Tingginya tingkat polusi udara hingga dampak perubahan iklim mengancam hak anak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Pajak karbon dinilai bisa dialokasikan untuk mengatasi dampak negatif kerusakan lingkungan pada anak dan kelompok rentan lain. Direktur Program dan Sponsorship Childfund International Indonesia Aloy Suratin dalam webinar ”Polusi Udara dan Pemenuhan Hak Anak”, Rabu (13/4) mengemukakan, tujuan utama alokasi ini untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi semua generasi.  Pajak karbon adalah instrumen kebijakan yang bersifat luas sehingga peruntukannya sangat dimungkinkan untuk perlindungan hak anak. Distribusi pajak karbon dapat digunakan sebagai mekanisme insentif untuk menumbuhkan inovasi guna mengatasi dampak negatif polusi udara pada kesehatan anak.

Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Joko Tri Haryanto mengatakan, isu polusi dan perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Penerimaan dari pajak karbon diprioritaskan untuk penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, belanja sosial, serta kegiatan lain yang bersifat pelayanan dasar. Pajak karbon awalnya mulai diberlakukan 1 April 2022 untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara. Namun, diundur menjadi 1 Juli 2022 untuk mematangkan peraturan sehingga lebih komprehensif dan selaras (Yoga)

Masyarakat Singkong Indonesia (MSI)  meminta komoditas singkong/ubi kayu tidak dimintai atau bebas dari kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 1,1% dari harga jual seperti diatur dalam PMK No 64/PMK 03/022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (BJPT). Hal itu demi melindungi nasib petani singkong di Tanah Air. Ragulasi tersebut memang tidak menyasar petani, namun kebijakan itu akan mengurangi harga singkong yang diterima petani. Wakil Ketua Umum MSI Tri Wibowo Susilo mengatakan, dalam PMK No 64/PMK.03/2022 atau PMK 64/2022 disebutkan ada 41 komoditas hasil pertanian dan kehutanan yang dikenai PPN 1,1% salah satunya singkong. "Mengapa singkong dipajakin? Petani, khususnya petani singkong, sedih dengan adanya pajak ini. MSI akan terus berjuang agar PPN khususnya untuk komoditas singkong ini dapat kembali ditinjau lagi oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan," kata Tri Wibowo saat diskusi daring bersama PPN Hasil Pertanian: Bagaimana Nasib Petani SIngkong, Rabu (13/4). (Yetede)

Belanja pemerintah dalam APBN sejak 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata 8,59 % per tahun. Dalam kurun tersebut, realisasi belanja rata-rata di atas 90 % target. Namun, ada masalah berupa kerap terlambatnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah mencatatkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.786,37 triliun. Peningkatan belanja dipicu penanganan pandemi Covid-19 sejak awal 2020. ”Peningkatan realisasi belanja didorong juga oleh program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk melindungi ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam rakornas pelaksanaan anggaran tahun 2022, Selasa (12/4). Kendati ada peningkatan realisasi belanja, imbuh Hadiyanto, tantangan kinerja anggaran belanja negara yang datang dari keterlambatan realisasi belanja barang dan belanja modal. Realisasi belanja modal 2021 mencapai 97,9 %. Dalam realisasi hingga Oktober 2021, capaiannya 48,1 %. Dengan demikian, sisa belanja 49,8 % baru dieksekusi pada November dan Desember di 2021.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Tri Budhianto menambahkan, realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah yang tidak tersebar merata menjadi salah satu penyebab penumpukan anggaran belanja di akhir tahun. Sementara dari aspek belanja modal, penumpukan kerap terjadi karena tidak kunjung terealisasinya anggaran belanja untuk peralatan dan mesin. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menegaskan, lambatnya realisasi anggaran belanja negara melemahkan sumbangsih APBN terhadap perekonomian nasional. (Yoga)

Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak menegaskan, pemerintah tidak mengenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah keagamaan lainnya. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor yang dikenakan PPN adalah jasa perjalanan ke tempat wisata dalam paket perjalanan ibadah keagamaan itu.

Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II makin bertambah. Hingga Minggu (10/4), PPS telah diikuti oleh 35.328 wajib pajak dengan 40.277 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 6.02 triiun dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp 58,89 triliun.

Pemerintah siapkan enam skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Skema ini akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan dan Penganggaran IKN  yang ditargetkan selesai 15 April 2022. Skema pertama melalui APBN yang dilakukan melalui alokasi  anggaran pembelanjaan dan pembiayaan. "Ada juga dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Ini akan diatur format pokok pengaturan  sumber dan skema  pendanaan yang dapat menuju regulasi lama dan diberikan tambahan fleksibilitas  dalam koridor keuangan negara," ucap Direktur  Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan  dalam konsultasi publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN,  Sabtu (9/4). Dia menyatakan partisipasi badan usaha yang seluruh  atau sebagian modal dimiliki negara, termasuk BUMN. Skema swasta murni  yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (Yetede)

Pemerintah akan mengevaluasi secara berkala dampak kenaikan PPN, untuk memastikan agar pengenaan tarif terbaru tidak mengganggu daya beli dan konsumsi masyarakat. Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % mulai 1 April 2022. Kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dirjen Pajak, Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, kendati terdapat sejumlah barang dan jasa yang dikeluarkan dari daftar pengecualian PPN, dalam implementasinya barang dan jasa tersebut masih bebas pajak. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan menghindari gangguan terhadap pemulihan ekonomi yang masih berlangsung saat ini. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP Kemenkeu Keuangan Maria Wiwiek Widwijanti memastikan pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa yang dianggap sebagai kebutuhan primer masyarakat akan berlaku surut. Contohnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran sudah tergolong sebagai barang kebutuhan pokok yang bebas pungutan PPN. Dalam aturan baru, pemerintah akan menetapkan gula konsumsi sebagai barang yang bebas PPN. Maria menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir kenaikan PPN akan memicu kenaikan harga bahan pokok.

Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menilai, sewajarnya pemerintah memberikan fasilitas membebaskan pajak barang yang dikonsumsi masyarakat secara luas,termasuk gula. Namun, mau tidak mau, efek kenaikan PPN tetap akan merembet kepada tertekannya konsumsi masyarakat. Apalagi, saat ini masyarakat harus menghadapi lonjakan harga pangan dan energi di tengah periode Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Terkait pengenaan pajak pada transaksi aset kripto mulai 1 Mei 2022, Ketum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda berpendapat, tarif pajak terlalu besar dan memberatkan bagi investor dalam negeri. Permenkeu  No 68 Tahun 2022 menetapkan, penjual aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1-0,2 %. Regulasi yang sama menetapkan tarif PPN 0,11-0,22 % untuk transaksi aset kripto. (Yoga)

Pemerintah segera memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau transaksi-transaksi di layanan teknologi finansial alias fintech, misalnya pada uang elektronik (e-money) dan dompet digital (e-wallet). Ketentuan yang akan berlaku mulai 1 Mei 2022 ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial. Kepala Sub-Direktorat PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak, Bonasius Sipayung, menyebutkan, pada dasarnya, jasa dalam teknologi finansial adalah jasa biasa yang terutang PPN. "Ini kami atur kembali  agar posisinya jelas, (Obyek) yang kami kenai pajak adalah jasa-jasa yang memfasilitasi para pihak, seperti investor dan konsumen," ujar Bonar di kantornya, Rabu lalu. (Yetede)

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sudah berlaku di berbagai bidang jasa usaha. Salah satunya adalah untuk urusan membangun bangunan untuk urusan sendiri atau usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatur penerapan PPN ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Membangun Sendiri. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan yang mulai berlaku 1 April 2022 tersebut, sebetulnya tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya. Bedanya hanyalah pada besaran PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Begitu juga soal luas bangunan minimal yang bisa terkena PPN tersebut tetap sama, yakni dengan luas bangunan mulai dari 200 m ke atas. 

Ketentuan baru tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial dikhawatirkan mengurangi minat masyarakat berinvestasi di platform tekfin. Head of Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda, Rabu (6/4) khawatir kebijakan itu juga berpengaruh negatif terhadap proses adaptasi menuju masyarakat nontunai. (Yoga)