Kebutuhan jaringan kelistrikan yang masif untuk mendistribusikan listrik dari energi baru terbarukan atau EBT dalam transisi energi membuat pemerintah memasukkan kembali skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasukkan skema power wheeling dalam revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, setelah dihilangkan karena berpotensi merugikan keuangan PT PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa rumusan mengenai ketentuan kerja sama jaringan (open access) secara umum mengatur tentang keharusan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Kemudian, apabila pemegang wilayah usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui point-to-point, kerja sama pemanfaatan aset pembangkit listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilayah usaha lain. “Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi atau power wheeling,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11). Untuk pelaksanaan power whee­ling, kata Arifin, wajib dibuka akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang nantinya diatur oleh pemerintah. Skema power wheeling sebenarnya sempat ditarik dari usulan revisi Undang-Undang EBET lantaran mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ketika itu menganggap skema bisnis tersebut dapat merugikan PT PLN (Persero). Kala itu, Arifin sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET. 

Di sisi lain, skema power wheeling memang dinantikan oleh produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berpendapat bahwa skema bisnis power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit EBT. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi, hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang perlu dilakukan agar dapat membantu PLN untuk memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa power wheeling lebih menguntungkan produsen listrik swasta, karena bisa menjual langsung listrik yang dihasilkan ke konsumen, tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri. Persoalan jaringan kelistrikan atau grid berbasis energi baru terbarukan memang menjadi program prioritas yang akan diajukan oleh PLN untuk mendapatkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan kebutuhan anggaran hingga US$6,5 miliar dan target beroperasi secara komersial pada 2029, pembangunan grid EBT Sumatra—Jawa dianggap lebih urgen dibandingkan dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Terlebih, tidak banyak investor yang meminati proyek tersebut. Sekretariat JETP menilai kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara tersebut dapat menghambat proses transisi energi. Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan bahwa kebijakan DPO bermasalah karena menciptakan ilusi bahwa harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil padahal, harga komoditas emas hitam itu bergerak fluktuatif, sehingga menciptakan ketidakstabilan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pengenaan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan bisa berdampak kepada kenaikan harga produk hingga 30%. Besarnya dampak pengenaan cukai tersebut terhadap harga jual membuat dirinya meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha terkait dengan perumusan dan cara penerapannya. Terlebih, saat ini pelaku usaha juga masih tertekan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, harga bahan baku, serta biaya logistik dan bahan bakar minyak yang melonjak. “Bagi industri kecil yang rentan, tentunya mereka akan kesulitan, dan mereka akan rugi. Oleh sebab itu, saya lihat banyak mereka yang sudah menaikkan harga atau juga mengurangi ukuran jualnya,” katanya, dikutip Senin (20/11). Senada, Business Development Director Indonesian Packaging Federation (IPF) Ariana Susanti menilai penerapan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan dapat merugikan konsumen, sekaligus menurunkan daya saing industri nasional. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, pengenaan cukai plastik justru akan menjadi tantangan baru bagi pelaku industri untuk mengatur ulang kategorisasi permesinan.

Sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, telah mampu memompa realisasi investasi di wilayah ini sepanjang periode Januari—September 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun masih optimistis dapat mencapai target penanaman modal yang telah ditetapkan pada tahun ini. Hal tersebut tergambar dari pencapaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bertumbuh cukup signifi kan dari sisi jumlah proyek pada periode Januari-September 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun secara nilai, pertumbuhannya hanya naik tipis. Pun demikian dengan penanaman modal asing (PMA). (Lihat infografi k)Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga September baru mencapai Rp49,74 triliun, atau 77,13% dari target sebesar Rp64,5 triliun sepanjang tahun ini.“Insyaallah, tinggal 22,87%, mudah-mudahan tercapai dari target Rp64,5 triliun,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Surya Saputra saat dihubungi Bisnis, Senin (20/11). Realisasi investasi PMDN menempatkan Kaltim di urutan ke-5 di level nasional, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Sementara untuk PMA, Kaltim berada di posisi ke-11 setelah Jawa Barat, Sulawesi tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, Riau, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan bahwa realisasi investasi wilayah ini pada kuartal III/2023 mencapai Rp18,78 triliun. Selain itu, sektor pertambangan juga masih mampu memikat para investor dengan realisasi PMDN sebesar Rp4,54 triliun. Adapun, sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyerap investasi dari pebisnis nasional sebanyak Rp1,66 triliun. “Dari sisi asal negara, realisasi investasi PMA melibatkan 31 negara, di mana Singapura, China, dan Korea Selatan sebagai tiga negara terbesar,” katanya.Data DPMPTSP Kaltim menunjukkan bahwa investor asal Singapura telah merealisasikan investasinya senilai US$ 126,97 juta atau 37,71% dari total nilai investasi PMA pada kuartal III/2023. Sementara, investor China merealisasikan investasinya senilai US$64,55 juta atau 19,17% pada periode itu. Kinerja positif investasi ini pun menjadi bekal performa produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim yang dipandang masih cukup menjanjikan pada kuartal IV/2023.Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal IV/2023 diperkirakan masih akan tumbuh positif, meskipun menghadapi tantangan dari sektor pertambangan. “Sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kaltim [pada periode ini],” ujarnya. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah terkait dengan penghiliran dan transisi energi pada 2024.Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan bahwa program-program yang akan dilaksanakan tahun depan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah dirumuskan dalam buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045.

Pemerin-tah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama semua elemen mendeklarasikan Jabar Anteng untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman, netral, tenang. Deklarasi Jabar Anteng dilakukan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Sabtu (18/11). Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, unsur TNI/Polri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), partai politik, serta para tokoh masyarakat. Adapun, kata ‘anteng’ sendiri merupakan akronim dari aman, netral, dan tenang. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam ajang itu sepakat agar Pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan kepala daerah harus berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dia memandang bahwa Deklarasi Jabar Anteng bukan hanya seremonial semata. Ia mendorong agar seluruh stakeholdersdi Jawa Barat bahu-membahu mewujudkan komitmen ini untuk kemaslahatan rakyat. “Kita ingin deklarasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat dalam menyambut pesta demokrasi 2024 nanti, sehingga seluruh proses Pemilu 2024 berjalan aman dan damai serta meningkatkan kuantitas dan kualitas Pemilu di Indonesia dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. “Netralitas adalah kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi yang kita cintai. Saya mengajak seluruh elemen, baik itu aparat negara, sipil, maupun militer, di Jawa Barat untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024,” kata Bey. “Kami berharap Jabar Anteng terus bergulir dengan terus diterapkan dalam semua kegiatan masyarakat sehingga kita semua tetap bersama-sama, bersatu, dan aman sampai selamanya,” ujarnya.

Minat investor mencuil peruntungan bisnis dari perbankan digital di Tanah Air masih besar. Terbaru, Grup Astra bersama mitranya dari Hong Kong, Weelab, bakal punya bank digital sendiri, yang diberi nama Bank Saqu. Bank digital ini akan diluncurkan hari ini (20/11). Bank Saqu merupakan konversi dari Bank Jasa Jakarta, yang dicaplok Astra dan Weelab akhir tahun lalu. Astra tampaknya melihat prospek industri bank digital masih menjanjikan. Alhasil, perusahaan konglomerasi ini comeback ke bisnis perbankan setelah beberapa tahun silam keluar dengan melepas kepemilikan di Bank Permata. Kehadiran Bank Saqu tentu akan membuat persaingan bank digital makin sengit. Pemainnya sudah tak bisa dibilang sedikit. Saat ini sudah ada 10 bank digital yang eksis di Indonesia. Sebagian besar sudah mendulang untung. Di sisi lain, transaksi aplikasi super bank besar juga tumbuh pesat sembilan bulan pertama tahun ini. Ambil contoh BCA Mobile, transaksinya sudah 15,5 miliar kali, melonjak 43,4% secara tahunan, dengan nilai transaksi Rp 4.987 triliun. Per September 2023, pengguna layanan digital BCA ini sudah 30,8 juta nasabah. Super app Bank Mandiri, Livin, mencatat prestasi serupa. Volume transaksi Livin dalam sembilan bulan pertama tahun ini tembus 2 miliar, meningkat 46% secara tahunan. Sementara pengguna Livin sudah mencapai 21 juta. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, model bisnis bank digital pada dasarnya relatif sama dengan bank konvensional, yakni mengandalkan margin bunga bersih. "Sedangkan fee based income masih jadi pendukung," terang dia, kemarin. Alhasil, bank digital berhadapan secara langsung dengan bank konvensional yang memulai digitalisasi. Ekosistem bank digital yang eksklusif terbukti mampu membuat bank digital mencetak kinerja baik. Ambil contoh, Seabank Indonesia yang secara khusus melayani ekosistem e-commerce Shopee. BCA Digital juga memanfaatkan ekosistem yang dimiliki Grup Djarum. Bank ini sukses membalik rugi jadi laba sebesar Rp 11,35 miliar. Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati menyebut, persaingan yang ketat akan membuat bank digital berlomba menyediakan produk dan layanan berkualitas.

Penjualan properti bakal membaik di akhir tahun ini. Meski penjualan rumah tapak belum bergairah hingga kuartal III 2023. Melansir hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI), harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada kuartal III 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal III-2023 tumbuh 1,96% secara tahunan, di atas pertumbuhan kuartal II 2023 yang sebesar 1,92% secara tahunan. Pertumbuhan IHPR tersebut ditopang kenaikan harga rumah tipe besar 1,7% secara tahunan. Pada kuartal II 2023 kenaikannya masih 1,49% secara tahunan. Sementara kenaikan harga rumah tipe kecil dan tipe menengah masing-masing sebesar 2,11% dan 2,44% secara tahunan pada kuartal III 2023. Lebih rendah dari kenaikan kuartal II-2023 yakni 2,22% dan 2,72%. Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penjualan properti residensial primer. Mulai dari masalah perizinan/birokrasi sebesar 30,08%, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) 29,81%, uang muka yang tinggi (24,19%), dan perpajakan (15,92%). Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei melihat kenaikan harga rumah tapak tersebut selalu terjadi. Penyebabnya, harga properti kerap naik mengikuti inflasi. Namun, pendapatan pra penjualan alias marketing sales para emiten properti tahun ini cenderung flat, bahkan lebih rendah dari 2022. Meskipun begitu, Jono melihat, kinerja penjualan properti, khususnya rumah tapak, akan membaik di kuartal IV 2023 dan di tahun 2024. dikarenakan ada insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 100% untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar, mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sementara Analis Mirae Asset Sekuritas , M Nafan Aji Gusta merekomendasikan accumulate untuk BSDE dengan target harga Rp 1.110-Rp 1.190 per saham

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) tengah mengevaluasi proyeksi kinerja hingga akhir 2023. Hal ini berkaca dari kinerja PTPP hingga kuartal III-2023. Di periode tersebut, PTPP mencatatkan pendapatan sebesar Rp 12,22 triliun. Nilai perolehan tersebut turun 9,17% dari periode sama tahun lalu senilai Rp 13,46 triliun. Sementara laba bersih sebesar Rp 239,72 miliar hingga akhir kuartal III-2023. Pencapaian itu naik 69,9% dari laba bersih di periode sama tahun lalu sebesar Rp 141,02 miliar. Bakhtiyar Efendi, Sekretaris Perusahaan PTPP menjelaskan, pendapatan PTPP yang turun karena komposisi kerjasama operasional (KSO) saat ini lebih besar. Jadi, di jenis proyek PTPP tersebut tergantung pihak lain yang menjalin kerjasama dengan BUMN karya ini. Sementara, penyerapan belanja modal alias capital expenditure (capex) PTPP hingga kuartal III 2023 sebesar Rp 611,33 miliar. Catatan KONTAN, PTPP sudah menganggarkan belanja modal Rp 3,4 triliun tahun ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menilai, sentimen kenaikan laba PTPP itu diakibatkan adanya perolehan nilai kontrak yang baik hingga kuartal III 2023. Kondisi ini membuat kinerja saham PTPP ikut terdongkrak. Nafan melihat, kinerja PTPP pada kuartal IV dan sepanjang tahun 2023 ini masih bisa melonjak. Apalagi, PTPP saat ini tengah berkomitmen dalam meningkatkan portofolio yang mendukung proyek strategis nasional lewat pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) maupun pada skala BUMN. Pengamat Pasar Modal dan pendiri WH Project, William Hartanto menambahkan secara teknikal, saham PTPP menunjukkan pattern double bottom dengan neckline pada harga Rp 620 per saham.

Penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bakal diketok pada November ini. Dua kepentingan saling berseberangan. Kalangan pekerja berharap kenaikan upah yang akan berlaku pada 2024 hingga digit ganda. Satu sisi, pengusaha mewanti-wanti agar kepala daerah membuat langkah bijak soal upah ini. Pebisnis menginginkan keputusan mengenai upah minimum tidak membebani dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.

Sejak beberapa waktu terakhir, unsur pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi yang bergabung dalam Dewan Pengupahan bertemu. Mereka membahas mengenai usulan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten/kota yang mesti diketok pada bulan ini. Aulia Hakim memimpin aksi sejak Oktober lalu. Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah itu lantang menyuarakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja dan buruh. Bersama para serikat buruh lainnya di Jawa Tengah, Aulia menuntut agar UMP untuk periode 2024 naik minimal 15%. Usulan itu yang harapannya didengar oleh Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana. “Dengan kenaikan minimal 15% upah 2024, buruh Jawa Tengah bisa sedikit bertahan hidup di kondisi harga-harga yang melambung tinggi. Dan yang terakhir, masa jabatan 1,5 tahun Pj. Gubernur Jawa Tengah akan selalu diingat oleh buruh,” kata Aulia lantang. Besaran kenaikan UMP minimal 15% seolah menjadi harga mati dari kalangan serikat pekerja. Suaranya hampir sama di setiap daerah, baik itu di Jateng, Jawa Barat, maupun Jawa Timur, wilayah yang menjadi kantong besar pekerja. Penetapan UMP bakal memantik dinamika yang bisa memanaskan suhu ketenagakerjaan di dalam negeri pada bulan ini. Apalagi, formula penetapan upah pada tahun ini mengacu pada regulasi anyar. Sejak 10 November 2023, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Merujuk pada PP itu, penetapan UMP di tingkat provinsi mesti sudah diputuskan paling lambat 21 November. 

Adapun upah minimum tingkat kabupaten/kota paling lambat diputuskan pada 30 November. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menyatakan bahwa Dewan Pengupahan telah menyiapkan penetapan kenaikan UMP 2024 yang rencananya diumumkan pada 21 November 2023. “Untuk UMP 2024, kami mengacu pada rumus PP No. 51 Tahun 2023. Jika dihitung berdasarkan rumus itu, kenaikan UMP Jatim sekitar 2%—3% dari UMP 2023,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Teppy Wawan Dharmawan, penetapan upah di wilayah itu mengacu pada kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah. Menggunakan hitungan dalam ketentuan anyar itu, katanya kenaikan UMP di Jabar diperkirakan tidak lebih dari 5%. Adapun Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan penetapan UMP menyesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan pemerintah pusat. “Ada formula untuk rumus kenaikan upah minimun dan indeks atau alfa yang memiliki rentang 0,1 sampai 0,3,” ujar Bey. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap Dewan Pengupahan benar-benar peka terhadap keadaan di daerah masing-masing dalam menerapkan formula variabel indeks tertentu dalam PP No. 51/2023. “Dengan adanya formula indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, Dewan Pengupahan diharapkan benar-benar peka terhadap keadaan di daerahnya tanpa tendensi untuk kepentingan stakeholder-nya saja,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Ketua Bidang ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, semua pihak harus mengakhiri kegaduhan yang selalu muncul bersamaan dengan penetapan UMP maupun UMK untuk menjaga iklim usaha dan investasi tetap kondusif. “Kasihan itu buruh dan pencari kerja kalau tidak ada investasi baru, pekerjaan baru, pekerjaan yang berkualitas. Tiap tahun lebih dari 3 juta orang pencari kerja masuk pasar kerja, belum lagi 20 juta pengangguran yang ada saat ini,” kata Bob. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan rata-rata kenaikan upah nasional pada 2024 di kisaran 3,5%. Angka tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.