Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN dinilai tak mencukupi untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggulan di Indonesia. Padahal, SDM unggulan menjadi kunci bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan penghasilan menengah atau middle income trap (MIT) dan selanjutnya menggapai status sebagai negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas 2045. Alih-alih menyediakan pembiayaan yang memadai  bagi pendidikan tinggi, anggaran pendidikan 20% dari APBN itu pun dirasa masih kurang untuk pendidikan  di Indonesia mengalami penurunan tajam dari 16% pada 2015 (Bank Dunia), menjadi hanya 5,8% pada 2024 (Kemenkeu). Porsi anggaran pendidikan tinggi terhadap total anggaran pendidikan di Indonesia itu kalah jauh dibandingkan Singapura yang pada tahun 2013 sudah mencapai 35%, Malaysia 21% (2018), dan Brunei Darussalam 19% (2016). (Yetede)

Rencana pemungutan iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) bagi pekerja swasta memantik kontroversi di publik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lantang bersuara menolak kebijakan itu karena  memberatkan pengusaha hingga pekerja. Akan tetapi, pemerintah memastikan dana pekerja yang disetor ke tabungan perumahan rakyat (tapera) tidak hilang, melainkan bisa ditarik saat pensiun atau keluar kerja. Lebih dari itu, dana peserta bukan sekedar ditabung, melainkan dipupuk oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), dengan imbal hasil (Yield) menarik di atas deposito. Per akhir 2023, BP Tapera bekerja sama dengan tujuh manajer investasi (MI) papan atas nasional untuk mengelola dana penumpukan. Mereka adalah, Bahana, Manulife, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Manajemen, Mandiri Sekuritas, dan Schoroders. Ketujuh MI ini menguasai sektor 70% pasar reksa dana domestik. (Yetede)

Komisi X DPR RI menyatakan siap mengawal agar uang kuliah tunggal (UKT) tetap terjangkau bagi seluruh mahasiswa di Tanah Air, usai adanya keputusan pemerintah membatalkan kenaikan UKT sejumlah  perguruan tinggi negeri (PTN). Pemantauan tetap dilakukan oleh Komisi X DPR RI karena kebijakan kenaikan UKT dikatakan akan berlaku pada tahun depan meski Menteri Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah membatalkan aturan kenaikan UKT pada tahun ini. "Ini langkah baik yang dilakukan  pemerintah dan kami akan tetap pantau. Jadi apakah tahun depan naik atau tidak, kita akan pantau dan kebetulan kami sekarang sedang membuat Panja Biaya Pendidikan. Dari situ kita bisa melihat jika ada kebutuhan menaikkan biaya itu karena faktor apa dan berapa besarannya," kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil rebound +1,08% ke level 7.253 pada perdagangan Selasa (12/6/2024). Langkah positif IHSG diyakini masih bisa berlanjut  dan mengarah kembali ke 7.300-an hingga akhir semester satu mendatang. "Potensi penguatan masih ada, tergantung pada data ekonomi yang keluar. Isu penurunan suku bunga makin kuat, dan ini bisa menjadi katalis positif untuk IHSG," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Daily, Selasa (28/5/2024). Nico mengungkapkan, pihaknya melihat pelang IHSG untuk kembali ke 7.300 masih cukup terbuka di penutupan  paruh pertama tahun ini. Sementara hingga akhir 2024, langkah IHSG berpotensi mengarah ke 7.350-7.460. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kondisi likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi sangat memadai,  terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh meningkat pada April 2024. Melihat kondisi tersebut, LPS meyakini pertumbuhan  DPK tahun ini bisa tumbuh sekitar 9% tahunan (year on year/yoy). "Setahun ini awalnya kami pikir DPK tumbuh normal balik lagi ke 6%, tapi sekarang sudah 8%. Jadi ada kemungkinan prediksi pertama kami salah, jadi sepanjang 2024 ini (bisa tumbuh) sekitar 9%, untuk kami, ini bagus, artinya income kami bertambah dan ekonomi lebih baik," ungkap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Di sisi lain, tabungan masyarakat yang tumbuh melambat pada April disebabkan karena momentum Idulfitri, sehingga dana ditarik untuk memenuhi kebutuhan lebaran. (Yetede)

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan, akan menggunakan rentang waktu mulai dari sejak penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga sebelum serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang untuk menyiapkan diri. "Akan tetapi intinya adalah setelah saat-saat ini, menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk mempersiapkan diri," kata Prabowo. Prabowo juga mengatakan, bahwa dirinya bersama wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mempelajari seluruh masalah bangsa, dan berdiskusi dengan para pakar untuk mencari solusinya. "Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur  untuk kami rumuskan langkah-langkah, sehingga tanggal 20 Oktober nanti, dengan penyerahan mandat, tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang," ujarnya. (Yetede)

Keputusan pemerintah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun ini belum sepenuhnya melegakan dunia pendidikan tinggi. Kenaikan biaya kuliah yang menggelisahkan masyarakat masih dapat terjadi pada tahun-tahun mendatang dan polemik kembali berulang. Sejumlah pihak mendesak pemerintah juga meninjau ulang aturan terkait perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) agar kampus tidak hanya mengandalkan iuran orangtua/mahasiswa sebagai sumber pendanaan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, selama kebijakan PTN BH masih berlaku, kenaikan UKT bisa terjadi setiap tahun. Menurut dia, PTN BH yang berlaku sejak 2012 telah menjadikan kampus-kampus PTN berorientasi profit. JPPI mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mencabut aturan terkait PTN BH.

”Pembatalan kenaikan UKT ini hanyalah kamuflase sesaat. Sebab, jika status PTN BH dipertahankan, tahun depan juga dipastikan akan naik lagi,” kata Ubaid, Senin (27/5) di Jakarta. Ia menanggapi Menkbudristek   Nadiem Makarim yang mengumumkan pembatalan kenaikan UKT tahun ini. Nadiem menyampaikan hal itu seusai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5). Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengapresiasi pembatalan kenaikan UKT, tetapi tetap menyayangkan keputusan baru diambil setelah polemik UKT menjadi viral. Padahal, permasalahan kenaikan UKT ini sudah dikeluhkan mahasiswa sejak lama. (Yoga)

Tugas bank sentral diantaranya mengendalikan inflasi. Untuk bank sentral AS (The Fed), target inflasi adalah 2 %. Kompleksitasnya, selain dari sisi permintaan, sumber tekanan inflasi juga bersumber dari fragmentasi globalisasi akibat ketegangan geopolitik. Apakah target inflasi The Fed masih realistis? Sebab, fungsi reaksi atau ekspektasi dari para pelaku ekonomi sangat mungkin sudah berubah sesuai perkembangan dunia saat ini. The Fed berhasil menurunkan inflasi dari tingkatnya yang tertinggi di 9,1 % per Juni 2022 ke 3,4 % per April 2024, melalui 11 kali kenaikan suku bunga sejak Maret 2022, dimulai dari 0,5 % sampai 5,25 % saat ini. Tapi, inflasi tidak kunjung turun sampai kisaran 2 % hingga suku bunga acuan tetap dipertahankan tinggi. Inflasi AS sempat turun mencapai 3,1 % pada Januari 2024, tetapi naik lagi mencapai 3,5 % pada Maret 2024, baru turun kembali ke 3,4 % pada April 2024.

Ini menimbulkan wacana bahwa The Fed perlu lebih pragmatis mengingat target 2 % mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi perekonomian. Dari tren 5 tahunan, keseimbangan baru inflasi tampaknya terjadi di kisaran 3 % sejak Juni 2023. Pada saat yang sama, pertumbuhan AS triwulan I-2024 turun drastis ke 1,6 %, dari 3,4 % pada triwulan sebelumnya. Situasi ini, oleh sebagian ekonom, juga diterjemahkan sebagai tanda-tanda stagflasi, situasi terburuk untuk perekonomian di mana inflasi dibarengi oleh kontraksi pertumbuhan. Timbul wacana agar The Fed lebih pragmatis, merevisi target ”inflasi ideal” ke kisaran 3 % sampai 3,5 %. Permasalahannya, guna menjaga kredibilitas dan reputasinya, The Fed harus konservatif, menunggu data inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran yang akan datang.

Dengan kata lain, perancangan kebijakan bergeser ke ex-post information dibandingkan dengan melihat ke depan (ahead of the curve). Persistensi inflasi di AS terjadi dewasa ini bersumber pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di sektor perumahan. Imbas dari dollar yang terlalu kuat terlihat pada pergeseran konsumsi masyarakat AS, dari berwisata di dalam negeri ke luar negeri, yang berdampak pada penurunan pertumbuhan. Ini justru merupakan berkah bagi sektor jasa negara-negara lain seperti zona euro. Kombinasi dari berbagai hal di atas menimbulkan ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada triwulan III-2024 (Goodkind, Mei 2024). Ini untuk mencegah agar trade-off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak menjadi semakin buruk di mana inflasi tetap tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi semakin rendah. (Yoga)

Di tengah hangatnya kabar dugaan penguntitan personel Densus 88 Polri terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah, masyarakat sipil melaporkan Febrie ke KPK. Febrie dan sejumlah pihak dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi saat pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi, yakni satu paket saham PT Gunung Bara Utama yang digelar oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pelaporan itu pun menimbulkan spekulasi bahwa penguntitan terhadap Febrie terkait dengan dugaan korupsi. Meski demikian, hal itu ditampik Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ”Laporan ini bukan (semata dari IPW), tetapi dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST),” ucapnya, di Jakarta, Senin (27/5).

Sugeng mengungkapkan, dalam laporan itu disebutkan, KSST yang beranggota di antaranya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan IPW menemukan adanya tindakan penyimpangan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU). Saham tersebut merupakan rampasan dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang dilelang Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023 dan dimenangi oleh PT Indobara Putra Mandiri (IUM). ”(Terkait dengan dugaan korupsi ini) kami mela-porkan kepada KPK yakni ST, Kepala Pusat PPA Kejagung selaku penentu harga limit lelang; Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang,” ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, nilai paket saham yang ditawarkan seharga Rp 1,9 triliun. Padahal, saat aset-aset PT Gunung Bara Utama itu disita oleh pihak Kejagung dalam kasus korupsi Jiwasraya nilainya mencapai Rp 10 triliun pada 2023. Karena itu, diduga ada selisih dari lelang tersebut yang berpotensi menjadi kerugian negara. ”Waktu disita oleh Kejagung dinyatakan oleh Kejari Kubar (Kutai Barat) atau Kukar (Kutai Kartanegara) bahwa nilai yang disita itu 10 triliun di tahun 2023,” ujar Sugeng. Tak hanya terkait nilai saham, Sugeng mengatakan, pihaknya menemukan bahwa PT IUM baru didirikan 10 hari sebelum pelelangan dilakukan Kejagung. Artinya, perusahaan tersebut tidak punya reputasi dan tidak punya pengalaman sebagai pengelola tambang. Selain itu, profil para pemegang saham juga tidak meyakinkan. (Yoga)

Keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dalam penggunaan tanaman obat yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar bagi pengembangan fitofarmaka. Banyak pihak yang mengembangkan fitofarmaka pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan obat dalam negeri dan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Meski belum optimal, beberapa industri farmasi di dalam negeri sudah mulai melihat potensi besar pengembangan fitofarmaka, salah satunya PT SOHO Global Health. Saat ini, SOHO memang belum memasarkan produk fitofarmaka. Namun, pengembangannya sudah dilakukan.

Vice President of RnD Regulatory and Medical Affairs PT SOHO Global Health Aswin Susilo memandang, potensi pengembangan obat fitofarmaka di Indonesia sangat besar. Namun, industri farmasi belum banyak yang mengembangkan fitofarmaka karena menimbang aspek potensi bisnis. ”Kami melihat masyarakat belum paham apakah harus menggunakan fitofarmaka atau tidak. Jadi, ada aspek edukasi yang masih kosong. Kemudian, pengembangannya sangat mahal dan waktunya relatif lama,” ujarnya, Senin (27/5).

Perlahan, tetapi pasti, SOHO mencoba memulai pengembangan fitofarmaka. Pengembangan ini sudah dilakukan cukup lama, diawali dengan meluncurkan produk kategori jamu. Pengembangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya jika produk jamu tersebut mendapat respons bagus di masyarakat. Aswin mengakui, SOHO sebagai industri tidak langsung mengembangkan produk fitofarmaka karena pertimbangan biaya yang sangat besar. SOHO terlebih dahulu akan melihat respons pasar terhadap produk yang diujicobakan sebelum akhirnya dikembangkan menjadi produk fitofarmaka.

Saat ini, SOHO tengah mengembangkan empat produk fitofarmaka dengan pendekatan kolaborasi antara akademisi, bisnis, pemerintahan, dan komunitas. Produk ini ditargetkan segera diluncurkan ke pasar dalam waktu dekat setelah melalui serangkaian tahapan pengembangan dan uji coba berstandar. ”Tahun ini kami sudah akan mulai jalan uji klinis dan ada salah satu produk yang kategorinya sudah OHT atau obat herbal terstandar. Kebetulan produk itu juga masuk di dalam guideline pengobatan dari Persatuan Gastroenterologi Indonesia,” tuturnya. Selain SOHO, terdapat pula industri farmasi yang sudah mengembangkan fitofarmaka, yakni Dexa Grup.  (Yoga)