Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024. Beberapa tahapan dan kriteria penetapan kuota dinilai masih menimbulkan kebingungan. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota diatur dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, serta Permen Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 11/2023. Kuota penangkapan ikan terbagi atas kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Kuota industri di- berikan untuk perseorangan dan badan usaha yang berbadan hukum. Kuota industri juga membuka peluang kuota penangkapan ikan bagi penanaman modal asing. Penetapan kuota penangkapan ikan dihitung berdasarkan ketersediaan sumber daya (stok) ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), serta mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

Selain itu, distribusi kuota industri dan kuota nelayan lokal pada setiap pelabuhan pangkalan mempertimbangkan kapasitas pelabuhan pangkalan dan rencana pengembangan pelabuhan pangkalan. Dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada Tahun 2023, yang dirilis 2 Oktober 2023, terdapat tujuh tahapan persiapan menjelang penerapan PIT secara penuh pada musim penangkapan ikan tahun 2024.  Tahapan persiapan itu diantaranya permohonan dan layanan sertifikat kuota penangkapan ikan, serta perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk tahun 2024 dilaksanakan mulai 21 November sampai 29 Desember 2023. Seluruh kapal penangkapan dan pengangkutan ikan berbobot di atas 5 gros ton (GT) diwajibkan menggunakan aplikasi e-PIT paling lambat 1 Januari 2024. Hingga saat ini, terdata 177 pelabuhan pangkalan perikanan yang memenuhi syarat penarikan PNBP pascaproduksi. (Yoga) 

Pemerintah nampaknya serius mengatur perdagangan online. Pengetatan aturan perdagangan online terpacu praktik usaha tak sehat, dari perang harga, predatory pricing, sampai perlindungan ke usaha kecil dan menengah (UMKM). Apalagi,  produk yang dijual di loka pasar  atau e-commerce didominasi barang impor. Taksiran pemerintah, barang-barang impor yang dijual di e-commerce sampai 90%. Bahkan, kuat dugaan barang itu diimpor secara illegal. Ini pula yang menjadi materi dalam rapat Kamis (5/10) kemarin. Rapat dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan beberapa menteri lain. "Impor ilegal pakaian bekas dan impor borongan telah mengancam perekonomian Indonesia," tutur Sri Mulyani dalam akun instagramnya, Kamis (5/10). Menkeu bilang, berbagai langkah pengawasan, larangan dan penindakan penertiban akan dilakukan terhadap impor barang konsumsi yang membanjiri Indonesia. Antara lain pakaian, kosmetik, alas kaki, mainan anak. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/2023 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan pada 18 September lalu, dalam pasal 13 beleid menyebut PPMSE wajib bermitra dengan Ditjen Bea dan Cukai. Khususnya mereka yang impor lebih dari 1.000 kiriman dalam periode satu tahun kalender. "Jika sudah memenuhi syarat tapi tidak bermitra, barang kirimannya tidak dilayani," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto saat dihubungi KONTAn, Kamis (5/10). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga sudah melarang toko online lintas negara menjual barang impor dengan hargas di bawah  US$ 100 atau setara Rp 1,5 juta secara langsung lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/ 2023. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda meragukan pelaku e-commerce bisa bekerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai. Sebab, mereka tak bisa mengetahui jumlah barang impor yang ada aplikasinya.

Pembagian dividen interim kembali datang di ujung tahun ini. Kendati tak berdampak signifikan bagi laju  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara umum, pembagian dividen interim ini seperti bonus akhir tahun. Pada penutupan perdagangan  saham, Kamis (5/10), IHSG terkoreksi 0,17% atau turun 11,75 poin ke level 6.874,82. Sepanjang tahun ini, IHSG menguat 0,35%. Roger MM, Head of Research Center Mirae Asset Sekuritas  menilai, saat ini pelaku pasar lebih fokus pada isu global, seperti data ekonomi Amerika Serikat (AS). Yang paling dekat akan ada rilis data ketengakerjaan dari Negeri Paman Sam itu yang akan dipublikasikan pada Jumat (6/10). Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo melihat bahwa pembagian dividen interim di sisa tahun ini merupakan pemanis bagi investor jangka panjang. Namun agenda tersebut bukan sentimen positif bagi IHSG secara umum. "Rata-rata dividend yield pembagian dividen interim saat ini di kisaran 1% hingga 3% sehingga tidak terlalu berdampak," jelas Roger. Dividend yield dari Grup Astra, misalnya, masih di bawah  5%. Jika menggunakan harga penutupan Kamis (10/5), dividend yield terbesar ada di PT United Tractor Tbk (UNTR) sebesar 2,68%. Equity Analyst Phintraco Sekuritas Rio Febrian menuturkan bagi investor yang berorientasi jangka panjang, membeli atau menambah porsi saham bisa menjadi pilihan.  Investor juga dapat fokus pada saham dengan dividend yield besar yang masuk IDX High Dividend 20.

Harga batubara berpeluang menghangat menjelang akhir tahun. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan permintaan menjelang musim dingin. Hal ini pun dapat menjadi angin segar bagi saham emiten tambang. Senior Equity Research Analyst Jasa Utama Capital Sekuritas Samuel Glenn Tanuwidjaja mengatakan, penggunaan batubara di India dan China diprediksikan masih bertumbuh masing-masing sebesar 4,9% secara tahunan atau year on year (yoy) dan 3,5% yoy. Harga batubara ICE Newcastle pun berpeluang diperdagangkan di rentang US$ 153-US$ 173 per ton pada kuartal keempat tahun ini. Di sisi lain, prospek harga batubara juga masih dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dan menurunnya harga gas alam yang berperan sebagai substitusi batubara sebagai sumber daya pembangkit listrik di negara-negara maju. Sehingga, permintaan gas alam bisa lebih tinggi dibanding batubara di musim dingin ini. Tren penguatan dollar Amerika Serikat (AS) juga bakal mempengaruhi kinerja emiten sektor ini. Dari sisi importir, pergerakan harga batubara sangat bergantung dengan dollar AS karena harga patokan global yang diperdagangkan menggunakan mata uang ini. Melihat sentimen ini, Glenn pun merekomendasikan saham PT United Tractors Tbk (UNTR) bagi investor yang suka saham defensif. Pendapatan anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) ini masih tumbuh 16% yoy pada semester I-2023. Meski pertumbuhannya masih di bawah rata-rata lima tahunan yakni 19%, namun UNTR mampu mencetak nilai pendapatan tertinggi dalam 10 tahun. Glenn juga menyukai saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). Emiten milik Garibaldi "Boy" Thohir ini dipoles oleh prospek jangka panjangnya, terutama setelah resmi mendapat pembiayaan penuh untuk pembangunan proyek pabrik pengolahan alias smelter aluminium. Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan menyematkan peringkat netral terhadap saham sektor batubara. Peringkat ini menggambarkan masih berlanjutnya moderasi harga batubara dari posisi tahun lalu. Hal ini membuat normalisasi laba bersih emiten batubara masih akan terjadi hingga tahun 2024. Sementara itu, penguatan harga batubara Newcastle cenderung didorong oleh lonjakan harga minyak mentah yang baru-baru ini terjadi. Erindra melihat ada peluang penguatan saham batubara pada kuartal IV-2023 setelah rilis kinerja kuartal III-2023. Sebab, data perdagangan dan inventaris batubara terkini mengindikasikan adanya aktivitas permintaan musiman sedang berlangsung.

Kinerja PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) tergerus merosotnya harga logam. Proyek jangka panjang MDKA diharapkan bisa memulihkan kerugian di semester pertama tahun ini. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan melihat, lesunya kinerja MDKA hingga separuh pertama tahun ini karena koreksi yang terjadi pada harga nikel. Seperti diketahui, kontribusi terbesar pendapatan MDKA berasal dari nikel sekitar 67% terhadap total pendapatan hingga semester I 2023. Harga nikel sudah turun sekitar 38% year to date (ytd) karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi China. "Utamanya industri properti China tengah terguncang seiring dengan gagal bayar obligasi salah satu pengembang properti besar di negara tersebut yaitu Country Garden," ujar Felix, kemarin (5/10). Analis Indo Premiere Sekuritas Reggie Parengkuan mengatakan, sentimen negatif terhadap harga logam didorong oleh berlanjutnya pelemahan data makro perekonomian Tiongkok. Ini tercermin dari kinerja MDKA yang kurang menggembirakan. Kerugian bersih MDKA mencapai US$ 49,2 juta karena lemahnya pendapatan dari seluruh aset unit usaha akibat dari rendahnya harga komoditas dan tingginya biaya. Rugi bersih MDKA sebesar US$ 49,2 juta ini berlawanan dari capaian laba bersih sebesar US$ 96,8 juta di semester pertama tahun lalu. Analis Mandiri Sekuritas Ariyanto Kurniawan dan Wesley Louis Alianto dalam riset 2 Oktober 2023 melihat, merosotnya kinerja MDKA terjadi pada kuartal kedua 2023 yang mencatatkan kerugian sebesar US$ 52,3 juta. Ini terjadi akibat Tambang Tujuh Bukit mencatatkan volume penjualan emas lebih rendah 17% yoy sebesar 29.500 troi ons pada kuartal II-2023. Volume penjualan tembaga Wetar di semester I sebesar 9.700 ton atau lebih rendah 21% yoy. Harga jual rata-rata turun 10% yoy ke posisi US$ 8.800 per ton. Sementara segmen nikel, melalui Merdeka Battery Mineral Tbk (MBMA), menjual 19.200 ton Nickel Pig Iron (NPI) di kuartal kedua atau naik 281% yoy.

Bank-bank besar yang masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 masih memiliki likuiditas longgar. Ini tercermin dari terus meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) pada empat bank yang masuk kelompok tersebut. Ambil contoh Bank Mandiri Tbk. Per Agustus 2023, emiten bank dengan kode saham BMRI ini menghimpun DPK Rp 1.137,92 triliun, tumbuh 9,77% secara tahunan. Pertumbuhan DPK juga dicatat Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Per Agustus 2023, DPK BRI naik 12,32% secara tahunan menjadi sebesar Rp 1.265,32 triliun. Pertumbuhan DPK BRI paling tinggi di kelompok KBMI 4. Nah, untuk mengelola likuiditas yang longgar tersebut, bank rajin menempatkan dananya di sejumlah portofolio investasi. Salah satunya di instrumen surat berharga. Bank BCA, misalnya, mencatatkan dana yang ditempatkan pada surat berharga Rp 280,78 triliun per Agustus 2023, tumbuh 19,02% secara tahunan. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn membenarkan, surat berharga menjadi instrumen yang paling banyak dipilih BCA dalam menempatkan dananya. "Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat," ujar Hera. Meski demikian, BCA tetap memenuhi kewajiban untuk menempatkan dana di Bank Indonesia (BI). Ini sejalan dengan fungsi utama bank sebagai sarana intermediasi. Per Agustus 2023, penempatan dana BCA di BI mencapai sebesar Rp 112,67 triliun, turun 1,64% secara tahunan. Agustya Hendy Bernadi, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), menyatakan, likuiditas BRI juga masih dalam kondisi memadai. Likuiditas ini ditempatkan BRI ke dua pos, yakni investment dan liquidity. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menuturkan, untuk likuiditas, bank ini melakukan optimalisasi melalui pendalaman pasar keuangan lewat berbagai macam instrumen. Salah satunya treasury.

Kontroversi seputar teknologi finansial peer-to-peer lending (tekfin P2P lending) alias pinjaman online (pinjol) seperti tak ada ujungnya. Isu ‘teror’ pinjol belum reda, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus dugaan kartel suku bunga pinjaman tekfin lending. KPPU dalam keterangan resmi pada Rabu (4/10) malam, mengumumkan penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Penyelidikan awal ini bermula dari penelitian KPPU atas pinjol berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian itu, KPPU menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penetapan suku bunga flat 0,8% per hari dari jumlah pinjaman aktual penerima alias borrower. Penetapan suku bunga itu diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang berjumlah 89 tekfin lending. KPPU menilai penentuan suku bunga pinjol oleh AFPI berpotensi melanggar UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelidikan awal KPPU atas dugaan kartel bunga tampaknya menjadi mimpi buruk AFPI. Kesepakatan yang awalnya diharapkan untuk mengendalikan agar pelaku pinjol tak sewenang-wenang mengutip bunga tinggi, malah dianggap sebagai ‘persekongkolan’. AFPI memang menyepakati suku bunga pinjol untuk diterapkan anggotanya, yakni maksimum flat 0,4% per hari. Besaran suku bunga itu dituangkan dalam pedoman perilaku atau code of conduct asosiasi. Code of conduct itu juga mengatur denda keterlambatan pembayaran pinjaman dan tenor pinjaman. Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menampik bahwa kesepakatan asosiasi tentang suku bunga pinjol adalah tindakan kartel. Menurutnya, pengenaan bunga atau biaya praktik itu merupakan langkah AFPI melindungi konsumen. OJK juga belum mendapatkan informasi langsung tentang penyelidikan awal dugaan kartel bunga oleh AFPI dari KPPU. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan mengatakan regulator tak segan mengambil sikap jika dugaan kartel terbukti. OJK memang belum mengatur batasan bunga pinjol, tetapi menyerahkannya pada mekanisme pasar yang direpresentasikan melalui asosiasi. Regulator hanya mewanti-wanti agar penetapan batas manfaat ekonomi pinjol, termasuk bunga, harus dievaluasi terus-menerus. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman pun menegaskan kembali bahwa OJK memang berencana mengatur bunga pinjol. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, jika pengaturan bunga oleh AFPI benar, maka konsumen dirugikan. Bunga pinjol yang seharusnya lebih kompetitif, terhambat oleh kesepakatan penetapan bunga tersebut. Peneliti Center of Digital Economy and SME Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan keterlibatan OJK dibutuhkan.

Pendar cahaya terang mulai datang dari industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Penemuan cadangan gas bumi dengan volume jumbo oleh Eni, perusahaan asal Italia, mendorong sentimen positif di industri yang tinggi modal dan risiko ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni menemukan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, sekitar 85 kilometer lepas pantai Kalimantan Timur. Proyeksi awal gas in place mencapai 5 trilion cubic feed (TCF). Adapun, proyeksi discovered resources lebih kurang 609 juta barel setara minyak. Data tersebut menjadikan temuan di sumur Geng North-1 sebagai salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada tahun ini. Penemuan ini pun memberikan sinyal optimisme bahwa pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel, dan produksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day (BScFD) pada 2030, telah berada di jalur yang tepat. Penemuan cadangan gas raksasa ini makin memperkuat fakta bahwa potensi gas bumi di Tanah Air masih begitu menjanjikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis potensi gas bumi mencapai 41,62 TCF dengan 68 cekungan potensial dari total 128 cekungan yang masih perawan. Plant of development (PoD) yang matang menjadi kunci untuk mencapai target first gas di sumur Geng North-1 dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Penemuan cadangan gas raksasa di Kaltim ini, pada dasarnya buah manis dari sejumlah strategi yang diimplementasikan pemerintah untuk mencapai target produksi migas 2030. Selama ini, pemerintah mendorong sekaligus membantu KKKS untuk menoptimalisasikan produksi migas di lapangan existing. Dari sisi eksternal, pemerintah juga rutin melakukan penjajakan kerja sama dengan institusi riset global untuk meningkatkan kualitas data guna menemukan penemuan cadangan yang besar.

Aksi meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional makin serius dilakukan untuk mendukung transisi energi. Perumusan tarif khusus untuk listrik dari konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi berbasis energi bersih pun disiapkan untuk menarik minat investor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hibrida untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, penggodokan opsi tersebut dilakukan untuk memastikan program konversi PLTD dapat dilakukan, sehingga bisa memastikan keberlanjutan pasokan listrik bersih. Tarif hibrida tersebut pun dinilai bisa menarik investor untuk ikut berperan dalam program konversi PLTD yang hingga kini banyak digunakan di wilayah terpencil. Menurutnya, Kementerian ESDM akan terus mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan lelang konversi PLTD di tengah upaya pemerintah menekan emisi karbon. Terlebih, saat ini harga minyak mentah dunia masih berada di level yang relatif tinggi. Untuk diketahui, PLN memang sedang melakukan lelang proyek dedieselisasi PLTD. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lelang program dedieselisasi tahap 1 itu bakal menyasar 94 lokasi yang terbagi ke dalam dua klaster, yakni wilayah barat dan timur Indonesia. Rencananya, PLTD yang masuk ke dalam program itu akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW).

Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut. Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD. Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 5.200 unit PLTD berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) di 2.130 lokasi yang akan dialihkan melalui program dedieselisasi tersebut dengan menggunakan tiga skema, yakni pertama, konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga EBT berkapasitas 500 MW. Kedua, konversi PLTD ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Ketiga, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Iwa Garniwa, Pakar Energi Universitas Indonesia, meminta pemerintah untuk memberikan insentif maupun subsidi terhadap tarif listrik dari pembangkit listrik EBT untuk memastikan konversi PLTD yang dilakukan saat ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), mengatakan bahwa pengelompokan wilayah dalam proses lelang konversi PLTD menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pengembang pembangkit listrik swasta. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang sempat mengatakan bahwa independent power producer (IPP) terus mengkaji peluang untuk ikut berpartisipasi dalam program konversi PLTD. “Para pengembang swasta tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu, feasibility study, analisa dampak lingkungan, ekspektasi return dari proyek konversi dan lainnya,” katanya.

JAKARTA,ID-Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan hasil revisi sejumlah UU melalui metode omnibus law ditargetkan mulai terimplemtasi pada pada Januari tahun depan. Peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU tersebut diharapkan sudah terbit pada bulan ini, muncur dari harapan awal pada September 2023. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan PP aturan pelaksana tersebut kini sudah dalam tahap pembahasan antar kementerian. Terkait itu, sejumlah diskusi dilakukan dan diakui bahwa masih saja ada tarik-ulur kepentingan  dalam pembahasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan  uji publik dan meminta masukan-masukan dari pihak luar pemerintah. "Kami harap, sebenarnya kalau bisa PP selesai Oktober, supaya peraturan menterinya  bisa keluar sebelum akhir tahun. Hingga, paling lambat-saya berharap bisa lebih cepat-mulai Januari tahun depan semua (kebijakan kesehatan) sudah bisa terlaksana dengan landasan hukum yang jelas," ujar Menkes. (Yetede)