Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diperkirakan kembali mencatatkan defisit memasuki kuartal keempat tahun ini. Sebab, belanja negara bakal lebih kencang sesuai pola musiman, di tengah penerimaan yang melambat. Sebelumnya APBN 2023 mencetak surplus secara berturut-turut sejak awal tahun hingga akhir September 2023. Per 30 September lalu, surplus APBN mencapai Rp 67,7 triliun atau 0,31% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat itu, pendapatan negara terkumpul Rp 2.035,6 triliun, atau tumbuh 3,1% year on year (yoy). Adapun realisasi belanja negara di periode itu mencapai Rp 1.967,9 triliun, tumbuh lebih rendah dari penerimaan sebesar 2,8% yoy. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, penerimaan negara pada Oktober akan melambat dan tidak akan semasif penerimaan pada Agustus 2023. Ada beragam pemicunya, mulai pelemahan harga komoditas di pasar global hingga kinerja perekonomian lebih lambat pada kuartal III-2023. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat realisasi anggaran. Apalagi, adanya bantuan sosial (bansos) tambahan yang akan disalurkan pada November tahun ini. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menganalisis, surplus APBN tahun ini yang berlangsung lama terutama lantaran pemerintah daerah kurang optimal menggenjot belanja. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata belum mau menjelaskan kondisi APBN terkini. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, akan ada percepatan belanja negara selama Oktober- Desember 2023. Nilainya mencapai Rp 1.155,7 triliun. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang belum disalurkan sebesar Rp 901,3 triliun dan transfer ke daerah Rp 263,6 triliun. Menteri Sri Mulyani sebelumnya juga memperkirakan, defisit anggaran pada akhir tahun berada di level Rp 486,4 triliun, setara 2,28% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari target awal dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun, setara 2,84% PDB. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan anggaran belanja yang selalu menumpuk di kuartal terakhir.

Wajib pajak nakal tak bisa lagi berkelit. Melalui sistem pajak canggih bernama core tax system, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bisa mengetahui keberadaan wajib pajak di mana pun mereka berada. Pasalnya, Ditjen Pajak akan melengkapi sistem pajak yang akan meluncur pada 1 Juli 2024 dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Selain data wajib pajak yang akan semakin akurat, fitur tersebut juga akan memudahkan komunikasi antara otoritas dan wajib pajak. "Jadi nanti ketika kami berkomunikasi dengan wajib pajak melalui surat, kunjungan langsung, akan langsung ketemu," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak Banten Dedi Kusnadi, Senin (20/11). Tim Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, fitur tag location akan menjadi instrumen yang mengonfirmasi dan memvalidasi basis data yang terbangun. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai kehadiran fitur dalam core tax system tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan wajib pajak sehingga celah tax evasion menjadi semakin kecil. Ia menilai, fitur tag location sudah diterapkan pada objek pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga alamat wajib pajak dapat dengan mudah ditemukan. Apalagi, saat ini wajib pajak juga sering menggunakan aplikasi peta untuk mencari alamat dengan teknologi muktahir. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan, fitur tag location dalam sistem pajak canggih tersebut tidak akan efektif lantaran masih bisa diakali oleh wajib pajak.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus memproses pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri sendiri. Salah satu opsi yang dikaji adalah lewat akuisisi bank syariah yang sudah ada. Bank Muamalat pun disebut-sebut menjadi target yang bakal dicaplok oleh BTN. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, alasan BBTN mengakuisisi bank syariah sebagai langkah untuk mempermudah proses spin off BTN Syariah. Sebab jika BUS akan membutuhkan biaya lebih mahal. Per kuartal III-2023, Bank BTN Syariah telah memiliki aset sebesar Rp 46,27 triliun atau hampir menyentuh syarat maksimal wajib spin off menjadi BUS. Di sisi lain, peluang ke arah Bank Muamalat terlihat lebih besar. "BBTN menargetkan penyelesaian pemisahan unit syariahnya pada akhir tahun 2023, bertepatan dengan rencana initial public offering (IPO) Bank Muamalat," tulis Edward Lowis, Senior Analis Sucor Sekuritas dalam riset, Kamis (16/11). Edward melihat Bank Muamalat merupakan bank syariah terbesar kedua di Indonesia dengan aset sebesar Rp 66 triliun. Ini setara dengan 8% pangsa pasar dari total aset bank syariah. Katalis lain yang akan mendorong kinerja BBTN berasal dari insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk harga rumah sampai dengan Rp 2 miliar. Ini mengingat BBTN merupakan salah satu bank yang fokus ke penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Analis RHB Sekuritas, Andrey Wijaya menambahkan, pada semester II ini pemulihan kredit BBTN diperkirakan meningkat. Nilai aset agunan dari kredit yang telah dihapusbuku meningkat karena lokasi aset yang baik dan permintaan properti yang meningkat. BBTN berniat untuk menjual aset agunan ini setidaknya satu kali dari nilai bukunya. RHB Sekuritas mempertahankan buy BBTN dengan target Rp 1.370. Pilarmas menyarankan beli dengan target jangka panjang di Rp 1.700. Sucor Sekuritas juga merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.640. 

Memasuki kuartal IV-2023, pertumbuhan kredit perbankan melambat. Hasil survei penawaran dan permintaan pembiayaan perbankan yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Senin (20/11) menunjukkan, penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 masih tumbuh secara bulanan. Namun, pertumbuhan kredit Oktober melambat dibandingkan September 2023. Ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada Oktober 2023 hanya 82,1%, lebih rendah dari SBT September 2023 sebesar 92,6%. Dari sisi penggunaan, perlambatan diproyeksi terjadi pada hampir seluruh jenis kredit. Contoh kredit investasi. Survei BI mencatat, SBT kredit investasi pada Oktober 2023 hanya 60,3%, turun dari SBT September 77,7%. Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, mengatakan, ada sejumlah faktor utama yang memengaruhi perlambatan penyaluran kredit baru pada Oktober 2023. Hingga akhir tahun ini, penyaluran kredit baru diproyeksi masih melambat. Menurut survei BI, nilai SBT penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 92,9%, lebih rendah dibanding kuartal III-2023 sebesar 95,6%. Toh, para bankir tetap optimistis, penyaluran kredit bank hingga akhir 2023 masih positif. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut, sampai akhir 2023, bank ini menargetkan penyaluran kredit bisa tumbuh di kisaran 6%-8%. Direktur Keuangan Bank Mandiri Tbk (BMRI) Sigit Prastowo lebih percaya diri membidik target pertumbuhan kredit. Dia memperkirakan, penyaluran kredit Bank Mandiri bisa tumbuh 10%-12%. Pada 2022, Mandiri menyaluran kredit Rp 1.202 triliun, naik 14,48% secara tahunan.

Gegap gempita pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikumandangkan pemerintah hingga ke penjuru dunia. Tujuannya, menarik pemodal yang amat dibutuhkan untuk memenuhi pembangunan pusat pemerintahan baru. Namun, pemerintah rupanya masih harus bekerja keras untuk menggaet lebih banyak investor, termasuk asing. Apalagi hingga kini, investasi asing murni yang masuk ke Nusantara masih nihil. Padahal masuknya investor asing dianggap penting lantaran digadang-gadang membawa dana jumbo. Kehadiran investor asing yang lebih banyak juga dapat mencerminkan kuatnya daya tarik investasi dalam negeri. Tak ayal, realisasi investasi di IKN pun tergolong mini, yakni Rp35 triliun per November 2023, dan ditargetkan Rp45 triliun pada pengujung tahun. Padahal, total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Faktanya, dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi 20% atau Rp93,2 triliun. Artinya, dengan asumsi realisasi senilai Rp45 triliun, Otorita IKN (OIKN) masih harus berburu modal Rp327 triliun. Sumber Bisnis di institusi yang bertugas menarik modal mengatakan, ada dua kendala yang melandasi ragunya pemodal asing di Nusantara. Pertama, tidak adanya garansi imbal hasil dari modal yang ditanamkan. Kedua, pembagian porsi modal yang kurang imbang antara investor asing dan mitra domestik. "Mereka selalu minta jaminan," kata sumber Bisnis, Senin (20/11). Kisah sedih di Nusantara ini mengulang cerita serupa tahun lalu, ketika ada dua konsorsium asing yang batal investasi di Nusantara. Salah satunya SoftBank Group Corp. yang menunda penanaman modal senilai US$40 miliar, lantaran adanya ketidakse­pakatan soal kompensasi berupa konsesi lahan di kawasan tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan pers kemarin, Senin (20/11), menyadari betul tingginya urgensi pemodal asing dalam pembangunan megaproyek itu. Kepala Negara menambahkan, saat ini pemerintah memang memprioritaskan investor domestik untuk membantu meringankan beban fiskal negara dalam membangun megaproyek itu. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan investasi asing yang masuk menghadapi kendala ketika proses pengajuan berada pada tahap evaluasi. Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo mengatakan proses pembangunan IKN memang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga masuknya investasi asing pun tak bisa cepat. Sementara itu, kalangan ekonom memandang mundurnya investor asing dari proyek Nusantara merupakan hal yang cukup wajar, karena infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tuntas. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan investasi di sebuah kota baru bersifat jangka panjang, sehingga keuntungan baru dikantongi investor pada beberapa tahun setelah beroperasinya pusat pemerintahan baru.

Sejak 1980, hanya pernah terjadi tiga kali El Nino kuat yang sering juga disebut dengan super El Nino atau El Nino ekstrem secara ilmiah (Santoso et al., 2017; Cai et al., 2020). Oleh prakirawan cuaca di Amerika Serikat, untuk memudahkan pemahaman publik, El Nino kuat yang bertahan lama juga diperkenalkan dengan istilah El Nino Godzilla, sosok monster fiktif imajinatif dalam film layar lebar besutan Hollywood. Kata Godzilla sebagai monster yang disematkan untuk menggambarkan karakter El Nino kuat inilah yang saya ubah menjadi Gorila sebagai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik di Indonesia. Perilaku Godzilla atau Gorila yang secara powerful dapat melipatgandakan kekuatannya kembali setelah melampaui tahapan yang tenang dan dikira telah terjadi pelemahan atau peluruhan inilah salah satu yang menjadi dasar penyebutan istilah Godzilla/Gorila El Nino pada kasus 2015—2016. Istilah Gorila yang sama saja dengan Godzilla ini digunakan untuk publik Indonesia agar lebih mudah memahami karakter El Nino kuat tersebut. Untuk diketahui, data fluktuasi harian El Nino 3.4 selama September—Oktober 2023 yang dikaji oleh BRIN dari berbagai sumber data global telah mencapai 2C. Selain itu, dengan merujuk pada data klimatologis 1961—1990, anomali suhu permukaan laut di Pasifik timur telah pernah mencapai 3,5C dan kini 2,4C (per 5 November 2023), yang menunjukkan terdapat stok panas di laut (heat ocean budget) yang powerful untuk diadveksikan atau ditransfer menuju barat sehingga pemanasan di Samudra Pasifik dapat memanjang dan meluas. Berdasarkan riset, setiap kejadian El Nino kuat berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global hingga 5 tahun berikutnya. Peneliti juga telah melakukan proyeksi hingga 2100 terhadap dampak El Nino menggunakan skenario tinggi perubahan iklim dan menunjukkan penurunan ekonomi global US$33 triliun dapat terjadi dengan mempertimbangkan tahun-tahun terjadinya El Nino. Kajian lain bahkan mengkuantifikasi perlambatan dapat mencapai US$84 triliun jika memperhitungkan dampak 5 tahun berikutnya pada setiap kejadian El Nino. Fakta lain dari hasil model proyeksi yang kami jalankan juga menunjukkan bahwa hingga 2030, frekuensi terjadinya El Nino mencapai 2—3 kali sementara La Nina diproyeksikan terjadi sekali. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari cara Samudra Pasifik mengalami proses kesetimbangan setelah 2—3 tahun mengalami La Nina yang berkepanjangan. Hal ini juga sekaligus mengonfirmasi fase kering bagi Indonesia yang membutuhkan mitigasi dari berbagai pihak.

Langkah konglomerasi Astra Group terhadap masa depan bisnis perbankan mulai terbaca menyusul diluncurkannya Bank Saqu. Layanan bank berbasis digital itu menyasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan wirausahawan. Hadirnya Bank Saqu kian menyemarakkan peta bisnis bank digital di Tanah Air yang dikendalikan oleh konglomerasi.Bank Saqu merupakan transformasi bisnis bank yang sebelumnya bernama PT Bank Jasa Jakarta. Pada September 2022, PT Astra International Tbk. melalui PT Sedaya Multi Investama dan Welab Sky Limited mengambil alih saham Bank Jasa Jakarta. Hadirnya Bank Saqu mempertajam strategi bank digital dalam menghimpun dana masyarakat. Sebagai bank dengan ekosistem digital dan relatif masih baru berkembang, bank digital dikenal menawarkan ‘pemanis’ berupa suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik masyarakat menempatkan dana simpanannya. Menurut Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Leo Koesmanto, Bank Saqu menyasar pasar generasi muda, terutama para solopreneurdi Indonesia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan. Setelah pengembangan produk simpanan di Bank Saqu, pihaknya menyiapkan langkah-langkah pengembangan lain. “Sementara ini kami fokus ke layanan personal banking lengkap. Tidak menutup kemungkinan berkembang ke layanan lainnya,” kata Leo. Mengutip data Bank Indonesia, SBDK tertinggi di segmen ritel beberapa di antaranya diisi oleh kelompok bank digital seperti Bank Digital BCA, Seabank, Bank Neo Commerce, Bank Jago, hingga Bank Amar. Satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan mengenai transparansi suku bunga kredit perbankan yang dinilai mampu mengendalikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan Indonesia. Bank-bank digital termasuk yang membukukan NIM tinggi.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kerangka mengenai aturan transparansi suku bunga masih disiapkan. Deretan bank digital memiliki NIM seperti Seabank yang memiliki marjin bunga bersih 18,75% per September 2023. PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) mencatatkan NIM yang juga jumbo yakni 18,78% per September 2023, naik dibandingkan NIM pada periode yang sama tahun sebelumnya 15,93%.PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) juga salah satu yang memiliki NIM tinggi hingga 16,15% per Juni 2023 berdasarkan laporan hingga Juni 2023.Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan NIM di bank digital yang tinggi karena bank digital mematok suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dari kalangan pelaku pasar saham, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mencermati bahwa prospek saham bank digital cukup prospektif.

Kebutuhan jaringan kelistrikan yang masif untuk mendistribusikan listrik dari energi baru terbarukan atau EBT dalam transisi energi membuat pemerintah memasukkan kembali skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasukkan skema power wheeling dalam revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, setelah dihilangkan karena berpotensi merugikan keuangan PT PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa rumusan mengenai ketentuan kerja sama jaringan (open access) secara umum mengatur tentang keharusan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Kemudian, apabila pemegang wilayah usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui point-to-point, kerja sama pemanfaatan aset pembangkit listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilayah usaha lain. “Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi atau power wheeling,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11). Untuk pelaksanaan power whee­ling, kata Arifin, wajib dibuka akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang nantinya diatur oleh pemerintah. Skema power wheeling sebenarnya sempat ditarik dari usulan revisi Undang-Undang EBET lantaran mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ketika itu menganggap skema bisnis tersebut dapat merugikan PT PLN (Persero). Kala itu, Arifin sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET. 

Di sisi lain, skema power wheeling memang dinantikan oleh produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berpendapat bahwa skema bisnis power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit EBT. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi, hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang perlu dilakukan agar dapat membantu PLN untuk memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa power wheeling lebih menguntungkan produsen listrik swasta, karena bisa menjual langsung listrik yang dihasilkan ke konsumen, tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri. Persoalan jaringan kelistrikan atau grid berbasis energi baru terbarukan memang menjadi program prioritas yang akan diajukan oleh PLN untuk mendapatkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan kebutuhan anggaran hingga US$6,5 miliar dan target beroperasi secara komersial pada 2029, pembangunan grid EBT Sumatra—Jawa dianggap lebih urgen dibandingkan dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Terlebih, tidak banyak investor yang meminati proyek tersebut. Sekretariat JETP menilai kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara tersebut dapat menghambat proses transisi energi. Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan bahwa kebijakan DPO bermasalah karena menciptakan ilusi bahwa harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil padahal, harga komoditas emas hitam itu bergerak fluktuatif, sehingga menciptakan ketidakstabilan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pengenaan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan bisa berdampak kepada kenaikan harga produk hingga 30%. Besarnya dampak pengenaan cukai tersebut terhadap harga jual membuat dirinya meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha terkait dengan perumusan dan cara penerapannya. Terlebih, saat ini pelaku usaha juga masih tertekan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, harga bahan baku, serta biaya logistik dan bahan bakar minyak yang melonjak. “Bagi industri kecil yang rentan, tentunya mereka akan kesulitan, dan mereka akan rugi. Oleh sebab itu, saya lihat banyak mereka yang sudah menaikkan harga atau juga mengurangi ukuran jualnya,” katanya, dikutip Senin (20/11). Senada, Business Development Director Indonesian Packaging Federation (IPF) Ariana Susanti menilai penerapan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan dapat merugikan konsumen, sekaligus menurunkan daya saing industri nasional. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, pengenaan cukai plastik justru akan menjadi tantangan baru bagi pelaku industri untuk mengatur ulang kategorisasi permesinan.

Sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, telah mampu memompa realisasi investasi di wilayah ini sepanjang periode Januari—September 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun masih optimistis dapat mencapai target penanaman modal yang telah ditetapkan pada tahun ini. Hal tersebut tergambar dari pencapaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bertumbuh cukup signifi kan dari sisi jumlah proyek pada periode Januari-September 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun secara nilai, pertumbuhannya hanya naik tipis. Pun demikian dengan penanaman modal asing (PMA). (Lihat infografi k)Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga September baru mencapai Rp49,74 triliun, atau 77,13% dari target sebesar Rp64,5 triliun sepanjang tahun ini.“Insyaallah, tinggal 22,87%, mudah-mudahan tercapai dari target Rp64,5 triliun,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Surya Saputra saat dihubungi Bisnis, Senin (20/11). Realisasi investasi PMDN menempatkan Kaltim di urutan ke-5 di level nasional, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Sementara untuk PMA, Kaltim berada di posisi ke-11 setelah Jawa Barat, Sulawesi tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, Riau, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan bahwa realisasi investasi wilayah ini pada kuartal III/2023 mencapai Rp18,78 triliun. Selain itu, sektor pertambangan juga masih mampu memikat para investor dengan realisasi PMDN sebesar Rp4,54 triliun. Adapun, sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyerap investasi dari pebisnis nasional sebanyak Rp1,66 triliun. “Dari sisi asal negara, realisasi investasi PMA melibatkan 31 negara, di mana Singapura, China, dan Korea Selatan sebagai tiga negara terbesar,” katanya.Data DPMPTSP Kaltim menunjukkan bahwa investor asal Singapura telah merealisasikan investasinya senilai US$ 126,97 juta atau 37,71% dari total nilai investasi PMA pada kuartal III/2023. Sementara, investor China merealisasikan investasinya senilai US$64,55 juta atau 19,17% pada periode itu. Kinerja positif investasi ini pun menjadi bekal performa produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim yang dipandang masih cukup menjanjikan pada kuartal IV/2023.Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal IV/2023 diperkirakan masih akan tumbuh positif, meskipun menghadapi tantangan dari sektor pertambangan. “Sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kaltim [pada periode ini],” ujarnya. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah terkait dengan penghiliran dan transisi energi pada 2024.Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan bahwa program-program yang akan dilaksanakan tahun depan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah dirumuskan dalam buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045.