Perekonomian bergerak sangat dinamis. Peta perdagangan dunia saat ini terus bergerak mengikuti tensi geopolitik yang masih tinggi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan utama dalam perekonomian global. Di samping itu, dampak perubahan iklim menjadi isu tersendiri yang perlu terus ditangani demi kesinambungan pembangunan. Tantangan lain yang siap menghadang adalah perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan perilaku, baik dari sisi konsumsi maupun produksi serta tantangan transisi pandemi ke endemi. Tantangan-tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional.Di tengah tantangan yang datang dan pergi, RAPBN tahun 2024 mempunyai nilai strategis karena merupakan tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama dua periode pemerintahan dari tahun 2014—2024, dinamika ekonomi global penuh dengan tantangan dan berbagai guncangan besar. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi perekonomian nasional, Pemerintah mengusulkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$80 per barel dan lifting minyak bumi 625.000 barel per hari serta lifting gas 1.030 ribu—1,033 juta barel setara minyak per hari.Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, Arsitektur RAPBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Hal ini dimaksudkan agar peran APBN dapat berfungsi optimal sebagai: (i) shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi); (ii) akselerator transformasi ekonomi (human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform); (iii) instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan). Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, (ii) konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Saat menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan anggaran infrastruktur pada tahun depan senilai Rp422,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar untuk infrastruktur dalam kurun 5 tahun terakhir. Jika ditotal sejak 2019 hingga tahun depan, anggaran infrastruktur di era Presiden Jokowi mencapai Rp2.299,8 triliun. Anggaran tersebut tetap difokuskan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan, serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, termasuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. Bedanya, dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang mematok target tersendiri untuk pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama di IKN Nusantara berupa bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek itu ditargetkan rampung pada 2024. Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap pertama telah mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Danis menyatakan beberapa infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Sementara untuk konektivitas, Danis menyebut saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti IKN. Tahap pertama, katanya jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan—Samarinda akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (persero) Tbk. Farid Budiyanto menuturkan pihaknya optimistis dengan prospek pasar konstruksi sesuai dengan besarnya belanja infrastruktur di postur RAPBN 2024.

Hingga Juli 2023, emiten dengan kode saham ADHI itu telah mencatatkan kontrak baru mencapai Rp18,8 triliun dengan pertumbuhan mencapai 23% dibandingkan dengan pada capaian tahun lalu di periode yang sama senilai Rp15,3 triliun. Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru pada Juli 2023 untuk proyek konstruksi South Commuter Railway di Filipina Contract Package S-03C, Proyek Pengaman Pantai di Cilacap, Proyek Gedung Biofarma. Profil kontrak baru dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 92%, dan sisanya properti dan lini bisnis lainnya. Saat ini perseroan sedang fokus dalam penyelesaian beberapa proyek besar dan bernilai strategis antara lain proyek jalan tol Solo—Yogyakarta—Kulonprogo yang diharapkan sudah dapat terkoneksi antara Solo dan Yogyakarta pada tahun depan. Selain itu beberapa proyek konstruksi di IKN ditargetkan dapat diserahterimakan di tahun ini dan tahun depan, antara lain proyek land development, proyek jalan tol, gedung dan jembatan dan prasarana air. Sementara itu, emiten konstruksi anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) membidik raihan kontrak baru sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada 2024. Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menjelaskan strategi mengerek kontrak baru pada tahun politik dilakukan dengan meningkatkan utilitas seluruh fasilitas produksi sehingga mampu mendukung berbagai proyek di Indonesia. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dedi Indra memaparkan hingga Juni 2023, total perolehan kontrak baru senilai Rp3,81 triliun. Adapun proyek dengan sumber pendanaan dari pemerintah yang meliputi APBN, APBD dan pinjaman sebesar 42%, selebihnya dari swasta, BUMN dan BUMD.

JAKARTA,ID-Pemerintah tahun depan tak lagi jor-joran dalam mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN. RAPBN 2024 hanya menyediakan anggaran PMN sebesar Rp18,6 triliun atau 40,6% dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp45,8 trliun. Anggaran itu juga jauh di bawah proposal PMN Kementerian BUMN yang tercatat Rp57,9 triliun. Dari total PMN sebanyak Rp18,6 triliun tersebut, Rp12,5 triliun bakal disuntikkan ke BUMN PT Hutama Karya (Persero), Rp1,9 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI (Persero) sebesar Rp3,6 triliun. Di luar ketiga BUMN itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan PMN nontunai ke PT Len Industri (Persero) senilai Rp0,6 triliun. "(Pembiayaan Investasi), selain untuk berbagai belanja infrastruktur  seperti LMAN (Lembaga manajemen Aset Negara), juga untuk Tapera dan PMN beberapa BUMN karya  yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan, namun kondisi kesehatan, keuangannya makin harus diperbaiki," ujar Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan paparan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, pekan lalu. (Yetede)

Formula baru tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara yang ditetapkan pada 11 Agustus 2023. Penerbitan beleid itu menimbang bahwa Kepmen ESDM Nomor 41/K/MB.01/MEM.B/2023 belum sepenuhnya menggambarkan transaksi aktual dan terdapat transaksi pada rentang kalori rendah yang belum terakomodir sehingga perlu mengatur kembali mengenai formula harga batu bara acuan dan harga patokan batu bara. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Irwandy Arif mengatakan, dalam revisi formula HBA, digunakan rata-rata harga jual batu bara terkait 1 bulan sebelumnya untuk menentukan harga batu bara acuan atau HBA bulan berjalan. “Nanti fungsi dari harga 1 bulan sebelumnya saja, kalau dulu kan fungsi dari 2 bulan sebelumnya,” kata Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Irwandy Arif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/8/2023). Nantinya, harga jual 1 bulan sebelumnya itu bakal dihimpun dari realisasi sistem elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak atau e-PNBP setiap bulannya. Penghimpunan e-PNBP itu dilakukan untuk menghitung persentase harga jual riil batu bara yang diterima perusahaan. Sebelumnya, lewat Kepmen ESDM Nomor 41/K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batu Bara, HBA dihitung menggunakan rata-rata harga penjualan 2 bulan sebelumnya. Lewat keputusan itu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menghapus formula awal HBA yang bertumpu pada rata-rata indeks domestik dan internasional seperti Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC) dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya.

RAPBN 2024 menjadi RAPBN terakhir pemerintahan Jokowi, yang pelaksanaannya juga bertepatan dengan tahun politik. Pelaksanaan RAPBN 2024 juga dibayang-bayangi  ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan ekonomi negara mitra dagang penting, seperti AS dan China. Dalam situasi tersebut, penetapan target pertumbuhan ekonomi dan beberapa target lain, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, tengkes, dan rasio gini; yang oleh beberapa pihak dinilai terlalu ambisius dan mungkin akan sulit dicapai. Sebagai RAPBN tahun terakhir, kita memahami ada tuntutan untuk mengukuhkan dan meninggalkan legacy positif. Termasuk penyelesaian atau jaminan keberlanjutan berbagai proyek mercusuar yang menjadi pertaruhan Presiden, seperti infrastruktur, hilirisasi, mobil listrik, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Target ambisius juga diperlukan untuk mengejar beberapa target makroekonomi yang belum dicapai. Jika belum tercapai, penting bagi pemerintah memastikan pijakan kuat capaian yang ada sekarang akan dilanjutkan. Termasuk mengamankan visi Indonesia Emas 2045 untuk mengantar Indonesia menuju negara maju, yang selama ini menjadi concern Presiden. Itu mengapa dalam berbagai kesempatan, ditekankan pentingnya isu keberlanjutan, terutama dengan banyak fondasi yang sudah dibangun saat ini dan juga momentum bonus demografi yang hanya terjadi sekali. Dalam istilah Presiden, RAPBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Untuk itu, ditekankan RAPBN 2024 harus mampu mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan pada jangka menengah-panjang. (Yoga)

Upaya mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2024 bakal menghadapi tantangan rumit secara domestik dan global. Di tengah dinamika tahun politik, usaha mendongkrak pendapatan lewat terobosan kebijakan yang reformatif juga lebih kompleks karena perlu dinavigasi secara berhati-hati. Dalam RAPBN 2024, pemerintah memasang target penerimaan perpajakan Rp 2.307,8 triliun atau tumbuh 8,9 % dibandingkan proyeksi (outlook) di APBN 2023 di Rp 2.118,3 triliun, yang terdiri dari target penerimaan pajak Rp 1.986,8 triliun (tumbuh 9,3 % dari tahun 2023) serta penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN 2024 yang diproyeksikan Rp 320,9 triliun (tumbuh 7,0 % dari tahun 2023).

Meski demikian, upaya mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2024 itu tidak mudah. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah memetakan sejumlah tantangan yang berpotensi menahan capaian pendapatan perpajakan. Pertama, ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik geopolitik dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter. Volatilitas harga komoditas yang muncul di tengah ketidakpastian itu berpotensi menekan pendapatan negara, seperti yang sudah terjadi dengan tren melambatnya laju penerimaan pajak. Kedua, meningkatnya informalitas ekonomi domestik dan ekonomi bayangan (shadow economy) yang berpotensi mempersempit basis perpajakan, mengurangi kepatuhan, dan menekan potensi penerimaan, karena sektor informal belum sepenuhnya  teridentifikasi dan terdata dalam sistem perpajakan.

Ketiga, efek samping pemberian insentif perpajakan yang cukup masif digelontorkan pemerintah sejak pandemi juga bisa mengurangi penerimaan perpajakan. Menurut peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis, Fairy Akbar, target penerimaan pajak yang dipasang pemerintah tahun depan sebenarnya masih masuk akal. ”Penerimaan perpajakan tahun depan bukan tanpa tantangan. Di sisi makro, kita dihadapkan pada ekonomi dunia yang terfragmentasi dengan adu kebijakan AS dan China. Itu akan berdampak pada ekonomi kita yang sangat bergantung pada China dalam hal perdagangan internasional,” kata Fairy saat dihubungi, Jumat (18/8/2023). (Yoga)

Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Jokowi dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan keterbatasan ruang gerak fiskal, cita-cita itu perlu dibuktikan melalui terobosan kebijakan serta belanja yang berkualitas. Arah kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan tergambar dalam desain APBN 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam RUU APBN 2024, pemerintah merancang desain kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ”APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang,” kata  Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan Sidang Paripurna DPR.

Hal itu akan ditempuh lewat dua strategi utama dengan target yang menantang. Pertama, strategi jangka pendek untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dari 1,12 % menjadi 0 %, menurunkan prevalensi tengkes atau stunting dari 21,6 % ke 14 %, mengendalikan inflasi dari kisaran 3 % ke 2,8 %, dan meningkatkan investasi. Kedua, strategi jangka menengah yang difokuskan pada lima agenda, yaitu mewujudkan SDM unggul lewat peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah memasang target pembangunan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan ditekan ke 6,5-7,5 % dari posisi terakhir 9,36 % (Maret 2023), tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 5,0-5,7 % dari level 5,45 % (Februari 2023), dan rasio gini ditargetkan 0,374-0,377 dari sebelumnya 0,388 (Maret 2023). (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun dalam RAPBN 2024. Anggaran besar itu diharapkan dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memangkas disparitas kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan tahun depan yang setara 20 % APBN tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara MPR/ DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8). Anggaran itu digunakan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Anggaran itu tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun. Menurut Presiden, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengatakan, pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal pada sejumlah pihak untuk bergotong royong meningkatkan kompetensi guru. (Yoga)

Arah kebijakan fiskal pemerintah tahun depan kini terang-benderang, setelah Presiden Joko Widodo memaparkan Asumsi Dasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Rabu (16/8). Jika dicermati, RAPBN 2024 agaknya memiliki tugas yang jauh lebih berat ketimbang postur fiskal pada warsa sebelumnya. Pasalnya, APBN 2024 dituntut lebih dinamis dan fleksibel dalam mengantisipasi gejolak eksternal, mulai dari inflasi, penanggulangan ekonomi dunia, hingga tren pengetatan suku bunga acuan. Penguatan daya beli pun terus dilakukan untuk mengantisipasi risiko bahaya konsumsi yang masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Terlebih lagi, target asumsi dasar terbilang cukup sulit, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 2,8%. Pada saat yang sama, postur fiskal 2024 juga patut menjawab seluruh tantangan pembangunan yang menjadi puncak dari program jangka menengah nasional. Presiden Joko Widodo, ketika membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (16/8), menegaskan bahwa APBN harus mampu menjawab tantangan global dan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan APBN 2024 telah merefleksikan disi­plin fiskal yang nyata, ditandai dengan pertumbuhan penerimaan negara yang cukup akseleratif diiringi defisit yang makin rendah. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus mewaspadai pergeseran geopolitik yang menciptakan terkotak-kotaknya kerja sama internasional serta menghambat perdagangan dan investasi. Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani, mengatakan 2024 adalah puncak dari kontestasi politik di Tanah Air. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi amat bergantung pada stabilitas politik. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menilai Indonesia mampu menangkal gejolak inflasi global karena pasar dalam negeri yang besar, sehingga peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi cukup terbuka.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8). Indikator jumbo mewarnai rencana anggaran, tetapi manfaat yang dihasilkan terhadap ekonomi masih mini. Pemerintah mengajukan anggaran total Rp3.304 triliun pada 2024. Pada APBN terakhir itu, Jokowi menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun. Sumber pendapatan dari pungutan pajak Rp2.307,9 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp473 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan Rp3.304,1 triliun. Belanja pemerintah pusat mendominasi, yakni Rp2.446,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Selisih anggaran yang akan ditambal dari utang sebesar Rp522,8 triliun. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,44 triliun. Penerbitan SBN lebih besar dari defisit, karena termasuk pelunasan utang jatuh tempo dan pembayaran bunga berjalan. Penerbitan SBN ini melesat 83,6% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2023 sebesar Rp362,93 triliun. Semula pemerintah menargetkan penerbitan SBN pada tahun ini sebesar Rp712,9 triliun, tetapi dipangkas 50% karena performa pendapatan dinilai positif. Proyeksi ini melambat jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2023 di angka 5,3%. Pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas makro dibandingkan dengan jor-joran memacu mesin-mesin ekonomi. Terlebih lagi pada 2024 adalah tahun pemilihan umum di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Apabila ditilik lebih dalam, postur anggaran pemerintahan Jokowi pada 2024, masih ber­­orientasi pada proyek mercusuar, yakni infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur pada 2024 sebesar Rp422,7 triliun, naik 5,8% dari tahun ini. Anggaran infrastruktur ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pos kesehatan. Anggaran kesehatan 2024 dialokasikan Rp186,4 triliun, naik tipis dari tahun ini sebelumnya Rp172,5 triliun.