Setelah kembali ke Indonesia, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri sebagai menteri kepada Mensesneg Pratikno, Kamis (5/10) dengan alasan agar ia bisa menghadapi proses hukum dengan serius. Sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul, kantor Kementan, dan rumah pribadi Syahrul di Makassar, Sulsel, guna kepentingan penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Namun, hingga semalam, KPK belum mengumumkan tersangka dan kronologi kasus ini.

Padahal, tidak menutup kemungkinan sejumlah pihak terlibat walaupun Menkopolhukam, Mahfud MD telah menyebutkan bahwa Syahrul menjadi tersangka dalam kasus ini. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, mengatakan, KPK perlu menyampaikan kronologi kasus ini dengan jelas. Mulai dari kapan perkara ini diterima laporannya, waktu penyelidikan hingga penyidikan, siapa saja tersangkanya, alat bukti yang dikumpulkan, dan bagaimana kasus pidananya.

”Saat ini justru menimbulkan situasi ketidakpastian. SYL (Syahrul) belum diumumkan sebagai tersangka, tetapi Mahfud mengumumkan SYL sebagai tersangka,” kata Zaenur. KPK telah mengungkap adanya tiga kluster perkara dalam dugaan korupsi di Kementan, terkait dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Namun, KPK belum juga menjelaskan kronologi perkara dan pihak-pihak yang terlibat pada tiap-tiap perkara tersebut. (Yoga) 

Kejahatan keuangan di dana pensiun ternyata bukan isapan jempol. Semula hanyalah gosip, tetapi kini terkuak mereka yang merampok hak orangtua kita. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah paying BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di  tubuh dana pensiun BUMN. ”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Kompas, 4/10). Untuk mengetahui dampak dari kejahatan ini, kita bisa menanyakan orangtua kita yang hak pensiunnya terpaksa dipotong, dimana mereka harus menelan ludah karena penghasilan menurun drastis karena ada yang hilang sekitar 50 %. OJK tentu sudah melakukan berbagai upaya maksimal. Mereka melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap dana kelolaan serta investasi. Pengawasan mungkin perlu diperketat dalam konteks bagaimana para pengelola bisa memahami asal-usul dana kelolaan sehingga bertindak lebih hati-hati. (Yoga) 

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital jangan hanya dimaknai sebatas digitalisasi cara berjualan produk dan jasa, tetapi juga cara produksi. Selama ini, transformasi digital dari sisi produksi belum maksimal diterapkan, terutama di kalangan pebisnis kecil dan menengah. ”Transformasi digital di Indonesia, menurut saya, terlalu maju di hilir (cara pemasaran, berjualan, dan distribusi). Sementara transformasi digital di sisi hulu (produksi) masih relatif lemah. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Indonesia Digital MeetUp 2023 dengan tema ”Festival Wirausaha Mudah”, Kamis (5/10) di Jakarta.

Dia mengakui sempat mendapat protes dari warganet yang menduga pemerintah tidak memahami afiliator pasca-Tiktok mengumumkan penutupan layanan transaksi jual-beli dalam Tiktok Shop Indonesia. Dia menyayangkan, pembicaraan yang berkembang masih berkutat pada hal itu. Para afiliator hingga penjual, baik retailer maupun produsen yang sekaligus jadi penjual, biasanya memiliki berbagai saluran pemasaran dan penjualan daring dan luring. ”Justru, isu besarnya dan harus dilindungi, yaitu produksi barang dalam negeri supaya tidak mati dan tidak bisa bersaing. Jika aktivitas produksi barang menjadi lesu yang salah satunya ditengarai oleh serbuan barang impor murah, mereka (pelaku UMKM) tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. (Yoga) 

Kondisi global dan domestik membuat pengelolaan utang negara pada tahun 2024 lebih menantang. Kebutuhan belanja yang tinggi di awal tahun politik bisa menyulitkan pemerintah untuk menarik utang di akhir tahun. Sementara itu strategi menyerap utang di awal tahun pun berisiko karena ongkos utang masih tinggi terimbas kebijakan The Fed. Selama ini, khususnya sebelum pandemi Covid-19, pemerintah cenderung mengandalkan strategi penarikan utang baru di awal tahun (frontloading) dalam pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN). Strategi itu diambil dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan serta kenaikan imbal hasil (yield) SBN yang biasanya terjadi di semester II. Dengan gejolak perekonomian global yang tak terduga akhir-akhir ini, strategi frontloading lebih sulit dilakukan. Apalagi, The Fed memberi sinyal akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap tinggi hingga semester I-2024, yang berarti dapat meningkatkan ongkos berutang pemerintah (cost of borrowing) di awal tahun.

Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, menilai, di tengah kondisi itu, idealnya pemerintah melakukan penarikan utang seoptimal mungkin di akhir tahun (backloading) untuk menekan biaya utang. Namun, strategi itu bisa rumit dilakukan karena kebutuhan belanja pemerintah yang tinggi di awal tahun akibat adanya penyelenggaraan pemilu sekaligus penyelesaian berbagai program pembangunan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pemerintah perlu fleksibel mengatur strategi pengelolaan utang tahun depan. ”Manajemennya memang akan tricky. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya frontloading, tidak sepenuhnya juga backloading. Perlu dipikirkan bagaimana mengatur eksekusi belanja yang tepat waktu agar issuance utang tidak melebihi yang dibutuhkan,” katanya, Kamis (5/10). (Yoga) 

Kekeringan lahan pertanian akibat kemarau panjang di Sultra terus meluas. Sebanyak 1.177 hektar lahan mengalami gagal panen, lalu bertambah ratusan hektar dalam dua pekan. Ribuan hektar sawah lainnya masih terancam. Jumono (46), Ketua Kelompok Tani Ujung Bulu, Bombana, Sultra, mengungkapkan, kekeringan membuat belasan hektar sawah gagal panen. Hal itu menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ”Dari 42 hektar lahan sawah di kelompok kami, 10 hektar itu betul-betul gagal panen. Selebihnya, kami panen dengan kondisi kurang air. Jadi, hasilnya jauh di bawah rata-rata,” kata Jumono, saat dihubungi, Kamis (5/10).

Ia menceritakan, biasanya satu hektar lahan sawah menghasilkan 5-6 ton gabah, tahun ini, mereka hanya menghasilkan 2 ton gabah, yang dijual setengahnya dan sebagian disimpan untuk keluarga. Padahal, modal menggarap satu hektar lahan berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Meski harga gabah basah naik berkisar Rp 6.000 per kg, hasil panen masih jauh dari harapan. Gagal panen yang terjadi, kata Jumono, karena sulitnya mendapatkan sumber air. Kondisi persawahan yang mengandalkan curah hujan sangat terdampak dengan kekeringan panjang. Bantuan pompa dari pemerintah tidak berfungsi karena tidak ada sumber air. (Yoga) 

Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) menyebutkan El Nino menjadi wild card atau faktor penentu inflasi di kawasan ASEAN+3. Meski di Indonesia kenaikan harga beras yang berandil paling besar terhadap inflasi tidak hanya akibat dampak El Nino, tetapi juga didorong ulah oknum yang menyelewengkan beras Perum Bulog. AMRO, Rabu (4/10) merevisi naik proyeksi inflasi di kawasan ASEAN+3 serta pada 2023 dan 2024. ASEAN+3 merupakan negara-negara anggota ASEAN, serta Jepang, China, dan Korea Selatan. Tingkat inflasi kawasan itu diperkirakan 6,5 % pada 2023 dan 3,8 % pada 2024, dinaikkan dari proyeksi inflasi pada Juli 2023, yakni 6,3 % pada 2023 dan 3,4 % pada 2024. Khusus Indonesia, AMRO justru menurunkan perkiraan inflasi pada 2023 menjadi 3,8 % dari proyeksi Juli 2023 yang 3,9 %.

Proyeksi inflasi Indonesia pada 2024 tetap sama dengan proyeksi tiga bulan lalu, yakni 2,8 %. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi global dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan harga komoditas. Lonjakan harga komoditas itu dapat berimbas pada kenaikan inflasi. September 2023 harga rata-rata beras nasional di tingkat eceran Rp 13.799 per kg, naik 5,61 % secara bulanan dan 18,44 secara tahunan. Hal itu menjadikan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19 % secara bulanan dan 2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 % dan 0,55 %.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan harga beras di pasar masih tinggi meskipun operasi pasar beras telah digulirkan. Faktor tersebut adalah penyelewengan beras Perum Bulog, yakni mengemas ulang beras Bulog kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, ada oknum-oknum yang mengganti kemasan beras Bulog dengan kemasan beras premium. Setelah itu, beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau itu dijual kembali dengan harga lebih tinggi setara harga beras premium. (Yoga)