Kala harga cabai melambung tinggi, ada sekelompok warga berdikari menghasilkan cabai sendiri. Usaha ini terus ditularkan kepada warga sekitar sehingga dampaknya diharapkan meluas hingga menekan inflasi. Firdaus Haris, pengelola kebun di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jaktim, memetik cabai rawit yang sudah bisa dipanen, Rabu (22/11), hari itu ia bisa memanen sekitar 700 gram cabai merah. Pria 33 tahun asal Brebes, Jateng ini merasa senang karena cabai yang ia tanam mulai Juli 2023 itu sudah 14 kali panen, dengan hasil 4 kg sampai 6 kg setiap kali panen. Hasil dari kebun cabai itu dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga 50 % lebih murah dibandingkan di pasaran. Saat ini harga cabai di pasaran melambung tinggi, antara Rp 100.000 per kg dan Rp 120.000 per kg.  namun, di RPTRA ini, warga bisa mendapatkan cabai dengan harga Rp 60.000 per kg. ”Itulah sebabnya, saat panen tiba, warga sampai mengantre untuk membeli cabai. Apalagi, harga cabai sekarang sedang mahal-mahalnya,” kata Haris.

Di saat warga berkunjung itulah, Haris kerap kali memberikan edukasi kepada warga tentang bagaimana menanam cabai yang benar agar bisa diterapkan di rumah masing-masing. Tidaklah mudah menanam cabai rawit terpedas di kelasnya itu. Butuh perawatan rutin seperti pemupukan dan penyemprotan pestisida setidaknya seminggu sekali. Jika tidak teratur dirawat, tanaman ini rentan terserang hama seperti penyakit keriting dan rontok daun, kutu kebul, dan rentan layu. Kasi Bidang Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Kopi, Asti Sitorus menuturkan, cabai yang ada di RPTRA ini hasil pembagian 1 juta bibit cabai varietas rawita yang dilakukan pada awal 2023. Selain untuk penanaman di tiga RPTRA, pihaknya juga membagikan 1.500 bibit cabai ke seluruh RW se-Kelurahan Pondok Kopi. Dengan penanaman ini, pemerintah berharap banyak warga yang bersemangat untuk menanam cabai di rumah sendiri. Dengan begitu, warga turut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. (Yoga)

Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri.  Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).

Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)

JAKARTA,ID-Sebanyak enam sektor usaha, yakni otomotif, industri garmen, startup digital, perumahan, konstruksi, hingga perbankan terpukul suku bunga tinggi. Ini terlihat pada perlambatan kinerja operasional, keuangan, hingga penurunan penjualan. Oktober 2023, penjualan mobil secara wholesales anjlok 13,9% secara tahunan year on year (yoy) menjadi 80.300 unit, yang salah satunya disebabkan suku bunga tinggi. Adapun penjualan sepeda motor terkikis 3,4% menjadi 516 ribu unit di bulan itu. Selama ini, sekitar 70-80% pembelian otomotif menggunakan  skema kredit perusahaan pembiayaan atau perbankan. Semakin tinggi bunga kredit, semakin besar cicilan  yang harus dibayar konsumen. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melambat menjadi 2,17% kuartal III-2023 dibandingkan kuartal II sebesar 2,51%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa Irvan Susandy dan juga Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Transaksi  Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018 Hamdi Hassyarbaini sepakat bahwa penurunan Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) bukan disebabkan oleh adanya penutupan kode broker. Minat investasi yang berkurang akibat sentimen  global dan juga sentimen dalam negeri sebabnya. Dalam acara IDSTV, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Transaksi Bursa Efek Indonesia  periode 2015-2018 Hamdi Hassyarbaini menyoroti judi online yang sedang marak ini, lantaran  dalam mencapai Rp 365 triliun dalam setahun. "jadi yang saya lihat bisa jadi sebagian masyarakat yang biasanya bertransaksi saham beralih kesana, nah hal seperti ini harus diperhatikan oleh bursa," jelasnya kepada Investor Daily, Rabu (22/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kisruh penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi permasalahan klasik setiap tahun. Oleh karena itu,  pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)agar pekerja memiliki kompetensi dan posisi tawar lebih di perusahaan. Kemampuan pekerja yang meningkat diharapkan berjalan seiring dengan pertumbuhan upah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah terus menggenjot program peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan pelatihan vokasi. "Jadi sekarang kuncinya bagaimana meningkatkan kenaikan upah. Dengan meningkatkan kualifikasi melalui upgrading, reskilling insyaAllah produktivitas akan meningkat. Sehingga ke depan upah akan naik karena dalam rumus (penetapan upah minimum) ada kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi," ucap Indah. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menggelar pameran BRI UMKM Expo(rt) BRILianpreneur untuk  mendorong pelaku usaha go global. Tahun ini, perseroan memasang target transaksi business matching sebesar US$ 80 juta. "Nilai deal melalui business matching 2019 US$ 33,5 juta, 2020 US$ 57,5 juta, 2021 virtual deal US$ 72,1 juta, 2022 deal 76,7 juta nilai kontrak yang terjadi. Tahun ini targetnya US$ 80 juta (setara dengan Rp 1,35 triliun)" jelas Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/11/2023). Sunarso mengungkapkan bahwa sejak 2019 negara tujuan BRILianpreneur melibatkan tujuh negara kemudian bertambah jadi 11 negara pada 2020, hingga tahun ini terdapat 25 negara yang dilibatkan unutk mendukung UMKM go global. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengklaim telah meraih restu dari 10 bank nasional selaku kreditur untuk merestrukturisasi utang senilai US$ 1,4 miliar setara dengan Rp23,3 triliun. Usulan restrukturisasi tersebut diajukan perseroan sehubungan dengan insiden kebakaran yang menimpa pabrik Hot Strip Mil (HSM) I di Cilegon pada Mei 2023. Direktur keuangan dan manajemen Risiko KRAS Tardi dalam paparan publik perseroan secara daring, Selasa (22/11/2023) menyampaikan bahwa musibah kebakaran yang terjadi di salah satu fasilitas produksi per-seroan tersebut, berdampak terhadap kinerja-kinerja operasional maupun keuangan perseroan. Buntutnya, performa keuangan perseroan pada kahir tahun ini akan lebih tertekan dibandingkan posisi keuangan di 2022. (Yetede)

Beleid kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar single digit berdampak minim bagi ekonomi dalam negeri. Selain kurang mendorong daya beli masyarakat, tambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 dari kenaikan upah tahun depan juga tak signifikan. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun depan memang naik menjadi sekitar Rp 5,06 juta per bulan dan masuk penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif 5%. Hitungan dia, penghasilan terendah pekerja Jakarta yang kena pajak adalah sebesar Rp 560.000 per bulan atau Rp 6,72 juta per tahun per orang. Dengan tarif pajak sebesar 5%, mereka membayar pajak Rp 336.000 setahun. Sunarsip mengasumsikan ada sekitar 1 juta-1,5 juta pekerja di DKI Jakarta yang penghasilannya mulai kena pajak usai kenaikan UMP tersebut. Hitungan di atas kertas, tambahan PPh dari kenaikan UMP tahun depan sekitar Rp 340 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, kenaikan UMP DKI Jakarta, misalnya, juga tak menambah signifikan basis wajib pajak. Sebab, sebagian di antaranya mulai terkena pajak sejak kenaikan upah tahun ini menjadi Rp 4,9 juta. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kenaikan UMP bisa mengerek daya beli masyarakat. Hanya saja, efeknya juga tidak signifikan lantaran belum menghitung faktor inflasi tahun depan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan UMP memang masih terlalu kecil. Padahal menjaga daya beli pekerja atau buruh adalah kunci agar tahun depan perekonomian Indonesia bisa lebih tahan menghadapi guncangan. Hal ini karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan pada 2024. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita berpendapat, kenaikan UMP tak membantu pemulihan daya beli. Sebab nilai kenaikannya tak sepadan dengan tekanan daya beli pekerja selama setahun terakhir.

Ekonomi Indonesia akan menghadapi sederet tantangan besar. Kombinasi ketidakpastian pasar global hingga situasi panas politik dalam negeri berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun depan. Pengamat ekonomi senior Chatib Basri mengingatkan sejumlah tantangan yang membayangi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Mantan Menteri Keuangan di era Presiden SBY ini menyebut risiko dan tantangan yang dihadapi Indonesia setjangka pendek atau dua tahun ke depan berasal dari dalam maupun luar negeri. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan Pemilu 2024 akan memberikan efek positif terhadap ekonomi nasional, baik di tahun ini maupun tahun depan. Untuk 2023, dia memproyeksikan hajatan politik bisa menyumbangkan pertumbuhan ekonomi berkisar 0,05%-0,1%. Di sisi lain, perlambatan ekonomi China juga akan mempengaruhi prospek perekonomian Indonesia, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar. Chatib bilang, setiap 1% pelemahan ekonomi China akan berpotensi mengurangi ekonomi Indonesia sekitar 0,3%. Hanya, Chatib melihat risiko ini akan rendah. Apabila melihat situasi terkini, perlambatan ekonomi China tidak akan sampai 1%. Alhasil, efeknya ke Indonesia akan lebih rendah dari 0,3%. Sedangkan untuk jangka menengah, atau dalam kurun waktu dua tahun hingga lima tahun ke depan, Chatib Basri bilang Indonesia akan menghadapi risiko yang datang dari berlanjutnya perang dagang antara AS dan China. Beberapa langkah yang perlu diambil, pertama, di era suku bunga tinggi akan membuat Bank Indonesia (BI) harus memberikan tanda dalam menyusun strategi menjaga pasar keuangan Indonesia. Kedua, serangan yang terjadi di Palestina, bila meluas di Timur Tengah, akan mendorong kenaikan harga minyak yang tentu saja akan mempengaruhi harga barang-barang di dalam negeri. Ketiga, kenaikan harga beras akibat fenomena kekeringan atau El Niño.

Realisasi penerimaan pajak memang masih menunjukkan kinerja positif. Sayangnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus mengalami tren perlambatan. Mengacu data Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian pada Februari pertumbuhannya hanya 40,4%. Sementara di bulan Maret 2023 penerimaan pajak hanya tumbuh 33,8% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut semakin melambat hingga September 2023 yang sebesar 5,9% secara tahunan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melambat sehingga juga mempengaruhi kinerja perdagangan global, yaitu aktivitas ekspor-impor. Sementara dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, kinerja bea cukai pada September tahun ini juga merosot 78,1% akibat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang sudah termoderasi. "Indonesia menghadapi situasi yang tidak pasti, situasi yang dinamis dan tentu kita melihat bagaimana pemerintah selalu menghitung bagaimana outlook penerimaan ke depan," kata Yon.