Prinsip kesetaraan dalam perpajakan disuarakan. Dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah diminta menerapkan aturan bagi semua platform. sebab, aturan pajak itu mestinya diberlakukan setara bagi pedagang di semua jenis platform termasuk media sosial. Menurut Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung, pemerintah sedang membahas peraturan pelaksanaan PMK no. 210/2018. Ignatius menyampaikan usul agal pedagang di media sosial dengan omset Rp 300 juta pertahun diikutsertakan dalam pemberlakuak perpajakan dalam PMK tersebut.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxaxion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, isu utama industri e-dagang adalah menciptakan kesetaraan kebijakan termasuk perpajakan yang efektif. Perlakuan perpajakan yang adil bukan hanya bagi pemilik platform lokal dan global, melainkan juga untuk pedagang dalam platform maupun luar platform. Yustinus menambahkan, pihaknya setuju dengan upaya mendorong kewajiban perlakuan perpajakan yang setara antara media sosial dan laman pemasaran. Hasil penelitian CITA menyebutkan potensi pajak penghasilan final bisa mencapai Rp 342 miliar dengan asumsi nilai transaksi pada tiga penyedia platform e-dagang Rp 68,4 triliun pada 2017.

Pelaku industri otomotif mendesak pemerintah segera melakukan harmonisasi tarif pajak sedan untuk kembali mengangkat penjualan yang belakangan terus menurun. Sepanjang 2018, penjualan sedan hanya mencapai 6.704 unit, turun 19,74% sekaligus menjadi terendah sejak 2012.Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Kukuh Kumara mengatakan, harmonisasi tarif PPnBM sudah sangat urgen karena pasar sedan telah sangat kecil di Tanah Air. Padahal, pasar global sangat membutuhkan sedan dan kendaraan sport utility vehicle (SUV) sehingga jika pemerintah ingin mendorong ekspor otomotif, posisi sedan sangat penting. "Jangan lupa tahun 1980-an ada 19 pabrikan yang memproduksi sedan di dalam negeri. Saat ini hanya tiga yakni Toyota, BMW dan Mercedes, lainnya pindah ke luar negeri".
Kukuh menjelaskan, Gaikindo telah mengusulkan kepada pemerintah untuk harmonisasi tarif PPnBM. Harmonisasi itu bukan hanya terkait tarif pajak tapi juga kategori kendaraan, yang mana sebaiknya mengikuti standar internasional yakni kategori kendaraan penumpang di bawah 10 penumpang dan di atas 10 penumpang untuk kendaraan komersial. Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 sedan mendapat perlakuan khusus. Sedan atau station wagon dikenakan tarif 30% hingga 125%. Sementara itu kendaraan penumpang dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc hingga 2.500 cc bisa menikmati PPnBM 10% hingga 20%.

Penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun penerimaan dari sektor industri pengolahan justru tumbuh negatif. Dirjen Pajak mengatakan bahwa penurunan penerimaan karena restitusi dipercepat. Data Kemkeu menunjukkan sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit (Rp 3,6 triliun), industri logam dasar (Rp 2,2 triliun), pertambangan (Rp 2 triliun), industri kertas (Rp 1,4 triliun), dan industri kendaraan (1,3 triliun).
Meski sektor manufaktur menurun, tetapi sektor lain masih tumbuh positif, seperti jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, dan pertambangan. Direktur CITA mengingatkan penurunan penerimaan sektor manufaktur maupun kenaikan penerimaan sektor lain awal tahun 2019 belum bisa menjadi gambaran kinerja penerimaan tahun ini.

Oleh: Benny Gunawan Ardiansyah (dosen PKN STAN Kemkeu)

. Kalimat itu yang diucapkan George W. Bush (alm) ketika memenangkan pemilihan presiden 1988 silam. Akan tetapi, karena tidak mampu menepati janjinya, hal itu menjadi salah satu penyebab kekalahannya 1992. Hal itu menunjukkan pajak memainkan peran penting dalam pertarungan politik. Dalam politik ekonomi, dikenal istilah median voter theorem, pemenang ditentukan dari preferensi pemilih terbanyak. Akibatnya, pihak-pihak yang berkampanye akan menawarkan sesuatu yang menjadi preferensi pemilih, seperti membayar pajak yang ringan atau bahkan bebas tidak membayar pajak. Contohnya di AS, isu penurunan pajak menjadi program yang ditunggu-tunggu, terutama oleh pemilih dari Partai Republik yang konservatif. Penurunan pajak sangat dimungkinkan di AS, karena di sana menganut sistem hukum common law. Berbeda dengan di Indonesia yang menganut civil law, penurunan pajak sangat sulit dilakukan karena harus mengubah Undang-Undang.
Di Indonesia, pajak merupakan instrumen fiskal. Penurunan tarif pajak bisa mengganggu keseimbangan APBN. Penurunan tarif PPh secara masif tidak mungkin dilakukan di negara yang masih mengembangkan kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. DJP masih membutuhkan waktu untuk mewujudkan struktur pajak yang kuat dan memiliki sustainability dalam jangka panjang. Melihat realitas yang ada, dapat disimpulkan bahwa isu-isu pajak sangat sulit diterapkan di Indonesia dalam kampanye politik. Sebaiknya, mereka berfokus untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut negara akan dialokasikan dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditjen Pajak akan merevisi PMK 107/2017 tentang perusahaan terkendali di luar negeri (Controlled Foreign Company). Aturan ini akan diperlonggar untuk mendukung ekspansi perusahaan Indonesia di luar negeri. Selain itu, pengusaha juga merasa aturan yang ada tidak adil. Pertama, pemerintah sewenang-wenang menetapkan perusahaan menerima penghasilan atas dividen yang tidak dibagi. Artinya pemerintah ingin mengambil pajak di depan. Kedua, pemerintah memaksakan definisi saham pengendali hanya berdasarkan asumsi, bukan realitas.
Beberapa poin yang akan direvisi antara lain: mengubah dasar pengenaan deemed devidend, definisi laba setelah pajak, cakupan penghasilan tertentu, dan beberapa contoh penerapan CFC Rules.

Hasil kajian Guru Besar Ilmu Perpajakan UI, Haula Rosdiana, usaha homestay masih terganjal masalah pajak ganda. Setidaknya ada 5 jenis pajak yg harus dibayar pengusaha homestay, yakni pajak hotel, PBB-P2, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta pajak penghasilan. Haula menyebut perlu ada insentif langsung maupun tidak langsung untuk bisnis homestay. Pemda bisa membuat aturan levelling untuk pajak hotel, serta menurunkan PBB-P2.

Pengajuan restitusi PPN dipercepat mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2018. Hal ini terjadi sejak dikeluarkannya PMK No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak tanggal 12 April 2018. Berdasarkan data DJP, penyampaiana SPT Masa PPN masa Mei hingga Desember 2018 melonjak 264% dari sisi jumlah. Sementara dari sisi nominal, pengajuan restitusi PPN pada Mei hingga Desember 2018 sebanyak Rp 20,46 triliun atau menanjak 91% dari periode yang sama 2017.
Direktur PKP menjelaskan peningkatan pengajuan restitusi PPN menunjukkan bahwa pengusaha memang memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan percepatan ini, paling tidak dalam sebulan pengusaha/eksportir bisa menerima kembali uangnya. Sebelum aturan ini diterapkan, proses pengembalian PPN bisa memakan waktu hingga 8 bulan lamanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif fiskal super deductible tax atau pemotongan pajak bagi industri yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta membangun pusat penelitian dan pengembangan di Indonesia, ditargetkan rampung pada Maret 2019. Diharapkan dengan hal ini menstimulasi pembangunan SDM dan banyaknya R&D sehingga Indonesia tidak ketinggalan dari negara lain.

Digital economy tidak akan mengubah satu hal mendasar dalam transaksi ekonomi yaitu barang atau jasa yang melekat didalamnya (underlying products). Orang akan tetap berbelanja pakaian, membeli hunian, dan mengonsumsi makanan dan minuman. Orang juga tetap membutuhkan moda transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, hiburan, dan rekreasi. Dengan kata lain, digital economy sama sekali bukan disrupsi bagi ekonomi, melainkan sebuah terobosan untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan efisiensi. Perspektif ekonomi ini sama dengan perspektif pajak sehingga tidak ada pemajakan baru atas transaksi di digital economy. Yang ada hanya perlakuan adil antara pedagang konvensional dan pedagang online. Karena underlying product yang tidak berubah maka seharusnya tuntutan atas kewajiban pajaknya juga sama meskipun dengan cara yang berbeda. Dengan diberlakukanya PMK No 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik memang sudah tepat karena dengan Data rekapitulasi dari penyedia platform marketplace akan menjadi input bagi ototritas pajak untuk mengimbau pelaku e-commerce agar ber-NPWP dan menguji kebenaran baik formal maupu materiil atas penyetoran PPh oleh wajib pajak. Hingga Desember 2018, jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,7 juta WP dengan nominal penerimaan senilai Rp 5,37 triliun dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai Rp 9.555 triliun akan menghasilkan penerimaan PPh Final sebesar Rp 47,7 triliun. Sementara, nilai ekonomi UMKM di e-commerce baru mencapai Rp 1.127 triliun. Asumsikan seluruh pelaku e-commerce memiliki NPWP dan menyetorkan PPh Final, paling tidak penerimaan dari e-commerce saja sebesar RP 5,67 triliun.

Jumlah berkas sengketa pajak yang masuk pengadilan pajak sepanjang 2018 meningkat 19,3% dibandingkan tahun 2017. Ditjen Pajak harus berbenah karena ketidakpuasan wajib pajak akan berefek terhadap kepatuhan membayar pajak. Direktur P2Humas DJP mengatakan peningkatan sengketa karena tahun 2018 sudah tidak ada program pengampunan pajak. Wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak harus mencabut sengketanya. Meski begitu, Ditjen Pajak berupaya mengurangi ketidakpuasan wajib pajak dengan membenahi hal-hal yang berkaitan dengan multi tafsir juga memperbaiki proses pemeriksaan pajak.
Sebagai langkah pertama, Ditjen Pajak akan meningkatkan kualitas penerbitan SKP. Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang benar-benar terindikasi tidak patuh. Ditjen Pajak juga meningkatkan pengendalian mutu proses pemeriksaan dengan menerbitkan SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan memperbaiki ketentuan yang dianggap tumpang tindih dan multitafsir.
Direktur CITA menegaskan Ditjen Pajak harus membenahi tata kelola pemeriksaan pajak. Meningkatnya jumlah sengketa menandakan adanya peningkatan dispute yang tidak bisa diselesaikan melalui quality assurance dan keberatan.