Ancaman inflasi masih mengintai Indonesia memasuki kuartal keempat tahun ini. Selain krisis pangan, harga barang berpotensi naik lantaran harga komoditas energi kembali menanjak.Sejumlah ekonomi memberikan catatan, fenomena El Nino dan kenaikan harga komoditas bisa memicu inflasi di pengujung tahun 2023. Sebagai gambaran, sejumlah ekonom juga melihat selama bulan September 2023 Indonesia akan mencatatkan inflasi, dari posisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,02%. Namun secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi nasional berpotensi turun. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, memproyeksikan inflasi tahunan pada September tahun ini berada di level 2,78% yoy. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menghitung, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada bulan September 2023 sebesar 0,17% month on month (mom). Dia menyiratkan, salah satu penyebab inflasi pada bulan September adalah kenaikan bahan bakar nonsubsidi. Bukan karena harga pangan. Banjaran juga mewanti-wanti soal kenaikan harga pangan ke depan. Menurut dia, mengacu data harga pangan Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan sepanjang bulan lalu. Ini dipicu fenomena kekeringan atau El Nino. Bahkan, El Nino berpotensi berlanjut hingga kuartal I-2024. "Sehingga tekanan dari harga bergejolak kemungkinan masih besar dan berlangsung hingga tahun depan," terang Banjaran. Di sisi lain, harga minyak mentah juga masih melanjutkan tren kenaikan sejak Juli 2023. Kondisi ini membuat badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi untuk mengimbangi kenaikan harga minyak mentah. Nah, hal ini berpotensi mengerek inflasi dari sisi inflasi harga bergejolak pada September 2023. Segendang sepenarian, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga mengingatkan, memasuki kuartal IV-2023 masih ada hal yang mungkin bisa mengungkit tingkat inflasi. 

Menutup kuartal III-2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di area 6.939,89. Fluktuasi IHSG sepanjang sembilan bulan ini tak lepas dari rotasi yang terjadi di deretan saham penggerak (mover) indeks. Empat bank big caps yakni BMRI, BBRI, BBCA dan BBNI masih kompak mengisi jajaran 10 besar saham dengan kinerja unggul (leader). Di samping itu, menyeruak saham dari sektor barang baku yang telah mencatatkan lonjakan harga signifikan, yakni AMMN dan BRPT. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro memprediksi, secara sektoral saham teknologi masih akan laggard pada kuartal IV ini. Di sisi lain, Nico melihat ada potensi rotasi di jajaran saham leader. Nico mengunggulkan sektor keuangan, barang dan jasa konsumsi, serta telekomunikasi. Katalis pendorongnya adalah konsumsi akhir tahun yang berbarengan dengan musim kampanye pemilu dan pilpres. Sektor energi dan barang baku masih berpotensi melaju. Hanya saja, setelah menguat cukup signifikan sebulan terakhir, kenaikan harganya diprediksi akan terbatas dan rawan profit taking. Head of Research Mega Capital, Cheril Tanuwijaya mengamati, sektor consumer cyclical khususnya saham ritel berpeluang melandai terhadang potensi lonjakan inflasi. Begitu pula prospek sektor teknologi yang bisa tertahan oleh suku bunga acuan The Fed yang berpotensi naik lagi. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto menyoroti, para penggerak IHSG yang diisi oleh saham-saham big cap lebih berpotensi menanjak di periode akhir tahun ini. Pendorongnya adalah siklus tahunan dan antisipasi terhadap window dressing.

Dari jalan setapak, isi Hutan Lindung Batutegi, Lampung, mulai tersingkap. Tanaman kopi robusta berjajar di sela-sela pepohonan. Bunganya bermekaran dan wangi semerbak, pertanda kopi siap berbuah. Di gubuk perkumpulan berdinding kayu, sejumlah petani anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur berkumpul, Jumat (15/9). Mereka bersiap mengikuti sekolah lapangan yang difasilitasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Beberapa petani menunjukkan hasil pupuk organik yang telah dibuat. Pupuk siap digunakan, tetapi mereka harus menunggu hujan untuk memupuk tanaman. Bahan untuk membuat pupuk organik salah satunya adalah kotoran dan air seni kambing. Petani juga menyiapkan lahan persemaian secara mandiri. Salah satu bibit yang disiapkan adalah pinang dan pala.

Uniknya, mereka tidak menggunakan plastik polybag untuk menaruh bibit semai, melainkan bambu yang banyak tumbuh di sekitar hutan untuk membuat wadah. Kantong bibit dari bahan bambu itu bisa ikut ditanam karena ramah lingkungan. Sri Atmiatun (43) bahkan menyiapkan buku khusus untuk mencatat materi pelajaran, terutama bahan-bahan untuk membuat formula pupuk organik dan pestisida nabati. Sri membawa beberapa contoh pupuk cair dan pestisida nabati buatannya. ”Saya sudah pernah menggunakan pupuk organik dan sudah mulai kelihatan bedanya. Daun tanaman jadi lebih mengilap. Pohon kopi yang terserang hama penyakit juga sembuh setelah diberi pestisida nabati dan pupuk organik,” kata Sri. Menurut Sri, hasil panen kopi robusta di lahan yang ia garap merosot tajam dalam dua tahun terakhir karena cuaca ekstrem. Banyak tanaman yang mati akibat terserang hama. Hasil panen kopi yang biasanya bisa mencapai 1 ton per hektar anjlok menjadi hanya 2-3 kuintal.

YIARI mengadakan kegiatan sekolah lapang sejak September 2022. Petani diajarkan membuat pupuk organik dan pestisida nabati dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar hutan. Selain murah dan mudah, petani juga menjadi lebih mandiri. Penerapan pola tanam agroforestri juga membuat petani tak lagi bergantung pada tanaman kopi. Saat panen kopi terpuruk seperti tahun lalu, petani tetap mendapat penghasilan dari menjual pisang, pala, jengkol, durian, atau kemiri. Salah satu petani yang telah menikmati hasil agroforestri di kawasan hutan lindung Batutegi adalah Purwanto (43). Di lahan yang ia garap, ada 500 batang pohon kemiri. Setiap bulan, ia bisa menjual 3-4 kuintal kemiri. Hasilnya paling sedikit Rp 3 juta dari satu jenis tanaman. Selain kemiri, Purwanto juga mengandalkan pohon jengkol, durian, pisang, dan kopi. Ia juga memelihara kambing dan tertarik memanfaatkan kotorannya untuk pupuk seperti petani lain di hutan itu. (Yoga) 

Kinerja emiten minyak dan gas (migas) bakal diuntungkan harga minyak yang kian memanas. Pada Rabu (27/9), harga minyak WTI sempat naik ke US$ 93,68 per barel atau tertinggi sepanjang tahun 2023. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas memperkirakan, harga minyak akan terus penguatan di tengah kebijakan negara-negara anggota OPEC terutama Arab dan Rusia yang mengurangi produksi. Bahkan, Arab Saudi maupun Rusia telah memperpanjang pemotongan produksi minyak 1,3 juta barel per hari secara sukarela hingga akhir 2023. "Kondisi ini memicu kenaikan harga minyak dan diperkirakan bisa tembus harga US$ 100," kata Sukarno, Minggu (1/10). Ia mewaspadai ketidakpastian global akan berdampak pada permintaan yang lemah sehingga tidak mendukung momentum naiknya harga minyak dunia. Pada akhirnya, sentimen ini tidak mendukung kinerja emiten sektor migas. Analis Samuel Sekuritas, Muhammad Farras Farhan memutuskan menaikkan asumsi harga minyak untuk tahun 2023 menjadi US$ 85 per barel. Penurunan stok minyak mentah AS telah menambah kekhawatiran ketatnya pasokan minyak global. Samuel Sekuritas mengerek perkiraan laba bersih Medco Energi di tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing sebesar US$ 348 juta dan US$ 304 juta. Terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas dan potensi meningkatnya pasokan listrik. Di sisi lain, saat ini emiten migas sudah banyak yang diversifikasi segmen bisnis seperti beralih ke energi terbarukan ataupun memperkuat bisnis lahan industri. Sehingga, fluktuasi harga minyak mentah dunia kemungkinan tidak akan signifikan berpengaruh bagi kinerja emiten tersebut. Head of Research Team & Strategist Mirae Asset, Robertus Hardy mengatakan, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) turut berupaya meningkatkan kontribusi dari segmen bisnis di luar migas yakni melalui penjualan lahan industri. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga minyak global. Sebab, pada semester I 2023 keuntungan operasional PGAS turun 17,6% yoy menjadi US$ 279 juta.  Pemicunya adalah kontraksi margin upstream menjadi 12,8% di semester I 2023 dibandingkan 40% di semester I-2022 karena melemahnya harga minyak pada periode tersebut.   

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertegas aturan transaksi perbankan di Tanah  Air. Kali ini, lewat Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, OJK mewajibkan bank untuk memerangi pencucian uang, pencegahan pendanaan teroris dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 86 POJK 17/2023. Dalam beleid ini, OJK menitahkan kepada bank untuk menerapkan program anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam Pasal 86 POJK Tata Kelola Bank juga disebutkan, bagi bank yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa denda minimal Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, bank memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengurangi risiko yang terkait dengan tindak pidana APU dan PPT. Pada transaksi yang mencurigakan, bank harus secara aktif memantau dan menganalisis setiap transaksi nasabah. Sejumlah bank mengaku telah menerapkan pemblokiran rekening mencurigakan. Contoh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Direktur Human Capital, Compliance and Legal BTN, Eko Waluyo mengatakan, BTN telah melakukan pemblokiran rekening transaksi mencurigakan. Setali tiga uang, Direktur Kepatuhan Bank Danamon Indonesia Tbk Rita Mirasari bilang, pihaknya telah menyusun upaya pencegahan dan mitigasi risiko melalui penerapan program APU PPT. Salah satunya, pemantauan dan analisa secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian transaksi nasabah dengan profilnya. Ini termasuk pemutusan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan program APU.

Lagi-lagi urusan pinjaman cepat berbasis digital atau pinjaman online, memantik polemik. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform pinjaman digital, membuat banyak kelompok masyarakat, terutama kalangan muda terjerembab dalam utang dan repotnya ngemplang alias tidak bayar cicilan. Tanpa disadari, perkembangan industri digital keuangan menjadikan semua data dan informasi peminjam mudah terekam. Hal yang dikhawatirkan terkait dengan tunggakan utang di kelompok muda yakni pengaruhnya terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

Dua tahun merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah memosisikan Indonesia memiliki operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Namun, apakah skala arus bongkar muat barang bisa menjamin arah masa depan yang membawa nilai lebih untuk manusia, bisnis, dan lingkungan? Kini dengan pelabuhan dan hinterland (wilayah pendukung pelabuhan) dari Sabang sampai Merauke, Pelindo mungkin menjadi pemangku kepentingan keberlanjutan terbesar di pesisir Asia Tenggara. Mampukah Pelindo menjaga keberlanjutan masa depan industri pelabuhan Indonesia dengan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG)?. Sektor maritim Indonesia sangat beragam, mulai dari pelayaran, kepelabuhanan, galangan kapal, perikanan, pariwisata, hingga pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam. Segala anugerah tersebut berpotensi tinggi untuk menjadi baling-baling mesin pendorong perekonomian Indonesia selama dapat dikelola sesuai Prinsip ESG yang baik. Namun, pelabuhan merupakan belanga kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang menyebabkan kompleksitas relasi. Penyelarasan pengelolaan pelabuhan yang mengakomodir harapan, tuntutan, dan kebutuhan pemangku kepentingan makin menantang, baik karena kurangnya cakupan regulasi, maupun akibat dari tumpang-tindihnya cakupan regulasi. Pelindo sebagai BUMN merupakan perpanjangan tangan negara yang sepatutnya mengelola potensi pelabuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya sejumlah lembaga pemerintah, pendidikan/kajian, maupun entitas swasta, sudah merencanakan, merancang, menyempurnakan dan menerbitkan berbagai dokumen terkait peta jalan maritim negeri yang bertolak dari latar belakang dan lingkup kepentingan masing-masing.

Maka tantangannya bukanlah ketiadaan, tetapi terseraknya berbagai arahan. Setiap negara perlu fokus dalam menentukan visi maritim untuk menjadi ekosistem yang terintegrasi yang membentengi kepentingan bangsa. Setiap regional atau forum multilateral juga perlu fokus memandang luas di anjungan kapal untuk menuju ke tujuan pelabuhan yang sama, meski dapat melintasi berbagai rute pelayaran yang berbeda. Komunitas maritim berada di garis depan risiko ancaman perubahan iklim. Bukan hanya karena bahaya pasang air laut, badai, gelombang panas, tetapi juga ancaman laten: naiknya level permukaan air laut.Kerangka kerja ESG memiliki banyak titik temu dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) dan 3 bidang prioritas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan oleh Kementerian BUMN. Prinsip ESG sebagai kerangka kerja sangat potensial sebagai panduan arah perusahaan. Konsep 3BL, yang terdiri atas “people, profit, planet,” menekankan bahwa kesuksesan bisnis juga harus diukur berdasarkan dampak positifnya pada manusia (kesejahteraan sosial), keuntungan (kinerja finansial), dan planet (kelestarian lingkungan). Selain itu, ketiga bidang prio­ritas Program TJSL mem­bu­ka ruang untuk ek­se­­ku­si im­ple­mentasi kerangka ker­ja ESG: lingkungan se­ba­gai wujud loyalitas pa­da pelestarian Tanah Air, pen­didikan untuk turut men­cer­daskan bangsa, serta pe­ngembangan UMK sebagai wujud keberpihakan pa­da pelaku usaha kecil mitra membangun perekonomian negeri. 

Sorotan terhadap layanan keuangan berbasis digital tak pernah sepi. Tumbuh sebagai bagian dari inovasi keuangan digital yang pertumbuhannya atraktif, industri masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang butuh banyak penataan. Dalam suatu perbincangan santai di sore hari, seorang teman bernama Aldi, 30 tahun, tiba-tiba mendapati ponselnya berdering. Dia membiarkan panggilan dari sebuah nomor tak dikenal itu terus berbunyi selama beberapa menit. Rupanya panggilan itu berasal dari bagian penagihan satu platform pinjaman online (pinjol) resmi ternama. Aldi baru menyadari belakangan, kalau adik kandungnya, sebut saja Indra, sudah terjerat utang sekitar Rp25 juta di platform tersebut. Aldi ikut dihubungi karena nomor ponselnya dijadikan sebagai salah satu penjamin. Aldi bercerita, ternyata adiknya sudah terlambat bayar cicilan selama beberapa hari. Pokok pinjaman asalnya hanya Rp15 juta, guna membangun sebuah komputer canggih. Tapi utang membengkak disebabkan denda telat bayar, ditambah praktik gali lubang tutup lubang pada beberapa cicilan sebelumnya. Kisahnya menjadi tambah ruwet, karena Indra ternyata memang sengaja tak mau membayar, sebab mengaku sudah menyerah, sekaligus kecewa. Biaya layanan dan denda keterlambatan harian yang nilainya tak masuk akal menjadi penyebabnya. Kisah yang diceritakan Aldi menggambarkan sejumlah kasus besar di ranah bisnis pinjaman online belakangan. Korban menyerah dengan keadaan, karena nilai utangnya makin jumbo hingga melampaui kemampuannya. Beberapa perkara menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, regulator merespons atas perkembangan informasi di media sosial terhadap salah satu platform P2P lending AdaKami. “Menyikapi maraknya pemberitaan adanya dugaan korban bunuh diri dan penagihan pinjaman tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh salah satu platform penyelenggara fintech peer-to-peer lending yaitu PT Pembiayaan Digital Indonesia, atau AdaKami, OJK telah memanggil penyelenggara P2P tersebut pada Rabu (20/9) dan Kamis (21/9),” demikian pernyataan tertulis OJK.

Layanan pinjaman online maupun P2P lending, sejatinya merupakan bagian dari inovasi keuangan digital yang kini tumbuh menjamur. Ancaman di balik perkembangan inovasi keuangan digital ini muncul ketika populasi nasabah pengakses pinjaman yang dominan dari kalangan muda, generasi milenial, maupun generasi Z. Berdasarkan data OJK sampai dengan Juli 2023, jumlah rekening penerima pinjaman aktif di kelompok usia 19—34 tahun sebanyak 10,69 juta dengan outstanding senilai Rp27,1 triliun. Jumlah itu mewakili 54,1% dari total outstanding pinjaman perseorangan yang mencapai Rp50,13 triliun. Menurut Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu, jumlah debitur pinjaman online mayoritas berasal dari generasi milenial dengan kategori umur 26—42 tahun. Komposisi pinjaman generasi milenial paling tinggi mencapai 57,68%, diikuti oleh generasi Z sebesar 27,36%. Pefindo Biro Kredit (IdScore) merupakan lembaga penyedia data dan informasi perkreditan. Data yang dihasilkan lembaga itu diolah untuk mengukur risiko dan profil calon debitur yang akan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, seperti perbakan, perusahaan pembiayaan, hingga entitas P2P lending. Satu sisi, kecepatan pinjaman yang diterima oleh kelompok itu belum diimbangi dengan literasi. Padahal, berbagai risiko terhadap gagal bayar di layanan jasa keuangan sangat memengaruhi penilaian dan kualitas terhadap profil risiko kredit peminjam di masa depan. Jumlah peminjam generasi milenial dan generasi Z yang hampir 11 juta orang berpotensi memperlambat prospek ekonomi karena beberapa pertimbangan. Pertama, peminjam gagal bayar tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga ke­uangan ke depan. Kedua, peminjam gagal bayar kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketiga, dampak terhadap industri P2P lending. Ketua Bidang Hukum, Etika dan Perlindungan Konsumen di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ivan Tambunan menyatakan peminjam kelompok muda mesti bersikap bijak memahami dan mengecek kemampuan membayar yang dimiliki di tengah kemudahan akses pinjaman online. Peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai banyak masyarakat yang beralih dari pinjaman bank lewat kartu kredit maupun kredit tanpa agunan (KTA), beralih ke pinjaman online.