03%-0,04%. Dus, "Pemerintah perlu konsisten menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi kenaikan inflasi sehingga konsumsi tetap solid," kata dia, kemarin. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya menyebutkan, untuk menjaga rupiah tetap aman, nilai ekspor harus tetap terjaga lebih tinggi dibanding impor. Selain itu, bisa juga mendorong capital inflow jika suku bunga Indonesia lebih tinggi dari bunga global. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo tak menampik dinamika harga minyak dan tekanan kurs berdampak pada APBN. Namun, "Sejauh ini tetap terkendali," kata dia.