Pendaftaran data pengguna BBM jenis pertalite, yang dijual Rp 7.650 per liter, untuk menertibkan subsidi agar tepat sasaran. Apabila tidak diatur, konsumsi pertalite berpotensi mencapai 28 juta kiloliter tahun ini, melampaui kuota yang sebanyak 23 juta kiloliter. Pendataan dikhususkan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Pengguna dapat mendaftarkan kendaraannya di situs subsiditepat.mypertamina.id mulai 1 Juli 2022. Pendaftar akan diminta memasukkan sejumlah data, seperti nama, nomor telepon, KTP, nomor polisi dan kapasitas mesin (cc) kendaraan, serta foto kendaraan. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapat kode QR yang melekat pada kendaraan, bukan orang.

Tak harus di ponsel, kode QR juga dapat dicetak. Semua kendaraan dapat didaftarkan. Akan tetapi, transaksi dengan pemindaian kode QR tersebut masih akan diuji coba di Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Tanah Datar (Sumbar); Banjarmasin (Kalsel); Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis (Jabar); Manado (Sulut); dan Yogyakarta (DIY). Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting (30/6) mengatakan, pendataan itu sebagai upaya memastikan agar alokasi subsidi tepat sasaran. Pasalnya, saat ini BBM subsidi, yakni pertalite dan biosolar, masih banyak dikonsumsi oleh golongan menengah ke atas atau yang tak berhak mendapat subsidi. (Yoga)

Kemampuan membayar utang jangka panjang Indonesia masih dinilai baik. Meski demikian, pasar keuangan domestik tetap perlu memitigasi risiko potensi resesi AS. Demi menjaga sentimen positif keuangan negara, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan penerimaan negara secara berkelanjutan. Lembaga pemeringkat yang berkantor pusat di London dan New York, Fitch Ratings, mempertahankan peringkat kemampuan membayar utang jangka panjang Indonesia, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Peringkat BBB disematkan dengan outlook stabil. Peringkat BBB menunjukkan tingkat kelayakan investasi di pasar Indonesia masih tinggi, peringkat ini didasarkan proyeksi Fitch Ratings atas inflasi Indonesia yang cukup rendah di level 3,3 % untuk tahun 2022.

Namun, di sisi lain, Fitch Ratings memproyeksikan beban subsidi dalam anggaran keuangan pemerintah Indonesia akan mengalami peningkatan 2,4 % terhadap PDB. Ini merupakan implikasi upaya pemerintah melindungi daya beli rumah tangga di tengah kenaikan harga komoditas global. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai, meski masih menilai tinggi tingkat kelayakan investasi di pasar Indonesia, Fitch Ratings tetap menyoroti besarnya subsidi energi yang digelontorkan pemerintah. Dana anggaran untuk subsidi dapat ditutup dengan peningkatan pendapatan negara karena tingginya harga komoditas, tetapi situasi ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. (Yoga)

Bank Dunia menyepakati pemberian dukungan keuangan kepada pemerintah RI senilai US% 750 juta atau setara Rp 11 triliun (kurs Rp14.700 per dollar AS) pada 17 Juni 2022 untuk mendukung kelanjutan reformasi sektor perpajakan di Tanah Air. "Pinjaman ini untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien," jelas Bank Dunia dalam keterangan yang dikutip Senin (27/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sejak 2019, pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik. "Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan," jelas Sri Mulyani dalam siaran pers Bank Dunia. (Yetede)

Hingga Selasa (28/6) lalu, pemerintah telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari program tersebut mencapai Rp 43,17 triliun. Jumlah itu, berasal dari total pengungkapan harta yang mencapai Rp 424,87 triliun. Adapun jumlah wajib pajak yang telah ikut serta dalam program ini, mencapai 172.676 wajib pajak dengan 213.454 surat keterangan.

Sejalan dengan penanganan pandemi yang membaik, aktivitas manusia mulai bergeliat, demikian pula industri, pusat bisnis, dan komersial. Secara perlahan, harga minyak mentah merangkak naik. Pada Januari 2022, jenis Brent tercatat seharga 86 USD per barel. Saat perang Rusia-Ukraina meletus pada pekan terakhir Februari, harga minyak pada bulan tersebut melonjak menjadi 96 USD per barel. Puncaknya, minyak mentah sempat menyentuh harga 139 USD per barel pada awal Maret 2022. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sama sekali tak diuntungkan dengan tingginya harga minyak mentah kali ini. Pemerintah dipaksa menambah anggaran subsidi BBM, khususnya jenis Pertalite (RON 90). PT Pertamina (Persero) menjual Pertalite seharga Rp 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya saat ini di kisaran Rp 12.000 per liter. Sementara jenis Pertamax (RON 92) dijual Rp 12.500 per liter di saat harga keekonomiannya menyentuh Rp 17.000 per liter.

”Arus kas Pertamina menjadi negatif sejak awal tahun karena harus menanggung selisih harga jual BBM eceran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 Mei 2022. Pada Maret 2022 arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Seperti data yang dipaparkan Sri Mulyani dalam rapat tersebut, jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi atas selisih harga jual BBM eceran oleh Pertamina), pada akhir tahun ini kas Pertamina diperkirakan bisa defisit hingga 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina. Tahun ini, subsidi energi (BBM, elpiji, dan listrik) yang diproyeksikan Rp 134 triliun membengkak jadi Rp 208,9 triliun. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro (23/6) mengatakan, tingginya harga minyak mentah dunia saat ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Mengutip data SKK Migas, dari 128 cekungan di Indonesia, masih ada 68 cekungan yang belum diteliti mengenai kandungan sumber daya migasnya. (Yoga)

Council on Foreign Relations menulis bagaimana ketimpangan pendapatan di AS meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan di AS bahkan relatif tinggi dibandingkan banyak negara maju lain. Krisis keuangan global 2008, pemulihan ekonomi yang lambat dan timpang, dan gejolak ekonomi akibat Covid-19 telah memperburuk situasi ini. Di Indonesia, data BPS menunjukkan, sejak September 2015 angka rasio ini mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Meski demikian, pandemi Covid-19 telah melebarkan ketimpangan pendapatan, walau kembali menurun pada Maret 2021. Program perlindungan sosial seperti BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan ini.

Perang Rusia-Ukraina telah memberikan tekanan baru pada kelompok rentan akibat kenaikan harga pangan. Integrasi global membuat kenaikan harga makanan dan energi, bahkan akibat konflik Rusia-Ukraina terasa di Indonesia. Ketimpangan pendapatan juga mendorong penolakan pada globalisasi. Dalam hal vaksin dan pangan, demi memenuhi  kebutuhan domestik, beberapa negara membatasi ekspornya. Dalam hal pangan, sudah lebih dari 20 negara membatasi ekspornya. Kebijakan ini hanya memperburuk situasi ekonomi dunia karena pembatasan ekspor akan membuat harga pangan terus melonjak. Akibatnya kelompok rentan semakin terpukul.

Prospek keberlanjutan reformasi ekonomi menjadi tak pasti. Tak mengejutkan jika tekanan politik menguat, kebijakan yang muncul akan bersifat populis. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kita sudah melihat gejalanya dalam berbagai kebijakan saat ini : keengganan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, walau bebannya amat berat dan lebih membawa manfaat bagi kelas menengah atas kontrol harga atas beberapa komoditas, pelarangan ekspor kelapa sawit yang akhirnya dibatalkan beberapa waktu lalu. Kebijakan ekonomi yang baik kerap kali pahit dan miskin tepuk tangan. Namun, mengambil langkah tak populer juga tak mudah, karena politisi tak akan mendukung sepenuhnya reformasi yang tak popular. (Yoga)

Badan Anggaran (Banggar) DPR  RI dan pemerintah menyepakati postur makro fiskal 2023, dengan beberapa  indikasi yang berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. Namun Banggar DPR yang mengingatkan, terdapat potensi perbedaan dengan tercantum dalam Nota Keuangan dan UU APBN 2023, mengingat kondisi ketidakpastian global masih dinamis. "Kalau asumsi makro kita putuskan, belum tentu seperti ini nanti di nota keuangan, karena dinamikanya luar biasa," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam raker bersama pemerintah dan BI, di Jakarta, Senin (27/6).  Sementara itu, belanja negara disepakati 13,8-15,1% terhadap PDB, meningkat dari usulan awal 13,8-14,6% PDB. Perinciannya, belanja pusat naik menjadi 9,85-10,9% PDB dari 9,85%-10,54% PDB, sedangkan transfer ke daerah 3,95-4,2% PDB dari 3,95-4,2% PDB dari 3,95-4,06% PDB. (Yetede)

Kementan mengusulkan anggaran untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak naik dari Rp4,42 triliun menjadi Rp4,6 triliun. Sekjen Kementan Kasdi Subagyono mengatakan pihaknya membutuhkan dana itu untuk pengadaan vaksin hingga obat-obatan. "Perkembangan terbaru dalam rapat koordinasi terbatas 22 Juni 2022 kami melakukan evaluasi lagi untuk usulan itu, sehingga kami sampaikan total (naik menjadi) Rp4,6 triliun," ungkap Kasdi dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (27/6).

Menurut Kasdi, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya sebesar Rp2,6 triliun. "Total dua kali vaksin ditambah satu kali vaksin booster. Jumlah dosisnya 43,6 juta dosis yang akan kami adakan dalam rangka untuk vaksinasi ternak," terang Kasdi. Lalu, Kementan butuh dana untuk proses vaksinasi sebesar Rp738 miliar, proses pengobatan Rp32 miliar, dan pelatihan petugas vaksinasi Rp28 miliar. Ditambah pendataan dan penandaan ternak sebesar Rp297 miliar, koordinasi dan pelaporan penanganan PMK Rp16,9 miliar, serta proses pendataan Rp195 miliar. (Yoga)

Atlet nasional Muhammad Abdurrohman tampil sebagai juara katagori Men Elite dalam lomba balap sepeda Velocity Criterium di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (26/6). Muhammad Abdurrahman meraih gelar juara  pertama setelah menyelesaikan 10 lap dalam waktu 30 menit 07,072 detik. Peringkat kedua direbut Muhammad Gilang Persada, kemudian posisi  ketiga direbut Muhammad Andy Royan dengan selisih waktu. "Acara berlangsung dengan kondusif. Para penonton sangat tertib dan fasilitas di lokasi pertandingan  juga usah memadai," ujar Muhammad Abdurrahman kepada Investor Daily seusai pertandingan, Minggu (26/6). Pada katagori Men Master A, Anang Prabowo tampil sebagai juara pertama. Sedangkan Arri Pratama menduduki posisi kedua dan Bagus Hefnar menyusul di urutan ketiga. Pada katagori Men Master B, juara pertama diraih Zulkifli. Posisi runner up berhasil dicapai ferri Nanto dan urutan ketiga oleh Asep Suryaman. Katagori ketiga Men Master B menempuh jarak 13,8 km atau 6 sip. (Yetede)

Proses pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini mulai sudah membawa berkah bagi penerimaan pajak ke kas negara. Salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh badan usaha alias PPh badan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh Badan hingga akhir 31 Mei 2022 melonjak 127,5% secara tahunan. Penerimaan jenis pajak tersebut total mencapai Rp 190,88 triliun. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai lonjakan PPh badan pada periode Mei 2022 tersebut adalah hal yang wajar. Tapi ke depannya, pemerintah perlu mewaspadai tensi geopolitik bagi Indonesia imbas dari konflik Ukraina-Rusia yang hingga kini masih belum jelas kapan berakhirnya. Kemudian, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan harga komoditas global yang diprediksi sudah mulai melandai. Dengan adanya beragam faktor tersebut, Prianto memperkirakan penerimaan PPh Badan hingga akhir tahun ini bisa tembus sampai Rp 458,11 triliun.