Menjelang penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 pada Selasa (21/11), tarik ulur masih terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah diminta mengakomodasi aspirasi buruh sekaligus menjaga iklim perekonomian yang kini sedang di tengah aneka tekanan. Di DKI Jakarta, dalam berita acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI, Jumat (17/11), masih terdapat beda pendapat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh. Unsur pengusaha mengusulkan menggunakan PP No 51 Tahun 2023 dengan alfa 0,20 yang diambil dari angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sehingga nilai UMP tahun 2024 jadi Rp 5,043 juta. Sementara unsur serikat pekerja mengusulkan besaran nilai UMP tahun 2024 naik 15 %, dengan rincian menggunakan formula inflasi 1,89 %, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 4,96 %, ditambah indeks tertentu 8,15 % menjadi Rp 5,63 juta.

Adapun unsur pemerintah DKI Jakarta memakai PP No 51/2023 dengan alfa 0,30 sehingga UMP DKI Jakarta 2024 menjadi Rp 5,067 juta. Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa, menyatakan, dirinya telah menerima rekomendasi UMP 2024 dari Dewan Pengupahan dan masih memprosesnya. Di Aceh, Aliansi Buruh Aceh melakukan aksi damai menuntut kenaikan UMP sebesar 15 % dari upah sebelumnya atau Rp 512.049. Namun, hasil rapat Dewan Pengupahan Aceh, UMP hanya naik Rp 47.000 menjadi Rp 3.460.672 per bulan. Di Surabaya, Jatim, kalangan pekerja menolak rencana penetapan UMP menggunakan formulasi PP No 51/2023. Pekerja juga meminta kenaikan upah 15 %. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jatim Jazuli mengatakan, kenaikan itu dihitung dari inflasi tahunan ditambah pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan, prediksi inflasi, dan pertumbuhan ekonomi 2024. (Yoga)

Pembiayaan untuk megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim masih jauh dari target. Bahkan, sampai saat ini, belum ada investor asing yang secara langsung berinvestasi. ”Tetapi sampai saat ini yang riil untuk memulai (berinvestasi) memang belum. Namun, dengan tumpukan LoI (letter of intent) sebesar itu, masak satu saja ndak. Saya kira akan banyak. Hanya kita dahulukan dulu investor di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan ketika melepas bantuan kemanusiaan ke Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11). Di APEC CEO Summit, Presiden Jokowi menyebut saat ini adalah saat tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia dinilai menyediakan peluang besar karena pertumbuhan ekonomi yang terus mencapai 5 % tahun 2023, demikian pula diperkirakan tahun 2024.

Tak hanya itu, ada potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, dan komitmen kuat untuk memastikan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Pemerintah Indonesia pun memprioritaskan pembangunan hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan ibu kota baru, yakni IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam sambungan telekonferensi, Senin (20/11), menyatakan, derasnya aliran masuk dana investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN hanyalah soal waktu. Alasannya, minat investor asing sangat tinggi di proyek pembangunan IKN. Sejauh ini, Otorita IKN telah menerima 305 surat pernyataan minat (letter of intent/LoI). Sebanyak 172 LoI di antaranya berasal dari investor domestik, sedangkan 133 LoI sisanya berasal dari investor asing. (Yoga)

Organisasi serikat pekerja dan masyarakat sipil meminta pemerintah mempertahankan regulasi perlindungan hukum pelaut migran Indonesia yang ada dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketiadaan regulasi ini dikhawatirkan akan menimbulkan pengabaian hak pekerja selama penempatan di kapal berbendera asing. Saat ini terdapat sembilan organisasi pekerja dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI). TAPMI secara khusus memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar diterima sebagai pihak terkait langsung dalam judicial review penghapusan frasa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Pasal 4 Ayat 1 Huruf c UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Permohonan ini baru saja dimasukkan.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, MK sudah menjalankan sidang gugatan Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia yang meminta penghapusan frasa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Pasal 4 Ayat 1 Huruf c. Hal itu disebabkan keberadaan frasa tersebut dinilai akan merugikan secara konstitusi kepentingan keagenan awak kapal. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno, Senin (20/11) di Kompleks MK, Jakarta, berpendapat, pelaut dalam dan luar negeri seharusnya memiliki hak perlindungan yang setara, mulai dari hukum, ekonomi, hingga sosial. Pengakuan hak yang setara ini penting. Karena itulah, dalam UU No 18/2017 disebutkan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan masuk dalam kategori pekerja migran. (Yoga)

Dampak paket kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada akhir tahun dinilai kurang signifikan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi pada 2023. Meski demikian, langkah itu diyakini bisa menopang daya beli masyarakat. Di tengah melambatnya ekspor dan konsumsi yang lesu, pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diproyeksikan tidak mencapai target. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi yang diterapkan mulai November 2023. Paket kebijakan berupa bantuan sosial (bansos) dan insentif fiskal itu ditujukan bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan miskin.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan itu tidak akan signifikan mengerek angka pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah efek inflasi pangan. Pasalnya, paket stimulus ekonomi itu lebih ditujukan  untuk kelompok masyarakat menengah-bawah, yang kontribusinya tidak terlalu besar terhadap PDB. Sumbangan konsumsi masyarakat 40 % terbawah hanya 17 % terhadap keseluruhan konsumsi dan pembentukan PDB. ”Jadi, secara angka kuantitatif sebetulnya memang dampaknya tidak terlalu besar, tetapi itu tetap bermanfaat dalam aspek distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan, untuk menjaga daya beli,” kata Faisal, Senin (20/11). (Yoga)

Menu makanan pencegah stunting atau tengkes menuai kontroversi di Kota Depok, Jabar. Pasalnya, stoples makanan yang dibiayai APBN itu ditempeli stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Menu makanan juga dinilai sejumlah warga terlalu sederhana dan kurang bergizi. Program pemberian makanan tambahan (PMT) ini menelan anggaran Rp 4,9 miliar dan menyasar 9.882 anak balita di Depok dengan nilai Rp 18.000 per orang. Sasaran PMT lokal ialah anak balita (6-59 bulan) dengan kategori anak balita gizi kurang, anak balita berat badan kurang, anak balita tengkes dengan gizi kurang, dan anak balita berat badan tidak naik. Kota Depok menerapkan program ini selama 28 hari, yakni 10 November hingga 7 Desember 2023. Anak balita diberikan menu kudapan selama enam hari dan satu hari makanan lengkap.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, Senin (20/11) mengatakan, kemasan yang digunakan tidak patut. Selain menimbulkan huru-hara menjelang tahun politik, anggaran pengadaan stoples cukup besar. Terlebih, anggaran program itu dari APBN. Dengan anggaran itu, Pemkot Depok seharusnya lebih mementingkan isi menu dibandingkan dengan kemasan yang dapat memangkas anggaran. Di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin, anak balita diberikan makanan tambahan berupa kudapan dan menu makan siang yang terdiri dari nasi, sayuran, telur, bakso, dan kuah sop. Menurut Arini, menu kali ini lebih variatif. Kudapan yang diterima beberapa hari sebelumnya dinilai kurang layak, seperti nuget tempe dan tahu rebus. Tidak ada susu. (Yoga)

Tahun depan, sekitar 2 miliar orang atau hampir separuh penghuni dunia akan mengikuti proses pemilihan umum (pemilu) yang tersebar di 76 negara. Momen ini seharusnya menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah manusia. Namun, faktanya, banyak cacat dalam pelaksanaannya. Meski prosedur dijalankan, terjadi berbagai manipulasi dan tekanan sehingga kualitas demokrasi tak terjaga (flawed democracy). Begitu prediksi The World Ahead 2024 terbitan majalah The Economist. Indonesia, bersama AS dan India, akan menjadi negara dengan peserta pemilu terbesar di dunia. Penduduk India 1,4 miliar jiwa, AS 342 juta jiwa, dan Indonesia 280 juta jiwa. Di Indonesia, Presiden Jokowi dengan tingkat kepuasan rakyat 80 % menjadi faktor yang bisa ikut menentukan presiden berikutnya: siapa pun yang didukungnya punya peluang menang. Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan pencinta demokrasi tengah menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil agar demokrasi tidak cacat.

Pemilu 2024 menjadi salah satu pertaruhan besar bagi masa depan bangsa, termasuk kelangsungan proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan sepanjang sembilan tahun terakhir. Martin Wolf, kolumnis terkemuka Financial Times, menulis buku berjudul The Crisis of Democratic Capitalism (2023) yang menggambarkan kemunduran demokrasi seiring meredupnya kapitalisme. Masa jaya demokrasi di tengah kebebasan berekspresi dan sistem ekonomi terbuka tengah surut, diikuti meningkatnya pemerintahan otoriter di banyak negara di dunia. China telah berhasil mengembangkan perekonomian berbasis pasar bebas tanpa menerapkan demokrasi. Ketika perekonomian mengalami stagnasi pascapandemi Covid-19, peran pengusaha sangat terbatas dalam menggerakkan ekonomi.

AS sebagai salah satu penganjur utama rezim pasar bebas telah berputar haluan sejak pemerintahan Trump. Mereka mendahulukan kepentingan domestik dan menarik diri dari percaturan global. Sejak pandemi Covid-19, kebijakan industrinya banyak dimotori pemerintah, tak lagi mengandalkan kekuatan sektor swasta (pasar). Di Indonesia, sejak Presiden Jokowi dilantik pada 2014, pembangunan infrastruktur dibangun secara progresif dengan mengandalkan perusahaan BUMN sebagai pelaksana proyek. Anggaran infrastruktur naik drastis, dari Rp 154 triliun pada 2014 menjadi Rp 256 triliun pada 2015. Alokasinya terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2020 senilai Rp 420 triliun. Bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki presiden yang visioner dan berani mengambil risiko melakukan pembangunan (infrastruktur) yang mendukung proses hilirisasi serta pembangunan ekosistem industri mobil listrik. Meski mendapat tentangan dari banyak negara maju dan lembaga multilateral, kebijakan ini tetap dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjadi negara maju pada Indonesia Emas 2045. Meski demikian, jika berbagai kebijakan ini kemudian dijadikan dalih bagi proses politik yang tidak demokratis, justru muncul risiko besar terhadap keberlangsungan pembangunan itu sendiri. (Yoga)

JAKARTA,ID-Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tengah dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kebanjiran minat para investor baik dalam maupun luar negeri yang ingin menanamkan investasinya disana. Hal itu tercermin dari banyaknya surat pernyataan minat (letter of intent/Lol) untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang disampaikan kepada pemerintah. Tercatat, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) sudah menerima sebanyak 305 Lol. Dari jumlah tersebut tercatat ada 172 investor domestik dan sisanya yakni 133 investor asing. Dari jumlah investor asing tersebut, terbanyak dari Singapura yakni 27 investor, disusul Jepang sebanyak  25 investor, kemudian Malaysia dan China masing-masing 19 investor, serta Findlandia dan Spanyol masing-masing 3 investor, Uni Emirat Arab, Thailand dan Jerman masing-masing 2 investor, sisanya lainnnya. (Yetede)