JAKARTA,ID-Geliat kinerja usaha UMKM diharapkan dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini.  Untuk itu, upaya mendorong digitalisasi UMKM harus berjalan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Selama ini transformasi ekonomi digital belum terjadi secara terarah. Sebab, baru terjadi perkembangan di hilir seperti di sektor perdagangan dan jasa keuangan namun transformasi digital lemah di sektor industri seperti sektor produksi, manufaktur, pertanian, dan perkebunan. Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, transformasi digital dalam UMKM diharapkan dapat dilakukan melalui sisi produksi dengan  menghasilkan produk dengan smart factory, teknologi digital, dan internet of things. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk segera melakukan modernisasi UMKM dengan membuka peluang bisnis baru lewat hilirisasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TRIM) atau harita Nickel membuka peluang kolaborasi dengan mitra strategis baru untuk dua proyek nikel, yakni pabrik nikel high Pressure Acid Leach (HPAL) senilai Rp17,9 triliun dan pabrik nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Proyek yang berlokasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut, ditargetkan mulai beroperasi dalam  dua tahun ke depan. Hingga saat ini, kami tengah bermitra dengan Lygend Resources & Technology untuk PT Obi Nickel Cobalt (ONC) dan PT karunia Permai Sentosa (KPS). Kedepannya, kami tidak  menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pihak lain  yang dapat  berpotensi menjadi mitra  startegis baru," kata Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk Roy Arman Arfandy kepada Investor Daily, kamis (5/10/2023)

JAKARTA,ID-Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada  Presiden Joko Widodo di tengah kasus dugaan korupsi di kementeriannya yang sedang disidik KPK. Syahrul datang menemui Mensesneg Pratikno didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pukul 17.20 WIB melalui pintu Selatan Komplek Istana Kepresidenan yang melewati Wisma Negara. "Diberikan kesempatan melalui Mensesneg (Menteri Sekertaris Negara) Pak Pratikno untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri," kata Syahrul di Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kamis petang (05/10/2023). Syahrul, menteri yang juga Politikus Partai NasDem itu tiba di Indonesia, Rabu (04/10/2023) petang, setelah dikabarkan "hilang kontak" ditengah pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. (Yetede)

JAKARTA,ID-Delegasi bisnis Jerman mengapresiasi kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Jerman sebagai mitra menilai penting untuk terus menjalin kerja sama yang baik, terutama untuk memperbaiki neraca perdagangan kedua negara yang dinilai belum mencapai potensi terbaiknya. Hal itu disampaikan Anggota Parlemen Jerman Andreas Scheuer dalam kapasitasnya selaku presiden dan CBO Asienbruke Association, saat delegasi bisnis jerman menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Kantor kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Scheuer merupakan mantan Menteri Transportasi dan Infratsruktur Jerman pada era Kanselir Angela Merkel (2013-2018). Adapaun Asienbrucke Association merupakan organisasi nonprofit yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. (Yetede)

PANDU Syahputra terduduk memandangi layar telepon selulernya yang terus berkedip. Pesan berisi peringatan pembayaran tagihan dari sebuah platform pinjaman online (pinjol) terus membanjiri ponselnya, setelah dia gagal melunasi utangnya sesuai dengan tenggat sejak dua bulan lalu. "Waktu itu terpaksa meminjam karena ada kebutuhan keluarga mendesak untuk biaya kesehatan. Memang prosesnya cepat, tapi ternyata bunga dan biaya lain-lain tinggi," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Saat mengajukan pinjaman, Pandu mendapat pencairan sebesar Rp 3,2 juta untuk tenor 28 hari. Dari jumlah itu, Pandu dikenai bunga dan biaya layanan Rp 440 ribu. Maka total yang harus dibayar sebesar Rp 3.640.000. Namun jumlah tagihan itu terus berlipat ketika dia gagal menepati pembayaran sesuai dengan tenggat. "Sekarang jumlah yang harus saya bayar menyentuh Rp 4 juta karena keterlambatan dihitung denda setiap hari."

Karyawan swasta 31 tahun itu cukup kaget dengan jumlah utang yang terus menumpuk. Padahal dia memastikan sudah memilih penyelenggara pinjol alias fintech lending resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  "Saya belum mampu melunasi karena gaji bulanan masih habis untuk keperluan pengobatan keluarga. Saya sudah minta tambahan waktu, tapi bunga terus berjalan dan teror peringatan bayar tagihan terus masuk," ucapnya. Pandu pun bertekad segera melunasi utangnya agar segera keluar dari jerat bunga tinggi industri pinjol. Keluhan bunga pinjol yang menyengsarakan para peminjam sudah lama dan telah berkali-kali disuarakan masyarakat, terutama lewat media sosial. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah dikabarkan bahwa sejumlah nasabah pinjol yang tak mampu melunasi utangnya memilih mengakhiri hidup. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan melakukan transparansi  harga obat agar tak ada lagi rumah sakit atau apotek yang mematok harga terlalu tinggi. Masyarakat pun dapat membeli obat dengan harga terbaik. "Obat tidak (diatur) langsung ke Menkes (Menteri kesehatan)  tapi BPOM. Nomor satu itu, obat Indonesia untuk yang generik harganya bagus dan aksesnya juga mudah. Justru yang mahal yang nongenerik," ungkap Menteri Kesehatan  RI Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi Investor Daily Roundtable  (IDR). Menkes Budi memaparkan biang keladi mahalnya harga obat  nongenerik di Indonesia. "Banyak yang bilang oh mahalnya karena pajak. Memang mahalnya ternyata biaya marketing  dan promosi. Kita nanti akan bikin sistem harga obat-obatan agar transparan. Semoga mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan tahu dan akan ada public punishment terhadap rumah sakit yang menetapkan harga terlalu mahal," kata Menkes Budi. (Yetede)

Kemendag terbuka apabila Tiktok ingin mengurus izin usaha baru sebagai penyedia layanan transaksi  jual-beli barang secara daring. Hal itu sesuai amanat Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Jika Tiktok mau layanan e-dagang dalam Tiktok Shop Indonesia berjalan, layanan seperti itu harus dipisah (izin usahanya). Kami akan bantu pengurusan izin usahanya sesuai ketentuan terbaru,” ujar Mendag Zulkifli Hasan, Rabu (4/10) di Jakarta.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang social commerce, tetapi mengaturnya. Jika perusahaan media sosial ingin menjalankan layanan e-dagang, mereka jangan melakukannya di platform media sosial, tetapi di dalam platform e-dagang. Dalam keterangan resmi di laman perusahaan, Selasa (3/10), Tiktok mengatakan, prioritas perusahaan adalah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga perusahaan tidak lagi memfasilitasi transaksi e-dagang di Tiktok Shop Indonesia per Rabu pukul 17.00 WIB. (Yoga) 

Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India memangkas impor minyak nabati hingga 19 % dibandingkan impor pada Agustus. ”Persediaan minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor pada bulan Juli dan Agustus,” kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10). ”Itulah alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini”.

Menurut Solvent Extractors’ Association of India (SEA), sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak nabati India hanya 2,4 juta ton. Pemangkasan volume impor itu diduga bakal memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor India merupakan CPO. Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor minyak sawit India pada September pun terpangkas hingga 26 % menjadi 830.000 ton. Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Yoga) 

Kemenkeu menambah pembiayaan Rp 9,29 triliun dari hasil lelang Surat Utang Negara atau SUN pada 3 Oktober 2023. Pemerintah lebih berhati-hati menarik utang baru di tengah gejolak pasar keuangan global dan kebijakan The Fed yang agresif. Jumlah total penawaran yang masuk pada lelang SUN tanggal 3 Oktober 2023 adalah Rp 22,42 triliun. Dari total penawaran itu, pemerintah memutuskan hanya memenangkan penawaran sebesar Rp 9,29 triliun. Nilai serapan utang baru lewat instrumen SUN itu jauh di bawah target indikatif sebesar Rp 19 triliun dan target maksimal Rp 28,5 triliun. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menunjukkan, tren hasil lelang SUN di bawah target itu juga terjadi pada lelang-lelang sebelumnya. Pada lelang 8 dan 22 Agustus 2023, dari target indikatif Rp 13  triliun, pemerintah hanya menyerap surat utang sebesar Rp 9,85 triliun dan Rp 7,87 triliun. Pada lelang 5 September 2023, pemerintah juga menyerap pembiayaan di bawah target, yakni Rp 13,2 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun.

Penyerapan SUN di atas target sempat terjadi pada lelang 19 September 2023, yakni Rp 15,8 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun. Direktur SUN Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, keputusan menyerap SUN di bawah target itu diambil dengan mempertimbangkan imbal hasil (yield) SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi  APBN terkini. Di sisi lain, pasar SUN juga sedikit melandai akibat kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang masih agresif mempertahankan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) di level tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer). ”Itu didorong oleh sikap wait and see investor atas  sikap hawkish (agresif) para pejabat The Fed yang diyakini masih akan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini dan akan menahan tingkat suku bunganya tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama,” kata Deni dalam keterangan resmi, Selasa (3/10). (Yoga) 

Langkah terobosan diperlukan Indonesia untuk menggaet pendanaan proyek-proyek transisi energi yang membutuhkan biaya besar, misalnya dengan memadukan mekanisme pendanaan dengan kredit karbon atau monetisasi karbon sehingga diharapkan memberi keyakinan akan pengembalian investasi. Senior Partner and Managing Partner of McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan, di Jakarta, Rabu (4/10), mengatakan, pendanaan dan teknologi menjadi tantangan dalam percepatan transisi energi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema pendanaan, yang sesuai dengan cara Indonesia. ”Salah satu opsi ialah menciptakan kredit karbon (komoditas penurunan emisi yang diperdagangkan). Perlu diciptakan mekanisme agar karbon dimonetisasi sehingga memberi return of investment kepada para pengusaha,” ujar Tan.

Dari hitungan McKinsey, untuk seluruh Asia, diperlukan harga kredit karbon di atas 11 USD per ton CO2. Oleh karena itu, kata Tan, diperlukan validasi dan verifikasi kredit karbon tersebut sehingga diharapkan dapat mendanai secara tidak langsung proyeknya. Mengenai hibah (grant), imbuh Tan, akan bergantung pada pemberi donasi. ”Tentu kita tidak bisa mendikte. Namun, kita bisa mencoba ciptakan mekanisme pendanaan berbasis bisnis. Kalau harga kredit karbon 11 USD per ton dianggap valid, mungkin bisa menjadi perimbangan (offset) dari pajak karbon mereka, di negara-negara maju, misalnya,” katanya. Ia menambahkan, dalam mengembangkan transisi energi, bisa saja mengandalkan skema pendanaan tradisional, tetapi hasilnya tak akan bisa optimal. Oleh karena itu, perlu alternative yang membuat investasi masuk akal (make sense) dari sisi pengembalian investasinya. (Yoga)