Modal Asing Masuk, Tren Rupiah Menguat
”Selilit” Minyak Goreng Sawit di Tahun Politik
Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam
negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti
baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng
hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan
jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem
Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga
rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500
per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi
lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah
juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan
beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO)
minyak goreng.
Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu
sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi
pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga
minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR
dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak,
seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama
pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai
dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas
ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar
terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah
masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait
dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak
Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)
Konsultan Asing untuk Atasi Roda Aus LRT Jabodebek
Kemenhub tengah berkolaborasi dengan konsultan internasional
asal Perancis, Systra, untuk menelusuri kendala roda aus yang dialami LRT Jabodebek.
Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan. Dirjen Perkeretaapian
Risal Wasal mengatakan, keterlibatan Systra diharapkan dapat memberikan masukan
yang komprehensif guna mengatasi masalah roda aus pada LRT Jabodebek. ”Kami
ingin fokus pada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan
headway 7,5 menit dapat segera terwujud,” kata Risal, Minggu (19/11).
Terkait dengan upaya penanganan yang tengah dilakukan, Risal
mengatakan, saat ini proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan segera
tuntas. Terlebih PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pengadaan
mesin bubut tambahan untuk mempercepat perbaikan roda. Selain melakukan pembubutan
roda, upaya penanganan lain yang turut dilakukan adalah memperhalus profil
permukaan dan memberi cairan pelumas pada rel LRT Jabodebek. Kendati masih
membubut roda kereta, LRT Jabodebek saat ini masih beroperasi secara terbatas.
Pengguna LRT masih harus sabar karena hanya ada sembilan rangkaian kereta yang beroperasi
sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama, 30 menit hingga satu jam. (Yoga)
Penetapan Upah Minimum
Sesuai PP No 51 Tahun 2023, upah minimum provinsi (UMP) dan
upah minimum kabupaten (UMK) ditetapkan paling lambat pada 21 November dan 30
November. Kenaikan upah mempertimbangkan variabel alfa. Tapi banyak yang
pesimis karena penetapan upah minimum itu dirasa tidak mampu menutupi kebutuhan
hidup yang terus naik. Rukati (53), pekerja pabrik garmen di Tangerang, Banten,
mengatakan, “Kebutuhan rata-rata rumah tangga di Banten sudah di kisaran Rp 1,7
juta lebih. Harga-harga barang pokok cenderung bergerak naik. Tarif sewa kontrakan
juga naik. Formula penghitungan upah minimum yang memasukkan variabel inflasi,
pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa) tidak saya pahami. Apalagi,
rentang nilai alfa dalam indeks itu tidak dijelaskan dasarnya apa. Pemenuhan
kebutuhan hidup layak sebaiknya jangan disamakan antara orang yang menganggur,
sendiri, dan berumah tangga.
Finda Alexandra Lenggu (33) Karyawan swasta, Surabaya, Jatim,
mengatakan, “Harapan saya, pastinya UMP bisa naik secara signifikan, mengingat
harga kebutuhan pokok juga naik dari hari ke hari. Tapi, pemerintah harus menghitung
kenaikannya baik-baik karena khawatir jika UMP naik terlalu tinggi, akan ada
banyak PHK. Menurut saya, kenaikan UMP tahun lalu kurang karena dengan gaji
sekarang, saya tidak bisa menabung banyak. Saya juga harus menyisihkan uang
untuk orangtua, ongkos transportasi, makan, belanja bulanan, bayar WiFi, BPJS,
dan hiburan. (Yoga)
Mengupayakan Pinjaman Daring Produktif dan Terlindungi
Pinjaman daring tumbuh pesat, menunjukkan besarnya kebutuhan
masyarakat akan pendanaan yang mudah. Namun, pertumbuhan itu diwarnai masalah. Tingkat
bunga tinggi, penagihan dengan kekerasan, dan maraknya pinjaman daring ilegal. Pinjaman
daring atau fintech peer-to-peer lending menjadi fenomena menarik pada layanan
sektor jasa keuangan sejak diluncurkan pada 2016. Pengajuan pinjaman yang mudah
dan cepat tak ayal membuat penyaluran pinjaman ini tumbuh pesat, tercermin dari
kinerja pertumbuhan fintech lending. Sampai September 2023, dari 102 platform
yang berizin OJK, outstanding pendanaan yang disalurkan tumbuh 14,28 persen
secara tahunan dengan nominal pendanaan Rp 55,7 triliun. Bahkan, secara
akumulasi total pendanaan per Agustus 2023 telah mencapai Rp 677,51 triliun,
dengan jumlah rekening pengguna, baik pemberi pinjaman (lender) maupun penerima
pinjaman (borrower), telah mencapai 120,88 juta rekening. Lebih dtail,
akumulasi rekening penerima pinjaman mencapai 119,80 juta rekening, sedangkan
rekening pemberi pinjaman 1,08 juta rekening, dengan 19,13 juta rekening
penerima pinjaman dan 180.810 rekening pemberi pinjaman yang aktif.
Pesatnya pertumbuhan industri fintech lending dibayangi
sejumlah tantangan, Pertama, layanan pendanaan ini masih didominasi oleh pinjaman
konsumtif. Penyaluran pendanaan fintech lending ke sektor produktif, seperti
UMKM baru 36,57 %. Kedua, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat mengenai
pinjaman daring masih sangat rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi
dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, tingkatliterasi keuangan fintech lending
baru 10,90 %% dengan tingkat inklusi keuangan hanya 2,56 %, masih sangat rendah
(less literate) dibandingkan tingkat nasional yang tingkat literasi dan inklusi
keuangannya masing-masing 49,68 % dan 85,10 %. Tantangan ketiga adalah maraknya
masyarakat yang terjebak pinjaman daring atau kerap disebut pinjol yang ilegal.
Keempat, industri fintech lending juga masih harus mengatasi sejumlah isu. Di
antaranya kebutuhan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, keandalan
sistem teknologi informasi, serta credit scoring industri. (Yoga)









