;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )
Politik dan Birokrasi ...

Sri Mulyani Indrawati Memberikan Insnetif PPN Ditanggung Pemerintah

08 Feb 2025
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan insnetif PPN ditanggung pemerintah (DPT) untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun (rusun), yang diatur lewat Peraturan Menteria Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2023. Pemerintah sebelumnua telah menggelontorkan insentif serupa pada 2023 dan 2024. Insentif PPN DTP untuk sektor perumahan bertujuan menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesua melalui stimulus daya beli masyarakat. Kemudian, saat menyusun paket kebijakan stimulus ekonomi pada akhir tahun, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insnetif tersebut. "Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk  keejahteraan, berupa insentif PPN atas penyerahan rumah susun yang ditanggung emerintah tahun anggaran 2025," demikian bunyi pertimbangan PMK 13/2025. dikutip di Jakarta. Secara umum, persyaratan insentif ni sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 7/2024 dan PMK 61/2024. Untuk rumah tapak atau rusun yang dapat memperoleh insentif, syarat pertama, yatu harga jual tak melebihi Rp 5 miliar. Kemudian, ruma yang diserahkan harus dalam kondisi baru dan siap huni. (Yetede)
Politik dan Birokrasi ...

Standarisasi Keselamatan di Jalan Tol Dinilai Mendesak

08 Feb 2025
Kecelakan yang melibatkan muatan lebih batas atau over loading (ODOL) di jalan tol terus berulang, untuk itu dibutuhkan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol. Anggota Komisi V DPR RI, A. bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minuman kemasan di gerbang Tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menewaskan delapan orang pada Selasa (4/2) lalu. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standarisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. "Kita akan bicara di Panja, minimal standat jalan tol. Setelah itu,  mungkin kita akan panggil  BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PURP, dan Kementerian Perhubungan," kata Bakri. "Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga akan melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya," imbuhnya. (Yetede)
Politik dan Birokrasi ...

Efisiensi Tak Terencana Bisa Lemahkan Kementerian/Lembaga

08 Feb 2025
Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara kurang terencana dikhawatirkan bisa melemahkan kemampuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hal ini sangat riskan mengingat di antara K/L itu juga harus melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Programs 2025. Di antara program itu adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek  Kesehatan Gratis (CKG) yang memiliki skala besar, kolosal, dan relatif baru. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN 2025 sebagai inpres pertama tahun ini. Efisiensi dilakukan melalui total pemotongan belanja Rp 306,69 triliun atau sekitar 8,4% dari belanja APBN, yang terdiri atas efisiensi belanja K/L sekitar Rp256,10 triliun sekitar Rp 50,59 triliun (pengurangan 5,5%. Dua hari setelah inpres keluar, Menkeu Sri Mulyani menerbitkan surat edaran bernomor MK.02/2025 yang mendetailkan perintah presiden itu mentepkan 16 item belanja operasional yang akan dikurangi. Ke-160nya adalah alat tulis kantor (ATK); kegiatan seremonial;rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; serta sewa gedung, kendaraan dan peralatan. (Yetede)
Politik dan Birokrasi ...

DPR Minta Tak Terapkan Efisiensi Anggaran Kemenkes Rp 19 Trilun
07 Feb 2025
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esterita Runtuwene meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan ulang efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun. Felly mengatakan ada alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang seharusnya tidak boleh diutak-atik karena menyangkut hajat hidup publik. "Anggaran yang ada masih kurang untuk membiayai obat dan vaksin, apalagi kalau dikurangin," ujar Felly saat ditemui di gedung i-Hub Coworking, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025. Felly menilai pemangkasan anggaran secara besar-besaran bisa mengganggu pelayanan kesehatan publik. Felly menjelaskan dari pagu awal Kemenkes Rp 105 triliun itu sudah terbagi-bagi. Di antaranya sebesar Rp 46 triliun untuk pembayaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Rp 2,5 triliun dianggarkan untuk BPJS Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Felly mempertanyakan berapa sisa anggaran terutama setelah dipotong untuk gaji hingga listrik. "Dari yang namanya urusan beasiswa tenaga kesehatan, kemudian obat dan vaksin, sampai untuk kontrol haji, nah ini semua kami minta balik," kata Felly.

Ia menyebut DPR mendesak setidaknya anggaran sebesar Rp 10 triliun bisa dikembalikan ke Kemenkes. Ia pun mendesak kepada Kemenkes untuk bisa melobi Kemenkeu. Felly beralasan beasiswa untuk tenaga medis diperlukan karena Indonesia masih kekurangan dokter dan pekerja di sektor kesehatan lain. Politikus Partai Nasional Demokrat itu ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sepatutnya. "Paling tidak dari Rp 19 triliun dikembalikan sekitar Rp 10 triliun agar program yang menyangku obat, vaksin, kemudian beasiswa tenaga kesehatan tidak terganggu," kata Felly menegaskan.  Sebelumnya Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi memastikan pemangkasan anggaran yang ditetapkan terhadap kementeriannya tidak akan berdampak pada penyediaan layanan kesehatan. Efisiensi anggaran yang disetujui DPR untuk Kemenkes senilai Rp 19,6 triliun dari total pagu anggaran Rp 105,7 triliun. “Yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan masyarakat. Itu pasti enggak,” kata Budi ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, Jakarta Selatan pada Kamis, 6 Februari 2025. (Yetede)


Politik dan Birokrasi ...

Pemangkasan Anggaran Berimbas Pada Vaksin-Obat

07 Feb 2025
Efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada 2025 mencapai  19,6 triliun dari total belanja Rp 105,6 triliun. Efisiensi tersebut akan berdampak pada sejumlah pengadaan layanan kesehatan, termasuk pengadaan obat dan vaksin. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan di masyarakat tidak berkurang. ”Kemarin kita sudah ajukan kepada DPR dan sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun. Ada yang disarankan bisa efisiensi dan tidak. Jadi, mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui seusai membuka acara ”Orientasi Pusat Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis di RSPPU”, di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Meski begitu, ia mengatakan, realokasi anggaran yang dilakukan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penganggaran program prioritas.

Itu sebabnya pemangkasan anggaran belanja Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis. Dari anggaran pemeriksaan yang sudah diajukan sebelumnya dengan target sasaran 200 juta orang, itu akan dipangkas. ”Kalau yang lakukan (pemeriksaan) cuma 100 juta, kan, anggarannya bisa dikurangi. Tapi, kalau ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan akan kasih (tambahan anggaran),” kata Budi. Selain itu, efisiensi ini juga akan berdampak pada anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat. Diharapkan, stok obat dan vaksin yang sudah tersedia untuk dua bulan bisa mengantisipasi pengurangan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin pada tahun ini. ”Kita akan melihat lagi selama enam bulan realisasinya di bulan Mei atau Juni untuk melihat penyerapannya seperti apa. Tapi, yang bisa dipastikan adalah kami, pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Pak Presiden,tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan.

Tapi, kita memang harus melakukan penghematan karena memang opportunity untuk melakukan penghematan itu besar,” ujar Budi. Pendanaan luar negeri Terkait dengan rencana penutupan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh Pemerintah AS, Budi mengatakan, kebi-
jakan itu pun akan berdampak pada pendanaan yang diberikan untuk Indonesia. Antisipasi pun telah dilakukan dengan membuka kerja sama bersama negara donor lainnya. ”Kita punya exposure (sumber pendanaan) dari mereka (USAID) sekitar 100 juta dollar AS atau hampir Rp 1 triliun. Beberapa tidak langsung diberikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi ke mitra-mitra pihak ketiga. Kekurangan ini pasti akan ada dampaknya, tetapi kita juga masih ada negara donor lain,” tuturnya. Budi mengatakan, pemerintah pun telah berupaya mencari  sumber donor lain. Kerja sama telah dilakukan dengan Pemerintah Australia yang berkomitmen untuk pendanaan sekitar 130 juta dollar Australia. (Yoga)

Politik dan Birokrasi ...

Trump dan Pemangkasan Anggaran

07 Feb 2025
Berbagai kebijakan dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan investor di pasar modal. Pergerakan harga saham dalam Indeks Harga Saham Gabungan pun masih di zona merah dalam sebulan terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengakui, saat ini, ketidakpastian sedang melanda pasar global. Situasi ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (6/2/2025) menyentuh 6.870 atau turun lebih dari 2 persen dibandingkan posisi pembukaan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.024. Posisi pembukaan per Kamis ini membawa IHSG pada titik terendah sejak awal 2025. Terhitung sejak penutupan pada hari pertama bursa tahun ini di posisi 7.163, IHSG sudah mengalami pelemahan lebih dari 3 persen. Faktor utama yang memicu kondisi ini menurut Jeffrey, adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomiAS dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

Kebijakan yang telah diumumkan, tetapi kemudian ditunda, menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.Ketidakpastian di pasar global turut berdampak pada nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, dan rantai pasok global. Dinamika konstelasi ekonomi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis di Indonesia. ”Dengan adanyketidakpastian ini, investor harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investa si, terutama dalam menghadapi kemungkinan fluktuasi yang lebih besar di pasar keuangan domestik,” tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, ketegangan dagang AS dengan mitra utama, seperti China, masih menjadi faktor besar yang memengaruhi pasar keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik.

Tertekannya sektor manufaktur dan ekspor AS karena perang dagang berimbas pada bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang semakin sulit menentukan kebijakan suku bunga acuan. Kegamangan The Fed melanjutkan kebijakan pengetatan suku bunga guna menekan inflasi yang masih tinggi atau justru menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, menurut Andry, akan menentukan keputusan investor asing. Ketidakpastian itu bisa membuat investor asing menahan uangnya untuk masuk ke Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 5,03 persen atau melambat dari 5,05 persen pada 2023 dan 5,31 persen pada 2022 secara tahunan. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam rilis perdagangan bursa siang ini, menyampaikan, selain faktor ekonomi global, pasar juga khawatir pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa haru lalu. (Yoga)
Politik dan Birokrasi ...

Indonesia Akan Segera Punya Government Coal Index
07 Feb 2025
Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA).  Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)
Politik dan Birokrasi ...

Anggaran Kementerian Dipangkas
07 Feb 2025
DI tengah ribut-ribut dan kisruh pemangkasan anggaran kementerian akibat dana cekak dan kebutuhan program makan bergizi gratis, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara akan bertambah. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu menyatakan anggaran IKN bertambah Rp 8,1 triliun.Pada Desember 2024, Basuki meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025. Kemudian diadakan rapat terbatas (ratas) mengenai perkembangan IKN pada Selasa, 21 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Lalu diadakan ratas lanjutan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025. Setelah rapat, Basuki menyatakan Prabowo telah menyetujui permintaan penambahan anggaran untuk IKN yang ia ajukan. “Kami diminta berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden,” ujar Basuki selepas rapat. Dengan penambahan sebesar Rp 8,1 triliun, artinya total anggaran IKN 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. Basuki berujar tambahan anggaran akan digunakan untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lain di IKN. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang ikut dalam rapat tersebut, memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Namun ada sejumlah penyesuaian mengingat keterbatasan anggaran karena adanya program prioritas lain, seperti program makan bergizi gratis. “Kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan, terutama pada awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo ini, bisa kami dukung dengan baik,” ujarnya.  Penambahan anggaran IKN menjadi sorotan lantaran Kabinet Merah Putih sedang berproses memangkas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah aturan itu terbit pada 22 Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian dan lembaga memangkas anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun. 
Politik dan Birokrasi ...

PT TRPN Langgar KKPRL Akui Lakukan Reklamasi Tanpa Izin
07 Feb 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan PT TRPN terkonfirmasi melakukan pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan mengakui melakukan reklamasi tanpa izin serta siap membongkar pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah menyelesaikan verifikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT TRPN di Bekasi. "Update kasus pagar laut Bekasi. Hasil pemeriksaan pada Kamis (6/2), mengonfirmasi adanya pelanggaran terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan reklamasi yang tidak berizin," kata Doni dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Doni menyampaikan bahwa PT TRPN telah mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi dan menyatakan kesiapan untuk dikenakan sanksi administratif, termasuk pembongkaran bangunan serta pemulihan fungsi ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021. Selain itu, lanjut Doni, PT TRPN akan menyampaikan justifikasi teknis terkait sebagian area yang diklaim belum dimanfaatkan serta melakukan penghitungan nilai investasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). "Ditjen PSDKP tetap berkeyakinan bahwa seluruh area yang diperiksa termasuk dalam kategori pelanggaran pemanfaatan ruang laut," ujar Doni.

Lebih lanjut, Doni menuturkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, nilai denda administratif akan segera ditetapkan setelah penghitungan nilai investasi selesai dilakukan. "Selain itu, PT TRPN diminta segera membongkar sebagian pagar untuk memastikan akses nelayan melaut tidak terganggu," terang Doni. Ia menegaskan bahwa KKP memastikan akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP sudah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 15 Januari 2025. (Yetede)



Politik dan Birokrasi ...

Maruara Tetap Targetkan 220.000 Unit FLPP
07 Feb 2025

upaya besar yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menghadapi tantangan anggaran yang dipangkas pada 2025. Meskipun anggaran kementeriannya dipotong sebesar Rp3,66 triliun, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa target pembangunan rumah sebanyak 220.000 unit melalui program FLPP tetap akan dijalankan. Ia juga menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden dan berjanji untuk mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif agar program pembangunan rumah ini tetap tercapai.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran FLPP dan menggaet investor swasta serta investasi asing untuk mendukung pembangunan rumah, seperti yang telah dilakukan dengan investor dari Qatar dan UAE. Selain itu, Maruarar mengungkapkan realisasi KPR subsidi yang cukup signifikan, mencapai 93.484 unit hingga awal Februari 2025. Namun, tantangan masih ada, seperti penundaan penyaluran FLPP yang dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan developer properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto, menekankan perlunya percepatan penyaluran agar 17.000 unit rumah siap huni tidak batal disalurkan.

Pada sisi lain, masalah sertifikat rumah bermasalah yang terjadi di Bank BTN juga mencuat, dengan sisa 38.144 sertifikat bermasalah per akhir 2024, yang turun signifikan sejak 2018. Meskipun begitu, BTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat masalah ini.

upaya besar yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menghadapi tantangan anggaran yang dipangkas pada 2025. Meskipun anggaran kementeriannya dipotong sebesar Rp3,66 triliun, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa target pembangunan rumah sebanyak 220.000 unit melalui program FLPP tetap akan dijalankan. Ia juga menjelaskan pentingnya efisiensi dalam belanja pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden dan berjanji untuk mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif agar program pembangunan rumah ini tetap tercapai.

Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran FLPP dan menggaet investor swasta serta investasi asing untuk mendukung pembangunan rumah, seperti yang telah dilakukan dengan investor dari Qatar dan UAE. Selain itu, Maruarar mengungkapkan realisasi KPR subsidi yang cukup signifikan, mencapai 93.484 unit hingga awal Februari 2025. Namun, tantangan masih ada, seperti penundaan penyaluran FLPP yang dikhawatirkan akan membebani pelaku usaha dan developer properti. Ketua Umum REI, Joko Suranto, menekankan perlunya percepatan penyaluran agar 17.000 unit rumah siap huni tidak batal disalurkan.

Pada sisi lain, masalah sertifikat rumah bermasalah yang terjadi di Bank BTN juga mencuat, dengan sisa 38.144 sertifikat bermasalah per akhir 2024, yang turun signifikan sejak 2018. Meskipun begitu, BTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat masalah ini.