Pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan 20 % dari APBN harus dipastikan alokasi, distribusi, dan pengawasannya tepat untuk mendukung tercapainya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan guna mendukung kemajuan bangsa. Pemerintah dan pemda perlu meluruskan kembali komitmen politik penggunaan anggaran pendidikan secara jujur. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat menteri pendidikan, Selasa (2/7) yan diadiri  Mendiknas periode 2009-2014, M Nuh; Menristekdikti periode 2014-2019, M Nasir; serta Mendikbud periode 2016-2019 Muhadjir Effendy. Nuh mengatakan, dua dekade terakhir menjadi masa krusial dan kritis karena ada modal demografi untuk mendukung kemajuan bangsa pada 2045. Masih ada waktu hingga tahun 2040 untuk mengoptmalkan peran dunia pendidikan mendukung penyiapan SDM unggul dan produktif, lalu selanjutnya Indonesia akan masuk dalam masa populasi menua.

”Jadi, kita harus memastikan bagaimana pendidikan dilaksanakan secara layak untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi,” ujar Nuh. Nuh mengapresiasi Panja Pembiayaan Pendidikan yang memperjuangkan pengelolaan anggaran pendidikan yang semakin baik. ”Inilah masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan. Kalau memang dana pendidikan kurang, harus ikhlas memakai anggaran lain untuk pendidikan. Kekurangan dana pendidikan ini menyebabkan komplikasi, dari kenaikan uang kuliah tunggal hingga sekolah rusak yang tidak tertangani,” katanya lagi. Menurut Nuh, tak cukup hanya mengevaluasi anggaran fungsi pendidikan 20 %, tapi harus sampai melihat alokasi secara detail dan implementasinya. Nuh heran dengan masuknya dana desa ke dalam anggaran fungsi pendidikan.

”Isinya apa? Lurah mengurusi apa di pendidikan itu? Kita tidak bisa berharap argumen politik, tetapi butuh secara jujur dan hati nurani apakah transfer ke daerah dan dana desa (tahun 2024 lebih dari Rp 346 triliun atau 52 % dari total anggaran fungsi pendidikan) memang untuk pendidikan? Kalau secara formal dilegalkan dan penggunaan tidak benar, ini perlu bertobat,” ujarnya. Nuh menekankan agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan sesuai amanah dengan menetapkan distribusi dan alokasi secara adil berbasis unit cost, berbasis prioritas, dan berdampak maksimal. Untuk itu, sejak awal harus dipastikan kualitas belanja mulai dari perencanaan sehingga berbagai prioritas pendidikan dapat diselesaikan. Hingga kini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah menuntaskan wajib belajar 12 ta-hun yang kondisinya masih stagnan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dan inovasi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) harus serius diwujudkan. Penyediaan, rehabilitasi, dan modernisasi infrastruktur pendidikan juga perlu diperhatikan. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. Salah satu cara: menutup celah penghindaran pajak, termasuk pajak dari wajib pajak yang asetnya di luar negeri. Padahal, potensi kerugian Indonesia akibat penyalahgunaan pajak terbilang besar. Di tingkat global ditaksir bisa mencapai US$ 2,81 miliar per tahun. Nilai ini setara 2,6% terhadap total penerimaan pajak Indonesia. Agar potensi itu bisa diraup, pemerintah tahun ini memperluas persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, sesuai dengan Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini, antara lain untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba alias base erosion and profit shifting (BEPS). 

Adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024 pada 13 Juni 2024 lalu yang menjadi dasar pemerintah menyigi aset-aset wajib pajak itu. Beleid ini sejatinya merevisi aturan lama, Perpres No. 77/2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, Indonesia meneken MLI dengan memasukkan klausul pencegahan penggerusan basis pajak melalui BEPS di beberapa P3B alias tax treaty yang selama ini belum ada. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menerangkan, Perpres 63/2024 pada dasarnya memperluas P3B Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI. Adapun MLI adalah mekanisme perubahan isi P3B secara simultan tanpa proses negosiasi bilateral agar efisien. Pengamat dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menambahkan,. Indonesia dapat merevisi banyak P3B secara serentak dan multilateral. Alhasil, efisiensi waktu perundingan lebih singkat. Selain itu, sebagian pengaturan P3B yang disepakati sebelum era ekonomi digital dapat dimutakhirkan seiring peningkatan praktik penghindaran pajak ala BEPS.  

Setelah penerimaan pajak sempat meroket akibat naiknya harga komoditas global pada 2022 dan 2023, kinerja pajak tahun 2024 turun drastis seiring melandainya harga komoditas tersebut. Lima bulan berturut-turut sepanjang awal 2024, setoran pajak merosot. Berdasar data Kemenkeu, penerimaan pajak Januari-Mei 2024 terkontraksi 8,4 % dibandingk periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp 830,5 triliun jadi Rp 760,4 triliun Turunnya kinerja pajak itu sudah terjadi sejak awal 2024. Per Januari 2024, setoran pajak minus 8,07 % secara tahunan. Berturut-turut minus 3,9 % per Februari, minus 8,8 % per Maret, dan minus 9,3 % per April. Sementara, pengeluaran pemerintah semakin besar. Selain belanja wajib dan rutin yang harus dialokasikan di APBN, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang yang semakin besar.

Tahun ini, pembayaran bunga utang mencapai Rp 497,3 triliun. Tahun depan, nilainya membengkak jadi Rp 561 triliun. Di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ”cekak”, pemerintah punya proyek ambisius. Ada pembangunan IKN yang ”diwariskan” rezim Jokowi kepada Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, janji kampanye Prabowo, yang butuh anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Di antara opsi lain, seperti berutang, pilihan paling ideal tentunya menaikkan penerimaan pajak. Tantangannya adalah pada caranya. Cara paling mudah dan cepat adalah dengan menaikkan tarif pajak yang dipungut dari setiap wajib pajak.

Berdasar amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN atau Pajak Konsumsi semestinya dinaikkan dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Namun, keputusan menaikkan tarif pajak di tengah kondisi gejolak ekonomi, daya beli masyarakat yang sedang melemah, serta sektor riil yang tertekan adalah tidak mudah dan belum tentu tepat pula. Publik akhir-akhir ini sangat resistan terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menambah beban biaya hidup. ”Akan sulit menaikkan tarif PPN karena itu bukan hal yang populis meski dibutuhkan. Keputusannya bagaimana, kita tunggu pemerintahan selanjutnya. Namun, sepertinya akan sulit sehingga kita bakal lebih berharap pada intensifikasi (pajak),” kata peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, Minggu (30/6). (Yoga)

Pada 10 Juni 2024, lembaga investasi global Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar modal kita menjadi ”underweight”. Artinya, pasar modal Indonesia dinilai kurang berbobot sehingga mereka mengurangi kepemilikan asetnya di pasar modal kita dan memindahkannya ke tempat lain. Alasannya, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah disertai potensi peningkatan beban fiskal pada pemerintahan mendatang. Sementara pendapatan negara diperkirakan akan tertekan. Menyusul pengumuman tersebut, beberapa investor melepas kepemilikan sahamnya dari pasar modal kita. Saham-saham yang dikelola BlackRock, salah satu lembaga investasi terbesar, turun 5 % Sejak awal tahun, saham terkoreksi 15 %. Sentimen terus merembet dan menggerus Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia hingga menyentuh level terendah sepanjang 2024, yakni pada 6.850.

Pada 26 Juni 2024, giliran HSBC menurunkan peringkat pasar modal kita dari ”overweight” menjadi netral. Alasannya serupa, pendapatan tergerus akibat suku bunga tinggi dan nilai tukar melemah dan  ketidak pastian dalam kebijakan fiskal pada pemerintahan mendatang. Merosotnya kinerja pasar modal beriringan dengan penurunan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka terendah, Rp 16.400 per USD. Naik-turunnya nilai tukar rupiah memang selalu seiring naik-turunnya IHSG mengingat proporsi investasi jangka pendek kita masih didominasi investor asing. Besar defisit dan utang pemerintah merupakan dua indikator penting dalam menilai kualitas fiskal. APBN 2024 mematok defisit fiskal sebesar 2,29 %. Sementara tahun depan, defisit fiskal direncanakan 2,45-2,82 %.

Ada beberapa alasan mengapa pasar bereaksi keras terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. Pertama, suku bunga kita lebih tinggi dibanding negara lain. Akibatnya, beban pembayaran cicilan dan bunga utang juga lebih berat secara relatif. Kedua, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara (pajak dan nonpajak) sangat tinggi, sekitar 40 % pada 2024. Pertumbuhan pembayaran utang sudah lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sejak 2023. Ketiga, beban fiskal semakin berat di masa depan dengan berbagai target pembiayaan sosial dan pengeluaran nonproduktif, seperti melanjutkan pembangunan IKN dan program makan bergizi gratis. Jika ingin membangun kemandirian ekonomi, yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas akumulasi modal di dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan di berbagai sektor melalui berbagai cara. (Yoga)

Rencana pemerintah mengenakan tarif cukai bea masuk (BM) impor hingga 200% untuk produk asal China dinilai bisa memicu serangan balasan dari Negeri Tirai Bambu. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif tinggi impor barang asal China, sehingga memantik perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut. Selain itu, kebijakan itu bisa menekan ekspor Indonesia, jika China melakukan hal serupa terhadap produk Indonesia. Saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Konsumen juga bisa dirugikan, karena kenaikan tarif bisa mendongkrak harga ditingkat eceran. Ketimbang menetapkan tarif tinggi, pemerintah diminta fokus meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor dan di level dunia. (Yetede)

Pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk (BM) impor barang asal China hingga 200% dan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)  sejumlah produk industri. namun, pemerintah diminta berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi rencana itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, rencana itu dipicu perang dagang China dan AS yang bakal membuat terjadinya kelebihan pasokan dan kapasitas di China. Ini membuka peluang banjir produk China di Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Alasannya, negera-negara Barat menjegal barang dari China dengan tarif BM tinggi. "Dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendag-nya. Jika sudah selesai kita pakai tarif untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini menjelaskan, besaran tarif BM yang akan dikenakan pada barang-barang dari China telah diputuskan kisaran 100-200% dari harga barang. "Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena AS saja bisa mengenakan tarif termasuk keramik dan pakaian sampai 200%, sehingga kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita tumbuh dan berkembang," ujar dia. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (kemenhub) tengah menjajaki untuk mengajukan pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan transportasi perkotaan di Medan dan Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi transportasi massal perkotaan Medan. Hal tersebut disampaikan Menhub usai meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan perkembangan transportasi perkotaan di Medan. "Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut. Sehingga optimalisasi transportasi perkotaan dapat terlaksana," kata Budi Karya. (Yetede)

Setidaknya 13 orang tewas dan ratusan lainnya cedera dalam rangkaian kerusuhan di Kenya, yang pecah bersamaan dengan unjuk rasa menolak kenaikan pajak dan beragam pungutan pemerintah. ”Sejauh ini setidaknya 13 orang tewas. Walakin, ini bukan angka terakhir,” kata Presiden Asosiasi Dokter Kenya Simon Kigondu, Rabu (26/6) di Nairobi, Kenya. Para saksi menyebut, ada ratusan orang cedera dan dibawa ke berbagai tempat. Tidak diketahui berapa orang ditangkap selepas kerusuhan yang mengikuti unjuk rasa pada Selasa (25/6) siang di kantor parlemen Kenya yang berada di Nairobi. Warga yang sedang kesulitan ekonomi menyerbu ke gedung parlemen. Para anggota parlemen dijadwalkan membahas RUU untuk menaikkan pajak. APBN Kenya defisit 2,7 miliar USD. Tahun ini, APBN Kenya setara 31,1 miliar USD. Sementara utang luar negeri pemerintahnya 78,9 miliar USD per Maret 2024.

Jumlah itu belum termasuk utang pemerintah pada debitor dalam negeri dan utang swasta. Karena itu, Pemerintah Kenya harus mencari cara menambah pendapatan dan mengurangi belanja. Kenaikan pajak diusulkan beberapa bulan selepas Presiden Kenya William Ruto mengesahkan UU untuk memotong gaji pekerja. Potongan wajib itu untuk tabungan perumahan. Ruto meneken aturan yang sudah berulang kali ditolak selama bertahun-tahun tersebut. Berbagai pihak segera menggugat UU itu. Penggugat, antara lain, Komisi HAM Kenya (KHRC), Katiba Institute, dan sejumlah politikus. Mereka meminta pengadilan membatalkan pungutan tersebut. Tahun lalu, pengadilan sebenarnya sudah melarang Pemerintah Kenya mengesahkan lalu memberlakukan peraturan itu. Meski demikian, pemerintahan Ruto terus mencari cara untuk mengesahkan UU tersebut.

Ruto dan pendukungnya beralasan, perlu gotong royong menyediakan perumahan bagi warga. Rangkaian tambahan pungutan disampaikan saat pendapatan warga sulit naik. Upah minimum di Nairobi hanya 119 USD per bulan atau tidak sampai Rp 2 juta. Sementara biaya hidup layak paling tidak 150 USD per bulan. Karena itu, warga marah kala pemerintah mengusulkan berbagai tambahan pajak dan pungutan. Kemarahan memicu unjuk rasa beberapa hari terakhir. Polisi dan tentara diterjunkan ke berbagai lokasi unjuk rasa. Gas air mata, meriam air, dan peluru karet digunakan aparat. Menhan Kenya Aden Bare Duale mengatakan, militer Kenya diturunkan untuk menghadapi darurat keamanan. Kematian sejumlah orang dikhawatirkan karena aparat menggunakan peluru tajam. Ini kerusuhan terburuk di Kenya dalam beberapa puluh tahun terakhir. (Yoga)

OJK sebagai regulator perbankan, akan mendalami usulan Presiden Jokowi untuk memperjang stimulus restrukturisasi kredit akibat Covid-19 hingga 2025. Sebelumnya, OJK telah menghentikan stimulus restrukturisasi pada akhir Maret 2024. Pada posisi April 2024, kredit restrukturisasi tersisa Rp207,4 triliun, menurun dari bulan sebelumnya Rp 228,03 triliun. Usai kebijakan dicabut mulai terjadi lonjakan kredit macet (non performing loan/NPL) di bank. Di mana, NPL gross per April 2024 naik ke level 2,33% dibandingkan posisi Maret 2024 seebsar 2,25%, bahkan posisi Desember 2023 NPL gros di level 2,19%. Tidak hanya itu, NPL net juga terus menunjukkan peningkatan setelah stimulus dicabut pada Maret lalu, terlihat dari NPL net April berada di level 0,81%, naik dari bulan sebelumnya 0,77%. (Yetede)