JAKARTA,ID-Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menargetkan penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun, 8,9% lebih besar dari outlook penerimaan perpajakan 2023 yang sebesar Rp2.118,3 triliun. Karena itu, penerimaan perpajakan tahun depan bakal digenjot dengan laju atau kecepatan kenaikan dua kali lipat lebih dibandingkn laju tahun ini yang diperkirakan hanya naik 4,1%. Pada saat bersamaan, perekonomian hanya ditargetkan tumbuh 5,2% atau 3,7% poin dibawah laju target  pertambahan penerimaan pajak. Kalangan pelaku usaha berharap, upaya pencapaiaan target peneriman perpajakan yang tinggi tahun depan  disertai dengan konsistensi penerapan regulasi-regulasi reformasi perpajakan, khususnya perluasan basis pajak. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, target penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian tersebut akan membawa konsekuansi pada tax ratio yang lebih tinggi. "Kita targetkan peneriamaan perpajakan tumbuh 5,2%. Artinya, tax ratio-nya diharapkan akan terus meningkat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu (16/08/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa strategi APBN 2024 yang tetap didesain ekspansif di antaranya akan difokuskan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing. Ini dimaksudkan  agar Indonesia mampu menjawab tantangan, baik saat ini sekaligus di masa mendatang. "APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka  ujar kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RAPBN 2024 dan nota keuangannnya di depan Rapat Paripurna DPR di Parlemen Senayan, jakarta, Rabu (16/08/2023). Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. "Ini termasuk untuk mempercepat penurunan prevalensi  stunting agar mencapai 14% di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," kata Jokowi. (Yetede)

JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini. Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional. Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini.

Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional.

Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Risiko pembengkakan utang kembali mengintai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Pemerintah merencanakan defisit anggaran tahun depan sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 522,85 triliun. Defisit itu bersumber dari alokasi belanja negara sebesar Rp 3.304,13 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah masih merencanakan pembiayaan lewat utang dengan target sebesar Rp 648,1 triliun. Selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, utang yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) akan mendominasi, yaitu mencapai Rp 666,4 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun. (Yetede)

WENGKI Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, kaget ketika mendengar usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat. Pemerintah provinsi setempat berencana menyediakan pola ruang pada kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 15 ribu hektare. Satu dari tiga KPI itu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Padahal di sana terdapat kawasan berstatus areal penggunaan lain (APL) yang berada di Nagari Air Bangis, Ranah Batahan, dan Koto Balingka.

"Rencana ini akan bertumpang-tindih dengan lahan masyarakat dan bisa memicu konflik,” kata Wengki saat ditemui pada Sabtu, 12 Agustus lalu. “Tapi pemerintah sepertinya sangat ngotot melancarkan proyek ini. ”Menurut Wengki, rencana pemerintah itu disampaikan pertama kali oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Palastri, dalam konsultasi publik di Hotel ZHM Premier Padang pada 9 November 2022. Acara tersebut diikuti sejumlah perwakilan instansi vertikal, pemerintah kota/kabupaten, akademikus, Pokja Percepatan RTRW Sumatera Barat, serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk Walhi.

Pemaparan serupa disampaikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Reny Windyawati, dalam sebuah diskusi daring pada 26 Desember 2022. Menurut dia, pembangunan kawasan industri itu membutuhkan konfirmasi data di Sumatera Barat. Begitu juga dengan rencana pembangunan industri refinery oleh PT Abaco di Kecamatan Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan menempati lahan seluas 20 ribu hektare. (Yetede)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan nota keuangannya mengatakan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah pekerjaan, dari penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, hingga mendukung proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yetede)

JAKARTA — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dinilai terlalu optimistis di tengah berbagai tantangan yang terjadi dari dalam dan luar negeri. Musababnya, rancangan tersebut dibuat dengan landasan beberapa asumsi ekonomi makro yang sulit tercapai di tahun depan.

"Saya khawatir akan ada APBN perubahan di tengah jalan begitu ada target ekonomi makro yang tak tercapai. Mumpung masih RAPBN, mohon target lebih realistis," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Beberapa asumsi makro yang cukup menantang untuk dicapai misalnya pertumbuhan ekonomi yang dibidik 5,2 persen pada tahun depan. Ada beberapa alasan yang menurut Bhima membuat target itu tak mudah. Antara lain faktor eksternal rendahnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi Cina yang merupakan mitra dagang dan investasi besar bagi Indonesia.

"Apakah mungkin dengan keterkaitan dagang yang begitu besar dengan Cina, kita bisa tetap positif?" ujar Bhima. Ganjalan pertumbuhan lainnya berasal dari sentimen tahun politik pada tahun depan, yang biasanya membuat pemodal menahan investasi dan masyarakat menengah atas menahan belanja. (Yetede)

Kebijakan hilirisasi mineral, yang selama ini menjadi andalan Presiden Joko Widodo, mulai berefek ke perekonomian. Namun kebijakan itu masih meninggalkan sejumlah catatan, termasuk terhadap penerimaan negara yang belum signifikan. Kebijakan hilirisasi diawali langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 untuk mengerek nilai tambah nikel. Sempat digugat Uni Eropa, pemerintah Indonesia bersikukuh menggulirkan kebijakan ini. Dari sisi perdagangan, hilirisasi nikel turut mengangkat nilai ekspor nikel Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor nikel (kode HS 75) Indonesia pada 2020 tercatat senilai US$ 808,41 juta, turun 0,61% year on year (yoy). Namun pada 2021 angkanya menanjak 58,89% yoy menjadi US$ 1,28 miliar. "Program hilirisasi mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US$ 4 miliar, lima kali lipat dibanding 2015," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (15/8). Neraca dagang produk nikel seperti besi dan baja (kode HS 72) juga surplus US$ 14,28 miliar di 2022. Hanya, neraca produk turunan nikel lain, yakni barang besi dan baja (kode HS 73), defisit US$ 2,09 miliar pada 2022. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menyebut, perlu ada diversifikasi produk hilirisasi. "Tidak hanya nikel, tetapi ekspansi ke komoditas lain juga perlu untuk merambah pasar lebih luas," kata dia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meminta pemerintah memperluas program lebih ke hilir atau sampai ke produk jadi. Hal ini akan memperkuat industri sehingga ada penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, Rabu (15/8). Ini akan menjadi pidato Nota Keuangan terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar pada tahun depan. Keempatnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi dan pengendalian inflasi. Pada pendahuluan RAPBN tahun depan yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,1-5,7% year-on-year (yoy), inflasi di kisaran 1,5%-3,5% yoy, dan nilai tukar di rentang Rp 14.700-Rp 15.200 per dolar AS. Kebijakan pendapatan negara ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan berupa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan memacu inovasi layanan publik dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Sementara belanja negara ditargetkan 14,03%-15,01% PDB. "Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik di tingkat pusat maupun daerah," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, pertengahan Mei lalu. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun berharap Nota Keuangan 2024 yang akan dibacakan Presiden salah satunya mengenai pemberlakukan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Terlebih lagi, DPR RI sudah memberikan restu ke pemerintah untuk segera menerapkan ekstensfikasi kedua cukai itu.