Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia menargetkan, pameran International Handicraft Trade Fair atau Inacraft edisi Oktober 2023 meraup transaksiRp 50 miliar dalam 5 hari pameran. Pameran ini juga diharapkan bisa menggaet kontrak dagang ekspor senilai 1 juta USD. Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft (Asephi) Muchsin Ridjan, dalam pembukaan Inacraft edisi Oktober 2023, Rabu (4/10) di Balai Sidang Jakarta, mengatakan, semangat Inacraft masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Kategori barang yang ditampilkan pada 4-8 Oktober 2023, tetap mengusung material lokal, misalnya, serat alam, kayu, logam, dan keramik. ”Seusai pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2022, kami menggelar Inacraf dua edisi dalam setahun. Edisi April dan Oktober. Ini karena permintaan menggelar pameran tinggi,” ujarnya. Inacraft edisi Oktober 2023 ini diikuti 772 gerai anggota Asephi, 21 binaan badan usaha milik negara, 18 binaan dinas, dan peserta internasional. Luas total area pameran mencapai 18.700 meter persegi. (Yoga) 

Berbagai pihak mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir memperbaiki tata kelola dana pensiun. Kementerian menemukan 70 % atau 34 dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Audit dengan tujuan tertentu bersama Kejaksaan Agung dan BPKP pada empat dana pensiun sementara menemukan kerugian Rp 300 miliar. Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan dukungannya terhadap aksi Kementerian BUMN dalam upaya memperbaiki dana pensiun dibawah payung BUMN yang bermasalah. Kendati tidak mengelola dana pensiunnya secara mandiri, alokasi anggaran untuk pensiunan pegawai PT KAI tetap dikelola lembaga milik negara. Terlebih lagi, sebagian pegawai PT KAI berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

”Perbaikan masalah dana pensiun BUMN) itu penting untuk masa depan pegawai BUMN,” ujarnya di Cirebon, Jabar, Rabu (4/10). Menurut Koordinator Advokasi BPJS Ketenagakerjaan Timboel Siregar, kunci pengelolaan investasi dana pensiun di dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang sehat terletak pada pengawasan. Selama ini, berdasarkan pengamatannya, pengelolaan investasi di DPPK, seperti diBUMN, cenderung kurang diawasi, bahkan untuk urusan syarat penempatan investasi. Ditambah lagi, karyawan perusahaan yang memiliki DPPK biasanya kurang memiliki akses pengawasan dan informasi penempatan investasi. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan investasi dana pensiun, karyawan relatif pasrah. (Yoga) 

Pasar komoditas dunia terfragmentasi pasca perang Rusia-Ukraina. Banyak negara yang membatasi perdagangan komoditas, terutama pangan dan mineral sehingga harganya melonjak tinggi. Jika tidak segera diatasi, ketahanan pangan dan transisi hijau bisa terancam. Ketahanan pangan bahkan semakin tertekan akibat dampak cuaca ekstrem. Hal itu mengemuka dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang Fragmentasi Geoekonomi Mengancam Ketahanan Pangan dan Transisi Energi Bersih. Laporan itu merupakan salah satu bagian dari Tinjauan Ekonomi Dunia IMF Oktober 2023 yang dirilis, Selasa (3/10) di Washington, AS, waktu setempat. IMF menyebutkan, pada 2022, kerugian ekonomi dunia akibat fragmentasi komoditas sebesar 0,3 % dari PDB global yang senilai 101,003 triliun USD.

Nilai kerugian itu masih relatif kecil karena ada efek penyeimbang di negara-negara produsen dan konsumen kendati beban terbesarnya ditanggung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan. Namun, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan dapat mengalami kerugian ekonomi jangka panjang rata-rata 1,2 % PDB. Bagi beberapa negara, kerugiannya bisa mencapai 2 % PDB. Faktor penyebab yang paling dominan adalah gangguan impor pangan karena negara-negara tersebut sangat bergantung pada pangan yang didatangkan dari negara lain. Fragmentasi pasar komoditas global menjadi dua blok geopolitik itu mencuat sejak perang Rusia-Ukraina. Hal itu dapat menyebabkan perbedaan harga yang besar antar blok pendukung Rusia, termasuk China, dan pendukung Ukraina, seperti AS dan Uni Eropa, khususnya komoditas pertanian dan mineral. (Yoga) 

Kontribusi industri maritim terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Pemanfaatan potensi besar sumber daya maritim Indonesia membutuhkan strategi dan langkah konkret di tengah tantangan perubahan iklim. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, mengemukakan, perubahan iklim akan menjadi persoalan global ke depan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan sektor maritim di Indonesia. Pada 2021, kontribusi PDB kemaritiman terhadap PDB nasional hanya 7,6 %, sedangkan pertumbuhan sektor kemaritiman hanya 2,04 % atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang 3,69 5.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 %. Pada triwulan II (April-Juni) 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 % atau di bawah China yang 6,3 %. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 % pada tahun 2027 membutuhkan geliat ekonomi yang lebih kompleks, antara lain lewat hili risasi sumber daya maritim. Dengan potensi besar, industri pengolahan maritim di Indonesia tercatat hanya berkontribusi 4,17 %. Industri pembuatan, pemeliharaan, dan jasa perbaikan kapal hanya 0,74 %, sedangkan jasa konstruksi maritim hanya 1,2 %. Sementara, sektor perikanan dan budidaya maritim memberi kontribusi 29,11 % dan sumber daya energi maritim 21,98 %.

”Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Hilirisasi mendorong investasi lebih berkualitas dan industri hilir di Indonesia timur,” kata Luhut dalam Seminar Nasional Kemaritiman ”Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional Ke-59, yang diselenggarakan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Jumat (29/9). Luhut menambahkan, perekonomian daerah dinilai terus tumbuh pasca penerapan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman akan terus dilakukan. Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dan transfer teknologi, tetapi juga sumber daya manusia. (Yoga) 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali berkubang di level 6.800-an. Secara teknikal, IHSG sudah berada di bawah rata-rata harga 50 hari terakhir atau moving average (MA) 50. Artinya, indeks komposit ini masih dalam fase bearish. Rabu (4/10), IHSG parkir di zona merah di level 6.886,57, turun 0,78% dari hari sebelumnya. Koreksi IHSG ini sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah di pasar spot ditutup di level terburuk sepanjang tahun di level Rp 15.634 per dollar AS. Head of Research NH Korindo Sekuritas, Liza Camelia mengatakan, secara teknikal, IHSG menyerah dari support MA10 dan lower channel yang membatasi dua bulan terakhir ini. "Ini mengapa IHSG tak kunjung mantap menembus level 7.050 hingga 7.060 karena terhalang resistance upper channel," ujarnya, kemarin. Sebagai antisipasi kenaikan suku bunga, imbal hasil US Treasury 10 tahun dan 30 tahun melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2017. Ketika surat utang atau obligasi menawarkan yield yang begitu tinggi, maka dana investor akan mengalir keluar dari instrumen investasi lain. Lonjakan yield US Treasury inilah yang mengerek nilai tukar dollar AS terhadap sejumlah mata uang lain. CEO CTASaham, Andri Zakarias mencermati, dalam jangka pendek IHSG masih dalam pola konsolidasi. Dalam grafik mingguan, IHSG menunjukkan pola jenuh beli atau overbought. Dalam jangka pendek, IHSG berada di fase bearish dengan rentang 6.790-6.990. Secara historis pun, pergerakan IHSG dalam lima tahun terakhir sebenarnya cenderung menguat, rata-rata sebesar 1,90% pada bulan Oktober. Dengan periode yang sama, IHSG tercatat menguat 1,74% di bulan November. Di sisi lain, potensi koreksi yang masih terus berlanjut, Liza menyarankan untuk investor agar tak terlena di area resistance jika ada technical rebound. Tapi, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset mengatakan, koreksi IHSG bisa jadi kesempatan bagi investor untuk mengoleksi saham-saham yang terdiskon. Dia menyebut, investor yang baru ingin beli atau masuk ke suatu saham, bisa menerapkan metode swing agar potensi keuntungan bisa lebih besar. Secara teknikal, Nafan memproyeksikan IHSG akan berada di level 7.381 di akhir 2023. Saham pilihannya jatuh dari penghuni indeks IDX80, yaitu AALI AKRA, ANTM, BBNI, BUKA, ELSA, ENRG, GGRM, GOTO, INCO, INDF, PGAS dan TLKM.

Pemerintah Indonesia tampaknya masih akan kesulitan untuk mengenakan bea masuk produk digital, seperti Netflix hingga Spotify. Sebab, World Trade Organization (WTO) kemungkinan memperpanjang moratorium bea masuk untuk produk tersebut. Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO menyepakati untuk tetap membebaskan bea masuk perdagangan elektronik lintas negara paling lama hingga Maret 2024. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, sebenarnya sejak tahun 1999 pemerintah Indonesia sudah menolak moratorium bea masuk produk digital. Bahkan sampai saat ini pihaknya tetap konsisten untuk menolak moratorium tersebut. Hanya saja, Nirwala bilang, pada tahun depan besar kemungkinan moratorium akan tetap berlanjut mengingat hingga saat ini baru empat negara saja yang menolak moratorium produk digital. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, India, Afrika Selatan, serta Pakistan. Sejatinya, pemerintah telah mengatur pengenaan bea masuk untuk produk digital meski tarifnya 0%. Hal tersebut tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, moratorium bea masuk hanya menguntungkan penyedia layanan digital dari luar negeri saja, termasuk Netflix dan produk digital lainnya. Sebab itu, dirinya mendorong pemerintah untuk menolak perpanjangan moratorium agar RI bisa memungut bea masuk atas produk digital tersebut. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan, produk digital yang diperdagangkan secara lintas batas harusnya diperlakukan layaknya perdagangan barang lintas batas. Apalagi, produk digital memiliki manfaat yang juga sama dengan produk fisik dan diproduksi sebagai produk berbayar. Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo melihat, potensi penerimaan negara jika bea masuk dikenakan terhadap produk digital, masih relatif kecil lantaran belum bisa dikenakan dengan tarif yang tinggi pada awal implementasinya. Namun demikian, pemerintah bisa memperluas pengenaan bea masuk produk digital, terutama dai pembuat konten alias influencer.

Ekspektasi suku bunga yang masih tinggi membuat dolar Amerika Serikat (AS) perkasa di tengah mata uang lainnya, termasuk rupiah. Hal ini bisa menjadi sentimen negatif bagi sejumlah emiten di bursa saham. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih dalam tren melemah. Rupiah di pasar spot terdepresiasi 0,34% ke Rp 15.634 per dolar AS, Rabu (10/4). Ini menjadi pelemahan terburuk sejak 29 Desember 2022. Rupiah pun menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia. Pengamat mata uang dan komoditas Lukman Leong mengatakan, sikap agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga serta perlambatan ekonomi global, terutama China menjadi biang kerok pelemahan rupiah. Sementara, untuk satu tahun ke depan, Lukman memperkirakan keadaan akan berbalik. Sebab, bank-bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi akan mulai membaik. Hitungan Lukman, rupiah akan bergerak di level Rp 15.800–Rp 16.000 per dollar AS hingga akhir 2023. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus menambahkan, spread premium antara suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia menjadi nol jika The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Akibatnya, daya tarik terhadap dollar AS jauh lebih besar. Sentimen ini membuat emiten saham yang kinerjanya bergantung terhadap transaksi impor bisa mengalami penurunan kinerja. Sebaliknya, emiten yang kinerjanya bergantung terhadap transaksi ekspor bisa diuntungkan. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, sektor yang bahan bakunya masih mengandalkan impor seperti farmasi, elektronik, dan otomotif bakal terdampak pelemahan rupiah. Ambil contoh, PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO). Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menilai, sektor teknologi juga sebaiknya dihindari dahulu. Sebab, selain dibayangi suku bunga tinggi, emiten teknologi banyak yang masih merugi. Sedangkan Nico menilai sektor properti bakal terkena imbas. Maka, lebih baik pilih saham defensif seperti sektor barang konsumsi.

Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon kembali terlihat ada transaksi. Sebelumnya, dalam empat hari terakhir perdagangan, bursa karbon sepi peminat. Sejak 27 September hingga 3 Agustus 2023, IDXCarbon tidak mencatatkan transaksi sama sekali alias nihil. Padahal Bursa Karbon Indonesia sudah resmi meluncur pada 26 September 2023. Merujuk data IDXCarbon, volume transaksi karbon mencapai 14 tCO2 pada Rabu (4/10). Sepanjang hari nilai transaksi itu mencapai sekitar Rp 974.400. Transaksi itu terjadi di pasar reguler. Hanya saja, harga unit karbon IDTBS mengalami penurunan dari Rp 77.000 per tCO2 menjadi Rp 69.600 per tCO2 di akhir perdagangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menuturkan bahwa pada dasarnya likuiditas bursa karbon tidak sama dengan bursa saham. "Dan karena ini masih dalam tahap awal, jumlah pengguna jasa juga belum cukup banyak," jelas dia, Rabu (4/10). Untuk menggenjot likuiditas, BEI selaku penyelenggara Bursa Karbon akan gencar sosialisasi dan pertemuan denga perusahaan yang potensial. "Dengan begitu, harapannya jumlah penawaran dan permintaan cukup banyak sehingga bursa karbon akan lebih likuid," kata Jeffrey.

Indonesia mendapatkan sumber baru untuk menggali potensi penerimaan negara setelah Kerangka Inklusif The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan melindungi hak negara-negara berkembang. Negosiasi yang dimaksud adalah Peraturan Subjek Pajak atau The Subject to Tax Rule (STTR) yang membuka celah bagi negara berkembang termasuk Indonesia mengeksekusi topup tax atau pungutan selisih tarif Pajak Penghasilan (PPh). Secara konkret, ketentuan multilateral instrument atau MLI itu melegalisasi pungutan pajak atas beragam transaksi internal grup lintas yurisdiksi, sepanjang pembayaran tersebut dikenai PPh Badan dengan tarif nominal di bawah 9%. Ada tujuh jenis transaksi yang menjadi subjek dari mekanisme ini, yakni bunga, royalti, pembayaran layanan tertentu, premi asuransi dan reasuransi, biaya pembiayaan, sewa, serta imbalan atas penyedia jasa. Dengan adanya skema ini maka hak pemajakan bisa dilakukan tanpa harus melakukan negosia­si bilateral melalui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sekjen OECD Mathias Cormann, mengatakan 70 negara berkembang Anggota Kerangka Inklusif solusi pemajakan global berhak untuk memasukkan STTR dalam perjanjian dengan yurisdiksi lain. MLI untuk STTR ini merupakan salah satu kerangka solusi dua pilar pemajakan global yang memiliki semangat untuk memberikan keadilan pajak bagi negara berkembang.

OECD pun pernah menghitung potensi penerimaan pajak secara global ketika seluruh negara telah menerapkan solusi dua pilar. Khusus untuk implementasi Pilar 2 yang mengakomodasi global minimum tax dan STTR, akan menambah setoran pajak US$220 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan pemerintah memiliki pi­jakan hukum yang kuat untuk menerapkan STTR. Regulasi yang dimaksud adalah UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PP No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, menjelaskan Indonesia akan diuntungkan oleh ketentuan itu apabila banyak perusahaan multinasional yang memenuhi threshold. Namun menurutnya, tidak banyak perusahaan yang masuk ke dalam kategori itu di Indonesia. Selain itu, tarif tax treaty Indonesia dengan negara-negara mitra atas pembayaran bunga, dividen, dan royalti yang di bawah 9% amat terbatas. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan tantangan dalam implementasi STTR berkaitan dengan kondisi bahwa pemberi penghasilan di negara sumber tidak bisa langsung memotong PPh atas imbalan yang dibayarkan ke penerima penghasilan di negara domisili.