Pemerintah sedang menyiapkan peraturan yang memungkinkan pemutihan bagi pelaku usaha pemohon kredit usaha rakyat atau KUR tetapi tertolak oleh sistem. Wacana kebijakan ini, jika jadi direalisasikan, membutuhkan komitmen dan kesungguhan penerima KUR. ”Terkait munculnya keluhan UMKM pemohon KUR yang ditolak oleh Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK), kami, pemerintah, akan memberlakukan kebijakan hapus tagih kepada peminjam sampai Rp 500 juta. Sebentar lagi akan keluar aturannya,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius, saat menghadiri konferensi pers bertemakan persoalan akses KUR yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI secara hibrida, Senin (2/10) di Jakarta.

Penolakan KUR terjadi karena SLIK melaporkan pelunasan pinjaman lain tidak rapi. Namun, Yulius menyatakan, pemerintah akan membantu pencairan KUR itu. Menurut dia, dalam pembuatan aturan pemutihan tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis. Sesuai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM per 13 Juli 2023, pagu KUR menjadi Rp 297 triliun. Rapat juga menargetkan penambahan debitor baru dan debitor graduasi. Suku bunga KUR skema super-mikro sebesar 3 %. Bunga KUR mikro dan kecil sebesar 6 % bagi debitor baru. Sementara debitor berulang akan memperoleh peningkatan bunga berjenjang, yakni 7 %, 8 %, dan 9 %. Penyalur KUR yang meminta Agunan tambahan dengan plafon sampai dengan Rp 100 juta dikenai sanksi berupa subsidi bunga/margin tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga/margin yang telah dibayarkan. (Yoga)

Pengembangan budidaya lobster di dalam negeri hingga kini dinilai masih lambat. Upaya pembangkitkan budidaya lobster perlu didukung peta jalan agar komoditas unggulan itu bisa berdaya saing. Rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih bening lobster lewat skema kerja   sama investasi menuai sorotan. Alih-alih membuka peluang budidaya lobster di luar negeri oleh investor yang juga melakukan budidaya lobster di Indonesia, rencana itu dikhawatirkan menyebabkan budidaya lobster di Indonesia semakin tertinggal. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta Suhana berpendapat, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga kini belum memiliki arah jelas terkait pengembangan budidaya lobster. Padahal, lobster telah digaungkan sebagai komoditas unggulan perikanan budidaya. Kebijakan terkait lobster bahkan cenderung berubah-ubah, antara lain buka-tutup keran ekspor benih bening lobster.

”Kalau pemerintah serius untuk mengembangkan usaha lobster di dalam negeri, jangan ada ekspor  benih bening lobster. Perlu disusun peta jalan lobster Indonesia supaya jelas arah dan kebijakan yang harus ditempuh,” ujar Suhana, saat dihubungi, Senin (2/10). Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), pada Pasal 6, pembudidayaan  benih bening lobster di luar RI dilakukan oleh investor yang juga melakukan pembudidayaan di Indonesia. Investor merupakan pelaku usaha budidaya lobster yang telah teregistrasi di negara asal investor dan melakukan kerja sama dengan badan layanan umum di bidang perikanan budidaya. Menurut Suhana, rancangan regulasi yang melegalkan ekspor benih bening lobster ke negara asal investor berpotensi melanggar Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dibolehkannya ekspor benih bening lobster cenderung berpihak kepada investor karena terbuka kemungkinan benih lobster lebih dominan dipasok ke negara asal investor. Sebaliknya, budidaya lobster di Indonesia akan sulit berkembang. (Yoga)

MK akhirnya menyatakan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU konstitusional. Namun, putusan itu tidak bulat karena ada empat hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK menolak lima permohonan uji formil UU No 6/2023 yang diajukan sejumlah serikat pekerja dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10). Sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman sempat molor dari jadwal semula pukul 13.00 dan baru dimulai pukul 14.24. Uji formil UU No 6/2023 diajukan lantaran para pemohon menilai proses penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, persetujuan oleh DPR diberikan pada masa persidangan berikutnya. Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 dan mengajukannya kepada DPR pada 9 Januari 2023 atau pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Namun, DPR baru menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada 21 Maret 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan IV 2022-2023. Para pemohon mendalilkan, seharusnya persetujuan DPR ditetapkan paling lambat pada Masa Persidangan III 2022-2023, merujuk Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur persetujuan DPR diberikan pada masa sidang berikutnya sejak perppu diajukan ke DPR.

MK menilai seluruh dalil pemohon tidak beralasan. MK pun menyatakan, dalam tataran implementasi, proses pembentukan UU yang berasal dari perppu memiliki perbedaan satu sama lain. Sebab, tiap-tiap perppu memiliki karakter yang tentu berbeda. Initerutama terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (extraordinary rules). MK juga menyatakan dapat memahami DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk membahas dan mengkaji Perppu Cipta Kerja, karena perppu tersebut mencakup substansi pengaturan yang luas, yaitu 78 UU dari berbagai sektor. ”Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU No 6/2023 yang memerlukan dua kali masa sidang setelah penetapan Perppu No 2/2022, yaitu masa sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang waktu dalam membahas dan memberikan persetujuan,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan. Sementara itu, buruh dari berbagai kelompok hingga Senin malam masih bertahan di sekitar Gedung MK menolak UU Cipta Kerja (Yoga) 

JAKARTA,ID-Harga beras yang terus melambung memicu inflasi pada September 2023 sebesar 0,19%, dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Padahal, Agustus 2023, terjadi deflasi sebesar 0,02%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,18% pada September 2023, diikuti bensin 0,06%, biaya pulsa 0,01%, uang kuliah akademik 0,02% dan rokok kretek filter 0,01%. Lonjakan harga beras juga memiliki  andil besar dalam inflasi secara tahunan (year on year/yoy). September 2023, inflasi yoy mencapai 2,28%, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 115,44. Beras masuk kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang bulan lalu mencetak kenaikan harga 4,17% dan menyumbangkan inflasi 1,08%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Calon emiten milik konglomerat Prajoyo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) memulai masa penawaran umum (offering) sebanyak 4 milyar saham baru pada 3-5 Oktober 2023 dengan harga Rp780 per saham. Harga saham yang ditawarkan terbilang sangat premium dengan price earnings (PE) 70x price to book value (PBV) 15x, jauh diatas emiten di sektor yang sama. Meski demikian, perusahaan yang berencana  mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober mendatangi, memiliki banyak nilai tambah yang bisa mengerek naik harga sahamnya. "Secara valuasi, penawarn IPO BREN di harga maksimum Rp780 mencerminkan 70x PE dan 15x PBV yang terbilang sangat mahal sekali dan super premium," kata Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Leonardo Lijuwardi, kepada Investor Daily di jakarta, Senin (2/20/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Ekonomi dan keuangan syariah turut berkontribusi dalam mengakselerasi momentum  pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, dukungan pembiayaan syariah yang mencakup pembiayaan perbankan dan non perbankan syariah perlu terus didorong dengan skala yang lebih besar utamanya kepada pelaku usaha. Potensi pertumbuhan pembiayaan syariah masih sangat besar di Indonesia, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pembiayaan syariah melesat 14,52% secara year on year (yoy) per Austus 2023. Sementara, pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,06% (yoy) per Agustus 2023. Sebagai wujud komitment tersebut, BI bersama OJK, Komite Nasional Ekonomi dan keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kembali menyelenggarakan Bulan pembiayaan Syariah 2023 untuk memacu pembiayaan komersial dan sosial syariah di Indonesia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung wacana merger atau konsolidasi operator telekomunikasi (telko) seluler di Tanah Air, teranyar antara PT Smartfren Telecom Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Kementerian ini siap untuk memfasilitasi proses merger agar jumlah operator telko mengerucut  jadi tiga saja supaya tercipta iklim industri telko yang lebih sehat dan tumbuh berkelanjutan (sustain), serta kecepatan internet di Tanah Air lebih baik. Saat ini terdapat empat operator telekomunikasi seluler beroperasi di Indonesia, yaitu  Telkomsel (anak usaha dari PT Telkom Indonesia Tk), PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Huthinson), XL Axiata, dan Smartfren. Empat operator tersebut mencatat punya 349 jutaan pelanggan pada akhir semester I-2023 turun dari tahun 2017 masih 371 jutaan. Namun, verifikasi dari Dikjen Dukcapil, Kemendagri, berdasarkan data kependudukan yang terdaftar, jumlah pelanggan operator seluler  di Indonesia sekitar 339 jutaa. (Yetede)

JAKARTA,ID_Sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari Senin hingga Agustus 2023 mencapai 7,44 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman hingga Agustus 2023 tersebut meningat 166,12% dibandingkan total kunjungan  wisman pada periode yang sama pada 2022. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, peningkatan kunjungan tersebut utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Seokarno Hatta, masing-masing meningkat sebesar 280,74% dan 158,64%. Jika dilihat lebih lanjut, total kunjungan wisman hingga Agustus 2023 tersebut sudah lebih tinggi dari total kunjungan wisman selama tahun 2022. "Meskipun sudah lebih tinggi dari total kunjungan wisman selama tahun 2022, total kunjungan wisman hingga Agustus 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama  tahun 2019 atau periode yang sama tahun 2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19. Selama periode januari hingga Agustus 2019, jumlah kunjungan wisman mencapai 10,71 juta," ujar Amalia. (Yetede)