Indonesia menargetkan pada 2045 atau di usia 100 tahun sudah menjadi negara maju, ditopang SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun atau 20 % pada APBN 2024. Pemerintah melalui Kemendikbudristek berupaya mengakselerasi SDM unggul untuk Indonesia Emas melalui pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Namun, semua itu menjadi narasi semu di tengah polemik biaya kuliah yang tinggi. Besaran anggaran pendidikan yang terus bertambah, tahun ini bertambah Rp 17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, tidak dirasakan oleh masyarakat. Justru masyarakat dihadapkan pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Kenaikan UKT mulai tahun akademik 2024/2025 bagi mahasiswa baru semakin membebani masyarakat dan mempersempit akses ke pendidikan tinggi. Padahal, ini krusial untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 10,15 % (Data Statistik Penduduk 2022). Modal yang sangat minim untuk mencapai Indonesia Emas. Perlu langkah-langkah luar biasa untuk memperbesar modal tersebut. Kualitas dan peringkat daya saing SDM Indonesia masih rendah (Bank Dunia, 2018). Angka Partisipasi Kasar PendidikanTinggi juga rendah, menunjukkan bahwa angkatan kerja yang siap produktif, berkompetensi tinggi, dan berdaya saing tinggi juga rendah.

Karena itu, menempatkan pendidikan tinggi sebagai program prioritas pembangunan SDM merupakan langkah mendesak. Anggaran pendidikan tinggi yang hanya 0,6-1,6 % dari total APBN (Kompas, 24/5/2024) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjadi program prioritas untuk menuju Indonesia Emas. Prioritas anggaran untuk pendidikan tinggi perlu diikuti kebijakan lain untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi. Kendala terbesar akses ke pendidikan tinggi adalah masalah ekonomi, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatasinya. (Yoga)

Insentif keringanan PPh yang ditawarkan pemerintah rupanya tidak menarik bagi eksportir sumber daya alam untuk menempatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan dalam negeri. Alasannya, eksportir memerlukan dana hasil ekspornya untuk segera diputar lagi sebagai modal produksi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, ajakan bagi eksportir sumber daya alam (SDA) untuk menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri kurang tepat. Alasannya, banyak pengusaha memerlukan dana dari DHE untuk modal kerja.

”Kalau DHE ditahan atau disimpan dulu, pengusaha harus menutupinya dengan pinjaman bank untuk modal kerja dan operasional,” ujar Eddy, dihubungi Jumat (24/5). Eddy menambahkan, bunga pinjaman bank masih lebih tinggi dari insentif DHE. Saat ini bunga pinjaman bank 7-9 % per tahun. Sementara insentif pajak untuk menyimpan DHE di Indonesia tidak sebesar itu. PP No 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia mengatur skema insentif pajak untuk penempatan DHE di sistem keuangan dalam negeri.

DHE yang disimpan dalam bentuk valuta asing (valas) dengan jangka waktu penempatan lebih dari enam bulan akan memperoleh tarif PPh nol %. Untuk penempatan enam bulan, tarif PPh 2,5 %. Adapun untuk periode penempatan 3 bulan hingga 6 bulan, tarif PPh sebesar 7,5 %. Penempatan 1 bulan hingga 3 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10 %. PP ini juga mengatur DHE yang disimpan dalam mata uang rupiah setelah dikonversi dari valas. DHE yang disimpan dalam bentuk rupiah dengan jangka waktu lebih dari enam bulan dikenakan tarif PPh nol %. Penempatan 3-6 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 2,5 %. Adapun penempatan 1-3 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 5 %. (Yoga)

Polemik mahalnya uang kuliah tunggal berakar dari perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan yang tidak efektif. Anggaran untuk pendidikan tinggi hanya mencakup 0,6-1,6 % dari APBN. Di atas kertas, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN termasuk besar, yakni 20 % dari total APBN. Anggaran pendidikan yang merupakan belanja wajib (mandatory spending) itu terus naik dari tahun ke tahun. Namun, anggaran yang besar itu belum menjawab persoalan tingginya biaya pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang pendidikan tinggi.

Akhir-akhir ini muncul banyak keluhan tentang UKT yang membuat sebagian mahasiswa menunggak pembayaran, terjerat pinjaman daring, dan tidak bisa meneruskan kuliah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (23/5) berkata, isu mahalnya UKT itu mengungkap minimnya prioritas pemerintah dalam mengembangkan akses pendidikan tinggi. Hal itu tampak dari dua aspek, yakni besaran alokasi anggaran yang terlalu kecil dan penggunaan anggaran yang belum efektif.

Anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6 % dari APBN, jauh dari standar ideal yang ditetapkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebesar 2 % dari APBN. Pada 2024, dari total belanja negara Rp 3.325 triliun, anggaran pendidikan tinggi yang dikelola Kemendikbudristek Rp 56,1 triliun alias 1,6 % dari total APBN. Kemendikbudristek selaku garda terdepan pendidikan pun hanya mendapat total anggaran Rp 98,98 triliun atau 15 % total anggaran pendidikan yang ada di APBN. Porsi terbesar dari belanja pendidikan itu (Rp 346,5 triliun atau 52 %) dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD) dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). (Yoga)

Pemerintah terus mendorong stabilisasi nilai tukar di Tanah Air, dengan merilis aturan insentif pajak sebagai rangsangan bagi eksportir sumber daya alam (SDA) agar mau menyimpan devisa hasil ekspor atau DHE di sistem keuangan dalam negeri. Semakin banyak DHE yang tersimpan di dalam negeri, diharapkan makin banyak pasokan mata uang dollar AS sehingga membantu stabilisasi nilai tukar rupiah. Insentif ini diatur dalam PP No 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia.

PP ini ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Jokowi pada Senin (20/5). PP itu mengatur tarif PPh final bagi eksportir SDA yang menaruh DHE di instrumen moneter atau instrumen keuangan di dalam negeri. ”Untuk mendukung kebijakan pemasukan dan penempatan DHE yang berasal dari ekspor SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, perlu diberikan kebijakan khusus di bidang PPh,” demikian tertulis pertimbangan presiden di dalam PP tersebut. Untuk DHE yang disimpan dalam bentuk valuta asing (valas) jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan akan memperoleh tarif PPh nol % dan untuk penempatan 6 bulan dikenai tarif 2,5 %.

Untuk periode penyimpanan selama 3-6 bulan akan dikenai tarif 7,5 % dan penyimpanan 1-3 bulan dikenai tarif 10 %. PP ini juga mengatur DHE yang disimpan dalam mata uang rupiah setelah dikonversi dari valas. Untuk DHE yang disimpan dalam bentuk rupiah dengan jangka waktu lebih dari enam bulan dikenai tarif PPh nol %. Untuk penempatan 3-6 bulan akan dikenai tarif 2,5 %. Sementara, penempatan 1-3 bulan dikenai tariff 5 %. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno pada Kamis (23/5) berkata, akan mempelajari terlebih dahulu mengenai aturan tersebut. (Yoga)

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan akan mengeksekusi program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah secara efisiensi dan tanpa kebocoran. Prabowo memastikan akan mengambil berbagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Prabowo, kebocoran tidak boleh terjadi karena  yang dirugikan adalah bangsa dan negara serta masyarakat. "Masalahnya, ini sudah lama saya bicarakan, sebagai anak bangsa kita sadar banyak terjadi kebocoran di negara kita.

Sekarang, bagaimana kiat membuat skema dengan efisien dan baik, tanpa ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," kata Prabowo. Selain itu, kata Prabowo, pembagian susu gratis kepada anak-anak di seluruh Indonesia juga akan dijalankan  sesuai tipilogi masing-masing daerah. Dia mencontohkan Pulau Moa di Maluku Barat Daya, yang kerap memproduksi susu kerbau, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan susu bagi anak-anak di wilayah tersebut. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong percepatan penggunaan bus listrik untuk transportasi publik  di wilayah perkotaan mengingat masih  tingginya pengguna kendaraan  berbahan bakar fosil. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi pada acara 'Sustainable E-mobility Event: Upscaling Bus Electrification NationWide' yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy (IDTP) Indonesia di jakarta. "Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan  pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi tranportasi publik yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan," ujar Menhub. Dia menjelaskan, penggunaan kendaraan pribadi di Indonesia masih tinggi dibanding pengguna transportasi umum, terutama yang berbasis bahan bakar fosil. (Yetede)

Kreator konten seperti Youtuber dan Tiktoker, bersiaplah! Pemerintah akan menyigi pajak para konten kreator, atau mereka yang selama ini mencari pendapatan dari ranah digital. Draf Undang-Undang tentang Penyiaran yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mencantumkan pungutan pajak para konten kreator ini. Dalam Pasal 34 F ayat (2) huruf g RUU tersebut, pemerintah mempertegas bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran wajib membayar pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk platform digital penyiaran, dalam beleid itu adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi atau penyedia dan pengguna jasa penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi. 

Sementara, penyelenggara platform digital penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan maupun lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran. Nah, dibalik populernya platform ini, ada orang yang membuat konten menarik atau dikenal sebagai kreator konten. Dalam hal ini, kreator konten sebagai penyelenggara platform digital penyiaran. Beberapa nama tenar antara lain: Raditya Dika, Deddy Corbuzier hingga Atta Halilintar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti menyebut, tak ada strategi khusus otoritas atas kelompok wajib pajak kreator konten maupun influencer. 

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyebut potensi penerimaan pajak dari mereka cukup besar, tapi belum sepenuhnya bisa dipajaki. Umumnya, kreator konten memperoleh dua sumber penghasilan, yaitu adsense dan endorsement, penjualan merchandise hingga menjadi brand ambassador. Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga bilang, selama ini kreator konten sudah dibidik agar taat bayar pajak, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat menyebut, pada 2025 potensi ekonomi digital di Indonesia akan menyentuh US$ 146 miliar, meningkat 23% dari 2020 sebesar US$ 44 miliar. Kemkeu pernah memproyeksikan pada 2025 potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 1.800 triliun dengan pertumbuhan digital 40% per tahun. "Ini potensi pajak luar biasa," kata dia, kemarin.

Pemerintahan baru diprediksi akan menanggung beban fiskal, terefleksi dari melebarnya defisit anggaran dan melonjaknya imbal hasil obligasi negara yang dipatok untuk tahun pemerintahan 2025. Program prioritas di rezim pemerintahan baru diharapkan punya efek pengganda agar beban fiskal yang ada bisa berdampak positif bagi perekonomian nasional. Gambaran tersebut terungkap dalam paparan Menkeu Sri Mulyani yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Beberapa asumsi makro yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,5 %, laju inflasi di rentang 1,5-3,5 %, yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,9-7,3 % serta nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp 15.300-Rp 16.000. Dalam postur makro fiskal untuk tahun 2025, belanja negara dipatok 14,59-15,18 % dari PDB. Rasio ini meningkat dari rasio APBN terhadap PDB yang tertulis dalam KEM-PPKF 2024 sebesar 13,91-15,01 %. Selain meningkatnya anggaran untuk belanja, kisaran defisit fiskal yang dipatok dalam KEM-PPKF 2025 juga melebar menjadi ke kisaran 2,45-2,82 persen, jauh di atas target sasaran defisit fiskal tahun ini sebesar 2,29 %.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, mengatakan, KEM-PPKF 2025 tersebut menunjukkan kerja ekstra keras yang harus dilakukan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terlihat dari, target pertumbuhan dan pendapatan negara. ”Tapi memang, angka-angka itu sudah dibahas bersama oleh Kemenkeu dan Bappenas dengan tim kecil dari Prabowo-Gibran,” kata Dradjad, Senin. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, di Jakarta, menyebut defisit fiskal yang melebar serta patokan kisaran yield SBN tenor 10 tahun yang melonjak hingga di atas 7 % dalam KEM-PPKF 2025 menjadi sinyal bagi pemerintahan baru untuk mengelola fiskal dengan hati-hati. (Yoga)

Pelaku usaha mengeluhkan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kemenperin saat impor barang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat barang impor bisa masuk lebih mudah dan lebih tidak terkendali sehingga berpotensi menggerus pasar dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemberlakuan Permendag No 8/2024 memberatkan industri dalam negeri karena menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) Kemenperin saat impor barang. Permendag No 8/2024 juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas, yakni barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan aksesori. Kini peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25/2022 sehingga tidak perlu menggunakan pertek Kemenperin yang sebelumnya diatur dalam Permendag No 36/2023.

”Pertahanan perlindungan pasar dalam negeri dari impor yang dibangun dari pertek itu kini dihilangkan. Impor pakaian jadi, ya, bisa kembali meningkat seperti sebelumnya,” ujar Gita saat dihubungi, Senin (20/5), di Jakarta. Ia berharap, ke depan, pemerintah bisa mempertimbangkan lagi aturan itu sehingga pertek bisa kembali diberlakukan. Dengan demikian, impor bisa kembali ditekan dan industri tekstil dalam negeri bisa meningkat. Sebelumnya, Minggu (19/5) Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kembalinya aturan impor sepatu tanpa menggunakan pertek sama saja kembali membuka keran impor alas kaki ke dalam negeri. Sejak pengetatan impor dilakukan pada 10 Maret lalu, impor sepatu menurun 30 % dibanding bulan sebelumnya yang tidak menggunakan pengetatan impor. (Yoga)