Setidaknya 30 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada Selasa (21/11) dengan kenaikan 1,2 % hingga 7,5 %. Penetapan UMP itu mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP ini, formula penghitungan  UMP ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang meliputi  tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Kalangan dunia usaha umumnya menerima besaran kenaikan ini. Sebaliknya, buruh menolak karena kenaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah daripada tuntutan mereka yang 15 %. Aksi protes buruh terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar untuk mendesak agar tuntutan dipenuhi.

Tarik-menarik kepentingan antara buruh, dunia usaha, dan pemerintah selalu terjadi dalam penetapan upsh minimum (UM), setiap tahun. Kita perlu menjaga, jangan sampai momentum aksi buruh dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, dan akhirnya memicu situasi tak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian secara keseluruhan serta keberlanjutan perluasan lapangan kerja. Kenaikan UM harus diletakkan pada konteks situasi riil yang dihadapi, tanpa meninggalkan hakikat UM sebagai instrumen jaring pengaman yang melindungi buruh dari eksploitasi. UM yang ideal tentu menjamin buruh hidup layak, tetapi tak mengancam kelangsungan dunia usaha dan memungkinkan perekonomian tumbuh sehat. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja bagi 7,86 juta orang yang masih menganggur dan 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. (Yoga)

Industri perbankan berkomitmen mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Hal ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan pemerintah. Dirut PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) Henoch Munandar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang saat ini cenderung melambat. Meski ruang gerak yang dimiliki tidak seleluasa bank pemerintah, BTPN optimistis dapat mendorong penyaluran kredit UMKM, salah satunya dengan mengembangkan infrastruktur digital. ”Menurunnya penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) ini mencerminkan kegiatan usaha di segmen tertentu terbatas. Namun, pembiayaan mikro kami tahun ini justru meningkat hampir 60 %. Kami akan terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan berbasis infrastruktur digital (digital mikro) sebagai strategi mengatasi kekurangan infrastruktur masing-masing bank,” katanya seusai acara BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (22/11).

Peningkatan pembiayaan mikro yang cukup signifikan  tersebut salah satunya karena dasar (base) penyaluran kredit BTPN relatif lebih rendah ketimbang bank pemerintah lainnya. Selain itu, transformasi digital melalui produk Jenius juga semakin mempermudah korporasi dalam melakukan penetrasi terhadap segmen mikro. Henoch menambahkan, BTPN optimistis pada 2024 dapat mencatatkan pertumbuhan produk digital mikro pada level dua digit atau mencapai 40 %. Hal ini sejalan dengan ketentuan BI yang mengamanatkan perbandingan kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit perbankan sebesar 30 %. Saat ini rasio kredit UMKM BTPN tercatat 29 persen. Komitmen serupa turut digaungkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Selama periode Januari-Oktober 2023, BRI telah menyalurkan KUR Rp 123,51 triliun kepada 2,7 juta debitor atau 63 % dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 194,4 triliun. (Yoga)

Menjelang berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur mulai Januari 2024, polemik terkait hal itu itu masih mencuat di kalangan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kegamangan muncul, antara lain, karena sosialisasi publik yang dinilai belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar. Sebelumnya, pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota beberapa kali tertunda. Kebijakan itu mulai digulirkan pada akhir 2021 dan semula akan diterapkan pada tahun 2022. Kebijakan itu membagi wilayah penangkapan ikan ke dalam enam zona. Adapun kuota penangkapan ikan terbagi atas kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Kuota industri, antara lain, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam negeri dan pemodal asing untuk membuka usaha perikanan tangkap.

Hasil jajak pendapat ”Persepsi Publik terhadap Penangkapan Ikan Terukur” yang digagas Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Ocean Solutions Indonesia, dan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta menyimpulkan, PIT belum siap untuk dilaksanakan pada tahun 2024 di 171 pelabuhan di Indonesia. Muncul usulan agar penerapan kebijakan itu ditunda. Survei dibagikan dalam jaringan pada 11 Oktober-4 November 2023 terhadap 202 responden di 14 provinsi. Mayoritas responden merupakan pelaku usaha perikanan (28 %), awak kapal perikanan (20 %), dan nelayan skala kecil (19 %) dengan wilayah tangkapan didominasi di Sulut (23,88 %), Maluku (15,42 %), dan Sultra (12,99 %). Felicia Nugroho, Research Manager DFW Indonesia, mengemukakan, persepsi masyarakat menggambarkan keraguan terhadap kebijakan PIT karena dipandang menimbulkan kerugian bagi nelayan kecil dan tradisional. Sementara itu, infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan pemahaman terkait pelaksanaan PIT dinilai minim. (Yoga)

Kala harga cabai melambung tinggi, ada sekelompok warga berdikari menghasilkan cabai sendiri. Usaha ini terus ditularkan kepada warga sekitar sehingga dampaknya diharapkan meluas hingga menekan inflasi. Firdaus Haris, pengelola kebun di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jaktim, memetik cabai rawit yang sudah bisa dipanen, Rabu (22/11), hari itu ia bisa memanen sekitar 700 gram cabai merah. Pria 33 tahun asal Brebes, Jateng ini merasa senang karena cabai yang ia tanam mulai Juli 2023 itu sudah 14 kali panen, dengan hasil 4 kg sampai 6 kg setiap kali panen. Hasil dari kebun cabai itu dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga 50 % lebih murah dibandingkan di pasaran. Saat ini harga cabai di pasaran melambung tinggi, antara Rp 100.000 per kg dan Rp 120.000 per kg.  namun, di RPTRA ini, warga bisa mendapatkan cabai dengan harga Rp 60.000 per kg. ”Itulah sebabnya, saat panen tiba, warga sampai mengantre untuk membeli cabai. Apalagi, harga cabai sekarang sedang mahal-mahalnya,” kata Haris.

Di saat warga berkunjung itulah, Haris kerap kali memberikan edukasi kepada warga tentang bagaimana menanam cabai yang benar agar bisa diterapkan di rumah masing-masing. Tidaklah mudah menanam cabai rawit terpedas di kelasnya itu. Butuh perawatan rutin seperti pemupukan dan penyemprotan pestisida setidaknya seminggu sekali. Jika tidak teratur dirawat, tanaman ini rentan terserang hama seperti penyakit keriting dan rontok daun, kutu kebul, dan rentan layu. Kasi Bidang Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Kopi, Asti Sitorus menuturkan, cabai yang ada di RPTRA ini hasil pembagian 1 juta bibit cabai varietas rawita yang dilakukan pada awal 2023. Selain untuk penanaman di tiga RPTRA, pihaknya juga membagikan 1.500 bibit cabai ke seluruh RW se-Kelurahan Pondok Kopi. Dengan penanaman ini, pemerintah berharap banyak warga yang bersemangat untuk menanam cabai di rumah sendiri. Dengan begitu, warga turut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. (Yoga)

Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri.  Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).

Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)

JAKARTA,ID-Sebanyak enam sektor usaha, yakni otomotif, industri garmen, startup digital, perumahan, konstruksi, hingga perbankan terpukul suku bunga tinggi. Ini terlihat pada perlambatan kinerja operasional, keuangan, hingga penurunan penjualan. Oktober 2023, penjualan mobil secara wholesales anjlok 13,9% secara tahunan year on year (yoy) menjadi 80.300 unit, yang salah satunya disebabkan suku bunga tinggi. Adapun penjualan sepeda motor terkikis 3,4% menjadi 516 ribu unit di bulan itu. Selama ini, sekitar 70-80% pembelian otomotif menggunakan  skema kredit perusahaan pembiayaan atau perbankan. Semakin tinggi bunga kredit, semakin besar cicilan  yang harus dibayar konsumen. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melambat menjadi 2,17% kuartal III-2023 dibandingkan kuartal II sebesar 2,51%. (Yetede)