Tingkatkan Inklusivitas, Bank Mandiri Buka 10.000 Rekening Tabungan bagi Penyandang Disabilitas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mendorong inklusivitas bagi komunitas penyandang disabilitas di Tanah Air melalui Gerakan Akselerasi Ekonomi Inklusif dengan pembukaan 10.000 rekening tabungan baru bagi penyandang disabilitas yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan pelatihan literasi dasar perencanaan keuangan kepada penyandang disabilitas di tiga provinsi tersebut, meliputi pengenalan produk perbankan, cara pengelolaan keuangan, pemahaman berinvestasi, serta transaksi keuangan. Target dari kegiatan itu supaya penyandang disabilitas dari segala kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dapat memahami pengelolaan dan investasi keuangan. Guna memu dahkan pengenalan pro duk, bank berlogo pita emas itu menyediakan berbagai jenis produk tabungan sesuai kebutuhan calon nasabah mulai dari Tabungan NOW, Tabungan Mitra Usaha hingga Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK).Senior Vice President Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengatakan bahwa kegiatan itu se bagai upaya meng hadir kan akses layanan keuangan perbankan yang semakin luas ke pada penyandang dis abilitas, sekaligus se bagai peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada Sabtu, 2 Desember 2023.
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menuturkan pembukaan rekening bagi kalangan disabilitas dapat menjadi sarana untuk perluasan literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah.
Lebih lanjut, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan program ini akan diawali dengan pemberian rekening kepada perwakilan komunitas disabilitas secara seremonial hingga puncak pemberian rekening yang akan diselenggarakan pada acara peringatan Hari Disabilitas di Istana Negara.
DANA KOMPENSASI BATU BARA : Pemerintah Kecualikan Coking Coal
Pemerintah tidak akan memungut dana kompensasi domestic market obligation dari batu bara jenis coking coal atau kokas yang memiliki kalori tinggi melalui skema mitra instansi pemerintah.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, batu bara jenis coking coal yang dikenal sebagai batu bara metalurgi untuk sumber karbon dalam industri besi dan baja akan dikecualikan dari kewajiban pungut salur. “Batu bara coking coal dikecualikan terhadap kewajiban pungut salur oleh MIP [mitra instansi pemerintah],” katanya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/11).
Dengan begitu, pemerintah masih perlu melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban denda dan kompensasi terhadap DMO.Dia menjelaskan, aturan skema pungut salur batu bara lewat format MIP saat ini telah masuk tahap fi nalisasi. Uji coba skema tersebut pun ditargetkan dapat dilaksanakan pada Desember 2023.
Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) harus membayar dana kompensasi ke pengelola.
NATAL DAN TAHUN BARU : PUNCAK MUDIK BAKAL LEBIH RINGAN
Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik dan balik libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024 tidak seberat periode Angkutan Lebaran 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa perkiraan itu mengacu periode puncak Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 berlangsung dalam dua gelombang. Secara terperinci, Menhub memaparkan puncak arus mudik pertama berlangsung pada 22—23 Desember 2023, sedangkan puncak arus balik pertama terjadi pada 26—27 Desember 2023. Untuk puncak arus mudik kedua berlangsung pada 29—30 Desember 2023 sedangkan puncak arus balik kedua terjadi pada 1—2 Januari 2024. “Dengan adanya dua gelombang ini, mungkin Nataru tidak seberat seperti masa Lebaran,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi V DPR, Selasa (21/11). Untuk moda transportasi udara, Kemenhub menyiapkan sarana sebanyak 444 unit pesawat dan prasarana sebanyak 51 bandara. Selanjutnya moda kereta api, Budi Karya mengatakan sebanyak 1.738 kereta api (KA) telah disiapkan di sembilan Daerah Operasi (Daop) dan 4 Divisi Regional (Divre). Selain itu, sebanyak 46.686 unit bus dan 113 terminal disiapkan untuk moda transportasi jalan. Khusus transportasi laut, sebanyak 1.345 unit kapal telah disiapkan beserta dengan 110 pelabuhan laut. Untuk angkutan penyeberangan, sebanyak 206 unit kapal feri akan disiapkan pada 11 lintas pelabuhan penyeberangan. Selain itu, sebanyak 60 dermaga telah dipersiapkan yang terdiri atas 41 dermaga movable bridge, tiga dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan. Hasil survei menunjukkan tujuan dari perjalanan masyarakat di masa libur Nataru paling tinggi yakni ke lokasi wisata sebesar 45,29%. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sejumlah ruas tol baru siap dioperasikan secara fungsional untuk menyambut masa liburan Nataru 2024. Dalam kesempatan terpisah, maskapai Pelita Air kembali menambah pesawat baru berjenis Airbus A320. Penambahan armada tersebut dapat meningkatkan kapasitas angkut perusahaan lebih dari 20%. Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan mengatakan pesawat itu adalah yang ke-10 dari total 11 unit yang sudah dipesan perusahaan untuk 2023. Pesawat yang ke-11 tiba pada pekan kedua Desember 2023.
KINERJA EKSPOR : China Terpikat Sawit Sumbar
China kian terpikat dengan produk minyak sawit asal Sumatra Barat (Sumbar).Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mencatat bahwa selain China, CPO asal wilayah ini juga dikirim ke Aljazair, Arab Saudi, dan Brasil.Keempat pasar ini mendominasi pengiriman minyak sawit Sumbar pada periode Januari hingga November 2023.Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Iswan Haryanto mengatakan bahwa ekspor minyak sawit mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada 2023.Dia menjelaskan bahwa pada periode Januari hingga 20 November 2023 tercatat telah ada pengiriman ke pasar internasional sebanyak 76 kali dengan jumlah tonase sebesar 235.000 ton senilai Rp2,8 triliun.
Dengan demikian, realisasi pengiriman hingga 20 November 2023, naik 74.000 ton. Nilai ekspor juga meningkat lebih dari Rp2 miliar dan frekuensinya juga naik 14.”Jadi dari segi frekuensi naik, tonase naik, dan nilainya juga naik, bila dibandingkan antara 2022 dan hingga 20 November 2023,” katanya.
Dia menilai bahwa komoditas minyak sawit ini kontributor ekspor tertinggi Sumbar dibandingkan komoditas lainnya seperti karet, cangkang sawit, dan gambir.”Minyak sawit ini komoditas unggulan Sumbar. Dengan adanya peningkatan ekspor tahun ini, berarti kondisi perkebunan sawit di Sumbar lagi baik,” jelasnya.Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengungkapkan bahwa ada perkebunan kelapa sawit seluas 98.727 hektare (ha) yang perlu diremajakan.Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat mengungkapkan bahwa dari 98.727 ha, kebun kelapa sawit itu, terdapat 66.522 ha yang merupakan kebun plasma dan 33.955 ha berupa kebun swadaya. Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin menjelaskan bahwa hingga tahun lalu program peremajaan sawit telah menjangkau sebanyak 31.000 ha.
Hanya saja, pihaknya mematok target bahwa sepanjang tahun ini terdapat replanting kelapa sawit pada lahan seluas 5.300 ha yang tersebar di tujuh kabupaten. Target ini, imbuhnya, hanya khusus untuk perkebunan sawit rakyat (PSR), sedangkan untuk plasma akan dilakukan oleh pihak perusahaan atau mitranya.
Upaya Tarik Investasi Rp 23 Triliun dari China
Defisit Neraca Pembayaran Menyusut 79%
Jasa Marga Raih Pendanaan Proyek Tol Probowangi Rp 7,3 Triliun
JAKARTA,ID-PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku operator jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) meraih kredit sindikasi dari perbankan sebesar Rp 7,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I segmen Gending-Besuki sepanjang 49,68 km. Pinjaman tersebut diperoleh Jasa Marga dari sindikasi bank-bank BUMN (Himbara) yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kemudian bank daerah yakni Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan BPD Papua, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga penganiayaan infrastruktur. Dalam perjanjian kredit sindikasi ini, BBNI dan BMRI bertindak joint mandated lead arrangers & bookrunner (JMLAB). Sedangkan, bank-bank daerah berperan sebagai anggota sindikasi. Jasa Marga menerima kredit senilai Rp 7,3 triliun dengan tenor 15 tahun, yang akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I, meliputi paket 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), dan paket 3 Paiton-Besuki (25,60 km). (Yetede)
UMP Naik di Bawah Kenaikan Gaji ASN
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 berkisar 1,2 %
hingga 7,5 % atau Rp 35.750 sampai Rp 223.280. Kenaikan ini di bawah kenaikan
gaji aparatur sipil negara, TNI, dan Polri sebesar 8 %. Batas maksimal
penetapan UMP 2024 melalui SK Gubernur adalah 21 November pukul 23.59 WIB. Pemeprov
mengirimkan kopi SK Gubernur kepada Kemenaker. Hingga Selasa (21/11) pukul
19.00 WIB, 30 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan UMP 2024. Mereka juga
telah mengirimkan salinan tembusan SK Gubernur penetapan UMP 2024 kepada
Kemenaker. Dari 30 provinsi tersebut, persentase kenaikan UMP2024 terendah
adalah 1,2 % dan tertinggi 7,5 %.
Dari 30 provinsi, tiga di antaranya tak menetapkan UMP 2024
sesuai PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsoste Kemenaker Indah
Anggoro Putri mengatakan, tidak semua serikat pekerja/buruh sepakat dengan
formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP No 51/2023. Perbedaan
pandangan adalah bagian dari demokrasi. ”Kebijakan upah minimum hanya untuk
pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah. Tujuan upah minimum adalah
menjaga semua pekerja baru satu tahun ke bawah tidak terjebak dalam upah murah
dan kemiskinan,” ujar Indah di Jakarta. (Yoga)
”Waswas” APBN Masih Surplus Jelang Akhir Tahun
Kondisi keuangan negara yang masih surplus sampai menjelang
akhir tahun membuat waswas. Di satu sisi, itu menunjukkan penerimaan negara
masih terjaga. Di sisi lain, itu tanda belanja pemerintah lambat dieksekusi. Pada
tiga bulan terakhir tahun ini, realisasi belanja negara lagi-lagi bakal
dikebut. Di waktu yang mepet itu, kualitas belanja kembali dipertanyakan. Sampai
akhir September 2023, APBN 2023 masih mencatat surplus Rp 67,7 triliun atau
0,32 % terhadap PDB. Surplus APBN terjadi ketika pendapatan negara lebih besar
daripada belanja. Pada September 2023, pendapatan negara Rp 2.035,6 triliun
(82,6 % dari target), sementara belanja negara Rp 1.967,9 triliun (64,3 % dari
target).
Kondisi dompet negara yang masih bertahan surplus sampai akhir
tahun ini bukan sesuatu yang lumrah meski bukan pertama kalinya terjadi. Menurut
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, surplus yang terjadi sampai akhir
September 2023 itu merupakan kombinasi dari dua hal. Pertama, penerimaan pajak memang masih tinggi di tengah perlambatan
kinerja ekspor dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, belanja pemerintah masih
relatif rendah dan baru akan dikebut di tiga bulan terakhir sesuai pola tahunan
selama ini. ”Pola musiman seperti ini (belanja dikebut di akhir tahun) semestinya
tidak boleh terulang,tetapi nyatanya itu masih terus terjadi. Yang dikhawatirkan
itu, kalau belanja selalu menumpuk di triwulan IV, kualitas belanjanya jadi
tidak optimal karena sekadar demi mengejar target penyerapan,” kata Josua,
Selasa (21/11). (Yoga)









