Pemerin-tah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama semua elemen mendeklarasikan Jabar Anteng untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman, netral, tenang. Deklarasi Jabar Anteng dilakukan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Sabtu (18/11). Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, unsur TNI/Polri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), partai politik, serta para tokoh masyarakat. Adapun, kata ‘anteng’ sendiri merupakan akronim dari aman, netral, dan tenang. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam ajang itu sepakat agar Pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan kepala daerah harus berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dia memandang bahwa Deklarasi Jabar Anteng bukan hanya seremonial semata. Ia mendorong agar seluruh stakeholdersdi Jawa Barat bahu-membahu mewujudkan komitmen ini untuk kemaslahatan rakyat. “Kita ingin deklarasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat dalam menyambut pesta demokrasi 2024 nanti, sehingga seluruh proses Pemilu 2024 berjalan aman dan damai serta meningkatkan kuantitas dan kualitas Pemilu di Indonesia dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. “Netralitas adalah kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi yang kita cintai. Saya mengajak seluruh elemen, baik itu aparat negara, sipil, maupun militer, di Jawa Barat untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024,” kata Bey. “Kami berharap Jabar Anteng terus bergulir dengan terus diterapkan dalam semua kegiatan masyarakat sehingga kita semua tetap bersama-sama, bersatu, dan aman sampai selamanya,” ujarnya.

Minat investor mencuil peruntungan bisnis dari perbankan digital di Tanah Air masih besar. Terbaru, Grup Astra bersama mitranya dari Hong Kong, Weelab, bakal punya bank digital sendiri, yang diberi nama Bank Saqu. Bank digital ini akan diluncurkan hari ini (20/11). Bank Saqu merupakan konversi dari Bank Jasa Jakarta, yang dicaplok Astra dan Weelab akhir tahun lalu. Astra tampaknya melihat prospek industri bank digital masih menjanjikan. Alhasil, perusahaan konglomerasi ini comeback ke bisnis perbankan setelah beberapa tahun silam keluar dengan melepas kepemilikan di Bank Permata. Kehadiran Bank Saqu tentu akan membuat persaingan bank digital makin sengit. Pemainnya sudah tak bisa dibilang sedikit. Saat ini sudah ada 10 bank digital yang eksis di Indonesia. Sebagian besar sudah mendulang untung. Di sisi lain, transaksi aplikasi super bank besar juga tumbuh pesat sembilan bulan pertama tahun ini. Ambil contoh BCA Mobile, transaksinya sudah 15,5 miliar kali, melonjak 43,4% secara tahunan, dengan nilai transaksi Rp 4.987 triliun. Per September 2023, pengguna layanan digital BCA ini sudah 30,8 juta nasabah. Super app Bank Mandiri, Livin, mencatat prestasi serupa. Volume transaksi Livin dalam sembilan bulan pertama tahun ini tembus 2 miliar, meningkat 46% secara tahunan. Sementara pengguna Livin sudah mencapai 21 juta. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, model bisnis bank digital pada dasarnya relatif sama dengan bank konvensional, yakni mengandalkan margin bunga bersih. "Sedangkan fee based income masih jadi pendukung," terang dia, kemarin. Alhasil, bank digital berhadapan secara langsung dengan bank konvensional yang memulai digitalisasi. Ekosistem bank digital yang eksklusif terbukti mampu membuat bank digital mencetak kinerja baik. Ambil contoh, Seabank Indonesia yang secara khusus melayani ekosistem e-commerce Shopee. BCA Digital juga memanfaatkan ekosistem yang dimiliki Grup Djarum. Bank ini sukses membalik rugi jadi laba sebesar Rp 11,35 miliar. Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati menyebut, persaingan yang ketat akan membuat bank digital berlomba menyediakan produk dan layanan berkualitas.

Penjualan properti bakal membaik di akhir tahun ini. Meski penjualan rumah tapak belum bergairah hingga kuartal III 2023. Melansir hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI), harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada kuartal III 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal III-2023 tumbuh 1,96% secara tahunan, di atas pertumbuhan kuartal II 2023 yang sebesar 1,92% secara tahunan. Pertumbuhan IHPR tersebut ditopang kenaikan harga rumah tipe besar 1,7% secara tahunan. Pada kuartal II 2023 kenaikannya masih 1,49% secara tahunan. Sementara kenaikan harga rumah tipe kecil dan tipe menengah masing-masing sebesar 2,11% dan 2,44% secara tahunan pada kuartal III 2023. Lebih rendah dari kenaikan kuartal II-2023 yakni 2,22% dan 2,72%. Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penjualan properti residensial primer. Mulai dari masalah perizinan/birokrasi sebesar 30,08%, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) 29,81%, uang muka yang tinggi (24,19%), dan perpajakan (15,92%). Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei melihat kenaikan harga rumah tapak tersebut selalu terjadi. Penyebabnya, harga properti kerap naik mengikuti inflasi. Namun, pendapatan pra penjualan alias marketing sales para emiten properti tahun ini cenderung flat, bahkan lebih rendah dari 2022. Meskipun begitu, Jono melihat, kinerja penjualan properti, khususnya rumah tapak, akan membaik di kuartal IV 2023 dan di tahun 2024. dikarenakan ada insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 100% untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar, mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sementara Analis Mirae Asset Sekuritas , M Nafan Aji Gusta merekomendasikan accumulate untuk BSDE dengan target harga Rp 1.110-Rp 1.190 per saham

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) tengah mengevaluasi proyeksi kinerja hingga akhir 2023. Hal ini berkaca dari kinerja PTPP hingga kuartal III-2023. Di periode tersebut, PTPP mencatatkan pendapatan sebesar Rp 12,22 triliun. Nilai perolehan tersebut turun 9,17% dari periode sama tahun lalu senilai Rp 13,46 triliun. Sementara laba bersih sebesar Rp 239,72 miliar hingga akhir kuartal III-2023. Pencapaian itu naik 69,9% dari laba bersih di periode sama tahun lalu sebesar Rp 141,02 miliar. Bakhtiyar Efendi, Sekretaris Perusahaan PTPP menjelaskan, pendapatan PTPP yang turun karena komposisi kerjasama operasional (KSO) saat ini lebih besar. Jadi, di jenis proyek PTPP tersebut tergantung pihak lain yang menjalin kerjasama dengan BUMN karya ini. Sementara, penyerapan belanja modal alias capital expenditure (capex) PTPP hingga kuartal III 2023 sebesar Rp 611,33 miliar. Catatan KONTAN, PTPP sudah menganggarkan belanja modal Rp 3,4 triliun tahun ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menilai, sentimen kenaikan laba PTPP itu diakibatkan adanya perolehan nilai kontrak yang baik hingga kuartal III 2023. Kondisi ini membuat kinerja saham PTPP ikut terdongkrak. Nafan melihat, kinerja PTPP pada kuartal IV dan sepanjang tahun 2023 ini masih bisa melonjak. Apalagi, PTPP saat ini tengah berkomitmen dalam meningkatkan portofolio yang mendukung proyek strategis nasional lewat pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) maupun pada skala BUMN. Pengamat Pasar Modal dan pendiri WH Project, William Hartanto menambahkan secara teknikal, saham PTPP menunjukkan pattern double bottom dengan neckline pada harga Rp 620 per saham.

Penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bakal diketok pada November ini. Dua kepentingan saling berseberangan. Kalangan pekerja berharap kenaikan upah yang akan berlaku pada 2024 hingga digit ganda. Satu sisi, pengusaha mewanti-wanti agar kepala daerah membuat langkah bijak soal upah ini. Pebisnis menginginkan keputusan mengenai upah minimum tidak membebani dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.

Sejak beberapa waktu terakhir, unsur pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi yang bergabung dalam Dewan Pengupahan bertemu. Mereka membahas mengenai usulan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten/kota yang mesti diketok pada bulan ini. Aulia Hakim memimpin aksi sejak Oktober lalu. Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah itu lantang menyuarakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja dan buruh. Bersama para serikat buruh lainnya di Jawa Tengah, Aulia menuntut agar UMP untuk periode 2024 naik minimal 15%. Usulan itu yang harapannya didengar oleh Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana. “Dengan kenaikan minimal 15% upah 2024, buruh Jawa Tengah bisa sedikit bertahan hidup di kondisi harga-harga yang melambung tinggi. Dan yang terakhir, masa jabatan 1,5 tahun Pj. Gubernur Jawa Tengah akan selalu diingat oleh buruh,” kata Aulia lantang. Besaran kenaikan UMP minimal 15% seolah menjadi harga mati dari kalangan serikat pekerja. Suaranya hampir sama di setiap daerah, baik itu di Jateng, Jawa Barat, maupun Jawa Timur, wilayah yang menjadi kantong besar pekerja. Penetapan UMP bakal memantik dinamika yang bisa memanaskan suhu ketenagakerjaan di dalam negeri pada bulan ini. Apalagi, formula penetapan upah pada tahun ini mengacu pada regulasi anyar. Sejak 10 November 2023, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Merujuk pada PP itu, penetapan UMP di tingkat provinsi mesti sudah diputuskan paling lambat 21 November. 

Adapun upah minimum tingkat kabupaten/kota paling lambat diputuskan pada 30 November. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menyatakan bahwa Dewan Pengupahan telah menyiapkan penetapan kenaikan UMP 2024 yang rencananya diumumkan pada 21 November 2023. “Untuk UMP 2024, kami mengacu pada rumus PP No. 51 Tahun 2023. Jika dihitung berdasarkan rumus itu, kenaikan UMP Jatim sekitar 2%—3% dari UMP 2023,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Teppy Wawan Dharmawan, penetapan upah di wilayah itu mengacu pada kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah. Menggunakan hitungan dalam ketentuan anyar itu, katanya kenaikan UMP di Jabar diperkirakan tidak lebih dari 5%. Adapun Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan penetapan UMP menyesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan pemerintah pusat. “Ada formula untuk rumus kenaikan upah minimun dan indeks atau alfa yang memiliki rentang 0,1 sampai 0,3,” ujar Bey. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap Dewan Pengupahan benar-benar peka terhadap keadaan di daerah masing-masing dalam menerapkan formula variabel indeks tertentu dalam PP No. 51/2023. “Dengan adanya formula indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, Dewan Pengupahan diharapkan benar-benar peka terhadap keadaan di daerahnya tanpa tendensi untuk kepentingan stakeholder-nya saja,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Ketua Bidang ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, semua pihak harus mengakhiri kegaduhan yang selalu muncul bersamaan dengan penetapan UMP maupun UMK untuk menjaga iklim usaha dan investasi tetap kondusif. “Kasihan itu buruh dan pencari kerja kalau tidak ada investasi baru, pekerjaan baru, pekerjaan yang berkualitas. Tiap tahun lebih dari 3 juta orang pencari kerja masuk pasar kerja, belum lagi 20 juta pengangguran yang ada saat ini,” kata Bob. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan rata-rata kenaikan upah nasional pada 2024 di kisaran 3,5%. Angka tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.

Jika Mahkamah Konstitusi tak segera memutus perkara pengujian ulang pasal terkait syarat usia capres- cawapres, ketidakpastian hukum terkait Pilpres 2024 akan muncul. Hal ini dapat memicu konflik di masyarakat. MK kembali diminta memutus perkara No 141/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Ulang Pasal 169 Huruf q UU Pemilu terkait syarat usia capres dan cawapres dalam sidang Senin (20/11) ini. Meski kali ini baru sidang kedua, hakim konstitusi dinilai sudah mendengar substansi yang dipersoalkan serta keterangan dari para pihak, seperti pemerintah dan DPR, saat memutus perkara No 90/PUU-XXI/2023. Putusan segera penting dihasilkan untuk mencegah ketidakpastian hukum, konflik di masyarakat, dan menjaga demokrasi.

”Kita sedang menghadapi ketidakpastian hokum dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini (keputusan terkait perkara 141) penting untuk demokrasi Indonesia,” kata pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, Minggu (19/11). Ia menyebutkan, ada urgensi cukup tinggi untuk memutuskan perkara 141 menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apabila perkara 141 tak segera diputuskan, Pilpres 2024 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan masalah dan konflik di kemudian hari. ”Apa yang dikhawatirkan adalah Pilpres 2024 diwarnai dengan banyaknya kasus hukum perdata, konflik di masyarakat, dan jalannya pemerintahan yang tidak stabil,” lanjutnya. Menurut Bivitri, putusan terkait perkara 141 dapat segera dihasilkan karena mengacu Pasal 54 UU MK, dimana MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden. (Yoga)

Keberlanjutan menjadi isu di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Konsepnya, pariwisata berkelanjutan dapat berdampak jangka panjang. Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO merilis 54 desa terbaik di dunia pada 2023. Desa-desa itu tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Hakuda di Jepang, Lerici di Italia, dan Slunj di Kroasia. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, ada dalam daftar tersebut. Desa tradisional yang berkomitmen memelihara arsitektur tradisional, adatistiadat, dan cara hidupnya itu berupaya menyeimbangkan kedatangan pengunjung dengan penghormatan atas keunikan budaya desa. Pada 2021, Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, memperoleh predikat serupa. Desa yang memiliki keindahan lanskap natural dan keunikan gunung api purba itu mengembangkan  konsep wisata berbasis komunitas. Di desa yang sebagian besar warganya bertani, bercocok tanam, dan beternak itu, turis bisa tinggal di rumah inap (homestay) sambil berinteraksi dengan penduduk desa.

Prakarsa desa terbaik dunia secara global merupakan bagian dari Program Pariwisata untuk Pengembangan Perdesaan. Program UNWTO ini membantu pengembangan dan inklusi wilayah perdesaan, memerangi depopulasi, meningkatkan inovasi dan integrasi rantai nilai pariwisata, serta mendorong praktik-praktik keberlanjutan. Desa-desa yang mengajukan aplikasi sebagai desa terbaik dievaluasi, antara lain dalam hal tata kelola dan prioritas pariwisata serta keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengutip Proyeksi Ekonomi IMF, pariwisata merupakan salah satu penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan data kunjungan wisatawan internasional global yang pada akhir 2023 diperkirakan 80-95 % dari kunjungan sebelum pandemi Covid-19. Berdasar data BPS, pada Januari-September 2023 ada 8,513 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan 626,09 juta perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia. Aktivitas wisatawan memicu pergerakan di berbagai lapangan usaha, di antaranya transportasi serta akomodasi dan makan-minum. (Yoga)