Setelah lama bergulat dengan banjirnya produk impor di pasar dalam negeri, industri tekstil dan produk tekstil mendapat tekanan tambahan dari aturan mengenai kawasan berikat yang memungkinkan hasil produksinya masuk ke dalam pasar domestik. Kementerian Perindustrian membeberkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat memungkinkan barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah kepabeanan yang diorientasikan untuk ekspor disalurkan ke pasar domestik. Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, mengatakan bahwa aturan tersebut membuat banyak produk dari kawasan berikat yang sesungguhnya diorientasikan untuk ekspor justru dialihkan ke pasar dalam negeri. Untuk diketahui, Pasal 31 PMK No. 131/2018 memang menyebut, pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dalam jumlah paling banyak 50% dari penjumlahan nilai realisasi ekspor dan penjualan ke berbagai kawasan. “Kami melihat itu salah satu yang menjadi masalah. Jadi, ada produk-produk industri yang ada di kawasan berikat dan berorientasi ekspor malah masuk ke pasar domestik,” jelasnya. Hal tersebut pun diamini oleh Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier yang menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi regulasi agar bisa merumuskan skema pembenahan pasar untuk industri TPT. Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membenarkan bahwa pengusaha di kawasan berikat dapat melempar produknya ke pasar domestik. “Dalam situasi tertentu, terutama saat permintaan global menurun, seperti terjadi saat pandemi, dapat diberikan fasilitas penyerahan ke dalam negeri setelah dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi sektor industri,” katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (1/10). Berkaitan dengan melemahnya industri TPT nasional akibat banjir barang impor, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan akan aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan instansi lainnya, termasuk asosiasi pengusaha kawasan berikat. Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewanti-wanti serbuan eksportir TPT dari negara maju, seperti Amerika Serikat hingga Uni Eropa, sebagai akibat dari melemahnya permintaan global. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, Indonesia menjadi sasaran empuk sebagai pangsa pasar produk TPT di tengah pelemahan daya beli di negara tersebut akibat inflasi yang terjadi.

Kurang dari 20 hari lagi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, sebagian partai terus melakukan konsolidasi. Bakal capres pun bersafari mencari dukungan. Dinamika ini tak lepas dari kekuatan politik pada pemilihan presiden di Indonesia yang masih terletak pada figur, bukan dukungan parpol. PDI-P, de ngan koalisi yang ramping bersama PPP, Perindo, dan Hanura mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, cukup percaya diri dapat memenangi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng ini pun lebih menekankan pada soliditas dan kesetiaan kader menghadapi pemilu yang tinggal lima bulan lagi. Prabowo Subianto, bakal capres yang diusung Partai Gerindra bersama Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), meminta dukungan kepada guru hingga cendekiawan saat ia menyampaikan gagasannya terkait Indonesia ke depan di seminar kebangsaan. ”Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Sabtu (30/9).

Untuk menambah dukungan, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar, bakal capres-cawapres yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS dalam Koalisi Perubahan, Jumat (29/9), sowan kepara kiai di sejumlah pondok pesantren di Jatim. Pada Sabtu, Anies menghadiri IdeaFest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, untuk berdialog dengan kaum muda. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam pengarahan di hari kedua Rakernas IV PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, menekankan pentingnya soliditas untuk meme nangi Pemilu 2024, baik pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pilpres untuk ketiga kalinya. Ditemui seusai pengarahan, Puan menyampaikan, komitmen dan kesetiaan setiap kader terhadap partai ketika menghadapi berbagai ujian menjadi kunci keberhasilan di 2024 nanti. Dari segi dukungan politik, PDI-P didukung satu parpol parlemen dan dua parpol non-parlemen. Berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari empat parpol parlemen dan tiga parpol nonparlemen. Koalisi Perubahan terdiri atas tiga parpol parlemen. (Yoga) 

Selain negeri agraris, Sumbar juga provinsi yang kaya potensi laut dan perikanan. Memasuki usia ke-78 pada 1 Oktober 2023, provinsi di pesisir barat Sumatera ini masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut. Kekayaan laut Sumbar dalam beberapa dekade terakhir belum tergarap secara baik, terlihat dari kontribusi sektor perikanan yang masih kecil dibanding pertanian. BPS mencatat, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Sumbar tahun 2022 sebesar Rp 285,38 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 21,20 % atau Rp 60,50 triliun atas PDRB Sumbar. Akan tetapi, sumbangan sektor perikanan masih jauh lebih kecil dibanding pertanian. Porsi sektor perikanan Rp 12,22 triliun, sedangkan porsi sektor pertanian mencapai Rp 45 triliun. Adapun sektor kehutanan menyumbang Rp 3,27 triliun.

Sumbar yang berhadapan dengan Samudra Hindia punya wilayah laut yang luasnya mencapai 186.580 km persegi, terdiri dari 57.880 km persegi zona teritorial dan 128.700 km persegi zona ekonomi eksklusif, empat kali lipat luas daratan Sumbar. Provinsi ini juga memiliki total panjang garis pantai 2.285,96 km dan 219 pulau di tujuh kabupaten / kota. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar tahun 2023 menyebutkan, potensi perikan an tangkap mencapai 565.100 ton per tahun, tapi produksi perikanan tangkap tahun lalu baru 207.976,05 ton dan tahun ini 89.463,144 ton. ”Masih besar peluang kita untuk mengembangkan perikanan tangkap, apalagi wilayah penangkapan perikanan Sumbar berada pada WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 572,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023). Selain perikanan tangkap, Sumbar juga punya potensi lahan perikanan budidaya seluas 425.047 hektar. Sebanyak 74 % di laut, 13 % daerah payau/pesisir, dan 13 % budidaya air tawar. (Yoga) 

Di ujung petang, AP (25) akhirnya muncul juga. AP adalah mantan pencuri sepeda motor yang baru beralih profesi menjadi kurir layanan pengantaran barang. AP termasuk ”fresh graduate”, baru enam bulan lalu dia keluar penjara. ”Saya pernah kena (tangkap) bareng Ongki,” ujarnya membuka obrolan, Senin (4/9) di Negara Batin, Lampung Timur, Lampung. Ongki adalah tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kini ditahan di Polsek Tambora, Jakbar. Mereka pernah sama-sama masuk bui di Lampung tahun 2018 dan 2020. AP pertama kali merasakan penjara lima tahun lalu. Dia dan Ongki ”memetik” Honda Beat di Bandar Lampung. Bermodal kunci T dan kunci pembuka tutup magnet, pencurian itu berlangsung mulus. Namun, saat membawa barang curian, mereka dicegat polisi lalu dijebloskan ke penjara. Saat itu, dia hanya dikurung 1,5 bulan karena pemilik kendaraan yang dicurinya sepakat berdamai. Setelah Ongki dicokok polisi, AP dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap buron dengan risiko didor polisi atau menyerahkan diri.

Dia pilih opsi kedua. ”Saya takut mati,” katanya saat ditanya alasannya menyerahkan diri. Ironis, AP memakai baju tahanan hanya berselang beberapa hari setelah menikahi kekasihnya. Kado untuk sang istri bukanlah emas berlian, melainkan suami dengan status sebagai tahanan. AP pun harus meringkuk di sel selama satu tahun delapan bulan. Istri yang ditinggalkannya ternyata mengandung benih cinta mereka, bayinya itu pun lahir saat ayahnya masih berstatus narapidana. ”Saat di penjara, saya terpikir mereka bakal makan apa,” kenangnya waktu itu. Rasa tanggung jawab terhadap anak dan istri jadi titik balik pria lulusan SMA ini. Keluar penjara, ia mulai kerja serabutan dengan menjadi buruh harian kebun singkong. Kemudian, pemilik kebun menawarinya bekerja sebagai kurir di salah satu layanan pengantaran barang. Tawaran ini langsung dia terima. AP menekuni pekerjaan barunya. ”Untuk kawan-kawan yang masih ’main motor’, semoga cepat berubah. Yang kini dalam penjara, semoga dalam keadaan sehat,” ujarnya. (Yoga) 

Dibukanya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh Presiden Jokowi, 26 September lalu, menandai dimulainya aktivitas perdagangan karbon di Indonesia. Presiden mengungkapkan, dari besaran target  pengurangan emisi gas rumah kaca, potensi perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Dana ini selanjutnya bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. Keberadaan bursa itu wujud konkret komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju nol emisi karbon pada 2060. Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (NDC) terbaru, kita ditargetkan mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 hingga 2030.

Pada perdagangan perdana, Selasa (27/9) berhasil diperdagangkan 459.953 ton unit karbon senilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. Penjualnya Pertamina, pembelinya didominasi industri perbankan dan keuangan. Sayangnya, hari berikutnya tak terjadi transaksi. Ibarat barang baru, mungkin kita semua masih belajar. Bagaimana menggairahkan bursa karbon menjadi tantangan mendesak kita selanjutnya. Perlu kerja keras, komitmen, konsistensi, dan transparansi. Hal ini penting bukan hanya karena potensi dan komitmen di NDC, melainkan juga karena kita menjadi salah satu pihak yang paling akan merasakan dampak perubahan iklim ekstrem. (Yoga) 

Kemenkes bekerja sama dengan perusahaan rintisan penyedia platform genetik, PT Asa Ren Global Nusantara, untuk mengumpulkan informasi genetik manusia dan patogen di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyediakan layanan pengobatan presisi bagi masyarakat. Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes Lucia Rizka Andalucia mengatakan, pemerintah menargetkan pengumpulan 10.000 genom manusia Indonesia pada 2024. Keterlibatan swasta membuat program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi) yang dicanangkan Kemenkes jadi inklusif guna mewujudkan transformasi ketahanan kesehatan. Jika teknologi genom di Indonesia makin canggih, warga tidak perlu lagi berobat keluar negeri. Data genom tiap orang akan membuat diagnosis penyakit lebih presisi sehingga pengobatan bisa spesifik dan personal. Hal ini mengingat 278,69 juta penduduk Indonesia memiliki kondisi kesehatan beragam. Dengan data genom, biaya pengobatan bisa ditekan.

”Kita ingin memperkuat sistem surveilans suatu penyakit dengan laboratorium memakai teknologi terdepan agar dapat melihat pola penyakit di Indonesia. Jadi, kalau ada pandemic selanjutnya atau krisis kesehatan kita tak gagap,” kata Lucia, Jumat (29/9) di Jakarta. Meski bekerja sama dengan swasta, Lucia menegaskan, masyarakattidak perlu khawatir akan kerahasiaan data genom mereka. Sebab, Pasal 342 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi jaminan kerahasiaan data genetik tiap orang Indonesia. Namun, aturan turunan yang mengatur teknis perlindungannya masih digodok. CEO PT Asa Ren Global Nusantara (Asa Ren) Aloysius Liang menegaskan, pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah dalam mengumpulkan data genom masyarakat Indonesia. ”Kami mengikuti aturan di Indonesia. Semua data dari dan untuk orang Indonesia, kami tak akan menjualnya (data genom Indonesia) ke pihak luar,” kata Aloysius. (Yoga) 

Perpres No 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan bertujuan memastikan permintaan dan penawaran tenaga kerja lebih tepat sasaran. Hanya saja, pelaksanaan perpres itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan program lowongan kerja yang sarat pungutan liar. Perpres No 57/2023 ditetapkan dan diundangkan pada 25 September 2023. Sesuai pasal perpres itu, lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam negeri wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada Menaker melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan itu tidak dipungut biaya. Adapun menurut Pasal 5, pelaporan memuat identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, masa berlaku lowongan pekerjaan, serta informasi jabatan. Pelaporan lowongan pekerjaan diverifikasi oleh pengantar kerja dan/atau petugas antar kerja.

Berdasar Pasal 13, pemerintah pusat bertugas, membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan serta melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemberi kerja terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan. Selain itu, memberi sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, Perpres No 57/2023 menjadi perbaikan Kepres No 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. ”Meski Perpres No 57/2023 menyatakan tidak dipungut biaya, kami mengkhawatirkan program wajib lapor lowongan pekerjaan menjadi ajang korupsi dan pungutan liar oleh pengantar kerja sehingga menjadi masalah bagi perusahaan dan pencari kerja,” tutur Timboel. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, KSPI pernah menemukan beberapa kasus pencari kerja mendatangi dinas tenaga kerja di daerah, tetapi oleh dinas malah diminta membayar sejumlah uang agar bisa dihubungkan dengan pemberi kerja. (Yoga) 

Pemerintah memutuskan memangkas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun depan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu turun 25 %, dari 220.000 unit pada tahun ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024. Keputusan itu cukup mengejutkan di tengah tantangan kekurangan rumah yang masih besar. Tercatat masih ada 12,7 juta rumah tangga di Indonesia yang belum bisa memiliki rumah. Jumlah ini belum termasuk laju kebutuhan rumah setiap tahun yang meningkat sekitar 800.000 unit, seiring dengan bertambahnya keluarga-keluarga baru. FLPP digulirkan sejak tahun 2010 berupa kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik lajang maupun berkeluarga. Batasan penghasilan bulanan saat ini dipatok pada kisaran Rp 7 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.

Sejak berlakunya FLPP pada tahun 2010 hingga 25 September 2023, sebanyak 1.330.163 masyarakat berpenghasilan rendah telah mengakses rumah bersubsidi. Jika dirata-rata, alokasi FLPP selama hampir  3 tahun itu berkisar 102.000 unit per tahun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, pemerintah menargetkan total penyaluran FLPP sejumlah 900.000 unit. Keterbatasan itu menyebabkan angka kekurangan (backlog) rumah sulit teratasi. Besarnya kebutuhan rumah sejatinya adalah peluang bagi pertumbuhan industri dan penyerapan lapangan kerja. Industri properti yang memiliki keterkaitan dengan 185 industri terkait memberikan efek berganda yang sangat masif untuk menggerakkan industri lain, mulai dari material bangunan sampai peralatan rumah tangga. Keberpihakan dan komitmen pemerintahan mendatang terhadap pemenuhan kebutuhan dasar papan sepatutnya semakin ditingkatkan. (Yoga)