Pemerintah tengah mempertimbangkan penundaan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kewajiban iurannya diperluas ke pekerja swasta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimuljono menyatakan telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera. “Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis (6/6). Di samping itu, Basuki secara tersirat juga menerangkan bahwa implementasi Tapera sejatinya tidak genting sehingga implementasinya dapat ditunda. Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. 

Alasannya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai telah cukup optimal. “Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun,” ujarnya. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bakal mempelajari lebih lanjut soal program Tapera. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2024 tentang Perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pada Pasal 15 (1) beleid tersebut, swasta juga akan dibebankan iuran Tapera yang berasal dari potongan gaji atau upah peserta sebesar 3%. Kebijakan itu menuai pro-kontra di berbagai kalangan. Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penarikan iuran program Tapera belum pasti dilakukan pada 2027. Saat ini pihaknya belum berencana untuk melakukan perluasan mandatori pada program Tapera sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25/2020.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah sedang mengupayakan pendirian Dewan Media Sosial (DMS) sesuai rekomendasi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang siber. “Kita ingin melindungi anak-anak di ruang digital, ada namanya child online protection atau perlindungan anak di ruang digital,” kata Arie dalam keterangan resmi, Rabu (5/6). Rekomendasi UNESCO untuk membentuk lembaga perlindungan anak di ruang siber selaras dengan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan di dunia siber. Mengingat perkembangan media so-sial dalam beberapa tahun ini memunculkan banyak perubahan, pemerintah merasa perlu melakukan reformasi penataan platform tersebut.

Memberi konsensi atau wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas untuk organisasi kemsayarakatan (ormas)  keagamaan dinilai sebagai kebijakan  yang kurang tepat, bahkan cenderung blunder. Alasannya, hingga kini belum ada badan usaha  milik ormas keagamaan di Indonesia yang memiliki  kemampuan dana maupun kapabilitas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Sejumlah kalangan menduga bahwa kebijakan yang diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tersebut lebih pekat dengan kepentingan dibandingkan kepentingan ekonomi.

Karena itu, dengan segala kondisi melingkupi tersebut, tidak hanya  berpotensi menimbulkan blunder, kebijakan ini pun besar kemungkinan  akan sulit unutk diimplementasikan  dengan tata kelola (governance) yang baik. Bila pemerintah berniat untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat melalui ormas keagamaan, hal itu bisa dilakukan lewat pemberian profitability index (PI) seperti yang sudah diimplementasikan  oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah di Papua. (Yetede)

Regulasi mengenai pemberlakuan harga gas khusus untuk industri tertentu (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2020 memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja.Namun, hasilnya belum optimal, karena dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara penuh. Untuk diketahui Peraturan Presiden (Perpres) No 121/2020 menyebut harga gas bumi tertentu berlaku sebesar US$ 6 per MMBTU untuk 7 subsektor industri yakni pupuk, pertokimia, eleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Menteri Perindustrian (menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkann, bahwa regulasi tersebut masih aktif dan seharusnya diterapkan. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) terkoreksi dalam sehingga-2,14% pada perdagangan Rabu (5/6/2024) ke level 6.947, akibat tekanan aksi jual di sejumlah saham. Salah satunya terjadi pada saham PT Barito Renewables Enery Tbk (BREN) yang kembali mencatatkan auto reject bawah (ARB) setelah batal masuk FTSE Global Equity Index Series akibat diberlakukannya full call auction (FCA) pada saham tersebut. Terkait hal tersebut, para pelaku pasar berharap, bursa dapat mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan FCA.

"Pasar tampaknya dipengaruhi kebijakan papan pemantauan khusus dengan skema FCA, yang nama BREN merupakan salah satu emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus tersebut," kata Pilarmas. Selain itu, lanjut Pilarmas, keputusan FTSE Russel yang batal memasuki emiten tersebut dalam FTSE Global Equite Index periode Juni  2024 juga sangat memengaruhi pelaku pasar. Mengingat, BREN merupakan salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, sehingga pergerakannya memberikan pengaruh terhadap pergerakan  indeks saham. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)

Internal pemerintah berbeda pandangan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan. Padahal, anggaran 2025 adalah anggaran transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan defisit APBN 2025 di kisaran 1,5%-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini terbalik dengan patokan pemerintah dalam KEM PPKF 2025 di kisaran 2,45%-2,82% PDB. "Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8% (dari PDB) sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6). Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih memiliki ruang mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan usulan itu. "Jadi Pak Suharso enggak ikut menyusun (KEM PPKF 2025) Pak? Gimana Pak Menteri? kok tiba-tiba muncul sekarang usulan defisit 1,5%-1,8%?," tanya dia. Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah juga telah merencanakan alokasi belanja wajib tahun depan, yakni anggaran pendidikan Rp 708,2 triliun–Rp 741,7 triliun dan anggaran kesehatan Rp 191,5 triliun–Rp 217,8 triliun. Belum lagi, anggaran perlindungan sosial yang direncanakan Rp 496,9 triliun–Rp 513 triliun. Terbaru, pemerintah merencanakan belanja perpajakan tahun depan Rp 421,82 triliun, dengan porsi terbesar untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Sebab, dengan memasang target defisit tinggi, maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.

Kebijakan insentif yang dirancang pemangku kebijakan untuk tahun depan bakal makin royal, tecermin dari kian jumbonya belanja perpajakan alias tax expenditure yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Mengacu pada Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belanja perpajakan pada 2025 diproyeksi mencapai Rp421,82 triliun dan menyentuh rekor tertinggi. Angka tersebut naik sebesar 12,62% dibandingkan dengan proyeksi pada tahun ini senilai Rp374,53 triliun, dan merupakan pertumbuhan tertinggi pascapandemi Covid-19. Tentu ini menjadi angin segar bagi dunia usaha yang memang membutuhkan pendampingan fiskal lantaran masih kuatnya ekspektasi ketidakpastian global dan infl asi yang menekan kinerja korporasi dan konsumsi.

Terlebih, fokus dari belanja perpajakan tersebut ada pada jenis pajak yang cukup fundamental, yakni Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak itu pun merefleksikan kondisi produksi dan konsumsi nasional, sehingga terkorelasi dengan kinerja dunia usaha serta daya beli masyarakat. Ada tiga sektor yang diprioritaskan mendapatkan insentif tersebut yakni pariwisata, pertanian, serta industri pengolahan atau manufaktur. Ketiganya pun menjadi lapangan usaha yang cukup dominan mendorong laju PDB. Meski terbilang ramah dunia usaha, pemerintah pun wajib menyiapkan langkah mitigasi tatkala performa penerimaan pajak kurang gemilang. Musababnya secara teori makin tinggi insentif yang disalurkan maka potensi pajak yang tidak terpungut pun makin besar. Dalam kaitan ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan besarnya insentif melalui belanja perpajakan itu mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku ekonomi nasional.

Hanya saja, kelompok pebisnis di Tanah Air menyarankan kepada pemerintah untuk mendesain skala prioritas dalam memberikan stimulus kepada sektor usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan sektor penopang ekonomi yang masih haus insentif antara lain industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Di sisi lain, Shinta juga menekankan bahwa pemberian insentif perpajakan seharusnya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional. Penerimaan pajak juga perlu digenjot melalui kebijakan ekstensifikasi, salah satunya dengan merangkul sektor informal yang belum sepenuhnya terdaftar sebagai subjek pajak. Setali tiga uang, Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengakui bahwa belanja perpajakan menjadi salah satu instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kalangan pakar pajak memandang perlunya pemerintah melakukan evaluasi terhadap besarnya insentif perpajakan dan outputterhadap perekonomian. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI) Haula Rosdiana, mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi dengan saksama, baik secara internal maupun eksternal melalui BPK.

Penyusunan anggaran masa transisi pemerintahan di tahun depan cukup pelik. Banyaknya program baru yang akan pemerintahan berikutnya jalankan, membuat kebutuhan anggaran belanja melejit. Alhasil, ruang fiskal pun semakin sempit. Belanja negara tahun pertama era Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.500 triliun untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan. Pertama, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah tahun depan. Nilainya, mencapai Rp 704 triliun. Kedua, belanja rutin pemerintah, terutama belanja pegawai yang nilainya juga besar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja belanja pegawai Rp 484,4 triliun. Belum lagi, belanja barang dan modal yang juga harus dialokasikan di 2025. Ketiga, berbagai anggaran wajib, seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran ini dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Ditambah, anggaran kesehatan yang rencananya Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. , anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun., anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan APBN 2024, ini (Postur Makro Fiskal 2025) tetap cukup realistis, meskipun kita dihadapkan pada berbagai shock harga komoditas yang relatif rendah," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (4/6). Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan, defisit anggaran 2025 yang melebar juga dipengaruhi pembayaran bunga utang yang terus naik. "Ini memang di-stream line lagi kira-kira ke depan kalau mau melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal reveneu base. Artinya, dia bisa secara finance membayar kembali utang-utang itu," ujarnya. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic khawatir, defisit yang tinggi akan mempersempit ruang fiskal pemerintahan baru. Sebab itu, ia meminta target belanja negara 2025 lebih efisien lagi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, defisit anggaran tersebut mencerminkan APBN tidak cukup fleksibel terhadap situasi perekonomian yang masih tidak pasti. Menurutnya, defisit anggaran yang ideal tahun depan maksimal 2,45% dari PDB.