Pelemahan ini mendorong kenaikan transaksi jual beli valuta asing (valas) di bank, seperti yang dialami Bank Jatim, yang mencatat peningkatan transaksi valas sebesar 48,43% secara tahunan pada 2024. Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, Edi Masrianto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah menguntungkan pekerja migran Indonesia, karena gaji yang diterima dalam dollar AS menghasilkan konversi rupiah yang lebih besar. Selain itu, pengusaha ekspor-impor juga banyak menjual dollar AS untuk membayar kebutuhan dalam rupiah dan investasi.

Menurut Edi, nasabah korporasi yang memiliki pendapatan dalam dollar AS tetap membutuhkan rupiah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, dan biaya operasional. Selain itu, tren diversifikasi aset juga menyebabkan sebagian nasabah mengalihkan investasi ke instrumen lain dengan kurs berbeda.

Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban konversi devisa hasil ekspor (DHE) SDA menjadi rupiah, turut meningkatkan transaksi valas. Bank Mandiri juga mencatatkan kenaikan transaksi valas hingga dua kali lipat sepanjang 2024.

Namun, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi perbankan, terutama dalam pembiayaan ekspor-impor yang membutuhkan valas. Bank Mandiri akan terus beradaptasi untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.

Korban sindikat kejahatan daring tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak orang Indonesia ditipu oleh penipu daring yang berpusat di Myanmar dan sekitarnya. Gerah dengan maraknya kejahatan bermodus penipuan daring di perbatasan Myanmar-Thailand, Bangkok memutus aliran listrik lintas batas ke lima wilayah di Myanmar. Lima wilayah tersebut adalah 2 titik di Mae Sai, 2 titik di Mae Sot, dan 1 titik di Three Pagodas Pass. Lokasi titik pasokan listrik dihentikan berbatasan dengan Tachileik, Myawaddy, dan Payathonzu di Myanmar. ”Thailand telah menghentikan pasokan listrik ke Myanmar di lima lokasi berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Nasional,” kata Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Charnvirakul, Rabu (5/2/2025), di Bangkok, Thailand. Menurut Anutin, sejatinya penjualan listrik ke lima wilayah itu cukup lumayan, sekitar 1,5 juta dollar AS per bulan. 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menangani 344 kasuswarga Indonesia yang dipaksa menjadi penipu daring pada 2020-2024. Sebanyak 95 persen memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mayoritas terjadi di Myanmar. Tercatat, sejak Oktober 2023, junta militer Myanmar telah memulangkan lebih dari 55.000 warga negara asing, sebagian besar berasal dari China. Mereka dipaksa bekerja di kompleks penipuan daring. Januari lalu, media lokal yang dikelola Pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar, menyebutkan, ”organisasi asing” berinvestasi pada jejaring penipuan daring itu. Media tersebut berdalih listrik dan jaringan internet tidak disediakan Pemerintah Myanmar. Sebaliknya, Global New Light ofMyanmar mengatakan bahwa negara asing memasok kebutuhan dasar pusat-pusat penipuan tersebut, termasuk listrik dan jaringan internet. Sebagian pemodal dari China. )Yoga)

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025. Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah.

Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Yetede)

 Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti memaparkan terjadi kenaikan belanja pegawai pemerintahan yang signifikan tiap tahun. Belanja gaji dan tunjangan pegawai kementerian dan lembaga naik Rp 20 triliun per tahun sejak 2020. Hal tersebut dipaparkan Primanto saat melaporkan pembayaran pensiun pegawai yang juga meningkat. Belanja pensiun meningkat 8,96 persen atau Rp 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak 2010. “Ini sejalan dengan belanja pegawai K/L (kementerian dan lembaga) dan pegawai Pemda yang terus meningkat,” ujar Primanto dalam rapat dengan komisi XI di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 6 Februari 2025. Belanja gaji dan tunjangan pegawai Kementerian dan Lembaga naik sebesar 8,3 persen per tahun atau Rp 20,2 triliun sejak 2020. Sementara itu peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di Pemda peningkatannya lebih tinggi lagi, yakni sekitar 8,9 persen atau Rp 31,3 triliun tiap tahun sejak 2010.

Primanto mengatakan pembayaran pensiun pegawai K/L dan Pemda menembus Rp 164 triliun pada 2024. Sedangkan tahun 2010 pembayarannya baru sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, belanja pegawai tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Buku Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belanja pegawai ditetapkan Rp 521,4 triliun, naik Rp 60,6 triliun dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun.  Dosen ekonomi UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kenaikan belanja pegawai menyebabkan pemerintah akan kesulitan untuk pembiayaan program lain. “Peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya. (Yetede)

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam mencetak rekor tertingginya pada perdagangan hari ini, Kamis pagi, 6 Februari 2025. Mengutip dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp 1.670.000 per gram. Harga emas Antam terpantau meningkat Rp 7 ribu bila dibandingkan dengan harga perdagangan kemarin. Pada Rabu, 5 Februari 2025, emas Antam per gram tercatat seharga Rp 1.663.000. Sementara pada Kamis pekan lalu, harga emas batangan Antam berada di angka Rp 1.606.000 per gram. Artinya, harga emas Antam meningkat Rp 64 ribu selama seminggu terakhir.

Adapun sejak awal Januari 2025, harga emas dari perusahaan BUMN ini terpantau melesat Rp 146.000 per gramnya. Emas Antam tercatat diperdagangkan sebesar Rp 1.524.000 per gram pada Kamis pagi, 2 Januari 2025 lalu. Sementara, harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam pada hari ini juga mengalami kenaikan dibandingkan harga buyback pada 5 Februari 2025. Harga buyback emas Antam hari ini tercatat di level Rp 1.521.000 per gram. Harga ini naik Rp 7 ribu dibandingkan harga pada perdagangan Rabu, yang tercatat berada di level Rp 1.514.000 per gramnya.  Semua transaksi jual kembali dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar 1,5 persen. Aturan ini berlaku sesuai dengan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah. 

Perubahan ini juga mencakup penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PPh 22 akan dipotong secara otomatis dari total nilai transaksi penjualan atau buyback. Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam di situs Logam Mulia untuk perdagangan hari ini: Antam 0,5 gram: Rp 885.000, Antam 1 gram: Rp 1.670.000, Antam 2 gram: Rp 3.280.000, Antam 3 gram: Rp 4.895.000, Antam 5 gram: Rp 8.125.000, Antam 10 gram: Rp 16.195.000, Antam 25 gram: Rp 40.362.000, Antam 50 gram: Rp 80.645.000, Antam 100 gram: Rp 161.212.000, Antam 250 gram: Rp 402.765.000, Antam 500 gram: Rp 805.320.000,Antam 1.000 gram: Rp 1.610.600.000 (Yetede)

Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipangkas Rp 8 triliun dari total Rp 33,5 triliun yang disepakati sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diharapkan tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, menilai, pemangkasan anggaran Kemendikdasmen terlalu besar dan belum tentu berbuah efisien. Padahal, kementerian ini mengurusi generasi masa depan Indonesia. Dia berharap, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tidak terpengaruh dari kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah ini. Misi mewujudkan wajib belajar 13 tahun harus terlaksana. ”Pemangkasan ini terlalu besar. Penghematan ini belum tentu efisien,” kata Doni, Rabu (5/2/2025), di Jakarta. Ia menegaskan, sejumlah anggaran yang tidak boleh dipangkas Kemendikdasmen antara lain gaji dan tunjangan guru, dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), dana pelatihan dan bimbingan guru, serta dana beasiswa untuk siswa.

Sebab, semua ini adalah program krusial di dunia pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan, anggaran yang dikelolanya sekarang tinggal sekitar Rp 25,5 triliun dari total Rp 724,2 triliun anggaran pendidikan di APBN. Dengan pemangkasan anggaran tersebut, Kemendikdasmen tetap akan menjalankan sekitar 25 program prioritas tahun 2025. ”Ya makin sedikit anggarannya, makin cepat habisnya, kira-kira begitu,” kata Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI, Senin (3/2). Sejumlah program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025 antara lain bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 18,59 juta siswa jenjang sekolahdasar dan menengah, pemberian bantuan afirmasi bagi 3.879 siswa dari daerah 3Tatau daerah khusus dan siswa dari Papua melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun. Kemudian, pemberian tunjangan guru non-ASN berupa tunjangan profesi guru (TPG) bagi 392.802 guru, tunjangan insentif guru bagi 57.000 guru, dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi 28.892 guru, dan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 guru pra-jabatan. (Yoga)

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran berdampak pada pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship Tahun 2025. Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025. Hal ini diterangkan dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Di dalam surat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu seperti dikutip dari Antara. Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.  Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Adapun untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing dipotong Rp 256,1 triliun dan Rp 50,59 triliun. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. (Yetede)