Performa penerimaan daerah pada paruh pertama tahun ini di sejumlah wilayah masih cukup solid dengan capaian yang cukup memuaskan. Namun demikian, pemerintah daerah tak ingin berpuas diri guna menjaga kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan pada masing-masing APBD. Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) misalnya yang pada paruh pertama tahun ini telah mencapai 48% dari target sebesar Rp21,9 triliun.Pada semester I/2023, penerimaan pajak provinsi telah mencapai Rp10,5 triliun.Realisasi ini ditopang oleh pajak kendaraan bermotor (PKB)senilai Rp4,2 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp3 triliun, pajak bahan bakar sebesar Rp1,7 triliun, pajak rokok senilai Rp1,5 triliun, dan pajak air permukaan sejumlah Rp33 miliar.Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) Dedi Taufik mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar dari lima pajak yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. “Edukasi pajak menjadi penting untuk memberikan informasi dan kebijakan pajak provinsi kepada masyarakat,” katanya Senin (14/8). Adapun, edukasi tahap awal dilaksanakan pada Sabtu (12/8) di Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung. 

Edukasi berikutnya akan dilaksanakan Bapenda di 10 kabupaten pada pekan keempat Agustus. Pasalnya, ia menilai bahwa pelayanan publik baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dibangun dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, Bapenda Jabar berupaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kesamsatan sebagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bersama kepolisian dan Jasa Raharja. Pada gelaran edukasi di Kabupaten Bandung, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Thoriqoh Nasrullah Fitriyah mengungkapkan bahwa pajak masyarakat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah dan layanan publik. Pada perkembangan lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) juga melakukan strategi serupa.Pemprov Kaltara memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dengan menghapus denda, memberikan diskon, dan membebaskan bea balik nama. Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan bahwa program ini diatur dalam dua keputusan gubernur. Pertama, Keputusan Gubernur Kaltara No.188.44/K.398/2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB, Pengurangan Pokok PKB, dan Keringanan Pokok PKB Tahun 2023.Kedua, Keputusan Gubernur Kaltara No.188.44/K.399/2023 tentang Pembebasan Pokok BBNKB II terhadap Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Mutasi Masuk ke Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang berasal dari devisa hasil ekspor (DHE). Ini dilakukan agar eksportir tertarik menyimpan DHE di perbankan dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Senin (14/8/2023), di Jakarta. 

Wacana pajak ekspor bagi produk olahan nikel perlu diterapkan tahun ini sesuai rencana awal. Penerapan pajak itu dinilai bisa mengungkit penerimaan negara yang saat ini mulai melambat dan memaksimalkan dampak manfaat kebijakan hilirisasi. Rencana kebijakan pajak ekspor turunan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), muncul tahun lalu ketika harga nikel masih tinggi di pasar global. Pemerintah berencana memberlakukannya tahun ini sembari memperhatikan pergerakan harga nikel. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan itu akan segera diterapkan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi produk turunan nikel. ”Bukan hanya karena penerimaan pajak mulai melambat, melainkan hilirisasi ini sudah dikasih waktu yang cukup lama. Keuntungan yang dirasakan tahun lalu sudah berkali-kali lipat. Kalau tak kunjung diterapkan, negara berpotensi kehilangan sumber pendapatan baru,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/8). Menurut dia, potensi pendapatan yang bisa diraup negara dari pajak ekspor turunan nikel cukup besar karena nilai ekspor produk turunan nikel saat ini masih tinggi. Pada tahun 2022, total ekspor hilirisasi nikel senilai 34,3 miliar USD atau Rp 510,1 triliun. (Yoga)

Kebijakan hilirisasi mineral masih memantik pro dan kontra. Pemerintah mengklaim, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Namun tak sedikit yang mengkritik kebijakan itu justru hanya menguntungkan pemodal asing. Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi nikel justru hanya menguntungkan investor China. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil hilirisasi hanya US$ 27,8 miliar, atau Rp 413,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.876 per dolar AS pada 2022). Faisal mengakui ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali lipat. Kendati begitu, dia meyakini mayoritas uang hasil ekspor tadi tidak mengalir ke Indonesia, melainkan hampir 90% ke China. Hal ini mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel di Indonesia 100% dimiliki China. "Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tak dikenakan pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ujar Faisal dalam di blog pribadinya, dikutip kemarin. Pemerintah membantah kritik Faisal Basri. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, saat pemerintah memulai program hilirisasi nikel, termasuk melarang ekspor nikel pada 2020, pendapatan negara naik 11 kali lipat dari 2016 hingga 2022. Pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter semula hanya Rp 1,65 triliun pada 2016. Di 2022, ada peningkatan jadi Rp 17,96 triliun. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan penerimaan pajak dari hilirisasi meningkat signifikan. Apalagi untuk smelter yang dibangun pada periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama tujuh tahun, saat ini sudah mulai membayar PPh Badan.

Lusa, Rabu (16/8), Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan RAPBN 2024 di hadapan anggota parlemen.RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden menjadi acuan pamungkas di masa pemerintahan Presiden Jokowi di sisa masa baktinya yang kurang dari 15 bulan. Dalam dua periode kepemimpinan, sejak 2014—2019 dan 2019—2024, banyak perbaikan yang ditorehkan terutama dari aspek pembangunan infrastruktur. Namun, sejumlah pekerjaan rumah juga masih tersisa yang mesti dibereskan di akhir kepemimpinannya.

Pada Rabu (16/8), sesuai dengan tradisi tahunan, Presiden Joko Widodo akan membacakan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan. Hal itu disampaikan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD yang merupakan rangkaian kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia yang diperingati pada Kamis, 17 Agustus 2023.Momen pembacaan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan ini istimewa. Boleh jadi karena ini mungkin terakhir dilakukan di Jakarta karena tahun depan Presiden Jokowi berkeinginan pemerintahan telah berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Masa depan IKN dan arah program pembangunan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014.Sejatinya, pemerintah saat ini masih berkesempatan menyiapkan kerangka APBN untuk periode 2025. Namun, implementasi APBN 2025 tentu akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Angka rapor pemerintahan terutama indikator makro ekonomi sejauh ini bisa dikatakan relatif memuaskan banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8% dengan laju inflasi yang terkendali. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada tahun depan, berdasarkan laporan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 dengan tema Optimis dan Waspada, pemerintah mengejar sejumlah target yang relatif moderat.Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 5,1%—5,7%, inflasi juga di antara 1,5%—3,5%, serta nilai tukar rupiah dipatok dalam rentang Rp14.700—Rp15.200 per dolar AS. Kalangan pengusaha dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan sejumlah hal, terutama kualitas, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia.

Presiden Joko Widodo akan membacakan pengantar atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung lusa, Rabu (16/8). Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambangi Istana Negara pada Rabu (9/8). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara itu untuk melaporkan persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setengah berkelakar, politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR di Jakarta pada tahun ini boleh jadi merupakan perhelatan yang terakhir kalinya. “Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa jika gedung MPR di IKN selesai, maka berpotensi ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir di Jakarta,” katanya kepada para juru warta yang bertugas di Istana. Pernyataan Bambang itu barangkali ada benarnya. Presiden Jokowi memang punya impian untuk dapat menyelenggarakan upacara kemerdekaan RI pada 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar pembangunan yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014. Sejatinya, Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan menyiapkan APBN untuk periode 2025. 

Namun, RAPBN 2025 implementasinya akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Alhasil, RAPBN 2024 benar-benar menjadi momen penting untuk mengejar berbagai program tertinggal di pengujung pemerintahan kabinet Indonesia Maju. Jika berkaca dari indikator makro sepanjang 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8%. Laju inflasi juga relatif terkendali. Ditemui Bisnis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sejumlah kemajuan bidang pembangunan telah dicapai di masa pemerintahan Presiden Jokowi di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik yang tinggi.   Sepanjang 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, kata Suharso tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada 2024, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka ditargetkan semakin berkurang masing-masing menjadi 6,5%—7,5% dan 5%—5,7%. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu memberi perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM. Upaya yang harus dilakukan mulai saat ini adalah melakukan investasi pada kualitas SDM, baik melalui pendidikan maupun kesehatan. Penyediaan infrastruktur sektor logistik dan mengakselerasi penghiliran industri.

JAKARTA,ID-Kinerja ekonomi domestik tetap menunjukkan tren penguatan ditengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Ini tidak lepas dari APBN yang bekerja keras menjaga masyarakat, ekonomi, dan berbagai program nasional yang menjadi prioritas. Pada saat yang sama, pemerintah akan terus mewaspadai  dan melakukan antisipasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. " APBN kita dengan kegiatan ekonomi terjaga mesih menunjukkan kinerja positif dengan penerimaan negara yang masih tumbuh, meskipun mengalami moderasi. Belanja yang kita lakukan juga tetap jaga sesuai kualitas dan rencana," ucap Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalan konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta yang berlangsung secara virtual pada Jumat (11/08/2023). Kinerja positif APBN berlanjut sampai dengan Juli 2023 dengan surplus yang terjaga seirama kinerja belanja negara yang bertumbuh dan pendapatan yang positif, meskipun menunjukkan tren yang melandai dan pembiayaan yang antisipatif," kata Sri Mulyani. Catatan Kemenkeu menunjukkan, 31 Juli 2023, APBN mengalami surplus sebesar Rp153,5 triliun yang setara 0,72% PDB. Dengan kondisi surplus tersebut, kondisi kesimbangan premier mencapai Rp 394,5 triliun. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindung masyarakat. (Yetede)

Harga komoditas yang melemah dan kinerja ekspor-impor yang menurun mengakibatkan penerimaan perpajakan dalam realisasi APBN periode Januari-Juli 2023 melambat. Situasi tersebut menjadi alarm kewaspadaan bagi kinerja APBN. Penerimaan perpajakan periode Januari-Juli 2023 terealisasi Rp 1.258,9 triliun atau tumbuh 3,7 % secara tahunan. Nilai itu diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.109,1 triliun atau tumbuh 7,8 % secara tahunan serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 149,8 triliun atau tumbuh 19,1 % secara tahunan. Menkeu Sri Mulyani, Jumat (11/8) mengatakan, penerimaan pajak tetap tumbuh positif karena kinerja ekonomi yang baik pada semester I-2023. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari-Juli 2023 tidak setinggi periode sama tahun 2022 yang menembus 58,8 %.

”Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat pertumbuhan bulanan penerimaan pajak, terutama pada bulan Juni dan Juli, mengalami pertumbuhan bulanan negatif. Ini adalah koreksi untuk menuju normalisasi,” ujarnya. Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, seperti harga komoditas, konsumsi dalam negeri, dan belanja pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, surplus APBN itu menjadi tanda bahaya dan harus diwaspadai. Ini karena belanja pemerintah belum optimal di tengah kondisi perlambatan penerimaan perpajakan akibat turunnya kinerja ekspor-impor. (Yoga)

Kinerja pendapatan negara yang moncer tahun ini, menjadi modal bagi pemerintah untuk mencapai target tahun depan. Sayangnya, jalan pemerintah tak mulus lantaran beberapa tantangan yang harus mereka hadapi untuk mengejar target 2024. Dalam pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakati, rasio pendapatan negara 2024 dipatok sebesar 11,88% hingga 12,38% atas produk domestik bruto (PDB). Secara nominal, batas atas target pendapatan negara 2024 dipatok Rp 2.865,3 triliun. Angka ini naik 11,69% dari target 2023 dengan nominal sebesar Rp 2.463 triliun. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi pendapatan negara hingga akhir Juli 2023 tercatat mencapai Rp 1.614,8 triliun atau 65,6% dari target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi pendapatan negara secara total masih tumbuh positif, yakni 4,1% year on year (yoy). Meskipun, pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2023 yang menanjak 5,4% yoy. Meski demikian, pemerintah optimistis, pendapatan negara tahun ini bakal melampaui target. Berdasarkan outlook yang pemerintah sampaikan ke Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, pendapatan bisa mencapai Rp 2.637,2 triliun, 107,1% dari target. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, masih banyak tantangan yang harus pemerintah hadapi untuk mengejar target pendapatan negara di 2024. Utamanya, potensi perlambatan ekonomi. Ini akan memengaruhi setoran pendapatan, terutama dari sisi pajak.