Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan revisi aturan khusus mengenai pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau VAT Refund bagi turis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 akan selesai pada Agustus ini. Dengan demikian, peraturan hasil revisi bisa diimplementasikan pada Oktober 2019. Direktur Peraturan Perpajakan DJP, Arif Yanuar, mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih membangun sistem pencatatan pajak belanja tuirs di merchant yang terdaftar dalam pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia. Pembangunan sistem juga diharapkan dapat selesai pada Oktober mendatang. Dalam revisi peraturan ini nantinya, Arif mengatakan bahwa DJP akan mengubah ketentuan khusus terkait perubahan yang direncanakan, yakni nilai PPN paling sedikit Rp 500 ribu dalam formulir permohonan untuk beberapa Faktur Pajak Keluaran (FPK). Ia menjelaskan, tujuan refund ini adalah agar turis asing bisa lebih banyak berbelanja di Indonesia dan menarik UMKM bergabung dalam program VAT Refund for tourist. Menurut Arif, saat ini VAT Refund paling besar terjadi di Bandara Kualanamu, sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta masih terfokus pada toko-toko besar. Menurut data DJP, saat ini merchant terdaftar sebanyak 46 dan memiliki 236 outlet di seluruh Indonesia.

DJP memastikan sebanyak 31 Wajib Pajak badan telah memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday sejak regulasi mengenai pemberian insentif tersebut direvisi. Dari total penerima tax holiday itu, sebanyak 10 Wajib Pajak mendapatkan insentif tersebut pada tahun 2018 dan sisanya 21 Wajib Pajak memperoleh fasilitas ini hingga pertengahan 2019. Tax Holiday ini rencananya akan memberikan investasi sebesar Rp 354,7 triliun yang terdiri atas rencana di tahun 2018 sebesar Rp 208,5 triliun dan 2019 sebesar Rp 146,2 triliun, kata Direktur Perpajakan II DJP, Yunirwansyah dalam acara media gathering di Bali, Rabu (31/7).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengadaan core tax system (coretax) atau sistem inti perpajakan masih sesuai jadwal dengan target rampung di 2023 kemudian diimplementasikan pada 2024. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Hantriono Joko Susilo, mengatakan bahwa DJP akan melakukan lelang untuk agen pengadaan. Proses lelang akan berlangsung dari Oktober 2019 hingga September 2020. Core Tax ini nantinya akan menjembatani berbagai sistem perpajakan diantaranya untuk System Integrator (SI), Project Management Quality Assurrance (PMQA) Consultant, dan pengadaan Change Management (CM) Consultant sebagai pendamping. Direktur Transformasi Proses Bisnis berharap nantinya implementasi sistem ini mampu membuat basis data yang kuat sehingga penerimaan pajak meningkat dan sustainable.

Indonesia National Shipowner's Association (INSA) mengharapkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor kapal dan suku cadangnya diterapkan secara lebih luas pada seluruh jenis angkutan laut. Pasalnya, INSA melihat ada pembatasan pembebasan PPN untuk sektor angkutan laut. Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menjelaskan pihaknya mengapresiasi atas peraturan baru terkait PPN yang tidak dipungut. Regulasi itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Terntentu yang Tidak Dipungut PPN. Akan tetapi banyaknya pembatasan dan kriteria untuk Tidak Dipungut PPN menurutnya akan menurunkan semangat PP itu sendiri yang disusun memang untuk meningkatkan daya saing sektor pelayaran nasional. INSA meminta agar otoritas perpajakan dapat memperluas pengenaan PPN yang Tidak Dipungut tersebut.

Dua pemasok Apple Inc membangun pabrik di Indonesia adalah Compal Group dan Pegatron. Investasi dua perusahaan ini akan memperkuat struktur industri elektronik nasional. Selain dapat memacu kapasitas produksi dalam negeri diharapkan juga mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor maupun menghasilkan produk substitusi impor. Menurut, Menteri Perindustrian, dengan adanya fasilitas tax holiday mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Compal melihat pasar Indonesia cukup menjanjikan. Kalau jadi masuk, Compal Group akan membangun satu klaster pabrik dengan vendornya yaitu Pegatron yang telah mendirikan pabrik di Kawasan Industri Batamindo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan bruto di atas 100% atau super deductible tax untuk undustri yang dapat mendorong pengembangan pendidikan vokasi para pekerja, secara efektif mulai tahun 2020. Darmin mengatakan regulasi terkait insentif tersebut sudah terbit melalui Peraturan Pemerintah namun penyempurnaan kebijakan in terus dilakukan agar dapat efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri. Tujuan peraturan ini untuk meningkatkan daya saing SDM di Indonesia melaui program praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait perdagangan lalu lintas cross border melalui sistem perdagangan elektronik e-commerce, sebagai langkah untuk mengawasi arus barang impor yang ditransaksikan. Disamping itu, ia menyebut bahwa jumlah impor lewat e-commerce memang porsinya masih sedikit jika dibandingkan dengan impor konvensional. Akan tetapi, ada tren kenaikan dari impor lewat e-commerce. Dia menyebut aturan yang dikeluarkan nanti untuk memastikan volume perdagangan terkait impor barang dapat memiliki filter dan mekanisme yang jelas, sebab saat ini ada beragam pola transaksi impor barang melalui e-commerce. Darmin menegaskan, saat ini pemerintah ingin membenchmark aturan dalam negeri sehingga aturanya tidak terlalu longgar dan tidak selalu berlebihan sehingga dapat memberikan kesetaraan antara usaha konvensional dan digital.

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari kelompok G-7 mencapai konsensus mengenai langkah-langkah menuju penerapan kesepakatan pajak untuk perusahaan digital. Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, yang menjadi tuan rumah pertemuan Menkeu G-7 menyambut baik tercapainya konsensus penerapan pajak digital. Langkah ini nantinya akan direalisasikan dengan menerapkan pajak minimum atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan global e-commerce dan produk digital yang dipasarkan di negara-negara yang tergabung dalam G-7.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyambut era ekonomi digital. Pertama, bagaimana Ditjen pajak dapat mewujudkan regulasi yang adil dan kompetitif, memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak serta menghadirkan sistem perpajakan yang lebih baik. Tantangan kedua, adalah bagaimana mengembangkan administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar ke depan layanan informasi pajak dapat terintegrasi dengan baik, sehingga mampu meminimalisir biaya baik bagi wajib pajak maupun untuk DJP sendiri.

Pemerintah tengah menyiapkan skema aturan untuk memitigasi membajirnya produk impor yang ditransaksikan melalui pemesanan perdagangan secara online atau e-commerce. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha yang seimbang terkait barang lokal dan barang impor. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahja Widayanti, mengatakan saat ini tengah dicari skema perpajakan atau melalui peraturan bea masuk untuk memitigasi maraknya barang impor yang dipesar secara online. Pasalnya, tren barang impor melalui e-commerce memiliki kecenderungan meningkat dan belum mampu dikontrol.