Rumah apung mulai diaplikasikan untuk warga terdampak pasang air laut di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (29/5/2025). Riset dan teknologi rumah apung berbahan baku murah, tahan lama, serta ramah lingkungan diharapkan dapat diaplikasikan di permukiman yang selama ini menghadapi problem pasang air laut atau rob tersebut. Beberapa proyek percontohan rumah apung mulai diaplikasikan di sejumlah wilayah rawa dan pesisir serta area permukiman yang berpotensi rob. (Yoga)

Rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera jadi perbincangan warga di berbagai ruang publik. Program itu menuai pro dan kontra masyarakat. Tri Susilo (38) tersenyum kecut menyimak berita kenaikan biaya pendidikan hingga rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk Tapera. Ia tak habis pikir mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memotong paksa gaji pekerja untuk Tapera, di mana 2,5 % dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 % dari pemberi kerja. ”Uang iuran pekerja ini lari ke mana? Apa kami bisa menikmati atau justru akan dikorupsi?” kata Tri Susilo yang juga aktivis buruh Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (29/5). Kekhawatiran muncul karena banyak kasus korupsi yang mencuat, mulai dari uang pajak hingga dana pensiunan, seperti Jiwasraya dan Asabri.

Menurut Tri, rencana pemotongan gaji untuk Tapera bakal semakin memberatkan buruh. Pasalnya, buruh sudah menanggung banyak potongan tiap bulan. Sebelum menerima gaji di rekening tabungan, gaji pekerja sudah dipotong untuk PPh 21, iuran BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, pekerja yang punya cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) juga harus menyisihkan 30-35 % penghasilannya setiap bulan. Belum lagi, jika ada cicilan kredit kendaraan atau yang lain. Sebagai buruh alih daya di perusahaan BUMN, Tri saat ini harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

Tapi, tak semua pekerja punya keterampilan lain untuk mencari sampingan. Karena itu, ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak memaksa dan mengikat pekerja. Jika ingin membantu masyarakat mendapatkan hunian murah, pemerintah semestinya menyiapkan skema pinjaman rumah tanpa uang muka dan bunga pinjaman yang lebih rendah. Dengan begitu, masyarakat dengan penghasilan rendah mampu membeli rumah. ”Tujuan pemerintah memang baik, (yakni) untuk membantu masyarakat mendapat hunian, tetapi mengapa mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat dan semakin membebani keuangan pekerja,” kata Tri.

Sementara, Ruth Intan (27) pekerja lainnya, mendukung Tapera. Program ini, menurut dia, bisa membantu masyarakat menabung untuk membeli rumah. Apalagi, cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum punya kesadaran menabung jangka panjang. ”Program ini, sih, oke-oke saja. Uangnya disisihkan untuk beli rumah daripada dibuat untuk memenuhi gaya hidup hedon,” katanya. Meski begitu, ia masih bertanya-tanya bagaimana pengelolaan dana tersebut dan bagaimana pekerja bisa memanfaatkannya. Ia juga berharap iuran pekerja itu tidak disalahgunakan atau dikorupsi. (Yoga)

Sebanyak 75 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) menurunkan kembali uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) pada calon mahasiswa baru. Keputusan ini membuat kampus harus berkreasi demi mencari sumber pendanaan tanpa membebani mahasiswa. Ketua Forum Rektor Indonesia Nurhasan mengatakan, pada prinsipnya, semua rektor PTN-BH tidak pernah mau membebani mahasiswa dengan menaikkan UKT dan IPI. Namun, tuntutan perkembangan zaman membuat PTN-BH harus selalu mengembangkan kualitasnya. Terlebih lagi, kata Nurhasan, pihaknya ditugasi negara menyiapkan bonus demografi demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan laboratorium di fakultas teknik, misalnya, harus terus beradaptasi membeli sejumlah peralatan untuk menghasilkan penelitian bermutu dan inovatif.

”Kami tidak masalah (kenaikan UKT) dibatalkan. Sekarang, kami tinggal berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan DPR tentang target yang harus kita lakukan di PTN dalam rangka menyiapkan SDM unggul sehingga para rektor tidak perlu menaikkan UKT,” kata Nurhasan, Rabu (29/5). Menurut Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini, PTN bisa melakukan berbagai cara mencari sumber pendapatan lain, selain dari UKTdan IPI. Salah satunya, memaksimalkan aset tidak produktif. ”Kami sepakat bisa berkreasi dengan aset yang dimiliki karena pemerintah menarget kita menyiapkan mahasiswa yang hebat untuk Indonesia Emas 2045. Kalau sarana prasarananya tidak mendukung untuk beradaptasi, hal itu akan mengganggu idealisme menyiapkan SDM unggul,” ujarnya. (Yoga)

Kebijakan anggaran untuk pendidikan tinggi (PT) dinilai terlalu rendah dan salah arah. Ini menjadi biang keladi kenaikan  uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN), yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah lantaran memicu polemik di masyarakat. Dalam APBN 2024, anggaran pendidikan sangat besar, mencapai Rp 665 triliun. Namun Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola 15% atau sekitar Rp 99 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk PT mencapai Rp38,8 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 7,3 triliun dialokasikan untuk bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk 125 lembaga, Rp 2,5 triliun untuk tunjangan profesi dosen dan Rp 14 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 985 ribu mahasiswa. Artinya anggaran khusus untuk PTN terbatas, hanya Rp 7,3 triliun untuk 125 PTN, atau rerata hanya sekitar Rp 60 miliar per kampus. Seharusnya, anggaran PTN dinaikkan guna menurunkan beban biaya kuliah bagi peserta didik, terutama mahasiswa dari keluarga miskin dan juga mahasiswa dari keluarga menengah. (Yetede)

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) sebagai tersangka dugaan korupsi tata niaga timah. Dalam perkara timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun ini, BGA selaku Dirjen Minerba  pada periode 2018-2019 melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengubah Rencana  Kerja dan Anggaran Biaya  (RKAB) tahun 2019 dari 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton. "Benar hari ini kami memeriksa empat saksi, salah satu dari empat saksi tersebut, yakni saudara BGA berdasarkan  alat bukti yang cukup kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka," kata Direktur Penyidik (Dirdik) Jampidsus Kejaksaaan Agung Kuntadi di Jakara, Rabu (28/5/2024). (Yetede)

Perbankan nasional dalam empat bulan pertama menyalurkan kredit UMKM tumbuh 8,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dari posisi Maret 2024 yang sebesar 8,7% (yoy). Bank Indonesia (BI) mencatat, dari skala usahanya, kredit mikro melambat dari 22,7% (yoy) per Maret 2024 menjadi Rp 12,8% (yoy) per Aprirl 2024 menjadi Rp639,4 triliun. Sementara itu, kredit kecil tumbuh 4,1% (yoy) menjadi Rp429,8 triliun, angka tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,7% (yoy). Pada kredit menengah juga tumbuh lebih tinggi dari 2,8%  (yoy) per maret 2024 dengan nilai Rp 4,5% (yoy) dengan nilai Rp 304,5 triliun. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada April 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi naik 4,1%," ungkap Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. (Yetede)

Kebijakan penerapan metode lelang berkala secara penuh (Full Periodic Call Auction/FCA) di papan pemantauan khusus yang mulai diberlakukan 25 Maret 2024, kembali menuai kontroversi dan kritik dari pelaku pasar. Padahal kebijakan ini di klaim bertujuan untuk   meningkatkan likuiditas dan perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Terbaru, adalah pemberlakuan FCA untuk saham PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN) mulai Rabu (29/5/2024). Berawal dari saham BREN yang dilakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) sejak sesi 1 perdagangan Senin (27/5/2024) hingga Selasa (28/5/2024). Suspesi saham BREN kembali dibuka pada sesi 1 perdagangan Rabu (29/5/2024), tetapi pada waktu yang bersamaan, saham emiten energi baru terbarukan   ini juga masuk dalam pemantauan khusus diperdagangkan secara periodic all auction yang terdiri atas lima sesi periodic call auction dalam satu hari. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (PUPR) memastikan Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menerapkan sistem multi lane free flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti. Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengatakan, penerapan MLFF akan bertahap dilakukan, setelah sebelumnya sukses melakukan uji coba di Tol Bali Mandara pada akhir tahun lalu. Dia optimistis implemetasi  sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau multi lane free flow akan dimulai  pada tahun ini. Namun, sistem tersebut akan dimulai melalui sistem single lane free flow (SSFF) terlebih dahulu. "SLFF  dulu atau single lane free flow atau dengan  barrier jadi masih disekat. Meski begitu ini transformasi yang luar biasa dalam sistem transaksi tol," ujar Menteri Basuki. (Yetede)

PT ASDP Indonesia  Ferry (Persero) mencatat jumlah pengguna aplikasi Ferizy atau platform pemesanan tiket penyebrangan online saat ini telah menembus angka 2,32 juta user sejak pertama kali dluncurkan pada Maret 2020. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menunjukkan pertumbuhan user Ferizy  yang alami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan jumlah pengguna Ferizy  ini menunjukkan kepercayaan  masyarakat terhadap aplikasi reservasi  tiket online milik ASDP sebagai platform pemesanan  tiket penyebrangan yang mudah dan terpercaya," kata Shelvy. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, Ferizy telah mengalami pertumbuhan penggunaan yang pesat. (Yetede)

Industri hasil tembakau (IHT) memberikan keuntungan bagi negara melalui  cukai, namun disaat bersamaan merugikan kesehatan. Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menerangkan, dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 213,48 triliun sampai dengan akhir 2023 lalu. IHT juga menyumbang tenaga kerja sebanyak 5-6 juta orang. "Ada kondisi bertolak belakang, di satu sisi kita memerlukan penerimaan negara yang cukup signifikan namun juga di sisi lain produk akhir dari tembakau yaitu rokok ini juga dapat merugikan kesehatan," ujar dia. Isy mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi peredaran sampai dengan perdagangan tembakau, agar sesuai dengan peruntukannya. (Yetede)