Pemprov DKI Jakarta tak lagi membebaskan PBB-P2 bagi seluruh hunian dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp 2 miliar. Keputusan itu tercantum dalam Pergub No 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024. Mulai tahun 2024 ini, bebas PBB-P2 hanya berlaku bagi satu hunian dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) terbesar. Penentuannya berdasarkan data dalam sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024. Hunian yang dimaksud dalam beleid ialah bangunan tempat tinggal, rumah tapak atau rusun, dan bangunan tak bersifat komersial atau kegiatan komersial kurang dari 50 % luas bangunan sesuai data perpajakan Bapeda DKI Jakarta. Banyak warga mempertanyakan aturan anyar ini melalui sosial media Bapeda DKI Jakarta, Selasa (18/6). Mereka terkejut ketika muncul pemberitahuan e-SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB-P2.

Julius (43), warga Jakut, salah satunya. Ia menerima e-SPPT setelah bebas PBB-P2 sejak tahun 2015 karena NJOP rumah yang ditinggali di bawah Rp 1 miliar. Selanjutnya ia bertanya kepada admin akun sosial media Bapeda DKI Jakarta. Jawaban yang didapatkan, NIK harus valid atau nama pemilik di sertifikat dan e-SPPT mesti sama dan masih hidup. Ketentuan ini tak sesuai dengannya karena PBB masih atas nama sang kakek yang sudah lama meninggal dunia. ”Tidak ada sosialisasi kalau ada perubahan persyaratan. Sebelum bebas pajak, kami taat bayar dan tidak ada tunggakan,” ucapnya. Supaya bebas pajak, Julius harus mengganti nama sertifikat tanah dari kakek ke dirinya. Pengurusan ini belum bisa dilakukannya karena cukup merepotkan dan butuh biaya yang tidak sedikit. (Yoga)

Pemerintah perlu membuat regulasi yang proproduk lokal untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV). Ini diperlukan untuk mencegah Indonesia hanya menjadi pasar dan mengalami ketergantungan terhadap impor produk BEV dari China. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, pemerintah menerangkan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan industri EV lokal, dimulai dari produksi komponen lokal tier 4 dan 3. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih prokepada produk lokal yang dimiliki lokal. Mereka bisa fasilitasi untuk bekerja sama dengan pemain unggulan dari luar negeri dalam hal teknologi. "Seperti pada baterai, motor listrik (drivetrain), dan komponen lainnya yang  berkaitan dengan ekosistem EV, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor," ucap dia. Yannes menerangkan, langkah persuasif pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi EV dari otomotif China adalah hal yang wajar. Sebab, peraturan dan kebijakan investasi Indonesia sebenarnya dibuka bagi seluruh perusahaan otomotif dunia. (Yetede)

Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja pada tahun depan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka disiplin fiskal mengingat banyaknya beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, defisit anggaran ditetapkan 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB. Pelebaran defisit anggaran sejalan target anggaran belanja sebesar 14,59%-15,18% dari PDB, meningkat dari tahun ini sebesar 14,56% dari PDB. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, besarnya belanja negara pada tahun depan lantaran banyak proyek jumbo pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah program yang akan dijalankan pemerintah Prabowo Subianto, seperti makan siang gratis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sebenarnya kenaikan anggaran belanja pemerintah berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, "Peningkatan belanja pemerintah saat kondisi penerimaan negara belum optimal akan mendorong pelebaran defisit fiskal," kata dia. Implikasinya, penarikan utang dan beban bunga utang akan meningkat. Dus, ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja.

Emiten saham properti Grup Sinarmas, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mencetak kinerja positif di kuartal I-2024. Tren positif ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. BSDE mencatatkan pendapatan Rp 3,77 triliun atau tumbuh 31,25% secara tahunan atau year on year (yoy). Laba bersihnya tercatat  sebesar Rp 1,44 triliun atau melesat 62,55% yoy. BSDE juga mencetak pertumbuhan marketing sales sebesar 3% yoy menjadi Rp 2,22 triliun. Analis Maybank Sekuritas Indonesia William Jefferson mengatakan, kinerja di kuartal I tahun ini merupakan pendapatan kuartalan tertinggi kedua yang pernah dicapai BSDE. Hasil tersebut didorong pendapatan bisnis pengembang sebesar Rp 3,35 triliun, tumbuh 36,17% yoy. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta bilang, BSDE menargetkan marketing sales 2024 sebesar Rp 9,5 triliun. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)  akan menjadi pendorong.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneter, sejalan dengan rencana pemangkasan suku bunga the Fed sebesar 25 basis poin (bps). William sepakat insentif PPN DTP mendorong marketing sales Grand Wisata dan Kota Wisata, yang memiliki basis konsumen yang sesuai dengan insentif PPN. Hasilnya, kedua kota mandiri itu menyumbang 20% dari prapenjualan kuartal I-2024 atau sebesar Rp 444 miliar. Analis KB Valbury Sekuritas Benyamin Mikael mengatakan, KB Valbury mengantisipasi pertumbuhan laba BSDE sebesar 37,8% menjadi Rp 2,7 triliun di 2024. Ini disebabkan peningkatan marjin penjualan kavling tanah joint venture  serta berkurangnya kerugian selisih kurs pada tahun 2023 setelah refinancing. Di sisi lain, Benyamin menilai depresiasi rupiah seharusnya tidak terlalu berdampak pada BSDE. Sebab, pinjaman dalam mata uang USD saat ini hanya sebesar US$ 88,9 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun, atau setara dengan 3,7% terhadap ekuitas. KB Valbury melihat  ada prospek pertumbuhan CAGR marketing sales BSDE yang kuat sebesar 6,8% dalam lima tahun ke depan, juga valuasi yang tidak terlalu tinggi, dan pengembangan yang berkelanjutan di BSD City. Itu menjadi sentimen positif bagi BSDE menurut KB Valbury.

Revisi Kebijakan Full Call Auction (FCA) yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). meski demikian, pergerakan indeks akan dibayangi sejumlah sentimen negatif dari dalam dan luar negeri selama tiga hari perdagangan di pekan ini, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang pada akhir pekan lalu ditutup di Rp 16.394. Tercatat IHSG ditutup melemah 1,40% ke level 6.734,83 pada akhir pekan lalu. Dalam jangka pendek IHSG akan berada di level support 6.696 dan resistance 6.846. Adapun hasil review penerapan mekanisme FCA dalam Papan Pemantauan Khusus yang berlaku sejak 25 Mei 2024 silam, terdapat penyesuaian pada empat kriteria utama yakni nomor 1,6,7, dan 10. (Yetede)

Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya menyiapkan revisi ketentuan papan pemantauan khusus dengan skema full periodic call auction (FCA). Tapi, poin-poin revisi dinilai kurang nyus atau serba tanggung dan tambal sulam. Sebagai gambaran, penerapan papan khusus dengan skema FCA mulai 24 Maret 2024 itu telah memicu kontroversi. Apalagi setelah FCA menjerat saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), pemilik market cap terbesar di bursa. Pasar saham sempat terguncang, dan aturan FCA pun dibanjiri protes. Nah, melalui rencana revisi, BEI akan mengubah sejumlah ketentuan papan pemantauan khusus. Berdasarkan draf revisi yang diterima KONTAN, dari 11 kriteria FCA yang bisa menjerat emiten, BEI merevisi empat kriteria, yakni kriteria nomor 1, 6, 7, dan 10. Usai direvisi, BEI menetapkan ketentuan masuk PPK FCA diubah jadi harga dalam tiga bulan terakhir kurang dari Rp 51. Emiten juga telah membagikan dividen tunai yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika revisi kriteria ini kelar, saham BREN bakal lepas dari jerat FCA karena sudah menghuni papan FCA selama 18 hari sejak 29 Mei 2024.

Selain BREN, saham PT MNC Energy Investment Tbk (IATA) dan saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) juga bisa keluar dari mekanisme perdagangan FCA. Dua emiten milik taipan  Hary Tanoesoedibjo itu masuk papan khusus pada 31 Mei 2024. Secara umum masih banyak saham yang berpotensi keluar  dari jeratan FCA jika BEI merevisi aturan tersebut. Sejauh ini, dalam catatan KONTAN, ada 230 saham dari 927 emiten di bursa yang terjerat FCA dengan berbagai macam kriteria. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, saat ini BEI menunggu tanggapan dari pelaku pasar terkait revisi  aturan Nomor I-X. "Kami masih menunggu tanggapan dari seluruh stakeholders sebelum memberlakukan peraturan," katanya, kemarin. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, kehadiran papan khusus bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, serta meningkatkan perlindungan investor. Ihwal poin-poin revisi kriteria FCA, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai rencana revisi FCA masih tanggung dan belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh pelaku pasar.

Setelah AS, giliran Uni Eropa menaikkan tarif bea masuk impor mobil listrik China. Bukan hanya China, sejumlah anggota Uni Eropa juga tidak setuju keputusan yang dapat memicu perang dagang tersebut. Komisi Eropa mengumumkan kenaikan itu pada Rabu (12/6) di Brussels, Belgia. Pada Kamis (13/6), jubir Kemenlu China, Lin Jian, mengatakan, Beijing mendesak Komisi Eropa berhenti menjadikan perdagangan sebagai isu politik. Saling percaya UE-China tidak perlu dirusak. Komisi Eropa berkilah, industri otomotif Eropa perlu perlindungan dari persaingan tidak sehat. UE selama ini mengeluh susah bersaing dengan mobil-mobil listrik China yang harganya sangat murah. Subsidi Beijing disebut sebagai penyebab harga bisa ditekan. UE menyebut, perusahaan Eropa tidak mendapat subsidi. Seal U dari BYD dijual 41.990 euro. Dacia Spring buatan DFSK di beberapa negara UE malah hanya 8.000 euro.

Sementara Audi A3 dan Mini bisa dijual 40.000 euro. Akan tetapi, umumnya harga mobil listrik Eropa di atas 50.000 euro. Kini, seluruh produk mobil listrik China dikenai tarif 10 %. Ke depan, tarifnya akan berbeda. SAIC, yang mengendalikan Wuling dan bekerja sama dengan Volkswagen, dikenai tambahan tarif bea masuk impor 38,1 persen. Geely, yang mengendalikan Volvo dan punya saham di Mercedes, dikenai tambahan 20 %.  BYD yang merajai pasar mobil listrik dikenai tambahan 17,4 %. Kini, 30 % pasar mobil listrik Eropa dikuasai pabrikan China. Dibandingkan AS, UE menerapkan tarif lebih rendah. Beberapa pekan lalu, AS mengumumkan tarif bea masuk impor hingga 100 % bagi mobil-mobil listrik China. UE akan menerapkan tambahan itu bertahap mulai 4 Juli 2024. Pada November 2024, tarif baru akan berlaku sepenuhnya. (Yoga)

Beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi Pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, bakal berat. Belanja pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga (K/L), tahun depan berpotensi membengkak. Pasalnya, dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2025, sejumlah K/L mengajukan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah pemerintah tentukan. Bahkan, nilai usulan tambahan anggaran dari K/L tersebut tak tanggung-tanggung, nilainya sangat besar. Misalnya saja, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan usulan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,64 triliun.

Padahal, pagu indikatifnya juga sudah besar, mencapai Rp 104,67 triliun, meski lebih rendah dibanding 2024 sebesar Rp 117,41 triliun. Usulan tambahan anggaran ini sudah dapat restu dari Komisi II DPR pada awal pekan ini. Lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 29,8 triliun. Sementara pagu indikatif 2025 untuk Otoritas IKN sebesar Rp 505 miliar. Tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan tambahan anggaran mencapai Rp 25 triliun.

Juga Kementerian Perhubungan yang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 15,78 triliun. Usulan-usulan ini mayoritas direstui DPR. Sebab itu, ada risiko beban belanja negara tahun depan semakin besar, di tengah ruang fiskal yang terbatas. Sayang, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait ini. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan anggaran umumnya harus diikuti kemampuan K/L dalam mengeksekusi bujet tersebut. Kemampuan mengeksekusi tidak selalu dilihat dari sisi menghabiskan anggaran di akhir tahun berjalan, juga mempertimbangkan kesesuaian prinsip yang telah disepakati secara bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah menyusun RAPBN lebih efisien, dengan tidak mengorbankan defisit anggaran demi program pemerintahan lama dan baru. Ia mengusulkan, pemerintah hanya memasukkan belanja rutin saja seperti pendidikan.

Sri Mulyani menjadi nama yang paling banyak disebut sepekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai Menkeu yang berwenang menetapkan pagu anggaran setiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas. Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran kementeriannya tahun depan dipangkas separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar. Pagu indikatif yang diberikan itu tidak sebanding dengan target kerja yang dibebankan kepada Kementerian Investasi pada 2025. Sesuai target di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target investasi ditetapkan naik dari Rp 1.650 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.850 triliun-Rp 1.900 triliun pada 2025.

”Bagaimana mungkin target investasi kita dinaikkan, tetapi anggarannya diturunkan? Bahkan camat di DKI Jakarta pun anggarannya lebih besar dari ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi, Selasa (11/6). Selama ini pagu yang dijatahkan untuk kementeriannya meningkat selaras dengan target kinerja yang dibebankan. Pada 2023, untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun. Baru kali ini pagu anggaran diturunkan 44 % ketika beban kerja bertambah. Ia meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ”Selama ini, semua target bisa tercapai karena didukung anggaran memadai. Saya minta pimpinan, tolong panggil Ibu Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan ini,” ucapnya. Jika anggarannya tetap dipangkas, Bahlil ”mengancam” akan menurunkan target kinerja investasi. ”Saya usul, dengan basis anggaran Rp 681 miliar yang ada, kita revisi saja target investasi di RKP menjadi Rp 800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” katanya.

Curhat dan keluhan jatah pagu anggaran yang menurun signifikan juga disampaikan menteri-menteri lain yang mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPR, tetapi caranya lebih halus. Pada hari yang sama, dalam raker bersama Komisi II DPR, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengeluhkan anggarannya yang turun dari Rp 7,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 6,4 triliun. Pagu itu hanya separuh dari usul kebutuhan anggaran yang awalnya diajukan untuk tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun. Pagu Rp 6,4 triliun terlalu terbatas untuk menjalankan program-program kementerian tahun depan. Namun, ia sungkan menyurati Sri Mulyani untuk meminta tambahan anggaran. Di depan Komisi II DPR, ia meminta tambahan anggaran agar disamakan dengan anggaran pada 2023 dan 2024. Di saat kementerian lain mengalami pemotongan, pagu indikatif Kemenkeu justru naik 10 % dari Rp 48,35 triliun pada 2024 menjadi Rp 53,19 triliun.

Komisi XI DPR selaku mitra kerja Kemenkeu sempat menolak anggaran Rp 53,19 triliun tersebut. ”Kalau kami terus disuruh efisien, bahasa yang sama digunakan juga untuk Kemenkeu, dong. Karena anggaran DPR tahun 2025 pagunya sama dengan 2024 agar efisien, maka Kemenkeu mesti sama juga ukuran efisiennya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu butuh kenaikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax Administration System (CTAS). Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membiayai pegawai pajak yang secara masif akan diubah statusnya dari account representative (AR) menjadi fungsional. Pada akhirnya, Dolfie menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 53,19 triliun, syaratnya, Kemenkeu mesti memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam menjalankannya. (Yoga)

Pembentukan Kementerian Haji sebagai pengelola penyelenggara ibadah haji yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag) masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak berpendapat, hal itu belum perlu dilakukan karena sistem pengaturan atau penyelenggaraan ibadah haji Indonesia saat ini masih berjalan cukup baik. Ibadah haji juga dinilai sebagai sektor yang terlalu kecil dan sederhana untuk diurus lembaga setingkat kementerian. Apalagi, saat ini banyak urusan lain yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pendidikan, kesehatan, kesehatan umum, dan perhubungan yang terkait dengan kepentingan puluhan, bahkan ratusan orang. Alasan lain, kementerian haji lebih pas dan masuk akal dimiliki oleh negara yang memiliki sistem pemerintahan berlandaskan Islam. Sehingga, itu hanya terkait dengan kekhasan dari masing-masing negara dan Indonesia tidak harus mengadopsi kebijakan negara tersebut karena mempunyai karakteristik dan sistem sendiri. (Yetede)