Pasar komoditas dunia terfragmentasi pasca perang Rusia-Ukraina. Banyak negara yang membatasi perdagangan komoditas, terutama pangan dan mineral sehingga harganya melonjak tinggi. Jika tidak segera diatasi, ketahanan pangan dan transisi hijau bisa terancam. Ketahanan pangan bahkan semakin tertekan akibat dampak cuaca ekstrem. Hal itu mengemuka dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang Fragmentasi Geoekonomi Mengancam Ketahanan Pangan dan Transisi Energi Bersih. Laporan itu merupakan salah satu bagian dari Tinjauan Ekonomi Dunia IMF Oktober 2023 yang dirilis, Selasa (3/10) di Washington, AS, waktu setempat. IMF menyebutkan, pada 2022, kerugian ekonomi dunia akibat fragmentasi komoditas sebesar 0,3 % dari PDB global yang senilai 101,003 triliun USD.

Nilai kerugian itu masih relatif kecil karena ada efek penyeimbang di negara-negara produsen dan konsumen kendati beban terbesarnya ditanggung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan. Namun, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan dapat mengalami kerugian ekonomi jangka panjang rata-rata 1,2 % PDB. Bagi beberapa negara, kerugiannya bisa mencapai 2 % PDB. Faktor penyebab yang paling dominan adalah gangguan impor pangan karena negara-negara tersebut sangat bergantung pada pangan yang didatangkan dari negara lain. Fragmentasi pasar komoditas global menjadi dua blok geopolitik itu mencuat sejak perang Rusia-Ukraina. Hal itu dapat menyebabkan perbedaan harga yang besar antar blok pendukung Rusia, termasuk China, dan pendukung Ukraina, seperti AS dan Uni Eropa, khususnya komoditas pertanian dan mineral. (Yoga) 

Kontribusi industri maritim terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Pemanfaatan potensi besar sumber daya maritim Indonesia membutuhkan strategi dan langkah konkret di tengah tantangan perubahan iklim. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, mengemukakan, perubahan iklim akan menjadi persoalan global ke depan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan sektor maritim di Indonesia. Pada 2021, kontribusi PDB kemaritiman terhadap PDB nasional hanya 7,6 %, sedangkan pertumbuhan sektor kemaritiman hanya 2,04 % atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang 3,69 5.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 %. Pada triwulan II (April-Juni) 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 % atau di bawah China yang 6,3 %. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 % pada tahun 2027 membutuhkan geliat ekonomi yang lebih kompleks, antara lain lewat hili risasi sumber daya maritim. Dengan potensi besar, industri pengolahan maritim di Indonesia tercatat hanya berkontribusi 4,17 %. Industri pembuatan, pemeliharaan, dan jasa perbaikan kapal hanya 0,74 %, sedangkan jasa konstruksi maritim hanya 1,2 %. Sementara, sektor perikanan dan budidaya maritim memberi kontribusi 29,11 % dan sumber daya energi maritim 21,98 %.

”Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Hilirisasi mendorong investasi lebih berkualitas dan industri hilir di Indonesia timur,” kata Luhut dalam Seminar Nasional Kemaritiman ”Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional Ke-59, yang diselenggarakan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Jumat (29/9). Luhut menambahkan, perekonomian daerah dinilai terus tumbuh pasca penerapan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman akan terus dilakukan. Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dan transfer teknologi, tetapi juga sumber daya manusia. (Yoga) 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali berkubang di level 6.800-an. Secara teknikal, IHSG sudah berada di bawah rata-rata harga 50 hari terakhir atau moving average (MA) 50. Artinya, indeks komposit ini masih dalam fase bearish. Rabu (4/10), IHSG parkir di zona merah di level 6.886,57, turun 0,78% dari hari sebelumnya. Koreksi IHSG ini sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah di pasar spot ditutup di level terburuk sepanjang tahun di level Rp 15.634 per dollar AS. Head of Research NH Korindo Sekuritas, Liza Camelia mengatakan, secara teknikal, IHSG menyerah dari support MA10 dan lower channel yang membatasi dua bulan terakhir ini. "Ini mengapa IHSG tak kunjung mantap menembus level 7.050 hingga 7.060 karena terhalang resistance upper channel," ujarnya, kemarin. Sebagai antisipasi kenaikan suku bunga, imbal hasil US Treasury 10 tahun dan 30 tahun melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2017. Ketika surat utang atau obligasi menawarkan yield yang begitu tinggi, maka dana investor akan mengalir keluar dari instrumen investasi lain. Lonjakan yield US Treasury inilah yang mengerek nilai tukar dollar AS terhadap sejumlah mata uang lain. CEO CTASaham, Andri Zakarias mencermati, dalam jangka pendek IHSG masih dalam pola konsolidasi. Dalam grafik mingguan, IHSG menunjukkan pola jenuh beli atau overbought. Dalam jangka pendek, IHSG berada di fase bearish dengan rentang 6.790-6.990. Secara historis pun, pergerakan IHSG dalam lima tahun terakhir sebenarnya cenderung menguat, rata-rata sebesar 1,90% pada bulan Oktober. Dengan periode yang sama, IHSG tercatat menguat 1,74% di bulan November. Di sisi lain, potensi koreksi yang masih terus berlanjut, Liza menyarankan untuk investor agar tak terlena di area resistance jika ada technical rebound. Tapi, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset mengatakan, koreksi IHSG bisa jadi kesempatan bagi investor untuk mengoleksi saham-saham yang terdiskon. Dia menyebut, investor yang baru ingin beli atau masuk ke suatu saham, bisa menerapkan metode swing agar potensi keuntungan bisa lebih besar. Secara teknikal, Nafan memproyeksikan IHSG akan berada di level 7.381 di akhir 2023. Saham pilihannya jatuh dari penghuni indeks IDX80, yaitu AALI AKRA, ANTM, BBNI, BUKA, ELSA, ENRG, GGRM, GOTO, INCO, INDF, PGAS dan TLKM.

Pemerintah Indonesia tampaknya masih akan kesulitan untuk mengenakan bea masuk produk digital, seperti Netflix hingga Spotify. Sebab, World Trade Organization (WTO) kemungkinan memperpanjang moratorium bea masuk untuk produk tersebut. Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO menyepakati untuk tetap membebaskan bea masuk perdagangan elektronik lintas negara paling lama hingga Maret 2024. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, sebenarnya sejak tahun 1999 pemerintah Indonesia sudah menolak moratorium bea masuk produk digital. Bahkan sampai saat ini pihaknya tetap konsisten untuk menolak moratorium tersebut. Hanya saja, Nirwala bilang, pada tahun depan besar kemungkinan moratorium akan tetap berlanjut mengingat hingga saat ini baru empat negara saja yang menolak moratorium produk digital. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, India, Afrika Selatan, serta Pakistan. Sejatinya, pemerintah telah mengatur pengenaan bea masuk untuk produk digital meski tarifnya 0%. Hal tersebut tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, moratorium bea masuk hanya menguntungkan penyedia layanan digital dari luar negeri saja, termasuk Netflix dan produk digital lainnya. Sebab itu, dirinya mendorong pemerintah untuk menolak perpanjangan moratorium agar RI bisa memungut bea masuk atas produk digital tersebut. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan, produk digital yang diperdagangkan secara lintas batas harusnya diperlakukan layaknya perdagangan barang lintas batas. Apalagi, produk digital memiliki manfaat yang juga sama dengan produk fisik dan diproduksi sebagai produk berbayar. Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo melihat, potensi penerimaan negara jika bea masuk dikenakan terhadap produk digital, masih relatif kecil lantaran belum bisa dikenakan dengan tarif yang tinggi pada awal implementasinya. Namun demikian, pemerintah bisa memperluas pengenaan bea masuk produk digital, terutama dai pembuat konten alias influencer.

Ekspektasi suku bunga yang masih tinggi membuat dolar Amerika Serikat (AS) perkasa di tengah mata uang lainnya, termasuk rupiah. Hal ini bisa menjadi sentimen negatif bagi sejumlah emiten di bursa saham. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih dalam tren melemah. Rupiah di pasar spot terdepresiasi 0,34% ke Rp 15.634 per dolar AS, Rabu (10/4). Ini menjadi pelemahan terburuk sejak 29 Desember 2022. Rupiah pun menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia. Pengamat mata uang dan komoditas Lukman Leong mengatakan, sikap agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga serta perlambatan ekonomi global, terutama China menjadi biang kerok pelemahan rupiah. Sementara, untuk satu tahun ke depan, Lukman memperkirakan keadaan akan berbalik. Sebab, bank-bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi akan mulai membaik. Hitungan Lukman, rupiah akan bergerak di level Rp 15.800–Rp 16.000 per dollar AS hingga akhir 2023. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus menambahkan, spread premium antara suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia menjadi nol jika The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Akibatnya, daya tarik terhadap dollar AS jauh lebih besar. Sentimen ini membuat emiten saham yang kinerjanya bergantung terhadap transaksi impor bisa mengalami penurunan kinerja. Sebaliknya, emiten yang kinerjanya bergantung terhadap transaksi ekspor bisa diuntungkan. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, sektor yang bahan bakunya masih mengandalkan impor seperti farmasi, elektronik, dan otomotif bakal terdampak pelemahan rupiah. Ambil contoh, PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO). Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menilai, sektor teknologi juga sebaiknya dihindari dahulu. Sebab, selain dibayangi suku bunga tinggi, emiten teknologi banyak yang masih merugi. Sedangkan Nico menilai sektor properti bakal terkena imbas. Maka, lebih baik pilih saham defensif seperti sektor barang konsumsi.

Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon kembali terlihat ada transaksi. Sebelumnya, dalam empat hari terakhir perdagangan, bursa karbon sepi peminat. Sejak 27 September hingga 3 Agustus 2023, IDXCarbon tidak mencatatkan transaksi sama sekali alias nihil. Padahal Bursa Karbon Indonesia sudah resmi meluncur pada 26 September 2023. Merujuk data IDXCarbon, volume transaksi karbon mencapai 14 tCO2 pada Rabu (4/10). Sepanjang hari nilai transaksi itu mencapai sekitar Rp 974.400. Transaksi itu terjadi di pasar reguler. Hanya saja, harga unit karbon IDTBS mengalami penurunan dari Rp 77.000 per tCO2 menjadi Rp 69.600 per tCO2 di akhir perdagangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menuturkan bahwa pada dasarnya likuiditas bursa karbon tidak sama dengan bursa saham. "Dan karena ini masih dalam tahap awal, jumlah pengguna jasa juga belum cukup banyak," jelas dia, Rabu (4/10). Untuk menggenjot likuiditas, BEI selaku penyelenggara Bursa Karbon akan gencar sosialisasi dan pertemuan denga perusahaan yang potensial. "Dengan begitu, harapannya jumlah penawaran dan permintaan cukup banyak sehingga bursa karbon akan lebih likuid," kata Jeffrey.

Indonesia mendapatkan sumber baru untuk menggali potensi penerimaan negara setelah Kerangka Inklusif The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan melindungi hak negara-negara berkembang. Negosiasi yang dimaksud adalah Peraturan Subjek Pajak atau The Subject to Tax Rule (STTR) yang membuka celah bagi negara berkembang termasuk Indonesia mengeksekusi topup tax atau pungutan selisih tarif Pajak Penghasilan (PPh). Secara konkret, ketentuan multilateral instrument atau MLI itu melegalisasi pungutan pajak atas beragam transaksi internal grup lintas yurisdiksi, sepanjang pembayaran tersebut dikenai PPh Badan dengan tarif nominal di bawah 9%. Ada tujuh jenis transaksi yang menjadi subjek dari mekanisme ini, yakni bunga, royalti, pembayaran layanan tertentu, premi asuransi dan reasuransi, biaya pembiayaan, sewa, serta imbalan atas penyedia jasa. Dengan adanya skema ini maka hak pemajakan bisa dilakukan tanpa harus melakukan negosia­si bilateral melalui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sekjen OECD Mathias Cormann, mengatakan 70 negara berkembang Anggota Kerangka Inklusif solusi pemajakan global berhak untuk memasukkan STTR dalam perjanjian dengan yurisdiksi lain. MLI untuk STTR ini merupakan salah satu kerangka solusi dua pilar pemajakan global yang memiliki semangat untuk memberikan keadilan pajak bagi negara berkembang.

OECD pun pernah menghitung potensi penerimaan pajak secara global ketika seluruh negara telah menerapkan solusi dua pilar. Khusus untuk implementasi Pilar 2 yang mengakomodasi global minimum tax dan STTR, akan menambah setoran pajak US$220 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan pemerintah memiliki pi­jakan hukum yang kuat untuk menerapkan STTR. Regulasi yang dimaksud adalah UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PP No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, menjelaskan Indonesia akan diuntungkan oleh ketentuan itu apabila banyak perusahaan multinasional yang memenuhi threshold. Namun menurutnya, tidak banyak perusahaan yang masuk ke dalam kategori itu di Indonesia. Selain itu, tarif tax treaty Indonesia dengan negara-negara mitra atas pembayaran bunga, dividen, dan royalti yang di bawah 9% amat terbatas. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan tantangan dalam implementasi STTR berkaitan dengan kondisi bahwa pemberi penghasilan di negara sumber tidak bisa langsung memotong PPh atas imbalan yang dibayarkan ke penerima penghasilan di negara domisili.

Kuartal IV/2023 menjadi momentum bagi emiten-emiten penambang batu bara untuk memacu operasional guna mencapai target produksi sepanjang tahun ini. Di sisi lain, kinerja emiten di sektor ini bakal dipengaruhi oleh fenomena El-Nino yang berimbas terhadap cuaca kering dan suhu bumi yang lebih hangat. Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan emiten tambang kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim itu menargetkan volume produksi batu bara 75 juta ton hingga 80 juta ton pada 2023. Menurutnya, tidak ada revisi dari target awal BUMI.  “Tidak ada perubahan dari guidance awal kami. Produksi ini meningkat dibanding 70 juta ton pada 2022,” kata Srivastava kepada Bisnis, Rabu (4/10). Sebelumnya, Srivastava menuturkan BUMI akan memaksimalkan pendapatan dan margin dengan produksi campuran yang optimal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal tersebut untuk menghindari penumpukan inventaris. BUMI, menurutnya, juga akan mengoptimalkan semua biaya dan harga. Di sisi lain, tantangan untuk kinerja BUMI akan datang dari peningkatan tarif royalti batu bara, harga bahan bakar yang tinggi, serta fluktuasi harga batu bara.  “Penolakan pendanaan untuk sektor batu bara dalam proyek diversifikasi juga menjadi tantangan,” tuturnya. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Niko Chandra mengatakan harga batu bara akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di antaranya kondisi cuaca. Dia melanjutkan, PTBA optimistis dapat menjaga kinerja tetap positif pada 2023. Menurut Niko, PTBA telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar kondisi keuangan PTBA tetap sehat. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah mengoptimalkan pencapaian kinerja operasional, hingga melakukan efisiensi pada seluruh proses bisnis perusahaan. Dari sisi penjualan, lanjut Niko, PTBA akan memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri. Terpisah, emiten tambang Grup Sinar Mas, PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) memperkirakan pendapatan hingga akhir tahun mencapai US$3 miliar. Presiden Direktur Golden Energy Mines Bonifasius memperkirakan pendapatan GEMS dapat mencapai US$3 miliar, dengan margin profit sekitar 15%. Dalam risetnya, analis Ciptadana Sekuritas Thomas Radityo mempertahankan peringkat netral untuk sektor batu bara. Menurutnya, harga batu bara yang menghangat berpotensi mendorong emiten penambang batu bara untuk menghasilkan peningkatan arus kas dalam 1—2 tahun ke depan.

Deputi Bidang pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati tena Bolodadi mengatakan, Dato Sri Tahir telah mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan berkomitmen untuk membangun rumah sakit dengan investasi mencapai Rp500 miliar. “Tim Mayapada didampingi oleh tim OIKN langsung meninjau lokasi WP 1B untuk memastikan desain arsitektur sesuai kondisi topografi lahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan Rumah Sakit Mayapada segera terwujud untuk melayani masyarakat di IKN,” katanya, Rabu (4/10). Targetnya, kata dia, groundbreaking Rumah Sakit Mayapada itu akan dilaksanakan pada 1 November 2023, dengan estimasi pembangunan dapat dirampungkan pada April 2024. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Ber­usaha OIKN Indra Yuwana menyebut komitmen yang disampaikan oleh Mayapada Group membuktikan bahwa investor dalam negeri dalam posisi mendukung penuh megaproyek tersebut. Sebelumnya, OIKN menyampaikan beberapa investor swasta siap menggarap pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel dengan nilai sekitar Rp40 triliun.

Pemerintah bersiap membuka opsi impor beras sebanyak 1,5 juta ton pada akhir 2023 guna menjaga cadangan beras pemerintah tetap pada level aman. Kepala Badan Pangan Nasio­nal (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tersebut muncul seiring produksi beras yang mengalami defisit hingga akhir tahun. “Setelah November 1,5 juta ton, pokoknya apapun kami kerjakan. Kalau memang kurang, kenapa enggak? Pilih mana, punya stok atau tidak punya stok?” katanya saat ditemui di Pasar Rawamangun Jakarta, Rabu (4/10). Arief mengatakan impor beras akan dilakukan secukupnya untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CDP) dan stabilisasi harga. Saat ini, penyerapan dari petani sulit dilakukan oleh Perum Bulog lantaran harga yang terlampau tinggi. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan total beras impor yang sudah didatangkan Bulog sebanyak 1,7 juta ton dari kuota 2 juta ton. Adapun, 300.000 ton sisanya masih dalam proses untuk didatangkan. Pemerintah menargetkan impor beras 2 juta ton rampung pada November 2023. Sebagai antisipasi menjaga stok beras akhir tahun di saat risiko penurunan produksi karena El Nino, dia mulai menjajaki potensi impor beras apabila kuota tambahan diperlukan di akhir tahun, salah satunya dari China. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey membeberkan bahwa lonjakan harga beras menjadi kendala mereka dalam pengadaan stok. Bahkan, sebagian besar ritel telah menghadapi harga pembelian beras di produsen hampir mendekati HET beras premium.