Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Penerimaan Pajak Terancam Gagal Capai Target

07 Feb 2025

Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia mengalami penurunan di 2024, yang semakin menjauhkan target 23% dari PDB pada 2029 seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data BPS, tax ratio 2024 hanya mencapai 10,08% dari PDB, lebih rendah dibanding 2023 yang sebesar 10,31%.

Menurut World Bank, tax ratio Indonesia diperkirakan masih sulit naik hingga 2027, dengan proyeksi maksimal 10,5% dari PDB. Bahkan, dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi serupa, Indonesia masih tertinggal sekitar 6% poin dari PDB dalam penerimaan pajak.

Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, menilai target 23% di 2029 menjadi tidak realistis. Ia menekankan bahwa tax ratio sangat bergantung pada siklus ekonomi, sehingga ketika ekonomi negara berkembang melemah, tax ratio ikut turun. Menurutnya, menaikkan tax ratio bukan perkara mudah, terutama jika hanya mengandalkan pengurangan subsidi atau efisiensi anggaran.

Konsultan Pajak Raden Agus Suparman menilai turunnya tax ratio harus menjadi evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut penurunan harga komoditas, terutama dari sektor pertambangan migas dan nonmigas, menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih agresif mencari sumber pajak baru.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, mengusulkan tiga strategi untuk meningkatkan tax ratio diantaranya pemberlakuan pajak atas harta kekayaan (wealth tax) dan warisan, yang selama ini bukan objek pajak, Meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan agar wajib pajak lebih patuh, melakukan pengawasan berbasis ketentuan yang transparan untuk menekan potensi penghindaran pajak.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk perluasan basis pajak, edukasi wajib pajak, pengawasan lebih ketat, serta kerja sama perpajakan internasional melalui joint audit, joint analysis, joint investigation, dan joint collection.

Penurunan tax ratio menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai target ambisius 23% pada 2029. Selain faktor ekonomi dan harga komoditas yang melemah, perlunya diversifikasi sumber pajak dan penguatan sistem perpajakan menjadi fokus utama agar tax ratio bisa meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Politik dan Birokrasi

Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet

07 Feb 2025

Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.

Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Politik dan Birokrasi

Dividen Besar, Investasi Di Bank Kian Menggoda

07 Feb 2025

Meskipun kinerja bank besar di bawah ekspektasi analis, bank-bank besar tetap berkomitmen membagikan dividen dengan rasio yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari separuh laba bersih mereka.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) berencana menaikkan rasio dividen hingga 60% dari laba bersih. Menurut Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, jika pembagian dividen mencapai 60% dari laba Rp 21,5 triliun, maka nilai dividen bisa mencapai Rp 12,9 triliun atau sekitar Rp 345,87 per saham. Namun, keputusan final masih menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tetap mempertahankan rasio dividen 60% sesuai arahan pemerintah sebagai pemegang saham utama. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyebut bahwa dengan rasio ini, Bank Mandiri kemungkinan akan membagikan dividen Rp 33,47 triliun, yang setara dengan Rp 358,61 per saham.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah membagikan dividen interim di 2024, tetapi dividen final belum diumumkan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan bahwa BCA berusaha meningkatkan dividen setiap tahun, dengan rasio dividen tahun ini diperkirakan mencapai 68,5%.

Menurut CEO Edvisor, Praska Putrantyo, jika melihat rata-rata yield dividen dua tahun terakhir, Bank Mandiri memiliki yield tertinggi di antara bank KBMI 4, mencapai 7,5%. Ia juga menilai bahwa berdasarkan valuasi, saham BBNI masih tergolong murah dibandingkan dengan PER BRI (10,34x), Bank Mandiri (9,11x), dan BNI (7,64x).

Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menilai BBRI sebagai yang paling menarik, karena memiliki payout ratio tinggi. Ia memperkirakan potensi yield bisa mencapai 10%, mengingat pada 2023 BBRI membagikan 80% laba sebagai dividen.

Meskipun kinerja bank besar lebih rendah dari perkiraan analis, kebijakan dividen tetap menarik bagi investor. BBNI, BMRI, BBCA, dan BBRI mempertahankan rasio pembagian dividen yang tinggi, dengan potensi yield yang menggiurkan, menjadikan saham perbankan tetap diminati di pasar modal.

Politik dan Birokrasi

BPJS Kesehatan Bakal Naik, Waspadai Dampaknya

06 Feb 2025

Pemerintah berpotensi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, masih mengkaji besaran kenaikan yang akan disesuaikan dengan meningkatnya klaim pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit seperti jantung dan stroke. Setelah kajian selesai, Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, memperingatkan bahwa tanpa penyesuaian iuran, gagal bayar BPJS Kesehatan bisa terjadi pada Juni 2026. Oleh karena itu, penyesuaian tarif direncanakan paling lambat pada 1 Januari 2026, sesuai Perpres 59/2024.

Di sisi lain, Ombudsman RI, melalui anggotanya Robert Na Endi Jaweng, menyoroti bahwa meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) diklaim telah mencapai 98%, masih terdapat 56,8 juta peserta non-aktif. Ombudsman meminta pemerintah untuk mengecek ulang data kepesertaan hingga tingkat RT dan desa, karena masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Robert juga menegaskan bahwa peserta BPJS yang tergolong kurang mampu dan mantan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus diaktifkan kembali tanpa prosedur birokrasi yang rumit.

Dengan demikian, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan JKN, tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Politik dan Birokrasi

Sektor Andalan Mengalami Perlambatan

06 Feb 2025

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, yang sebelumnya stabil di kisaran 5% per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94%, stagnan dibandingkan 2022, meskipun sedikit meningkat dari 2023 (4,82%).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi 54,04% sepanjang 2024. Konsumsi di sektor transportasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,56%, diikuti oleh konsumsi di sektor restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata.

Namun, pola konsumsi kelas menengah menunjukkan tren peningkatan kebiasaan menabung dibanding belanja. Chief Economist PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), I Kadek Dian Sutrisna Artha, menilai bahwa perubahan perilaku ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Jika tren ini terus berlanjut, bisa berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional.

Meskipun konsumsi rumah tangga masih tumbuh, lajunya tetap tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tren menabung yang meningkat di kalangan kelas menengah dan melemahnya daya beli di segmen consumer goods, kebutuhan medis, dan mobilitas, menjadi tantangan bagi pemulihan konsumsi domestik.

Politik dan Birokrasi

Perlu Pemicu Baru agar Ekonomi Lebih Kencang

06 Feb 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 tidak mencapai target 5,2% yang ditetapkan pemerintah, hanya 5,03%, bahkan lebih rendah dari 5,05% pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ketidakpastian ekonomi, pemilu, dan penurunan harga komoditas sebagai penyebab utama perlambatan ini.

Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus, termasuk diskon tiket pesawat, program Harbolnas 2025, Epic Sales, diskon tol, insentif sektor properti dan kendaraan listrik, serta program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, dilakukan penghematan anggaran, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah dan anggaran kementerian.

Namun, Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya sekitar 4,98%-5%, karena konsumsi masyarakat masih stagnan meskipun ada momentum Imlek. Ia juga menilai dampak program MBG terhadap ekonomi masih kecil, hanya menyumbang sekitar 0,1% pada kuartal I-2025.

Sebaliknya, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, lebih optimis dan memproyeksikan pertumbuhan 5,11% pada 2025. Menurutnya, momentum Ramadan akan mendorong konsumsi rumah tangga, sementara inisiatif pro-pertumbuhan pemerintah dapat meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi.

Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dampaknya masih perlu waktu untuk benar-benar terasa, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan konsumsi domestik yang belum pulih sepenuhnya.

Politik dan Birokrasi

Rupiah Melemah, Transaksi Valas Meningkat

06 Feb 2025

Tren pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal 2025, setelah melemah 4,16% sepanjang 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.293 per dollar AS pada 5 Februari 2025.

Pelemahan ini mendorong kenaikan transaksi jual beli valuta asing (valas) di bank, seperti yang dialami Bank Jatim, yang mencatat peningkatan transaksi valas sebesar 48,43% secara tahunan pada 2024. Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, Edi Masrianto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah menguntungkan pekerja migran Indonesia, karena gaji yang diterima dalam dollar AS menghasilkan konversi rupiah yang lebih besar. Selain itu, pengusaha ekspor-impor juga banyak menjual dollar AS untuk membayar kebutuhan dalam rupiah dan investasi.

Menurut Edi, nasabah korporasi yang memiliki pendapatan dalam dollar AS tetap membutuhkan rupiah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, dan biaya operasional. Selain itu, tren diversifikasi aset juga menyebabkan sebagian nasabah mengalihkan investasi ke instrumen lain dengan kurs berbeda.

Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban konversi devisa hasil ekspor (DHE) SDA menjadi rupiah, turut meningkatkan transaksi valas. Bank Mandiri juga mencatatkan kenaikan transaksi valas hingga dua kali lipat sepanjang 2024.

Namun, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi perbankan, terutama dalam pembiayaan ekspor-impor yang membutuhkan valas. Bank Mandiri akan terus beradaptasi untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.

Politik dan Birokrasi

Putus Listrik ke Pusat Kejahatan Daring

06 Feb 2025

Korban sindikat kejahatan daring tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak orang Indonesia ditipu oleh penipu daring yang berpusat di Myanmar dan sekitarnya. Gerah dengan maraknya kejahatan bermodus penipuan daring di perbatasan Myanmar-Thailand, Bangkok memutus aliran listrik lintas batas ke lima wilayah di Myanmar. Lima wilayah tersebut adalah 2 titik di Mae Sai, 2 titik di Mae Sot, dan 1 titik di Three Pagodas Pass. Lokasi titik pasokan listrik dihentikan berbatasan dengan Tachileik, Myawaddy, dan Payathonzu di Myanmar. ”Thailand telah menghentikan pasokan listrik ke Myanmar di lima lokasi berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Nasional,” kata Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Charnvirakul, Rabu (5/2/2025), di Bangkok, Thailand. Menurut Anutin, sejatinya penjualan listrik ke lima wilayah itu cukup lumayan, sekitar 1,5 juta dollar AS per bulan.

Akan tetapi, Thailand memilih langkah signifikan tersebut lantaran tidak mau terlibat dalam penipuan daring. ”Pasokan listrik dihentikan bukan karena perusahaan melanggar kontrak, melainkan karena listrik disalahgunakan untuk penipuan, narkoba, dan pusat panggilan,” kataAnutin. ”Sekarang tidak seorang pun bisa menuduh Thailand menjadi bagian dari pendukung bisnis ilegal,” tutur Anutin. Sehari sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai menegaskan sikap Bangkok tersebut. Penegasan itu menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Dewan Keamanan Nasional membahas persoalan tersebut. Kejahatan lintas batas Terkait sindikat penipuan daring, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ratusan ribu orang telah menjadi korban perdagangan manusia. Korban berasal dari beragam negara di Asia, salah satunya Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI dan berbagai lembaga lain di Indonesia bolak-balik menangangi kasus terkait kejahatan daring.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menangani 344 kasuswarga Indonesia yang dipaksa menjadi penipu daring pada 2020-2024. Sebanyak 95 persen memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mayoritas terjadi di Myanmar. Tercatat, sejak Oktober 2023, junta militer Myanmar telah memulangkan lebih dari 55.000 warga negara asing, sebagian besar berasal dari China. Mereka dipaksa bekerja di kompleks penipuan daring. Januari lalu, media lokal yang dikelola Pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar, menyebutkan, ”organisasi asing” berinvestasi pada jejaring penipuan daring itu. Media tersebut berdalih listrik dan jaringan internet tidak disediakan Pemerintah Myanmar. Sebaliknya, Global New Light ofMyanmar mengatakan bahwa negara asing memasok kebutuhan dasar pusat-pusat penipuan tersebut, termasuk listrik dan jaringan internet. Sebagian pemodal dari China. )Yoga)

Politik dan Birokrasi

UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi Pekan Depan

06 Feb 2025

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana segera membahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekan depan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Walkil Ketua baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam Rapat dengan Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Kofuku, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki), Rabu (05/02/2025). "Rabu minggu depan mungkin akan kita bahas perubahan UU No.18 tahun 2017 sebagai perubahan yang ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, RSPU Baleg DPR RI dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi pihak terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, Apjati melalui DPR mendorong pemerintah agar merevisi juga Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang tata cara penempatan awak kapal perikanan migran. Sebab saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan berbendera ABL PMI di kapal perikanan China tersebut paling banyak. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat Menjadi 5,03% pada 2024

06 Feb 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,03% pada 2024, dibandingkan 2023 sebesar Rp 5,05% dan 2022 di level 5,3%. Penurunan produktivitas sektoral dan pemelahan daya beli berkepanjangan menjadi masalah struktural yang menggerus laju ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor musiman, seperti Ramadan dan Lebaran serta Nataru. Tanpa adanya sentimen seperti itu ekonomi sulit dijaga di level 5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi hal tersebut. Kuartal III-2024, pertumbuhan ekonomi jebol di bawah 5%, tepatnya 4,95%, karena tidak ada momentum hari besar keagamann.

Bandingkan dengan kuartal I dan II yang masing-masing mencapai 5,11% dan 5,06%, ditopang oleh pemilu dan faktor Lebaran. Sementara itu, kuartal IV 2024, ekonomi bangkit dan tumbuh 5,02%, didorong oleh Nataru yang mendongkrak konsumsi rumah tangga, kelompok pengeluaran terbesar. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98%, berakselerasi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,91%. Sementara itu, kuartal IV 2024, mesin-mesin ekonomi lainnya melambat. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) melambat menjadi 6,06% dari 11,46% di kuartal III, konsumsi pemerintah dari 4,62% menjadi 4,17%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,03% dari 5,16%, serta ekspor barang dan jasa 7,63% dari 8,79%. (Yetede)