Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, hingga kini, 83 perusahaan telah memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai. Pemberian pelonggaran selama tenggat waktu hingga 90 hari, dari sebelumnya 60 hari. Pemberian fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Tekad pemerintah sudah bulat untuk menekan rasio defisit fiskal terhadap produk domestik bruto hingga di bawah 3 % pada 2023. Banggar DPR bersama Kemenkeu menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 di angka 2,85 % PDB. Defisit yang merupakan selisih antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan pemerintah akan dijaga tetap rendah. Untuk itu, tahun depan pemerintah harus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan negara, baik dalam bentuk pajak, bea dan cukai, maupun PNBP. Dengan begitu, berakhirlah era otoritas fiskal menggelontorkan insentif fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk melonggarkan defisit anggaran hanya sampai 2022.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menyediakan insentif pajak yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023. Keputusan ini diambil berkaitan dengan melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air. Insentif yang akan dihentikan tahun depan adalah pengurangan angsuran atau PPh 25, PPnBM kendaraan bermotor, serta PPB Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sektor properti. Pada aspek regulasi, UU No 2/2020 mengasumsikan ekonomi pada 2023 telah sepenuhnya kembali normal. Kebijakan fiskal pada 2023 memang terlihat diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, diharapkan perbaikan kualitas belanja secara efisien dan efektif dapat konsisten dilakukan. Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif juga terus didorong sehingga target defisit fiskal tahun depan bisa tercapai dan terjaga berkelanjutan. (Yoga)

Menjelang berakhirnya program pengungkapan sukarela  (PPS) atau tax amnesty jilid II pada 30 Juni 2022, terjadi lonjakan peserta dan pengungkapan harta bersih (deklarasi) yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), total nilai deklarasi selama 1-15 Juni 2022 mencapai Rp83,6 triliun. Melonjak 304% dibandingkan rata-rata deklarasi bulanan sepanjang Januari-Mei 2022 sebesar Rp 20,7 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmardin Noor merinci, Januari 2022, sebanyak 8.389 WP mengungkapkan harta dalam PPS, kemudian pada Februari mencapai 7.881 WP, Maret 2022 naik menjadi 4.294 WP, lalu April 9.424 WP, dan Mei sebanyak 16.185 WP. Sementara itu, sejak awal Juni 2022 hingga 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB, total peserta wajib pajak mencapai 32.157 wajib pajak. Dengan demikian, total peserta PPS sampai 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB mencapai 88.330 orang. (Yetede)

Sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju disebut akan diganti Presiden Jokowi. Beberapa sosok yang diajak bicara Presiden menyebut bahwa Presiden ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinet agar pemerintahan berjalan efektif jelang Pemilu 2024. Hingga Selasa (14/6) pukul 23.00, keputusan presiden terhadap pergantian, pertukaran posisi, dan penambahan menteri belum ditandatangani Presiden Jokowi. Dikabarkan, lebih dari dua menteri dan dua wakil menteri (wamen) akan diganti atau bertukar posisi. Namun, situasi masih dinamis sehingga perubahan bisa terjadi hingga saat terakhir.

Pelantikan dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada siang hari ini di Istana Negara. Rangkaian pelantikan akan dimulai dengan kedatangan para pimpinan partai politik untuk bertemu dengan Presiden. Setelah itu, Presiden mengenalkan menteri baru dan menteri yang bertukar posisi, serta wakil menteri yang baru ke wartawan. Sejak Selasa (14/6) sore hingga pukul 22.00, sejumlah menteri dan tokoh bergantian datang ke Istana Negara. Mendag Muhammad Lutfi menjadi menteri yang pertama datang ke Istana sekitar pukul 14.00. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono juga datang dan diterima Presiden pukul 14.15. Pada pukul 15.30, Menhan Prabowo Subianto juga tiba di Istana. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo mengungkapkan, ada spekulasi yang menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, rumor PAN akan mendapatkan amanat satu menteri dan satu wakil menteri di kabinet juga muncul. (Yoga)

Lonjakan harga komoditas kembali menjadi penyelamat kinerja penerimaan negara dari perpajakan, di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Selain lonjakan harga komoditas di pasar global, proyeksi meningkatnya penerimaan negara dari perpajakan tahun ini dan tahun depan juga ditopang oleh membaiknya perekonomian di dalam negeri. Rasio pajak diproyeksikan juga sudah pulih ke level sebelum pandemi pada tahun 2022 ini. Tahun ini pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan tumbuh 15,3 % dari realisasi 2021 yang Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan ini melampaui angka sebelum pandemi dan di atas rata-rata periode 2017-2019, sebesar 6,5 %. Tahun lalu penerimaan perpajakan tumbuh 20,4 %, tetapi lebih karena penerimaan perpajakan tahun sebelumnya terkontraksi 16,9 % akibat dampak pandemi.

Di satu sisi, kita mensyukuri rezeki nomplok dari boom komoditas ini. Lonjakan harga komoditas memicu surplus neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendongkrak kemampuan pemerintah membiayai berbagai program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh lonjakan harga energi dan pangan global. Kita harus memanfaatkan surplus devisa dari komoditas dengan mengalokasikan ke sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang memiliki efek berantai tinggi. Namun, masih tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga memicu kekhawatiran akan terjadinya Dutch disease. Boom komoditas membuat kita lupa membangun industri dan menuntun pada deindustrialisasi, tercermin dari sumbangan manufaktur ke pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun, selain jumlah pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan yang juga terus menyusut beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Pemerintah optimistis penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022. Optimisme terbangun karena di tengah ketidakpastian yang meliputi dunia saat ini penerimaan Indonesia diyakini tetap akan terkerek tren kenaikan harga komoditas global. Dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (13/6) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan penerimaan perpajakan tahun ini tumbuh 15,3 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, mencapai Rp 1.784 triliun. Penerimaan ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun serta penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun. Adapun target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2022 tercatat hanya sebesar Rp 1.506,9 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa saat ini penerimaan negara dari komoditas memang masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan negara akan rentan apabila hanya bergantung pada lonjakan harga komoditas yang terjadi secara musiman. Siklus kenaikan harga komoditas, lanjutnya, tidak menentu karena dipengaruhi beragam faktor. Salah satunya, ketersediaan pasokan dari komoditas serta peningkatan permintaan dari komoditas tersebut. Agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah disarankan mengubah struktur perekonomian yang didasarkan atas komoditas menjadi nonkomoditas. (Yoga)

Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih sangat minim. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, hingga 3 Juni 2022, realisasinya baru mencapai Rp 95,13 triliun atau 20,9% dari pagu Rp 455,62 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperinci, realisasi tersebut terdiri dari program penanganan kesehatan yang baru mencapai 20% atau Rp 24,46 triliun. "Digunakan untuk klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan, juga terkait pengadaan vaksin dan dana desa," katanya, Senin (13/6).

Pemerintah menghadapi jalan buntu dalam memenuhi besarnya kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru, menyusul minimnya minat investor serta terbatasnya ruang fiskal negara. Hal itu tercermin dari desakan sejumlah pejabat negara untuk meminta bantuan dari Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) guna memburu investor. Sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas investasi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meminta INA untuk berburu dana. Akan tetapi, lembaga yang belum lama didirikan oleh Presiden Joko Widodo itu menolak dengan alasan pencarian investasi bukan merupakan tugas pokok dan fungsi utama INA. INA memang beberapa kali berhasil memboyong investor luar negeri untuk menanamkan modalnya pada berbagai instrumen investasi di Tanah Air, baik di pasar saham maupun infrastruktur fisik. Investasi itu dilakukan dengan catatan INA turut serta dalam penanaman modal.

Penerimaan perpajakan tahun ini diprediksi  tumbuh 15,3% menjadi Rp1.784 triliun tahun ini, di atas target APBN 2022 sebesar Rp 1.510 triliun. Hal tersebut ditopang lonjakan harga komoditas global. Perinciannya, penerimaan bea dan cukai tahun ini diprediksi Rp299 triliun, lebih tinggi dari target APBN 2022 sebesar Rp245 triliun dan penerimaan pajak Rp 1.485 triliun, lebih tinggi dari target Rp 1.265 triliun. Seiring dengan itu, pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan sekitar 9,3-10% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023, dibandingkan usulan Komisi XI DPR berkisar 9,45-19%. Target itu telah disepakati Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR dalam rapat panja RAPBN 2023. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, target rasio perpajakan tahun depan masih mencerminkan  ketidakpastian yang tinggi. Target tersebut juga sedikit berbeda dari yang ditentukan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2023 berkisar 9,3-9,59%. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengimplementasikan perluasan objek kena cukai untuk bahan bakar minyak (BBM), ban karet, dan detergen paling cepat 2027. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKP) Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan, pemerintah tidak akan gegabah dalam memperluas objek kena cukai ke tiga barang itu, meskipun bertujuan mengendalikan konsumsi. "Kami menimbang kiri dan kanan. Ini merupakan rencana jangka menengah panjang. Namanya kajian, bukan kebijakan, jangka pendek paling lama 2023, sedangkan untuk 3033 sudah jelas sampai akhir tahun," tegas dia ketika ditemui usai rapat Panja Banggar DPR RI, Senin (13/6). Dia menjelaskan, alasan perlunya dikenakan cukai untuk  ketiga barang selain terkait mengendalikan konsumsi, agar tidak memengaruhi lingkungan. Contohnya, penggunaan BBM di dalam negeri masih cukup besar. (Yetede)