Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ironisnya, bukti empiris yang terjadi di lapangan justru menunjukan perekonomian nasional yang seolah-olah didesain untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa mempertimbangkan prinsip kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian. Misalnya saja, Indonesia kembali berstatus sebagai negara kelas menengah atas (upper-middle-income) pada 2022, setelah sebelumnya turun menjadi negara kelas menengah bawah (lower-middle income) akibat hantaman pandemi Covid-19. Perolehan status ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia menjadi US$4.783, dari yang sebelumnya sebesar US$4.349 pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pengangguran pada 2022 masih relatif tinggi, yaitu sebesar 5,86%. Meskipun tingkat pengangguran telah menurun menjadi 5,32% pada awal 2023, tetapi ini masih lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,23%. Sektor ketenagakerjaan pun belum mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari proporsi tenaga kerja informal yang makin tinggi dan pertumbuhan upah yang lebih rendah dari inflasi. Dari beberapa indikator di atas, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan perekonomian yang tinggi rupanya tidak disertai dengan penurunan tingkat kesenjangan dan pengangguran. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam konstitusi Indonesia. Selain indikator sosial ekonomi yang masih belum menunjukkan perbaikan, sisi lingkungan pun masih belum sepenuhnya diperhatikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada data European Commission, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia pada 2022 meningkat 10% secara tahunan, menjadi 1.240 Mton CO2eq. Angka ini bahkan lebih tinggi dari emisi GRK 2019 yang hanya mencapai 1.160 Mton CO2eq. Di sisi lain, perekonomian nasional juga belum menerapkan prinsip kemandirian. Dalam konteks pangan misalnya, ketergantungan kebutuhan konsumsi gandum Indonesia terhadap impor sangatlah tinggi. Ini dapat dilihat melalui indikator import dependency ratio (IDR) komoditas gandum hingga sebesar 100% pada 2022. Artinya, 100% kebutuhan konsumsi gandum Indonesia dipenuhi melalui impor. Padahal, kebutuhan konsumsi gandum di Indonesia tergolong tinggi. Pada 2022 misalnya, konsumsi gandum mencapai 1/4 dari konsumsi beras. Selain gandum, IDR komoditas gula di Indonesia juga sangat tinggi, yaitu mencapai 82,16% pada tahun 2022. Padahal, kebutuhan konsumsi gula Indonesia pada tahun 2022 juga termasuk tinggi, yaitu mencapai 1/3 dari konsumsi beras.

Sedikitnya 2,5 juta orang sedang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring. Dari jumlah ini, lebih dari separuhnya, yaitu 57 %, merupakan anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun. Penerima pinjaman daring atau pinjaman online alias pinjol selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka sasaran utama penyaluran pinjaman. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, terdapat peningkatan 5,3 % jumlah nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17-34 tahun ini. Pada Januari-Agustus 2021, rata-rata persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar dan macet di rentang usia tersebut 8,1 %. Dalam periode yang sama pada 2023, angkanyanaikmenjadi 13,4 %. Dengan kata lain, tahun ini rata-rata ada 1,5 juta nasabah berusia di bawah 35 tahun dengan pembayaran tidak lancer dan macet. Angka itu setara 57 % dari total 2,6 juta nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tak lancar dan macet.

Analisis menggunakan data statistik bulanan OJK. Setelah di- kombinasikan dengan data mikro Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS per Februari 2022, diperoleh hasil bahwa besaran pinjaman daring nasabah melebihi gajinya. Pada 2022, rata-rata penghasilan penduduk bekerja Rp 2,17 juta per bulan. Sementara itu, nilai rata-rata pinjaman daring per orang Rp 2,31 juta atau 106 %, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang ini. Mereka menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 % dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan dengan tenor pendek, misalnya kurang dari 30 hari, dengan bunga 0,4 % per hari. Peringkat kedua ditempati kelompok usia pensiun ke atas (lebih dari 54 tahun) dengan dana pinjaman lebih besar 112 % dibandingkan penghasilannya. Meski demikian, persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar di atas 30 hari pada kelompok usia ini trennya menurun. Pada Januari hingga Agustus 2023, hanya 2,2 % atau menurun 5,3 % dibandingkan pada 2021. (Yoga)

Kehadiran perusahaan teknologi finansial atau tekfin tergolong paling akhir dibandingkan dengan lembaga pendanaan konvensional lain. Sebagai pendatang baru, tekfin pun tampak jorjoran mempromosikan diri agar produknya dikenal masyarakat luas. Analisis Kompas menemukan, ada peningkatan belanja iklan dan pemasaran sejak perusahaan tekfin menawarkan pinjaman online (pinjol) di Indonesia awal 2016. Merujuk data OJK, porsi alokasi dana untuk iklan dan pemasaran dibandingkan dengan total biaya operasional perusahaan tekfin bahkan menunjukkan tren terus meningkat. Selama periode Januari-Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai sedikitnya Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang masih 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan.

Besarnya porsi anggaran iklan dan pemasaran ini terbukti mampu mendongkrak popularitas pinjaman daring di masyarakat. Hal ini tecermin pada meningkatnya popularitas istilah ”pinjol”, seperti terekam oleh Google Trends sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023. Nilai korelasi antara peningkatan anggaran iklan dan popularitas istilah pinjol mencapai 0,92 dari batas korelasi terendah 0 dan paling tinggi 1. Dengan kata lain, pertumbuhan anggaran pemasaran naik beriringan dengan popularitas pinjol di masyarakat dan berbuah pada meroketnya laba. Data statistik OJK menyebutkan, laba komprehensif seluruh penyelenggara tekfin pendanaan pada Januari 2023 sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam waktu delapan bulan atau pada Agustus 2023, nilainya telah menjadi Rp 521,3 miliar. Nilai peningkatan ini lebih dari 10 kali lipat dari keuntungan awal. (Yoga)

Pelaksanaan program bantuan pembiayaan dari negara kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terantuk persoalan serius. Adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai tidak hanya lamban, namun dibalik itu juga ternyata dibumbui aroma penyelewengan. Asal tahu saja, realisasi penyaluran KUR hingga 20 November tahun 2023 ini baru sebesar Rp 218,4 triliun. Capaian tersebut setara 73,54% dari total target penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah tahun 2023 ini senilai Rp 297 triliun. Padahal, target itu sendiri oleh pemerintah sudah dipangkas, dari target awal yang semula berjumlah tak kurang dari Rp 450 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mulai pesimis target yang sudah ditetapkan pemerintah tidak bisa dipenuhi, jelang sisa tahun 2023 yang tinggal menyisakan satu setengah bulan lagi. "Sepertinya tidak tercapai, tapi kami akan berusaha paling tidak bisa mencapai 80%," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, Selasa (21/11). Hasil survei menunjukkan terdapat pelanggaran aturan yang dilakukan oleh bank penyalur. Pelanggaran tersebut diantaranya seperti meminta agunan tambahan kepada debitur dengan plafon di bawah Rp 100 juta. Yulius mengungkapkan, pemerintah kini sedang mengumpulkan data bank-bank mana saja yang melanggar aturan tersebut. Jika terbukti, maka pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan subsidi bunga. Sebagai informasi, subsidi bunga KUR Mikro dan KUR Kecil disesuaikan berdasarkan urutan akad kredit. Untuk akad pertama KUR mikro di subsidi 10% dan KUR kecil 5,5%. GM Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank Negara Indonesia (BNI), Sunarna Eka Nugraha memastikan tak ada pelanggaran penyaluran KUR di BNI. Hingga akhir Oktober 2023, BNI telah menyalurkan KUR Rp 15 triliun kepada 100.000 debitur. Realisasi ini 85,6% dari kuota diperoleh dari pemerintah. Senada, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan manajemen BRI terus berupaya memastikan agar penyaluran KUR sesuai aturan karena kalau melanggar bakal dapat sanksi pinalti, bahkan subsidi bunga bisa tak dibayar.

Defisit transaksi berjalan Indonesia kembali menyempit pada kuartal III-2023. Ini menjadi kabar baik karena mengindikasikan pertahanan eskternal Indonesia masih cukup kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), current account deficit (CAD) periode Juli hingga September 2023 tercatat sekitar US$ 900 juta atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$ 2,21 miliar setara 0,63% PDB. "Neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid," terang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa (21/11). Ihwal membaiknya CAD, pertama, karena surplus neraca perdagangan barang yang lebih tinggi. Dari data BI, surplus neraca perdagangan barang kuartal III-2023 mencapai US$ 10,3 miliar, dari kuartal sebelumnya US$ 10,1 miliar, sejalan perbaikan permintaan besi dan baja, di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Kedua, penurunan defisit jasa dari sebelumnya US$ 4,7 miliar menjadi US$ 4,1 miliar. Ketiga , defisit neraca pendapatan primer menurun dari sebelumnya US$ 9,1 miliar menjadi US$ 8,5 miliar. Indo Premier Sekuritas melihat, menyempitnya CAD karena menurunnya defisit pendapatan primer, lantaran lebih rendahnya repatriasi dividen ke dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional kurang menguntungkan pada kuartal ketiga tahun ini. "Ini karena pendapatan dari perdagangan komoditas menurun," kata Ekonom Indo Premier Sekuritas, Lutfi Ridho kepada KONTAN, Selasa (21/11). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada akhir tahun 2023 akan mencetak defisit 0,28% dari PDB, setelah surplus 0,96% PDB di sepanjang tahun lalu.

Potensi penghapusan pencatatan ( delisting ) saham menghantui sejumlah emiten yang terjerat suspensi panjang. Dalam kategori yang terkena suspensi, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengelompokkan saham-saham itu ke dalam papan pemantauan khusus. Sekadar contoh, sejak 1 September 2023 saja, BEI sudah menyentil delapan emiten yang berpotensi delisting. Mereka adalah PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), dan PT Onix Capital Tbk (OCAP). Lalu ada PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM), PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), dan PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL). Terbaru, ada PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sahamnya sudah 30 bulan disuspensi sehingga dapat didepak paksa dari bursa. Direktur Keuangan & Sekretaris Perusahaan SRIL, Welly Salam menegaskan, SRIL berkomitmen tetap mencatatkan sahamnya di BEI. SRIL masih berupaya memperbaiki kinerja sambil menuntaskan beberapa hal terkait Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar suspensi saham dicabut. Pengamat Pasar Modal & Guru Besar, Universitas Indonesia Budi Frensidy mengamati, umumnya saham-saham delisting terjadi akibat adanya kasus hukum, permasalahan keuangan dan tata kelola perusahaan yang kurang baik. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto menimpali, kerugian akibat delisting sulit terhindarkan. Dana investor memang akan hilang jika emiten tidak sanggup membeli kembali sahamnya. Karena itu, Analyst & Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas, Solo Robin Haryadi mengingatkan investor untuk selalu mencermati rasio utang emiten, profitabilitas. "Supaya tak terjebak membeli saham hanya karena kenaikan harganya sangat cepat," sebut Robin.

Sejak tiga tahun terakhir peta saham yang mempunyai kapitalisasi pasar atau market cap  terbesar mulai berubah. Terdapat beberapa emiten yang sebelumnya masuk sepuluh besar atau top ten saham yang punya market cap terbesar kini terlempar. Sebut saja saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), kemudian ada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), juga saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), hingga saham PT Bank Jago Tbk (ARTO). Kini, saham UNVR berada di urutan ke 11 sebagai saham dengan market cap terbesar menurut data per 21 November 2023. Lantas saham ADRO terlempar ke urutan 20. Sedangkan EMTK dan ARTO sudah jauh berada di luar 20 besar saham berkapitalisasi pasar terbesar di bursa. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menjelaskan, salah satu penyebab yang membuat beberapa big caps tersebut terlempar dari 10 besar terkait kinerja yang menurun. Martha memproyeksi, kinerja ADRO, UNVR, dan EMTK sampai akhir tahun ini bakal mengalami kontraksi. Sementara kinerja ARTO, masih bisa tumbuh positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mencermati, penurunan kinerja emiten akibat sentimen global hingga peran regulasi. "Hal ini berpengaruh terhadap pergerakan saham tersebut," jelasnya ke KONTAN.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, kinerja Grup Medco masih terkontraksi. Kinerja PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) kompak menyusut seiring melemahnya harga komoditas minyak dan tembaga. Meski demikian, analis menilai kinerja MEDC dan AMMN masih memiliki prospek cerah. MEDC misalnya, prospek kinerja didukung akuisisi sejumlah blok migas. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Hasan Barakwan memproyeksi, peningkatan 8,5% total volume produksi MEDC pada tahun 2024 menjadi 166 million barrel oil per day (mbopd). Proyeksi ini dengan menimbang tambahan volume sebesar 13 mbopd dari hasil akuisisi blok Timur Tengah. Di sisi lain, meski kinerja AMMN masih tertekan, Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan menilai, kinerja AMMN akan kembali positif. "Kinerja Amman akan positif setelah mendapat izin ekspor konsentrat beberapa bulan lalu, positif bagi MEDC,” kata Felix. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Juan Harahap memperkirakan, AMMN akan mencatatkan lonjakan laba yang besar di kuartal keempat 2023 ini. Samuel Sekuritas mempertahankan rating hold saham AMMN dengan target harga baru Rp 7.000 per saham dari sebelumnya Rp 5.500. Sementara Felix merekomendasikan beli saham MEDC dengan target harga di Rp 1.700 per saham. Salah satu katalisnya karena kinerja MEDC juga disokong oleh bisnis listrik.

Ketahanan eksternal berada dalam kerentanan yang disebabkan oleh defisitnya transaksi aktivitas ekonomi yang menjadi indikator ketangguhan Indonesia. Di antaranya adalah neraca transaksi berjalan serta neraca transaksi modal dan finansial yang masih saja berkutat di teritorial negatif. Tak pelak, Ne­raca Pembayaran Indonesia (NPI) pun masih defisit. Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III/2023 sebesar US$0,9 miliar atau 0,2% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan transaksi modal dan finansial defisit US$0,3 miliar (0,1% dari PDB), sehingga NPI defisit US$1,5 miliar. Memang, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, defisit tersebut lebih rendah. Namun, data terbaru ini mengindikasikan dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas di Indonesia masih amat besar. Buktinya, pada saat bersamaan cadangan devisa juga tergerus, yakni dari US$134,9 miliar pada September 2023 menjadi US$133,1 miliar pada Oktober 2023. Masih defisitnya neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial masing-masing dipicu oleh menipisnya surplus neraca perdagangan dan terbatasnya aliran investasi langsung. Alhasil, pemerintah pun wajib memacu ekspor dan menguatkan aliran modal agar NPI surplus dan ketahanan eksternal makin kokoh. Jika tidak, kondisi itu akan memaksa BI mengetatkan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Dari sisi penguatan neraca transaksi berjalan, pemangku kebijakan terus memperluas kemitraan dagang sehingga aktivitas ekspor lebih trengginas. Adapun untuk menarik aliran modal, BI telah meluncurkan dua instrumen anyar yakni Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing BI (SUVBI). 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan selain mengoptimalkan instrumen yang ada, bank sentral juga mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi NPI. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan pemerintah terus memantu kondisi ekonomi China yang terus melemah dan dampaknya terhadap ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 tetap di atas 5%. Salah satunya, dengan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan ketahanan ekonomi masih amat kuat, tecermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2023 sebesar 4,94%, inflasi terkendali, dan utang negara yang berada di bawah 40% terhadap PDB. Sementara itu, sejumlah ekonom memproyeksikan NPI sepanjang tahun ini akan berakhir di zona defisit lantaran masih belum adanya tanda-tanda pemulihan stabilitas global. Utamanya neraca transaksi berjalan yang diprediksi defisit 0,27%—0,4% dari PDB. International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, mengestimasi transaksi berjalan 2023 defisit US$3,8 miliar, defisit US$11,2 miliar pada 2024, dan defisit US$17,1 miliar pada 2025. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, jika defisit neraca pembayaran berlanjut, akan menguras cadangan devisa negara dan meningkatkan risiko ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan efektivitas instrumen operasi moneter yang dirilis BI butuh waktu untuk dapat menopang ketahanan eksternal.