Pemerintah mulai melakukan normalisasi fiskal pada tahun depan dengan memangkas alokasi belanja kesehatan termasuk untuk penanganan Covid-19. Alokasi belanja untuk kesehatan sebesar Rp255,4 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dipangkas menjadi Rp153,8 triliun—Rp209,9 triliun pada tahun depan. Adapun belanja penanganan pandemi Covid-19 turun cukup tajam hingga mendekati Rp0. Selain itu, pada tahun depan pemerintah juga tidak lagi meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana yang dilakukan pada 3 tahun terakhir. Namun demikian, Anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani menilai efektifitas dari APBN tanpa Covid-19 pada tahun depan amat bergantung pada kinerja tahun ini. Dia menilai kunci dari normalisasi fiskal 2023 ada pada konsistensi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Ketika pertumbuhan ekonomi secara agregat terjaga di atas 5,5%, ekonomi tahun depan akan menemukan momentum untuk terus bertumbuh.

Otoritas fiskal bakal melakukan evaluasi serta pemutakhiran data wajib pajak sasaran penerima insentif Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menjamin efektivitas kepada wajib pajak yang masih terdampak pandemi Covid-19. Evaluasi ini juga dilakukan sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan instansinya telah meningkatkan kinerja pengawasan sebagai tindak lanjut dari temuan BPK. 

BPK juga menilai Ditjen Pajak tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara cepat dan transparan atas pengelolaan seluruh jenis insentif. Dalam kaitan ini, Neil menegaskan bahwa otoritas pajak telah menjalankan instruksi atau rekomendasi BPK guna membenahi tata kelola insentif perpajakan dalam program PEN. Dia menambahkan, secara konkret otoritas pajak akan mengirimkan data penerima insentif yang tergolong anomali ke Kantor Wilayah (Kanwil) atau Kantor Pelayanan pajak (KPP) untuk ditindaklanjuti dengan himbauan serta Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Upaya pemerintah mengurangi beban bea masuk untuk industri bernilai tambah mulai menunjukkan dampak terhadap penguatan daya saing ekspor nasional. Penyaluran fasilitas kepabeanan berupa kawasan berikat serta kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE kepada industri berorientasi ekspor diharapkan dapat semakin tepat sasaran. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat, sepanjang 2021 pemerintah telah mencucurkan insentif sebesar Rp 47,03 triliun untuk fasilitas kepabeanan, terdiri dari Rp 44,71 triliun untuk fasilitas Kawasan Berikat serta Rp 2,32 triliun untuk fasilitas KITE.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Untung Basuki (2/6) menyampaikan, sepanjang 2021, nilai ekspor yang dihasilkan industri pengolahan penerima fasilitas kawasan berikat dan KITE mencapai 88,29 miliar USD (Rp 1.278 triliun). Capaian ini tumbuh 43,56 % dibanding tahun 2020. Dirjen Bea dan Cukai Askolani menambahkan, fasilitas kawasan berikat diberikan untuk setiap pemasukan barang ke kawasan industri. Setiap barang masuk mendapat fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, pembebasan PPh, pembebasan PPN, dan PPnBM impor, serta pembebasan PPN atas barang dalam negeri. (Yoga)

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian  Keuangan memberikan sejumlah insentif fiskal untuk mendukung industri manufaktur. Contohnya, fasilitas kemudahan  impor tujuan ekspor industri kecil menengah (KITE IKM), KITE pembebasan, KITE pengembalian, dan kawasan berikat. "Kami memberikan insentif fiskal yang berbeda, tergantung peruntukkannya. Pemberian fasilitas kepabeanan bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, penerimaan negara, serta efisiensi biaya produksi dan logistik," ujar Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam media briefing, Kamis (2/6). Askolani memerinci, fasilitas KITE IKM diberikan untuk impor bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, barang contoh, dan mesin dengan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk. Selain itu, perusahaan yang menerima fasilitas ini tidak dipungut PPN dan PPnBM impor, dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp15 miliar dari hasil penjualan paling banyak Rp 50 miliar. (Yetede)

Pembengkakan anggaran subsidi energi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Walhasil pemerintah kembali memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga demi menambal kebutuhan subsidi. Ini memberi konsekuensinya pada mengecilnya belanja pemerintah sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-458/MK.02/2022 memutuskan untuk melakukan penambahan pencadangan anggaran (automatical adjutment) pada semua kementerian dan lembaga (K/L) sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Nilainya, mencapai Rp 24,5 triliun, dari anggaran belanja barang dan belanja modal yang belum diteken kontrak yakni sebesar Rp 227,2 triliun. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai, pemotongan anggaran K/L tersebut akan semakin menekan potensi pertumbuhan dari konsumsi pemerintah. Apalagi, target belanja pemerintah tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

PT Freeport Indonesia memperkirakan bisa menyetor penerimaan negara US$80 miliar hingga akhir masa izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 2041 dari investasi smelter konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (31/5). Setoran kas negara tersebut setara Rp1.165,6 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp14.570. Menurutnya, pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat tembaga di Gresik merupakan waktu yang tepat di tengah meningkatnya permintaan komoditas tembaga di pasar global. Kenaikan harga tersebut karena adanya momentum peralihan rantai pasok dunia pada industri yang berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Selain itu, dia mengatakan, smelter PTFI itu bakal rutin mencetak keuntungan bagi negara dari porsi dividen, pajak, royalti hingga pungutan dengan rata-rata nilai mencapai US$1 miliar setiap tahunnya. Adapun, PTFI sedang menggenjot pembangunan smelter di Gresik dengan target capaian progres 50% pada akhir 2022 dan saat ini sudah mencapai 30%. VP Corporate Communication PTFI Riza Pratama mengatakan pembangunan smelter berkapasitas 1,7 juta ton menelan investasi US$3 miliar atau sekitar Rp43 triliun. Untuk mencapai progres pembangunan hingga 50%, dibutuhkan investasi sekitar US$1,6 miliar.

Kementerian Keuangan meminta  seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyisihkan tambahan anggaran dana cadangan (automatic adjust) sebesar total Rp24,5 triliun. Dana ini akan digunakan sebagai dana siaga untuk  mengantisipasi ketidakpastian  global, khususnya karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan yang turut  memengaruhi ekonomi domestik.

 "Keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden RI dalam rapat internal (16/5) dengan agenda belanja subsidi dalam APBN 2022 dan implementasi kebijakan APBN 2022," demikian isi surat edaran  (SE) Menteri Keuangan yang dikutip Investor Daily, Senin (30/5). Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu  Isa Rachmatamarta mengatakan, kebutuhan penambahan dana cadangan ini akan digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak atas imbas kenaikan harga komoditas energi dan pangan. 

"Cadangan tambahan tidak boleh dipakai dulu, sampai tekanan pada kenaikan harga mereda atau dapat dimitigasi dengan anggaran lain yang disiapkan. Dana tersebut juga sudah termasuk tambahan pagu untuk subsidi dan  kompensasi yang sudah disetujui DPR," tuturnya. (Yetede)

Siap-siap, pemerintah tampaknya akan menghentikan berbagai insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat maupun pengusaha untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini sejalan membaiknya kondisi perekonomian domestik pasca melandainya kasus penyebaran virus tersebut. Berdasarkan catatan KONTAN, hampir semua insentif yang diperpanjang pemerintah dari tahun lalu, akan berakhir Juni 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022, ada tiga insentif pajak penghasilan (PPh) yang akan berakhir di Juni nanti. Sementara itu, ada dua insentif yang akan berakhir September, yakni diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) otomatis dan diskon PPN Properti. Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, berakhirnya sejumlah insentif pajak pada Juni 2022 akan jadi beban bagi pelaku usaha dan bisa berdampak kepada menurunnya profit korporasi. "Penurunan ini kemudian berpotensi berdampak pada perlambatan investasi di semester II-2022," kata Josua.

Sebaliknya, sejumlah kalangan juga menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki UU Cipta Kerja lantaran masih ditemukan sejumlah ganjalan maupun hal-hal lain terkait dengan iklim investasi yang dapat dioptimalkan. Pelaku usaha menilai ketimbang merevisi hal-hal penting yang sudah baik, DPR dan pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi aturan tersebut di lapangan. Sebab, masih ditemui hambatan terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan. Salah satu hal penting yang diharapkan pengusaha tetap ada dalam UU Cipta Kerja adalah ketentuan mengenai skema serta pemberian insentif fiskal. Substansi penting lainnya yaitu mekanisme pengupahan yang menurut pelaku usaha sudah baik. Permintaan dunia usaha agar revisi UU Cipta Kerja fokus pada aspek kemudahan berusaha memang beralasan. Sebab, pengusaha atau calon investor acap mengeluhkan kompleksitas perizinan dan regulasi di daerah. 

Anggapan itu bukannya tanpa bukti. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksinkronan tersebut. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, lembaga auditor eksternal pemerintah itu menemukan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Np. 11/2020 dan aturan turunannya yakni PP No. 5/2021 serta PP No. 6/2021. Saat dimintai tanggapan, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantoro mengatakan organisasinya tengah menyusun rekomendasi dan catatan untuk pemerintah mengenai poin yang perlu dipertahankan atau diubah di dalam UU Cipta Kerja.

Lebih kurang 30 hari jelang penutupan kinerja Semester I/2022, tetapi penyerapan anggaran belanja di sejumlah daerah masih jauh dari harapan. Selain percepatan, pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi terkait belanja produk lokal jelang penutupan paruh pertama tahun ini. Dalam catatan Bisnis, hingga akhir April 2022, sejumlah daerah masih menorehkan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat sekitar 30%. Kendati, realisasi itu dinilai masih on the track. Di Sulawesi Selatan misalnya. Pada periode Januari hingga April 2022, belanja negara di wilayah tersebut terealisasi 29,66% atau sebesar Rp14,49 triliun dari pagu Rp48,85 triliun. Humas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan Asep Setiawan memerinci, belanja pemerintah pusat terealisasi 24,54%, yaitu sebesar Rp4,75 triliun dari pagu sebesar Rp19,36 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi sebesar 33,02%. Dari pagu sebesar Rp29,49 triliun, terealisasi Rp9,74 triliun. “Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran TKDD, pelaksanaan berbagai program pada satker dan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dialokasikan di DIPA Satker K/L,” ungkap Asep, Senin (30/5). Tak hanya Sulawesi Selatan, tren penyerapan positif juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kepala Kanwil DJPb NTB Sudarmanto menjelaskan, hingga 30 April 2022, belanja negara di NTB sudah mencapai 27% dari realisasi APBN yang dianggarkan.