Cegah Ketidakpastian Hukum Pilpres 2024
Jika Mahkamah Konstitusi tak segera memutus perkara
pengujian ulang pasal terkait syarat usia capres- cawapres, ketidakpastian
hukum terkait Pilpres 2024 akan muncul. Hal ini dapat memicu konflik di masyarakat.
MK kembali diminta memutus perkara No 141/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Ulang
Pasal 169 Huruf q UU Pemilu terkait syarat usia capres dan cawapres dalam
sidang Senin (20/11) ini. Meski kali ini baru sidang kedua, hakim konstitusi
dinilai sudah mendengar substansi yang dipersoalkan serta keterangan dari para
pihak, seperti pemerintah dan DPR, saat memutus perkara No 90/PUU-XXI/2023. Putusan
segera penting dihasilkan untuk mencegah ketidakpastian hukum, konflik di masyarakat,
dan menjaga demokrasi.
”Kita sedang menghadapi ketidakpastian hokum dalam
pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini (keputusan terkait perkara 141) penting
untuk demokrasi Indonesia,” kata pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia
Jentera, Bivitri Susanti, Minggu (19/11). Ia menyebutkan, ada urgensi cukup
tinggi untuk memutuskan perkara 141 menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Apabila perkara 141 tak segera diputuskan, Pilpres 2024 tidak memiliki dasar hukum
yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan masalah dan konflik di kemudian hari. ”Apa
yang dikhawatirkan adalah Pilpres 2024 diwarnai dengan banyaknya kasus hukum
perdata, konflik di masyarakat, dan jalannya pemerintahan yang tidak stabil,” lanjutnya.
Menurut Bivitri, putusan terkait perkara 141 dapat segera dihasilkan karena mengacu
Pasal 54 UU MK, dimana MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD,
dan/atau Presiden. (Yoga)
Desa yang Dirindukan
Keberlanjutan menjadi isu di berbagai sektor, termasuk pariwisata.
Konsepnya, pariwisata berkelanjutan dapat berdampak jangka panjang. Organisasi
Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO merilis 54 desa terbaik di dunia pada 2023. Desa-desa
itu tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Hakuda di Jepang, Lerici di
Italia, dan Slunj di Kroasia. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, ada
dalam daftar tersebut. Desa tradisional yang berkomitmen memelihara arsitektur
tradisional, adatistiadat, dan cara hidupnya itu berupaya menyeimbangkan
kedatangan pengunjung dengan penghormatan atas keunikan budaya desa. Pada 2021,
Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, memperoleh predikat
serupa. Desa yang memiliki keindahan lanskap natural dan keunikan gunung api
purba itu mengembangkan konsep wisata
berbasis komunitas. Di desa yang sebagian besar warganya bertani, bercocok
tanam, dan beternak itu, turis bisa tinggal di rumah inap (homestay) sambil
berinteraksi dengan penduduk desa.
Prakarsa desa terbaik dunia secara global merupakan bagian dari
Program Pariwisata untuk Pengembangan Perdesaan. Program UNWTO ini membantu
pengembangan dan inklusi wilayah perdesaan, memerangi depopulasi, meningkatkan inovasi
dan integrasi rantai nilai pariwisata, serta mendorong praktik-praktik
keberlanjutan. Desa-desa yang mengajukan aplikasi sebagai desa terbaik dievaluasi,
antara lain dalam hal tata kelola dan prioritas pariwisata serta keberlanjutan
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengutip Proyeksi Ekonomi IMF, pariwisata
merupakan salah satu penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
sejalan dengan data kunjungan wisatawan internasional global yang pada akhir
2023 diperkirakan 80-95 % dari kunjungan sebelum pandemi Covid-19. Berdasar
data BPS, pada Januari-September 2023 ada 8,513 juta kunjungan wisatawan mancanegara
ke Indonesia dan 626,09 juta perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia. Aktivitas
wisatawan memicu pergerakan di berbagai lapangan usaha, di antaranya
transportasi serta akomodasi dan makan-minum. (Yoga)
UMKM Malaysia Berkolaborasi di Indonesia
Modal Asing Masuk, Tren Rupiah Menguat
”Selilit” Minyak Goreng Sawit di Tahun Politik
Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam
negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti
baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng
hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan
jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem
Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga
rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500
per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi
lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah
juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan
beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO)
minyak goreng.
Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu
sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi
pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga
minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR
dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak,
seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama
pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai
dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas
ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar
terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah
masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait
dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak
Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)
Konsultan Asing untuk Atasi Roda Aus LRT Jabodebek
Kemenhub tengah berkolaborasi dengan konsultan internasional
asal Perancis, Systra, untuk menelusuri kendala roda aus yang dialami LRT Jabodebek.
Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan. Dirjen Perkeretaapian
Risal Wasal mengatakan, keterlibatan Systra diharapkan dapat memberikan masukan
yang komprehensif guna mengatasi masalah roda aus pada LRT Jabodebek. ”Kami
ingin fokus pada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan
headway 7,5 menit dapat segera terwujud,” kata Risal, Minggu (19/11).
Terkait dengan upaya penanganan yang tengah dilakukan, Risal
mengatakan, saat ini proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan segera
tuntas. Terlebih PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pengadaan
mesin bubut tambahan untuk mempercepat perbaikan roda. Selain melakukan pembubutan
roda, upaya penanganan lain yang turut dilakukan adalah memperhalus profil
permukaan dan memberi cairan pelumas pada rel LRT Jabodebek. Kendati masih
membubut roda kereta, LRT Jabodebek saat ini masih beroperasi secara terbatas.
Pengguna LRT masih harus sabar karena hanya ada sembilan rangkaian kereta yang beroperasi
sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama, 30 menit hingga satu jam. (Yoga)
Penetapan Upah Minimum
Sesuai PP No 51 Tahun 2023, upah minimum provinsi (UMP) dan
upah minimum kabupaten (UMK) ditetapkan paling lambat pada 21 November dan 30
November. Kenaikan upah mempertimbangkan variabel alfa. Tapi banyak yang
pesimis karena penetapan upah minimum itu dirasa tidak mampu menutupi kebutuhan
hidup yang terus naik. Rukati (53), pekerja pabrik garmen di Tangerang, Banten,
mengatakan, “Kebutuhan rata-rata rumah tangga di Banten sudah di kisaran Rp 1,7
juta lebih. Harga-harga barang pokok cenderung bergerak naik. Tarif sewa kontrakan
juga naik. Formula penghitungan upah minimum yang memasukkan variabel inflasi,
pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa) tidak saya pahami. Apalagi,
rentang nilai alfa dalam indeks itu tidak dijelaskan dasarnya apa. Pemenuhan
kebutuhan hidup layak sebaiknya jangan disamakan antara orang yang menganggur,
sendiri, dan berumah tangga.
Finda Alexandra Lenggu (33) Karyawan swasta, Surabaya, Jatim,
mengatakan, “Harapan saya, pastinya UMP bisa naik secara signifikan, mengingat
harga kebutuhan pokok juga naik dari hari ke hari. Tapi, pemerintah harus menghitung
kenaikannya baik-baik karena khawatir jika UMP naik terlalu tinggi, akan ada
banyak PHK. Menurut saya, kenaikan UMP tahun lalu kurang karena dengan gaji
sekarang, saya tidak bisa menabung banyak. Saya juga harus menyisihkan uang
untuk orangtua, ongkos transportasi, makan, belanja bulanan, bayar WiFi, BPJS,
dan hiburan. (Yoga)
Mengupayakan Pinjaman Daring Produktif dan Terlindungi
Pinjaman daring tumbuh pesat, menunjukkan besarnya kebutuhan
masyarakat akan pendanaan yang mudah. Namun, pertumbuhan itu diwarnai masalah. Tingkat
bunga tinggi, penagihan dengan kekerasan, dan maraknya pinjaman daring ilegal. Pinjaman
daring atau fintech peer-to-peer lending menjadi fenomena menarik pada layanan
sektor jasa keuangan sejak diluncurkan pada 2016. Pengajuan pinjaman yang mudah
dan cepat tak ayal membuat penyaluran pinjaman ini tumbuh pesat, tercermin dari
kinerja pertumbuhan fintech lending. Sampai September 2023, dari 102 platform
yang berizin OJK, outstanding pendanaan yang disalurkan tumbuh 14,28 persen
secara tahunan dengan nominal pendanaan Rp 55,7 triliun. Bahkan, secara
akumulasi total pendanaan per Agustus 2023 telah mencapai Rp 677,51 triliun,
dengan jumlah rekening pengguna, baik pemberi pinjaman (lender) maupun penerima
pinjaman (borrower), telah mencapai 120,88 juta rekening. Lebih dtail,
akumulasi rekening penerima pinjaman mencapai 119,80 juta rekening, sedangkan
rekening pemberi pinjaman 1,08 juta rekening, dengan 19,13 juta rekening
penerima pinjaman dan 180.810 rekening pemberi pinjaman yang aktif.
Pesatnya pertumbuhan industri fintech lending dibayangi
sejumlah tantangan, Pertama, layanan pendanaan ini masih didominasi oleh pinjaman
konsumtif. Penyaluran pendanaan fintech lending ke sektor produktif, seperti
UMKM baru 36,57 %. Kedua, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat mengenai
pinjaman daring masih sangat rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi
dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, tingkatliterasi keuangan fintech lending
baru 10,90 %% dengan tingkat inklusi keuangan hanya 2,56 %, masih sangat rendah
(less literate) dibandingkan tingkat nasional yang tingkat literasi dan inklusi
keuangannya masing-masing 49,68 % dan 85,10 %. Tantangan ketiga adalah maraknya
masyarakat yang terjebak pinjaman daring atau kerap disebut pinjol yang ilegal.
Keempat, industri fintech lending juga masih harus mengatasi sejumlah isu. Di
antaranya kebutuhan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, keandalan
sistem teknologi informasi, serta credit scoring industri. (Yoga)









