Mengikuti tren dunia atas pengurangan emisi, Indonesia siap menggelar Bursa Karbon. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga baru saja menerbitkan Peraturan OJK No 14/ 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Beleid ini menjadi pedoman perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia. Bursa Karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. "POJK ini bagian dari upaya OJK mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim," jelas Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK dalam keterangan resminya, kemarin. Di POJK 14/2023, unit karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon adalah efek yang wajib terlebih dulu terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan Penyelenggara Bursa Karbon. Untuk menjadi penyelenggara Bursa Karbon, perusahaan wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. OJK melarang pemenuhan modal berasal dari pinjaman. Pemerintah menargetkan Bursa Karbon bisa bergulir pada September 2023. OJK mengaku sudah ada perusahaan yang menunjukkan minatnya untuk menjadi penyelenggara Bursa Karbon. "Sudah beberapa (yang diskusi), cuma yang menyerahkan dokumen belum ada," kata Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Jumat (19/8). BEI siap menjadi penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia. Mereka akan mendaftar ke OJK. "BEI siap mengajukan diri sebagai penyelenggara Bursa Karbon," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI kepada Kontan, kemarin. Potensi perdagangan karbon di Indonesia memang menggiurkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan nilai ekonomi karbon di tanah air mencapai Rp 8.000 triliun.

JAKARTA,ID-Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah telah meningkatkan geliat investasi ramah lingkungan di Indonesia. Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak pun berperan sebagai instrumen  katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang energi yang efisien. Insentif tersebut khususnya terhadap investasi yang berhubungan dengan rantai pasok. kendaraan listrik. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai, dan bea masuk. "Bagian terbesar dari investasi ini diarahkan pada produksi baterai yang mencapai US$ 15 miliar. Investasi fiskal dan kebijakan hilir dalam industri hijau diharapkan dapat mengurangi emisi karbon." kata Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Nathan Kacaribu dalam seminar Energy Transition Mechanism. Febrio mengungkapkan, pemerintah melakukan mobilisasi pembiayaan inovatif  dengan menerbitkan green sukuk sebesar US$ 6,2 miliar dan obligasi SDG hingga US$ 577 juta baik di tingkat global   maupun nasional, yang diharapkan dapat mengurangi sekitar 10,6 juta emisi karbon dioksida. (Yetede)

Dalam RAPBN 2024, pemerintah mencantumkan target ketahanan pangan di bidang pertanian. Beberapa di antaranya adalah peningkatan ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton, bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton, dan cabai 252.501 ton. Pemerintah juga menargetkan lumbung pangan (food estate) seluas 61.400 hektar terbangun di Kalteng. Selain itu, produksi padi di Kalteng, Sumsel, dan Papua Selatan juga ditargetkan sebanyak 5,06 juta ton. Produktivitas padi dan Indeks Pertanaman ditargetkan meningkat masing-masing 5,3 % dan 5,0 % per tahun. Selain itu, nilai tukar petani(NTP)juga ditargetkan meningkat di kisaran 105-108 dan nilai tambah per tenaga kerja pertanian bisa menjadi Rp 59,8 juta per orang per tahun.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Rabu (23/8/2023), menilai, target ketersediaan beras sebanyak 46,84 juta ton pada 2024 tidak masuk akal. Hal itu disebabkan produksi beras pada 2015-2022 sudah stagnan dan cenderung turun 0,21 % per tahun. Produksi beras nasional rata-rata sebanyak 31 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan surplus beras akhir tahun, stok yang ada di masyarakat, swasta, dan Perum Bulog, rata-rata ketersediaan beras nasional sekitar 35 juta ton. ”Apalagi tahun ini produksi beras bakal turun akibat dampak La Nina dan El Nino. Jadi, tidak mungkin jika dalam setahun, ketersediaan beras bisa langsung meningkat drastis jadi 46,84 juta ton,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi memperkirakan produksi beras tahun ini bakal turun 5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Indonesia semakin getol berbelanja sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur dari luar negeri. Kabar teranyar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja meneken memorandum of understanding (MoU) komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang belum stabil, ditambah volatilitas rupiah, sejumlah pihak mewanti-wanti besarnya belanja peralatan militer bisa menekan anggaran negara dan cadangan devisa. Apalagi, transaksi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Indonesia pada kuartal II-2023 mencatatkan defisit US$ 7,4 miliar. Berdasarkan riset Kontan, nilai total 24 pesawat F-15EX mencapai US$ 1,32 miliar (1 unit senilai US$ 87,7 juta). Sebelumnya, Indonesia berencana memboyong 42 unit Rafale dari Prancis, lengkap dengan persenjataannya senilai total US$ 8,1 miliar. Jet tempur ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada 2026. Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, Menhan Prabowo Subianto ingin memperkuat pertahanan Indonesia. Pertahanan merupakan investasi, bukan biaya. Pertahanan yang kuat akan memastikan ekonomi bekerja baik dan lebih maju. Anggota DPR RI Komisi I Tb Hassanudin minta Kemhan berkomunikasi dengan parlemen terkait alasan pengadaan dan anggarannya. "Sebaiknya pengadaan alutsista sesuai aturan perundang-undangan dan jelaskan kepada DPR atau Komisi I alasan pengadaan dan anggarannya," ujar dia, kemarin.

JAKARTA,ID-Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan tahun 2024 mencapai Rp 374,5 triliun, meningkat dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp352,8 triliun. Kebijakan belanja perpajakan  dirancang secara terarah dan terukur dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan  ekonomi global dan domestik. Estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak tahun 2024 terbagi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 228,1 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 127,9 triliun, Bea Masuk dan Cukai Rp 18 triliun; Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor P3 sebesar Rp0,03 triliun, dan Bea Materai Rp0,5 triliun. Nilai belanja perpajakaan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 sebesar Rp323,51 miliar atau sebesar 4,4% dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp309.995,6 miliar atau 1,83% PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. (Yetede)

DPRD DKI Jakarta menolak usul Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengajuan pinjaman Rp 1 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman itu akan digunakan untuk membangun tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF). ”Permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (21/8/2023), terkait alasan penolakan usul tersebut. (Yoga)

Para pelanggan listrik non subsidi bersiaplah merogoh kantong lebih dalam. Ini menyusul perubahan formula perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjusment). Dalam beleid terbaru yang keluar akhir Juli 2023, ada formula baru atas penetapan tarif listrik non subsidi. Pemerintah memasukkan komponen Harga Batubara Acuan (HBA) dalam hitungan tarif listrik non subsidi. Lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pasal 6 ayat 2, beleid ini menyebut: penyesuaian tarif listrik dilakukan tiap tiga bulan, apabila terjadi perubahan faktor. Dalam beleid anyar ini, formula tarif listrik non subsidi menghitung HBA sebagai komponen pembentuk tarif listrik. Ini artinya: harga batubara dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Ini berbeda dengan Permen ESDM No 28/2016. Formula penyesuaian tarif listrik tidak ada unsur HBA. Dalam beleid lama, penyesuaian tarif listrik hanya menghitung kurs, ICP, dan inflasi saja. Yakni kurs, ICP, dan inflasi menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan ketiga, keempat, dan kelima sebelum penyesuaian tarif tenaga listrik. Sinyal kenaikan listrik non subsidi juga tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2024. Dalam Buku II Nota Keuangan, pemerintah menyebut akan memperkuat penerapan subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan kebijakan tariff adjustment untuk pelanggan nonsubsidi sesuai dengan kondisi perekonomian Kepada KONTAN, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu buru-buru menepis tarif listrik non subsidi naik dalam waktu dekat, kendati hitungan tarif berubah.

Kalangan pelaku usaha agaknya boleh tersenyum gembira, menyusul rencana pemerintah yang kembali mengumbar insentif fiskal guna memuluskan laju ekonomi pada tahun depan. Tak tanggung-tanggung, rancangan stimulus yang disiapkan pemangku kebijakan pun mencatatkan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, insentif yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun. Manufaktur, transportasi, hingga pergudangan pun menjadi sektor yang mendapatkan pendampingan fiskal prioritas. Pemberian stimulus ini bukannya tanpa alasan. Maklum, target pertumbuhan ekonomi pada 2024 terbilang cukup tinggi yakni 5,2%, naik dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani, mengatakan fasilitas kepabeanan yang disiapkan otoritas fiskal difokuskan pada industri menanamkan modalnya di Tanah Air. Beberapa di antaranya sektor pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, penelitian, hingga penelitian dan pengembangan. Adapun dari sisi pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan insentif fiskal pada 2024 diberikan secara terukur dan terarah dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan kemudahan berinvestasi. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto, menilai kebijakan insentif yang dirancang pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan investor baru. Padahal, pengusaha yang selama ini menanamkan modalnya di Tanah Air juga butuh dukungan. "Incentive tax bagus, tetapi dampak ke industri tak sebesar bayangan pemerintah," ujarnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan evaluasi selayaknya dilakukan atas belanja perpajakan untuk manufaktur. Seharusnya, insentif diberikan dengan harapan mendorong proses reindustrialisasi. Namun faktanya, terjadi erosi industri dalam komponen PDB.

Dorongan anggaran belanja pemerintah pusat ke perekonomian Indonesia tahun depan, tampaknya akan lebih minim. Sebab, dorongannya terhadap konsumsi rumahtangga tak signifikan. Sementara kontribusi terhadap investasi malah turun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, alokasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.446,54 triliun, tumbuh 6,5% dari outlook 2023 sebesar Rp 2.298,24 triliun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar untuk belanja pegawai mencapai Rp 481,42 triliun, selain untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,32 triliun. Bahkan, belanja pegawai tumbuh dua digit mencapai 11,32% dibanding outlook 2023. Kenaikan ini sejalan dengan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN yang pemerintah usulkan 8%. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta bilang, anggaran belanja pegawai tahun depan meningkat karena kebijakan kenaikan gaji dan pensiun ASN. Di sisi lain, Isa menyatakan, anggaran belanja barang dan belanja modal pada 2024 meningkat dari alokasi dalam APBN 2023. Menurutnya, tingginya outlook belanja barang 2023 lantaran memperhitungkan peningkatan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum (PNBP/BLU). Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy menilai, lebih rendahnya anggaran belanja modal berarti akan memberikan efek berganda yang lebih kecil ke komponen investasi dibanding tahun ini. Sementara komponen belanja pegawai, belanja bansos, dan subsidi yang masing-masing mencatatkan peningkatan, akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga.