Setelah AS, giliran Uni Eropa menaikkan tarif bea masuk impor mobil listrik China. Bukan hanya China, sejumlah anggota Uni Eropa juga tidak setuju keputusan yang dapat memicu perang dagang tersebut. Komisi Eropa mengumumkan kenaikan itu pada Rabu (12/6) di Brussels, Belgia. Pada Kamis (13/6), jubir Kemenlu China, Lin Jian, mengatakan, Beijing mendesak Komisi Eropa berhenti menjadikan perdagangan sebagai isu politik. Saling percaya UE-China tidak perlu dirusak. Komisi Eropa berkilah, industri otomotif Eropa perlu perlindungan dari persaingan tidak sehat. UE selama ini mengeluh susah bersaing dengan mobil-mobil listrik China yang harganya sangat murah. Subsidi Beijing disebut sebagai penyebab harga bisa ditekan. UE menyebut, perusahaan Eropa tidak mendapat subsidi. Seal U dari BYD dijual 41.990 euro. Dacia Spring buatan DFSK di beberapa negara UE malah hanya 8.000 euro.

Sementara Audi A3 dan Mini bisa dijual 40.000 euro. Akan tetapi, umumnya harga mobil listrik Eropa di atas 50.000 euro. Kini, seluruh produk mobil listrik China dikenai tarif 10 %. Ke depan, tarifnya akan berbeda. SAIC, yang mengendalikan Wuling dan bekerja sama dengan Volkswagen, dikenai tambahan tarif bea masuk impor 38,1 persen. Geely, yang mengendalikan Volvo dan punya saham di Mercedes, dikenai tambahan 20 %.  BYD yang merajai pasar mobil listrik dikenai tambahan 17,4 %. Kini, 30 % pasar mobil listrik Eropa dikuasai pabrikan China. Dibandingkan AS, UE menerapkan tarif lebih rendah. Beberapa pekan lalu, AS mengumumkan tarif bea masuk impor hingga 100 % bagi mobil-mobil listrik China. UE akan menerapkan tambahan itu bertahap mulai 4 Juli 2024. Pada November 2024, tarif baru akan berlaku sepenuhnya. (Yoga)

Beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi Pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, bakal berat. Belanja pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga (K/L), tahun depan berpotensi membengkak. Pasalnya, dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2025, sejumlah K/L mengajukan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah pemerintah tentukan. Bahkan, nilai usulan tambahan anggaran dari K/L tersebut tak tanggung-tanggung, nilainya sangat besar. Misalnya saja, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan usulan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,64 triliun.

Padahal, pagu indikatifnya juga sudah besar, mencapai Rp 104,67 triliun, meski lebih rendah dibanding 2024 sebesar Rp 117,41 triliun. Usulan tambahan anggaran ini sudah dapat restu dari Komisi II DPR pada awal pekan ini. Lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 29,8 triliun. Sementara pagu indikatif 2025 untuk Otoritas IKN sebesar Rp 505 miliar. Tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan tambahan anggaran mencapai Rp 25 triliun.

Juga Kementerian Perhubungan yang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 15,78 triliun. Usulan-usulan ini mayoritas direstui DPR. Sebab itu, ada risiko beban belanja negara tahun depan semakin besar, di tengah ruang fiskal yang terbatas. Sayang, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait ini. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan anggaran umumnya harus diikuti kemampuan K/L dalam mengeksekusi bujet tersebut. Kemampuan mengeksekusi tidak selalu dilihat dari sisi menghabiskan anggaran di akhir tahun berjalan, juga mempertimbangkan kesesuaian prinsip yang telah disepakati secara bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah menyusun RAPBN lebih efisien, dengan tidak mengorbankan defisit anggaran demi program pemerintahan lama dan baru. Ia mengusulkan, pemerintah hanya memasukkan belanja rutin saja seperti pendidikan.

Sri Mulyani menjadi nama yang paling banyak disebut sepekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai Menkeu yang berwenang menetapkan pagu anggaran setiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas. Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran kementeriannya tahun depan dipangkas separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar. Pagu indikatif yang diberikan itu tidak sebanding dengan target kerja yang dibebankan kepada Kementerian Investasi pada 2025. Sesuai target di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target investasi ditetapkan naik dari Rp 1.650 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.850 triliun-Rp 1.900 triliun pada 2025.

”Bagaimana mungkin target investasi kita dinaikkan, tetapi anggarannya diturunkan? Bahkan camat di DKI Jakarta pun anggarannya lebih besar dari ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi, Selasa (11/6). Selama ini pagu yang dijatahkan untuk kementeriannya meningkat selaras dengan target kinerja yang dibebankan. Pada 2023, untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun. Baru kali ini pagu anggaran diturunkan 44 % ketika beban kerja bertambah. Ia meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ”Selama ini, semua target bisa tercapai karena didukung anggaran memadai. Saya minta pimpinan, tolong panggil Ibu Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan ini,” ucapnya. Jika anggarannya tetap dipangkas, Bahlil ”mengancam” akan menurunkan target kinerja investasi. ”Saya usul, dengan basis anggaran Rp 681 miliar yang ada, kita revisi saja target investasi di RKP menjadi Rp 800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” katanya.

Curhat dan keluhan jatah pagu anggaran yang menurun signifikan juga disampaikan menteri-menteri lain yang mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPR, tetapi caranya lebih halus. Pada hari yang sama, dalam raker bersama Komisi II DPR, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengeluhkan anggarannya yang turun dari Rp 7,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 6,4 triliun. Pagu itu hanya separuh dari usul kebutuhan anggaran yang awalnya diajukan untuk tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun. Pagu Rp 6,4 triliun terlalu terbatas untuk menjalankan program-program kementerian tahun depan. Namun, ia sungkan menyurati Sri Mulyani untuk meminta tambahan anggaran. Di depan Komisi II DPR, ia meminta tambahan anggaran agar disamakan dengan anggaran pada 2023 dan 2024. Di saat kementerian lain mengalami pemotongan, pagu indikatif Kemenkeu justru naik 10 % dari Rp 48,35 triliun pada 2024 menjadi Rp 53,19 triliun.

Komisi XI DPR selaku mitra kerja Kemenkeu sempat menolak anggaran Rp 53,19 triliun tersebut. ”Kalau kami terus disuruh efisien, bahasa yang sama digunakan juga untuk Kemenkeu, dong. Karena anggaran DPR tahun 2025 pagunya sama dengan 2024 agar efisien, maka Kemenkeu mesti sama juga ukuran efisiennya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu butuh kenaikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax Administration System (CTAS). Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membiayai pegawai pajak yang secara masif akan diubah statusnya dari account representative (AR) menjadi fungsional. Pada akhirnya, Dolfie menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 53,19 triliun, syaratnya, Kemenkeu mesti memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam menjalankannya. (Yoga)

Pembentukan Kementerian Haji sebagai pengelola penyelenggara ibadah haji yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag) masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak berpendapat, hal itu belum perlu dilakukan karena sistem pengaturan atau penyelenggaraan ibadah haji Indonesia saat ini masih berjalan cukup baik. Ibadah haji juga dinilai sebagai sektor yang terlalu kecil dan sederhana untuk diurus lembaga setingkat kementerian. Apalagi, saat ini banyak urusan lain yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pendidikan, kesehatan, kesehatan umum, dan perhubungan yang terkait dengan kepentingan puluhan, bahkan ratusan orang. Alasan lain, kementerian haji lebih pas dan masuk akal dimiliki oleh negara yang memiliki sistem pemerintahan berlandaskan Islam. Sehingga, itu hanya terkait dengan kekhasan dari masing-masing negara dan Indonesia tidak harus mengadopsi kebijakan negara tersebut karena mempunyai karakteristik dan sistem sendiri. (Yetede)

Pemerintah terus menebar insentif pajak kepada investor untuk memacu investasi di Indonesia. Salah satunya mengucurkan diskon pajak penghasilan (PPh) Badan, melalui insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim insentif ini berhasil menghasilkan investasi dengan nilai jumbo. Misalnya pada periode 2018 hingga 2022, nilai tax holiday dan tax allowance yang dimanfaatkan mencapai Rp 20 triliun. Dengan nilai insentif itu, investasi yang berhasil diciptakan senilai Rp 370 triliun. "Dengan return on investment tertentu menghasilkan profit dan menghasilkan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari nilai tax holiday dan tax allowance yang diberikan," ujar Febrio di Komisi XI DPR RI, Senin (10/6).

"Jadi mengorbankan sesuatu untuk penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menghasilkan investasi. Dan lewat investasi ini  menghasilkan lapangan kerja, produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan perpajakan di kemudian hari," kata dia. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2018-2022 mencapai Rp 4.465 triliun. Nah, realisasi investasi yang dihasilkan oleh investor penikmat diskon pajak tersebut hanya 8,28% dari total investasi yang mengalir di dalam negeri. Melihat kondisi tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sependapat bahwa diskon pajak tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah. Lantaran  pemberian insentif ini belum mendorong PDB secara keseluruhan.Apalagi, pemberian insentif itu juga sudah tidak relevan lagi diberikan apabila konsensus pajak global diterapkan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu Memprediksi dari total belanja perpajakan pada tahun 2023 yang sebesar Rp 352 Triliun, sebagian besar dinikmati oleh kalangan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM. Besaran belanja perpajakan yang diminati oleh para kalangan wirausahawan ini berkisar 60% dari total belanja perpajakan periode tersebut. Febrio pun memerinci dari total belanja perpajakan tersebut. Nah, Insentif Khusus untuk UMKM, Febrio bilang, nilainya mencapai Rp 70 Triliun dalam setahun.

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, didampingi tiga wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terlihat sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). KPK mengusulkan tambahan lebih dari Rp 117 miliar untuk anggaran 2025. Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (Yoga)

Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa transisi pemerintahan, disiplin fiscal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2025. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD, Selasa (11/6) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan, APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran meredam guncangan.

”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN   tetap mesti dijaga. ”APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo. ”Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo),” ucapnya. Namun, ditengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiscal dan harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang. (Yoga)

Presiden Joko Widodo mengemukakan ikhtiar pemerintah untuk menekan prevalensi stunting atau tengkes dari 37% ke 14%. Hal ini merupakan target yang sangat ambisius untuk dicapai pada tahun ini. Pravalensi stunting di Tanah Air sejak 2014 mencapai 37% dan berhasil ditekan ke angka 21% dari total populasi balita dalam kurun 9 tahun terakhir. "Yang namanya target, kitakan memiliki target yang  sangat ambisius dari 37 melompat ke 14%. Ini ambisius banget. Tetapi kita emang harus bekerja keras mencapai target," kata Presiden Jokowi.  Meski pada 2023 penurunan presentase stunting relatif kecil pada pada angka 0,1%, Presiden Jokowi tetap menghargai kontribusi daerah melalui posyandu dalam merespons persoalan tersebut. "Lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh sekali terhadap masalah air yang ada, juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Jadi memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi, sehingga hasilnya akan kelihatan," katanya. (Yetede)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran pada pagu indikatif tahun 2025 terbesar Rp29,8 triliun. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan anggaran diusulkan atas konsekuensi pada tahapan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kepada otorita IKN. "Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasi pada pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp 29,8 triliun," kata Raja. Dia menjelaskan, usulan penambahan itu meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar. (Yetede)