Rekor inflasi terendah sepanjang tahun ini yang tercatat pada September 2023, tak serta merta membuat pengendalian inflasi ke depan makin gampang. Pasalnya, bila ditelaah lebih dalam normalisasi inflasi yang tergambar pada aktivitas sepanjang bulan lalu itu tidak sehat. Kemarin, Senin (2/10), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi pada September 2023 sebesar 2,28% (year-on-year/YoY), atau berada di bawah outlook pemerintah yang sebesar 3,3%—3,7%. Namun jika dilihat secara bulanan, inflasi pada September 2023 sebesar 0,19% masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2023 yang tercatat deflasi 0,02%. Apalagi, sejatinya penurunan inflasi secara tahunan lebih disebabkan oleh tingginya basis pembanding pada September 2022. Maklum, kala itu ekonomi nasional tertekan oleh besarnya impak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dieksekusi pada 3 September 2022. Kebijakan tak populis itulah yang kemudian mengatrol harga barang dan jasa. Situasi tersebut tentu akan mengancam daya beli dan konsumsi masyarakat. Apalagi, PMI Manufaktur turun 1,6 poin dari 53,9 pada Agustus 2023 menjadi 52,3 pada September 2023, yang dipicu oleh tertahannya permintaan masyarakat. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan inflasi pangan memang menjadi salah satu isu yang patut dicermati oleh pemerintah. Namun sejauh ini tingkat inflasi pangan nasional masih relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah pun menyadari betul adanya aneka risiko tersebut, terutama dari sisi inflasi pangan. Respons pemerintah pun diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dalam beleid itu, ada perubahan beberapa substansi yang cukup fundamental. Mulai dari lembaga yang ditugaskan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), besaran bunga yang disubsidi, hingga tenor atau periode pinjaman. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, menegaskan bahwa beleid baru ini bertujuan memperluas kapasitas pembiayaan dari semula hanya Bank Himbara ke bank dan lembaga keuangan bukan bank secara umum. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan Satgas Pangan perlu bekerja ekstra pada akhir tahun hingga paruh pertama 2024, karena adanya risiko inflasi pangan yang tinggi. "Kita ingin agar stok, ketersediaan, suplai dan harga pangan pokok di dalam negeri bisa lebih stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, mengatakan dampak El Nino terhadap harga bahan pangan domestik yang bergejolak tidak terlalu besar. Namun pergerakan harga minyak perlu diwaspadai oleh pemerintah.

Permintaan kredit korporasi melalui skema sindikasi masih cukup konsisten dan berada dalam fase meningkat. Sampai dengan kuartal III/2023, total pembiayaan secara grup oleh bank dan lembaga keuangan senilai US$21,74 miliar. Bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih perkasa sebagai bank lokal Tanah Air yang menggelontorkan kredit sindikasi dengan nilai mencapai US$1,34 miliar. Jumlah itu mewakili pangsa pasar sebesar 14,41%. Dalam kurun 5 tahun terakhir, dominasi bank pelat merah terlihat kuat. Bank Mandiri memimpin pangsa sindikasi dalam 3 tahun terakhir sejak 2020. Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga sempat berada dalam posisi teratas penguasa pasar sindikasi pada 2019 dan 2020. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan bahwa permintaan kredit sindikasi cukup potensial. Kondisi itu ditopang masih kuatnya likuiditas bank dan tingkat suku bunga saat ini. Secara total, emiten bank dengan kode saham BMRI itu mencatat penyaluran kredit hingga akhir Agustus 2023 secara bank only mencapai Rp996,86 triliun atau tumbuh 12,34% year-on-year (YoY). “ akan terus mempertajam sinergi anak perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis Mandiri Group yang terintegrasi,” ujar Direk­tur Utama Bank Mandiri dalam keterangan resmi, Senin (2/10). Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Agustya Hendy Bernadi menuturkan kredit sindikasi masih menjadi alternatif skema pembiayaan BRI di dalam sektor korporasi seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus membaik. Sementara, pembiayaan kepada beberapa sektor downstream pertambangan, smelter mineral seperti copper, alumina dan nikel merupakan bentuk upaya BRI turut serta dalam mendukung kebijakan penghiliran dari pemerintah. Adapun, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn menuturkan, hingga Agustus 2023, tren penyaluran kredit sindikasi BCA masih tercatat tumbuh positif. BCA telah mengelola kredit sindikasi sebesar Rp136,4 triliun per Agustus 2023 dan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi mencapai Rp25,55 triliun.

Industri minyak dan gas bumi nasional kembali mendapatkan angin segar dari temuan cadangan bervolume besar oleh perusahaan raksasa asal Italia, Eni. Sentimen positif itu pun diharapkan bisa meningkatkan daya tarik sektor tersebut. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa Eni berhasil menemukan cadangan gas bumi di Wilayah Kerja North Ganal, Kalimantan Timur, dengan perkiraan awal gas in place 5 trillion cubic feet (Tcf). Dengan perkiraan awal discovered resources sekitar 609 juta barel setara minyak, laporan tersebut menjadikan temuan di sumur Geng North-1 sebagai salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa temuan tersebut bakal menjadi salah satu giant discovery yang akan meningkatkan cadangan gas secara signifikan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional secara berkelanjutan agar bisa mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (bopd), dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030. Penemuan raksasa tersebut pun diyakini dapat lebih mendorong investasi eksplorasi yang lebih masif di masa yang akan datang, mengingat potensi migas nasional masih menjanjikan, karena masih ada 68 cekungan dari total 128 cekungan yang belum dibor. SKK Migas pun segera melakukan koordinasi intensif dengan Eni guna merumuskan tahapan-tahapan selanjutnya agar penemuan raksasa tersebut dapat segera di monetisasi.

Eni menyampaikan bahwa temuan cadangan gas bumi dalam jumlah yang signifikan berasal dari sumur eksplorasi Geng North-1 di Blok North Ganal, sekitar 85 kilometer (km) lepas pantai Kalimantan Timur. Berdasarkan keterangan resmi Eni, perkiraan awal menunjukkan total struktur yang ditemukan sebesar 5 Tcf gas dengan kandungan kondensat sekitar 400 Mbbls. Sumur Geng North-1 dibor dengan kedalaman 5.025 meter pada kedalaman air 1.947 meter, melewati kolom gas setebal sekitar 50 meter di reservoir batu pasir miocene dengan sifat petrofisika yang baik. Penemuan Geng North berdekatan dengan kawasan Indonesia Deepwater Development (IDD) yang mencakup beberapa penemuan lawas yang tak kunjung dikembangkan di Blok Rapak dan Ganal, di mana Eni baru-baru ini mengumumkan akuisisi saham Chevron, meningkatkan hak partisipasinya, dan mengakuisisi kepemilikan operator. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan temuan cadangan gas raksasa dari sumur eksplorasi Geng North-1, Blok North Ganal, garapan Eni dapat segera produksi dalam kurun 2 tahun ke depan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pihaknya bakal memfasilitasi percepatan persetujuan rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD) dari blok tersebut. Harapannya, rentang waktu persiapan eksploitasi dapat dipangkas menjadi lebih cepat. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan bahwa beberapa kali pembahasan teknologi dan keekonomian dari sebuah PoD yang diajukan terlalu detail dan sangat teknis, sehingga membuat prosesnya membutuhkan waktu panjang.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah tetap pada keputusan tidak menggunakan APBN untuk mendanai pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Alasannya, ongkos yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut terbilang besar. “Kami tidak ingin program ini memberatkan APBN. Program ini didesain untuk sifatnya adalah percepatan,” katanya, Senin (2/10). Dadan menjelaskan, saat ini pemerintah juga memiliki opsi mematangkan skema pembiayaan pensiun dini PLTU lewat program Energy Transition Mechanism (ETM) bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur. PLTU Cirebon-1 memang bakal menjadi uji coba apakah PLTU batu bara lain di Indonesia dapat didanai oleh ADB di bawah skema ETM dengan kebutuhan dana mencapai Rp4,5 triliun. Sebelumnya, Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, negara-negara Barat sebenarnya belum siap mendanai pensiun dini PLTU Indonesia. Kurangnya konsensus mengenai rencana tersebut dapat berpotensi membuat pemangkasan emisi oleh PLTU di Indonesia makin molor.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama 8 bulan pertama 2023 tercatat belum bisa menyamai rekor arus kunjungan selama periode yang sama prapandemi Covid-19. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Januari—Agustus 2023 mencapai 7,44 juta orang, atau baru 70,02% daripada pencapaian pada periode yang sama 2019. Namun, dia menegaskan arus kunjungan turis asing pada 8 bulan 2023 itu melonjak 126,39% dibandingkan total kunjungan wisman pada periode yang sama 2022. Khusus Agustus 2023, Amalia mengungkapkan arus kunjungan turis asing yang mencapai 1,13 juta kunjungan atau naik 68% secara tahunan dengan didominasi wisman asal Malaysia yang mencapai 174.000 kunjungan atau berkontribusi 15,4%. Jumlah kunjungan turis Malaysia ke Indonesia pada Agustus 2023 itu mengalami kenaikan 12,79% secara bulanan. Pada posisi kedua, turis asal Australia yang datang ke Indonesia pada Agustus 2023 yang mencapai 129.100 kunjungan dengan pangsa sebesar 11,4%. Namun, Amalia menegaskan jumlah kunjungan turis Australia pada Agustus 2023 justru menurun 9,79% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ketiga ditempati oleh wisman asal Singapura dengan jumlah mencapai 105.500 kunjungan, mencakup pangsa sebesar 9,3% dari total jumlah kunjungan turis asing pada Agustus 2023. 

JAKARTA,ID-Pemerintah memiliki cita-cita besar yakni mencapai kemandirian energi nasional. Namun, untuk merealisasikan itu butuh sejumlah strategi mengingat kebutuhan energi terus meningkat sementara pasokan energi makin terbatas. Karenanya, pemerintah terus mengoptimalkan  sumber daya energi yang ada, tidak hanya fosil, juga energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan target pencapaian Net Zero Emission pada 2060. Kemandirian energi tercapai jika tiga kriteria utama terpenuhi, pertama aksebilitas, yaitu kemampuan unutk mendapatkan akses energi. Hal itu terkait dengan ketersediaan  infrastruktur. Kedua daya beli masyarakat terhadap energi dan ketiga adalah ketersediaan energi. "Jepang dan Singapura misalnya, mereka mengelola itu dengan baik memastikan negaranya mendapatkan pasokan. Ini bagian dari kedaulatan. Kita juga lambat laun menuju ke arah sana," menurut komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKS) menggelontorkan investasi senilai US$ 261,5 juta atau sekitar Rp 4,05 triliun sepanjang  semester I-2023. Jumlah ini, antara lain dipakai untuk Proyek Tembaga Bukit sebesar US$ 24 juta, perbaikan jalan  angkutan tambang US$ 77,5 juta, Proyek AIM US$ 117 juta, dan Proyek Emas Pani US$ 43 juta. Manajemen Merdeka Copper Gold dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (1/10/2023) memaparkan, perseroan menginvestasikan US$ 24 juta di Proyek Tembaga TB, MDKA telah menerbitkan hasil pra-feasibility study (PFS) pada 15 Mei 2023. Hal ini menunjukkan  potensi proyek ini menjadi tambang bawah tanah  yang signifikan secara global dan berumur panjang. "Keyakinan telah tumbuh dalam mengembangkan aset ini dengan perekonomian yang kuat dan proyeksi produksi tembaga dan emas yang besar," ujar manajemen MDKA. (Yetede)

BRUSSELS,ID-Uni Eropa (UE) pada Minggu (01/10/2023) meluncurkan fase pertama dari sistem pemberlakuan tarif emisi karbon dioksida (CO2) untuk baja, semen, dan barang-barang impor lainnya. Sistem yang diberlakukan pertama di dunia itu ditujukan menghentikan lebih banyak produk asing yang mencemari lingkungan, yang mengganggu tansisi menuju ramah lingkungan. Rencana pemberlakuan tarif tersebut menyebabkan kegelisahan diantara mitra dagang. Bahkan dalam forum bulan lalu, utusan iklim China Xie Zhenhua mendesak negara-negara untuk menggunakan langkah-langkah sepihak, seperti pengenaan tarif oleh Uni Eropa. Sebagai informasi, blok mata uang tunggal itu tidak akan mulai memungut  biaya emisi CO2 di perbatasan sampai 2026. Komisioner Ekonomi Eropa Paolo Gentilano mengatakan, tujuan dari CBAM adalah untuk mendorong pergeseran ke produksi yang lebih ramah lingkungan di seluruh dunia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan untuk  memajukan koperasi di Indonesia agar terus bertumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai pilar ekonomi rakyat, maka koperasi perlu penguatan fundamental agar visi dan misinya tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan, salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan peran koperasi adalah melalui terbitnya sejumlah regulasi. Termasuk revisi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Melalui Omnibus Law ini, masyarakat dimudahkan untuk mendirikan badan usaha koperasi yang hanya butuh minimal 9 orang. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan koperasi minimal harus 20 orang. "Di dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang paling diributkan saat itu soal koperasi. Sebab banyak dari pelaku koperasi tidak mau  pengawasan dipindahkan ke OJK, mereka tetap ingin fungsi pengawasan ada di Kemenkop UKM, padahal kami tidak punya instrumen dan dan kewenangan pengawasan," Jelas Teten. (Yetede)