Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi mengatakan, Indonesia menghadapi tuduhan antidumping atau subsidi produk ekspor dari negara mitra dagang.

Menurut Bachrul, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di semua negara. Nyaris semua negara memberikan insentif ekspor dan berupaya menghambat impor. Negara tujuan ekspor yang mulai mengincar tindakan pengamanan, di antaranya, adalah Amerika Serikat, Eropa, Turki, India, Ukraina, dan Mesir. 

Bachrul mengatakan Indonesia juga melakukan inisiasi penyelidikan dua kasus soal antidumping oleh negara mitra dagang. Adapun potensi tuduhan tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan karena industri domestik mengalami penurunan produksi akibat pandemi.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, mengatakan potensi tuduhan dumping atau subsidi sangat tergantung jenis insentif yang diberikan suatu negara. Menurut dia, sepanjang insentif yang diterima pelaku usaha tidak melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hal tersebut tidak akan jadi soal.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kebijakan perdagangan berbagai negara dari sisi ekspor dan impor yang diberlakukan sejak wabah Covid-19 bersifat sangat distortif terhadap persaingan dagang yang sehat. Hal itu, kata dia, mengganggu kelancaran dan kebebasan untuk berdagang.

Namun Shinta mengatakan sebagian produk sudah dilaporkan kepada WTO secara resmi sebagai pengecualian, yang sifatnya sementara. Kebijakan perdagangan yang sudah diperhitungkan sebagai exceptions (pengecualian) dianggap bukan sebagai kecurangan perdagangan.

PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero) atau IPC menyatakan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebanyak 2,12 juta twenty foot equivalent units (TEUs) sepanjang Januari-April 2020. Trafik pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia itu dinilai relatif stabil di tengah pandemi virus corona hanya berdampak berkisar 4-5%. Demikian penjelasan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II, Arif Suhartono. Ia mengungkapkan, penurunan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan bahwa aktivitas ekspor dan impor Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat masih mengalami perlambatan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada April 2020 turun 7,02% sedangkan nilai impor Indonesia turun 18,58% dibanding April 2019. Ia menambahkan, sejak Kuartal I-2020, IPC telah merespons pandemi Covid-19 dengan melakukan penerapan prosedur kesiapsiagaan dan pencegahan di seluruh lini operasional sebagai upaya dan komitmen IPC dalam menjaga kelancaran logistik nasional. Sebelumnya, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo II Ogi Rulino memastikan, Pelindo II tetap menjalankan operasional dan pelayanan umum kepelabuhanan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu karena pelabuhan merupakan bagian mata rantai perekonomian nasional dan peran strategis dalam alur logistik fasilitator perdagangan

Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan Pelabuhan Tanjung Priok sangat membantu operasional kepelabuhanan. Interaksi antara petugas dan pengguna jasa, baik di kantor maupun di lapangan, sangat jauh berkurang. Semua transaksisudah cashless (tidak menggunakan uang tunai). Kontak antara pengguna jasa dan operator sangat kecil. Kalaupun masih ada, seperti di lapangan penumpukan kontainer, kontak antarmanusia bisa dijaga dalam jarak tertentu. Penggunaan alat pelindung diri tambahan untuk para petugas di lapangan berupa masker dan sarung tangan. Lokasi kerja mereka juga disterilisasi secara berkala.

Pada bagian lain, Direktur Utama PT Pelindo IV Prasetyadi juga mengatakan hal serupa, sejumlah aktivitas di sejumlah pelabuhan tetap berlangsung secara produktif yang disertai dengan berbagai upaya penanganan kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Pelayanan di sejumlah pelabuhan juga masih tetap 24 jam selama tujuh hari. Menurut dia, tingginya aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut karena kebutuhan masyarakat saat pandemi Covid-19 juga normal seperti biasa bahkan cenderung mengalami peningkatan pada beberapa kebutuhan lainnya, seperti obat-obatan. Kegiatan itu terlihat di Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Fakfak dan di Makassar. Secara umum, Prasetyadi memastikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tidak terganggu, walaupun ada penanganan khusus untuk pencegahan Covid-19 bagi kapal-kapal yang akan sandar

Nilai ekspor minyak sawit nasional sepanjang Januari-Maret 2020 mencapai US$ 5,32 miliar, atau tumbuh 9,45% dari realisasi periode sama 2019. Salah satu pemicu meningkatnya nilai ekspor minyak sawit pada triwulan I-2020 tersebut adalah sempat membaiknya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional, rata-rata harga pada Januari 2020 mencapai US$ 830 per ton.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha  Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit nasional pada Maret 2020 sedikit lebih rendah (-0,90%) dari Februari 2020, konsumsi dalam negeri turun 3,20% namun ekspor naik 3,30%, dan harga CPO turun menjadi US$ 636 per ton pada Maret 2020 (Cif Rotterdam) tetapi nilai ekspornya naik 0,60% menjadi US$ 1,82 miliar. Kenaikan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan Bangladesh, Afrika, dan Tiongkok. Ekspor ke Uni Eropa, India, dan Timur Tengah, sedikit naik, ekspor ke Pakistan dan Amerika Serikat turun. Hal ini turut didorong karena negara-negara yang mengalami kenaikan mulai pulih dari pandemi Covid-19. Sedangkan dari dalam negeri, ketidak pastian waktu teratasinya pandemi Covid-19 menjelang Puasa menyebabkan konsumsi minyak sawit untuk produk pangan menurun. Sebaliknya, konsumsi produk oleh kimia karena kebutuhan bahan pembersih tangan (hand sanitizer) yang meningkat. Sementara konsumsi biodiesel relatif tetap meski harga minyak bumi rendah dan konsumsi solar turun.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pandemi global Covid19 justru mendorong kenaikan permintaan sarang burung walet (SBW) di pasar internasional. Ekspor komoditas itu sepanjang triwulan I2020 mencapai 301,60 ton senilai US$ 109,67 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun diaman kenaikan terjadi setiap bulannya sepanjang JanuariMaret 2020. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) I Ketut Diarmita mengatakan, pencapaian ekspor SBW tersebut cukup menggembirakan meskipun saat ini dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19

Kementan yang dikomandoi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah mempunyai dan mencanangkan program Gerakan Ekspor Tiga Kali Lipat (Gratieks) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan komoditas andalan salah satunya adalah SBW yang memiliki potensi pasar sangat besar. Di Indonesia, terdapat 18 provinsi penghasil SBW dengan potensi lebih dari 800 unit rumah walet per provinsinya dan sebanyak 520 rumah walet yang telah diregistrasi oleh Kementan.

Indonesia merupakan produsen SBW terbesar di dunia dengan produksi mencapai 79,55% produksi SBW dunia, untuk penjaminan keamanan produk maka unit usaha SBW wajib memiliki Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Terdapat 12 negara tujuan ekspor SBW Indonesia yaitu Tiongkok, Hong Kong, Vietnam, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Australia, Malaysia, Jepang, Laos, dan Korea Selatan.

Ditjen PKH menerangkan, salah satu upaya untuk meyakinkan pasar akan keamanan dan mutu SBW adalah dengan ikut sertanya pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu SBW melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha. Saat ini. tercatat ada 65 unit usaha SBW yang telah memiliki NKV, dan Ditjen PKH terus mendorong agar produksi SBW berasal dari unit usaha yang telah bersertifikat NKV dan mengarahkan SBW yang diekspor adalah produk yang sudah melalui tahapan pencucian sehingga nilai tambah dan daya saing produk meningkat.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menggenjot ekspor komoditas pertanian di tengah pandemi Covid-19. Hal itu mengingat permintaan komoditas pertanian di pasar global saat ini tetap tinggi. Pekan lalu Kementan melepas ekspor 26 komoditas pertanian sebesar 117.700 ton senilai Rp 219 miliar ke 30 negara. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, sektor pertanian adalah solusi yang pasti untuk mencegah krisis darurat akibat Covid-19. Untuk itu, Mentan meminta pelaku usaha pertanian agar tetap berproduksi dan menjalankan kewajibannya yakni memenuhi pangan dalam negeri dan juga ekspor.

Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok Purwo Widiarto mengatakan, selama pandemi Covid-19 ini, produksi pertanian melimpah dan layak untuk ekspor. Sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, semua produk wajib mendapatkan sertifikasi karantina dari otoritas karantina pertanian dan 26 komoditas pertanian tersebut telah mendapatkan sertifikasi karantina dan sudah memenuhi persyaratan teknis dan sudah layak baik pyhtosanitary certificate (PC) untuk komoditas tumbuhan maupun health certificate (HC) untuk komoditas hewan ekspor seperti dikonfirmasi Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan). Ia menambahkan , sekarang barang yang diekspor tidak lagi dalam berbentuk barang mentah, akan tetapi sudah diolah menjadi makanan bermutu yang digemari masyarakat dunia, contohnya kelapa tidak hanya serabutnya, tapi sudah diolah terlebih dahulu memjadi produk berkualitas. Untuk itu saat ini kita dinilai sedang mengarah ke industri pengolahan

 

Pebisnis batubara memproyeksikan adanya penurunan permintaan yang cukup tajam dari negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia. Kondisi ini merupakan imbas pandemi korona (Covid-19). Hal ini sebagaimana diutarakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia yang menyebutkan ekspor sedikit menurun karena melemahnya permintaan dan pasokan batubara di China masih berlimpah. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai, permintaan batubara dari China ditaksir tidak naik signifikan dalam waktu dekat setidaknya baru terlihat setelah Juni.

Kondisi ini diamini Direktur & Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menurutnya pihaknya masih mencatatkan kinerja operasional memuaskan pada periode kuartal I-2020 namun masih wait and see untuk kuartal II-2020. Senada dengan pendapat ini, Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga juga menyebutkan hal senada seraya menambahkan China dan India memegang porsi dominan sekitar 80% ekspor batubara ABMM, untuk menyiasati berkurangnya penjualan ekspor kedua negara tersebut ABMM kini mengalihkannya ke negara lain terutama Thailand dan Vietnam.

Pada triwulan I-2020, investasi Indonesia tumbuh 8 persen dibandingkan periode yang sama 2019. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menyebutkan, realisasi investasi pada triwulan I-2020 sebesar Rp 210,7 triliun.Kenaikan terbesar berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang meningkat 29,3 persen menjadi Rp 112,7 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) turun 9,2 persen menjadi Rp 98 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (20/4/2020), dalam siaran pers, mengatakan, nilai realisasi investasi triwulan pertama sudah mencapai 23,8 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp 886,1 triliun. Total penyerapan tenaga kerja Indonesia juga meningkat menjadi 303.085 pekerja, sementara pada periode sama tahun lalu sebanyak 235.401 pekerja. Meskipun begitu, Bahlil mengakui, realisasi investasi pada triwulan II-2020 akan merosot dibandingkan triwulan I. Pihaknya berharap dan meminta komitmen perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya untuk menjaga perekonomian bangsa saat ini.

Disisi lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria mengatakan lesunya ekspor komoditas perkebunan yang belum pulih sejak tahun lalu semakin menekan petani. Bahkan sebagian biasanya menjadi buruh bangunan di kota karena lebih menjanjikan. Hal ini dipicu harga karet di tingkat petani saat ini Rp 4.000-Rp 5.000 per kilogram (kg) sedangkan idealnya petani mendapatkan harga sekitar Rp 12.000 per kg. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) sektor perkebunan rakyat pada Maret 2020 turun 1,91 persen menjadi 100,39. Artinya, nilai yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan yang mesti dibayarkan. Dibandingkan dengan sektor lain, penurunan NTP sektor perkebunan rakyat paling dalam.

Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani, mengatakan, lesunya kinerja industri dan ekspor itu otomatis akan memperlambat kondisi ekonomi dan sosial di tiap daerah penghasil ekspor sehingga angka pengangguran diprediksi akan lebih tinggi. Dendi menambahkan, apabila pada Juni tren pandemi mulai menurun, angka infeksi berkurang. Namun, kalau sampai Juni pandemi belum menurun, perlu dilakukan antisipasi karena sektor-sektor industri ekspor yang masih bertahan itu pun bisa ikut anjlok. Kendati ada kecenderungan melambat dan turun, sejumlah kalangan industri berupaya mempertahankan ekspor. Adaro sebagai salah satu produsen batubara Indonesia melalui Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengatakan pihaknya sudah menyiapkan manajemen krisis dan pencegahan untuk memastikan opersaional tidak ada gangguan terutama dalam memasok batubara untuk memperkuat penyediaan listrik, hal ini juga diharapkan dapat mencegah pengurangan karyawan di dalam perusahaan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, hingga 20 April 2020, penjualan batubara mencapai 136,86 juta ton. Penjualan tersebut termasuk untuk pasar ekspor dan domestik. Namun, permintaan batubara tengah melemah. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor besi dan baja pada triwulan melonjak drastis ke US$ 2,26 miliar dari US$ 610 juta pada Februari dan US$ 649 juta pada Maret tahun lalu. Namun Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazir, kenaikan ini terjadi lantaran kinerja industri dan dampak pandemi Covid-19 belum terlihat ke ekonomi internasional. Kenaikan ekspor besi dan baja ditopang oleh permintaan baja ke Amerika Serikat yang berasal dari Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah; serta Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang meningkat dimana ada sejumlah perusahaan dengan penyertaan modal asing asal Cina yang memiliki smelter dengan nilai ekspor yang cukup besar. 

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan,?Kasan?Muhri, mengatakan pernyataan senada dimana kenaikan ekspor tersebut diperkirakan karena pemenuhan kontrak yang sudah ditandatangani pada tahun lalu. Sedangkan Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Purwono Widodo menambahkan, kenaikan ekspor juga dipicu karena produsen mulai mengarahkan orientasinya untuk ekspor akibat permintaan domestik anjlok hingga 40 persen. Menurut mereka, pada triwulan kedua, sudah pasti ekspor besi dan baja akan turun baik domestic maupun ekspor lantaran penyerapan baja untuk konstruksi dan otomotif juga turun karena ada beberapa perusahaan yang berhenti sementara sampai Covid-19 mereda atau selesai

Pandangan ini diperkuat juga dengan analisa dari Ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambijantoro yang mengatakan kenaikan ekspor ditopang permintaan dari Cina cukup tinggi karena persediaan baja menipis akibat libur Imlek dan disusul penguncian wilayah (lockdown). Sehingga terjadi backload (ditumpuk di belakang) ia juga beranggapan pemulihan ekonomi di Tiongkok tidak seburuk yang diprediksi banyak orang.

Pemerintah memberikan perluasan akses pasar di dalam negeri bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Selain itu, wajib pajak KITE juga mendapatkan keringanan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)   No .31/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Covid-19. Dari sisi ?skal, wajib pajak KITE mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN dan PPnBM untuk pemasukan barang dari dalam negeri yang diolah untuk dieskpor. 

Plt. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Rishdianto Budi Irawan menilai, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha, ia beranggapan kemudahan ini akan menggerakkan ekonomi yang telah lesu dalam beberapa bulan terakhir, serta mendongkrak daya beli masyarakat dengan akan membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menurunkan biaya logistik

Lebih lanjut, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat menjelaskan tujuan klausul ini adalah untuk memberikan persamaan perlakuan antarpengusaha KITE yang tidak mendapatkan fasilitas sejenis dan produknya dijual di dalam negeri.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pilihan untuk menjual hasil produksi ke dalam negeri bakal lebih menarik bagi perusahaan KITE ketimbang menjual ke luar negeri karena didorong prospek ekonomi Indonesia yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan negara lain dan hal ini merupakan kabar positif bagi perusahaan yang menjual produknya di Indonesia.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (14/4/2020), mengatakan, pandemi Covid-19 memengaruhi pergeseran pemetaan produk dan ketersediaan pasar ekspor, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, perwakilan atase perdagangan dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (indonesian Trade Promotion Center/ITPC) terus mengkaji dan memetakan ulang produk unggulan ekspor sesuai kondisi terbaru setelah pandemi Covid-19 merambah ke ratusan negara dan mendisrupsi rantai perdagangan global.

Menurut Jerry, untuk mendorong kemudahan ekspor, pemerintah sudah mengeluarkan stimulus nonfiskal yang ditujukan bagi pelaku ekspor. Hal itu, misalnya, berupa efisiensi proses logistic, penyederhanaan aturan larangan pemba tasan atau tata niaga terhadap ekspor maupun impor, khususnya impor bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi serta lobi-lobi dengan negara lain di tingkat bilateral untuk menjamin pintu pasar tetap terbuka di tengah pandemi.

Sementara Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Handito Joewono mengatakan, beberapa IKM membutuhkan dukungan pemerintah diantaranya untuk membuka akses pasar internasional, informasi terkait kondisi pasar di sejumlah negara serta akses regulator ekspor (trading house) yang bisa membantu pengiriman produk dalam jumlah lebih besar.