Pemerintah terus menebar insentif pajak kepada investor untuk memacu investasi di Indonesia. Salah satunya mengucurkan diskon pajak penghasilan (PPh) Badan, melalui insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim insentif ini berhasil menghasilkan investasi dengan nilai jumbo. Misalnya pada periode 2018 hingga 2022, nilai tax holiday dan tax allowance yang dimanfaatkan mencapai Rp 20 triliun. Dengan nilai insentif itu, investasi yang berhasil diciptakan senilai Rp 370 triliun. "Dengan return on investment tertentu menghasilkan profit dan menghasilkan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari nilai tax holiday dan tax allowance yang diberikan," ujar Febrio di Komisi XI DPR RI, Senin (10/6).

"Jadi mengorbankan sesuatu untuk penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menghasilkan investasi. Dan lewat investasi ini  menghasilkan lapangan kerja, produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan perpajakan di kemudian hari," kata dia. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2018-2022 mencapai Rp 4.465 triliun. Nah, realisasi investasi yang dihasilkan oleh investor penikmat diskon pajak tersebut hanya 8,28% dari total investasi yang mengalir di dalam negeri. Melihat kondisi tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sependapat bahwa diskon pajak tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah. Lantaran  pemberian insentif ini belum mendorong PDB secara keseluruhan.Apalagi, pemberian insentif itu juga sudah tidak relevan lagi diberikan apabila konsensus pajak global diterapkan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu Memprediksi dari total belanja perpajakan pada tahun 2023 yang sebesar Rp 352 Triliun, sebagian besar dinikmati oleh kalangan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM. Besaran belanja perpajakan yang diminati oleh para kalangan wirausahawan ini berkisar 60% dari total belanja perpajakan periode tersebut. Febrio pun memerinci dari total belanja perpajakan tersebut. Nah, Insentif Khusus untuk UMKM, Febrio bilang, nilainya mencapai Rp 70 Triliun dalam setahun.

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, didampingi tiga wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terlihat sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). KPK mengusulkan tambahan lebih dari Rp 117 miliar untuk anggaran 2025. Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (Yoga)

Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa transisi pemerintahan, disiplin fiscal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2025. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD, Selasa (11/6) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan, APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran meredam guncangan.

”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN   tetap mesti dijaga. ”APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo. ”Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo),” ucapnya. Namun, ditengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiscal dan harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang. (Yoga)

Presiden Joko Widodo mengemukakan ikhtiar pemerintah untuk menekan prevalensi stunting atau tengkes dari 37% ke 14%. Hal ini merupakan target yang sangat ambisius untuk dicapai pada tahun ini. Pravalensi stunting di Tanah Air sejak 2014 mencapai 37% dan berhasil ditekan ke angka 21% dari total populasi balita dalam kurun 9 tahun terakhir. "Yang namanya target, kitakan memiliki target yang  sangat ambisius dari 37 melompat ke 14%. Ini ambisius banget. Tetapi kita emang harus bekerja keras mencapai target," kata Presiden Jokowi.  Meski pada 2023 penurunan presentase stunting relatif kecil pada pada angka 0,1%, Presiden Jokowi tetap menghargai kontribusi daerah melalui posyandu dalam merespons persoalan tersebut. "Lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh sekali terhadap masalah air yang ada, juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Jadi memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi, sehingga hasilnya akan kelihatan," katanya. (Yetede)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran pada pagu indikatif tahun 2025 terbesar Rp29,8 triliun. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan anggaran diusulkan atas konsekuensi pada tahapan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kepada otorita IKN. "Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasi pada pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp 29,8 triliun," kata Raja. Dia menjelaskan, usulan penambahan itu meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar. (Yetede)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, naik 25 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan diklaim untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan 16 anggota DPD dari empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Namun, usulan kenaikan anggaran tersebut dipertanyakan dan masih akan dievaluasi kembali sebelum diteruskan ke Banggar DPR. Usulan tambahan anggaran DPD disampaikan Sekjen DPD Rahman Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu, Rahman memaparkan bahwa berdasarkan SK Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024, pagu indikatif DPD tahun 2025 sebesar Rp 1,17 triliun, sama dengan pagu anggaran tahun 2024. Tapi, jumlah itu tidak mencukupi kebutuhan DPD tahun depan.

”Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 karena ada penambahan anggota DPD dari empat provinsi hasil pemekaran di Papua,” kata Rahman. Dari empat provinsi baru itu, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, terdapat 16 anggota DPD. Dengan demikian, pada 2025, anggota DPD 2024-2029 berjumlah 152 orang, dari periode sebelumnya 136 orang. Untuk itu, diperlukan tambahan anggaran Rp 434 miliar sehingga total anggaran yang diajukan mencapai Rp 1,6 triliun atau naik 25 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

Pemerintah menurunkan target rasio perpajakan dalam RAPBN 2025. Arah keberlanjutan fiskal pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dipertanyakan ditengah kebutuhan belanja yang banyak dan warisan utang pemerintah yang tinggi. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disusun Kemenkeu serta sudah dikonsultasikan dengan tim Prabowo, target rasio perpajakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan 10,09-10,29 % dari PDB, lebih rendah daripada pencapaian rasio perpajakan Indonesia pada 2023 sebesar 10,31 % dari PDB. Target batas bawah yang ditetapkan sebesar 10,09 % dari PDB itu juga lebih rendah daripada target rasio perpajakan pada 2024 sebesar 10,12 % dari PDB. Ini jauh lebih rendah   dari janji rasio perpajakan Prabowo saat pemilu, yakni 23 %.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meski asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2025 dipasang optimistis, berkisar 5,1-5,5 %, defisit fiskal juga melebar dari 2,29 % PDB pada 2024 menjadi 2,45-2,82 % PDB pada 2025, nyaris menyentuh batas aman 3 % terhadap PDB. ”Sekalipun asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB kita meningkat, defisit fiskalnya melebar, mengindikasikan dari sisi penerimaan pajak tidak ada peningkatan yang berarti,” katanya, Senin (10/6). Josua menilai, pemerintah tampak sangat berhati-hati menetapkan target pajak di tengah kondisi ekonomi global yang serba tidak pasti. Namun, rasio perpajakan yang terlalu moderat itu terhitung mengkhawatirkan. Apalagi, di saat yang sama, belanja pemerintah di RAPBN 2025 ditargetkan meningkat cukup signifikan sebesar 14,59-15,18 % dari PDB. (Yoga)

Dengan diumumkannya syarat calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029, ada harapan kuat bahwa proses seleksi berlangsung transparan dan melibatkan publik. Dengan demikian, proses seleksi tersebut dapat menjadi momentum untuk turut mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. ”Pansel (panitia seleksi) harus mempunyai visi seleksi untuk menghasilkan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK,” kata Peneliti Transparency International Indonesia Izza Akbarani, Minggu (9/6).

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK (Pansel Capim KPK dan Dewas KPK) masa jabatan 2024-2029 yang dipimpin Muhammad Yusuf Ateh, yang juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah resmi mengumumkan syarat pendaftaran seleksi di laman Kemensetneg dan laman KPK. Calon pimpinan KPK, harus warga negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan bukan pula pengurus salah satu partai politik. Calon pimpinan KPK juga harus menyerahkan makalah bertema ”Peningkatan Integritas dan Kapasitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi” maksimal 10 halaman.

Bagi calon anggota Dewas KPK, selain WNI, syaratnya juga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap akibat tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Calon Dewas KPK juga dibatasi berusia paling rendah 55 tahun dan tak menjadi anggota dan/atau pengurus parpol. Ateh, dikutip dari laman Kemensetneg, menyebutkan, setiap warga negara yang hendak mengikuti seleksi Capim KPK dan calon Dewas KPK dapat mendaftar pada 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Setelah melalui seleksi, pansel akan menyiapkan 10 nama untuk Capim KPK dan 10 calon Dewas KPK, yang akan diserahkan kepada Presiden dan DPR. (Yoga)

Prabowo-Gibran, Presiden dan Cawapres terpilih, memang sejak awal mengusung jargon ”keberlanjutan” dalam kampanyenya. Ia bersumpah akan melanjutkan program-program Jokowi ketika kelak menjabat. Dengan janji keberlanjutan itu, proses transisi pemerintahan dari rezim Jokowi ke Prabowo diklaim akan berlangsung mulus, yang pastinya bisa menenangkan pasar. Karena Prabowo berpasangan dengan putra Jokowi, dan juga bagian dari pemerintahan. Atas dasar itu, berkali-kali menteri-menteri Jokowi menjamin program unggulan Prabowo-Gibran sudah dimasukkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kebutuhan anggarannya pun akan diakomodasi dalam Rancangan APBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi.

Itulah mengapa tidak mengejutkan ketika target defisit fiskal di RAPBN 2025 akhirnya ditetapkan 2,45-2,82 % PDB. Asumsinya, atas nama ”keberlanjutan”, pelebaran defisit itu muncul karena RAPBN 2025 memang sudah memasukkan program lama Jokowi sekaligus program baru Prabowo. Meski secara disiplin fiskal mengkhawatirkan, secara politik itu tidak mengherankan. Ada dua program utama yang memerlukan anggaran besar di RAPBN 2025. Pertama, janji Prabowo berupa program makan bergizi gratis dengan total anggaran Rp 400 triliun. Kedua, janji Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan IKN, yang membutuhkan alokasi Rp 16 triliun setiap tahun di APBN.

Pembahasan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR pekan lalu memunculkan tanya atas klaim transisi mulus itu. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba meminta Menkeu Sri Mulyani menekan defisit secara drastis menjadi 1,5-1,8 % dari PDB, untuk memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi rezim Prabowo. Defisit APBN yang terlalu lebar di 2,45-2,82 persen dari PDB dikhawatirkan ”menutup” peluang Prabowo memasukkan program dan kebijakannyai. Artinya, dengan batas aman defisit 3 % dari PDB, ruang yang tersisa untuk menambah utang tinggal Rp 45 triliun atau 0,18 % dari PDB (dengan asumsi PDB  2025 adalah Rp 24.316 triliun-Rp 24.479 triliun).

Beda sikap Suharso dan Sri Mulyani ini menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak kompak membahas APBN transisi untuk Prabowo. Uniknya, usulan Suharso untuk menekan defisit itu didukung oleh perwakilan partai oposisi (nonkoalisi pendukung Prabowo saat pemilu) di DPR, seperti PDI Perjuangan dan PKS. Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan, ”Untuk RAPBN 2025 ini, buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan. Biarkan pemerintahan baru nanti dimulai dengan beban utang yang paling kecil.” Transisi pemerintahan yang katanya ”keberlanjutan” kini lebih kompleks karena terlalu banyak ”kepala” yang perlu diakomodasi di saat yang sama. (Yoga)