Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 bakal digelar pada 1 Desember 2024 di Kabupaten Magelang, Jateng. Lomba yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan harian Kompas itu mengambil tema ”Run On, Mark It”. Lomba itu diluncurkan dalam acara Borobudur Marathon Menyapa di Kota Semarang, Senin (27/5) malam. Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chie An, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Adi Prinantyo. Adi mengatakan, Borobudur Marathon mendapatkan predikat ”Label” dari World Athletics (nama baru Asosiasi Federasi Atletik Internasional/IAAF) setelah mengajukan diri untuk diasesmen kelayakannya.

Aspek yang dinilai mulai dari pelaksanaan tes antidoping, jumlah nominal hadiah, standardisasi kenyamanan dan keselamatan pelari, hingga kepatuhan terhadap seluruh regulasi lomba yang ditetapkan World Athletics. World Athletics membagi klasifikasi perlombaan lari jalan raya menjadi empat predikat. ”Label” merupakan tingkatan paling dasar, disusul ”Elite Label”, ”Gold Label”, dan ”Platinum Label”. Dengan predikat dari World Athletics, sebuah perlombaan akan masuk ke dalam kalender dari asosiasi atletik dunia itu. ”Dengan label itu, penyeenggaraan Borobudur Marathon akan ditingkatkan menjadi lebih baik. Rutenya lebih steril, hadiah lebih menarik, dan waste management-nya lebih teratur,” kata Adi.

Jumlah pelari dibatasi 10.000 orang. Mereka akan memperebutkan total hadiah Rp 2,6 miliar. Pengelolaan limbah berkaitan dengan menjaga kebersihan selama lomba diselenggarakan, termasuk di lintasan lari. Adi menuturkan, akan ada tiga kategori lomba yang digelar tahun ini, yaitu marathon (42 km), separuh marathon (21 km) dan 10 km. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap, penyelenggaraan Borobudur Marathon 2024 menjadi sarana memasyarakatkan olahraga. Selain itu, menumbuhkan perekonomian dan menggeliatkan sektor pariwisata di Magelang dan Jateng. (Yoga)

Potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia sangat besar, terutama karena negara ini memiliki jumlah penduduk muslim  terbesar di dunia. Namun pengembangan industri syariah masih tertinggal, karena dalam pelaksanaanya masih menemui sejumlah tantangan dan kendala. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia harus fokus dalam  mencari potensi unggulan untuk dikembangkan.  The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang diluncurkan DinarStandart di Dubai, Uni Emirat Arab, akhir tahun lalu, menepatkan Indonesia di peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam hal potensi pengembangan ekonomi syariah. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 tahun 2024. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini. "Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN," kata Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim. (Yetede)

Masuknya layanan internet berbasis  satelit milik Elon Musk, Starlink, sedikit banyak akan  mengubah peta bisnis di Industri telekomunikasi Tanah Air. Terutama, bagi emiten-emiten teknologi penyelenggara bisnis Fiber To The Home (FTTH) atau sistem penyediaan akses jaringan fiber optik, di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri tidak menafikan kehadiran Starlink akan berpengaruh terhadap bisnis FTTH. Meski demikian, mereka meyakini bahwa kehadiran layanan internet dari Amerika Serikat tersebut tidak akan menjadi kompetitor perusahaan telekomunikasi dalam negeri. Justru, Starlink akan menjadi pelengkap layanan FTTH. "Kami percaya bahwa Starlink tidak mungkin menggantikan kebutuhan FFTH, mengingat harga yang ditawarkan cukup premium yaitu Rp 750 ribu, dibanding layanan FTTH ARPU sekarang di Rp 200-250 ribu. Selain itu, FTTH juga menawarkan kualitas unggul dibandingkan satelit orbit rendah bumi dalam hal latensi, bandwidth, keandalan, dan biaya," kata Giovanni. (Yetede)

Perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada April 2024 tumbuh pesat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini ditopang terutama oleh pertumbuhan DPK korporasi.  Pertumbuhan DPK itu tercermin dari data uang beredar yang disampaikan BI. "Penghimpunan DPK pada April 2024  tercatat sebesar Rp8.376,1 triliun atau tumbuh 8,1% secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 7,4% yoy,"   kata Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

Adapun perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK (berdasarkan segmentasi) korporasi 15,3% yoy dan perorangan 2,3%. Pada April 2024, (berdasarkan jenis) giro tumbuh sebesar 11,2% yoy setelah bulan sebelumnya tumbuh 8,6 yoy atau sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya tumbuh 5,8% yoy. Berikutnya, simpanan berjangka tumbuh 8,7% yoy, di atas pertumbuhan bulan sebelumnya 7,8% yoy. (Yetede)

Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5) PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan soal sikap dan posisi politik itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menilai saat ini belum tepat untuk memutuskan karena masih harus dihitung secara politik. Keputusan baru diambil saat kongres partai pada April 2025. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Minggu (26/5) Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V yang dihasilkan dari pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia dan masukan suara kader partai.

Puan menyampaikan, rakernas memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai menghadapi transisi pemerintahan ke depan. ”Karena itu, rakernas partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI-P untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan. Sebagai bentuk konsistensi sikap menjaga demokrasi, rakernas merekomendasikan Megawati hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. (Yoga)

Guna menambah penerimaan dan membiayai kebutuhan belanja yang membengkak, pemerintah akan lebih agresif mengejar setoran pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Upaya itu dimungkinkan melalui implementasi pajak minimum global. Namun, implikasinya pada iklim investasi perlu diwaspadai. Rencana memajaki perusahaan multinasional secara resmi disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 pada 20 Mei 2024. Sri Mulyani mengatakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025, pemerintah satunya memperluas basis pajak melalui penerapan global taxation agreement atau perjanjian perpajakan global.

”Komitmen RI dalam penerapan global taxation agreement jadi peluang perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara,” ujarnya. Dengan berbagai kebijakan itu, pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai 12,14-12,36 % dari PDB. Adapun kebutuhan belanja negara diperkirakan 14,59-15,18 % dari PDB. Dengan demikian, defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan 2,45-2,82 % dari PDB. Meski masih di bawah batas aman 3 %, defisit itu melebar cukup signifikan dibanding defisit tahun 2023 (1,65 % dari PDB) dan target defisit tahun ini (2,29 % dari PDB). Kebijakan payung untuk memajaki perusahaan multinasional itu tercakup dalam Pilar Dua Global Anti Base Erosion (GloBE) yang mengatur tentang penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT).

GloBE adalah kebijakan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya di sektor digital. Digitalisasi memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi melampaui batas lintas negara tanpa perlu memiliki kantor fisik di negara tujuan pasar. Berhubung tidak memiliki tempat yang tetap (fixed place) di negara pasar, otoritas pajak setempat di negara tersebut pun selama ini tidak bisa memajaki mereka. Indonesia saat ini jadi negara pasar untuk beberapa perusahaan multinasional yang meraup keuntungan besar dari pasar dalam negeri, tetapi tidak membayar Pajak Penghasilan karena tidak semuanya berkantor di Indonesia. (Yoga)

Pudding terlihat sedang memperbaiki jaring seroknya di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2025). Bermata pencarian utama sebagai nelayan, Pudding mengeluhkan seringnya dia bertemu limbah dari darat yang terbawa ke Teluk Jakarta. Menurut Pudding, kondisi itu membuat ikan menjauh dari jaring yang ia tanam sekitar 2 kilometer dari daratan sehingga hasil tangkapannya menjadi semakin berkurang. (Yoga)

Di tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu, sumber pertumbuhan alternatif diharapkan berkontribusi optimal, diantaranya  adalah pariwisata. Keindahan Nusantara dan berbagai pergelaran acara skala global diharapkan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman). Melalui kantong para wisman, ekonomi domestik diharapkan lebih menggeliat. Merujuk laporan Mastercard Economic Institute bertajuk ”Travel Trends 2024: Breaking Boundaries”, sektor pariwisata global berkembang pesat seiring meningkatnya pengeluaran konsumen di sektor ini dan lonjakan lalu lintas penumpang. Momen ini diperkirakan berlanjut,karena konsumen di seluruh dunia lebih mengutamakan pengalaman yang tak terlupakan dan mengalokasikan lebih banyak anggaran perjalanan. Setahun terakhir, Jepang jadi destinasi wisata terfavorit wisatawan di seluruh dunia.

Asia Tenggara tak kalah popular, ditandai masuknya Malaysia dan Indonesia ke dalam 10 besar destinasi global teratas selama 12 bulan terakhir. Secara global, para wisatawan juga cenderung menghabiskan waktu di negara dengan iklim yang lebih hangat. Destinasi Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Filipina, mengalami masa kunjungan yang panjang, yaitu lebih dari tujuh hari per kunjungan.  Per Maret 2024, wisatawan di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 5,5 hari sekali liburan, lebih lama dibanding periode sebelum pandemi Covid-19 yang hanya 4,5 hari. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan kunjungan wisatawan terlama, yakni rata-rata 8,9 hari atau lebih tinggi dibanding sebelum pandemi yang 7 hari.

Para wisman tinggal lebih lama karena kenaikan tarif hotel yang lebih rendah dibanding negara lain.    Apabila wisatawan menghabiskan waktu lebih lama, besar kemungkinan mereka membelanjakan uang sehingga positif bagi perekonomian lokal. Secara umum, para wisatawan dari AS dan Eropa memilih Asia Tenggara sebagai destinasi dan menetap lebih lama lantaran iklim yang lebih hangat serta harga yang lebih terjangkau, didukung nilai tukar yang lebih menguntungkan. Mastercard Economic Institute juga menemukan, para wisman lebih memprioritaskan pengalaman serta hiburan malam saat berlibur, terutama mereka yang berasal dari Australia, yang menghabiskan 19 % pengeluarannya untuk kegiatan itu.

Wisatawan asal China juga makin gencar, menghabiskan 10 % anggaran liburan mereka untuk kegiatan tersebut pada 2024, naik dari 7 % pada 2023. Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran wisatawan untuk pengalaman dan hiburan malam mencapai 12 % dari total alokasi pengeluaran selama berwisata, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ke depan, tren pariwisata di seluruh dunia dan Asia Tenggara diproyeksikan terus bertumbuh. Sebagian besar dari mereka cenderung mencari pengalaman tak terlupakan, termasuk destinasi wisata dan kuliner. ”Bagi otoritas pariwisata, sektor ritel, perhotelan, dan food and beverages (makanan dan minuman), biaya itu penting. Nilai tukar mata uang asing dan daya beli jadi komponen penting saat merencanakan perjalanan mereka (wisatawan global),” ujar Chief Economist, Asia Pacific, Mastercard, David Mann, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5/2024). (Yoga)

Pemerintah memperbarui acuan ekspor dan impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri melalui Perpres No 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Neraca dapat diubah dalam kondisi tertentu, termasuk program prioritas pemerintah. Regulasi baru yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 21 Mei 2024, mengganti Perpres No 32 Tahun 2022 tentang hal yang sama dan berlaku mulai 20 Juni 2024. Neraca komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Data dan informasi itu harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pelaku usaha atau asosiasi.

Fungsi neraca sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor serta acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional. Neraca itu bisa jadi acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor. Dalam Pasal 24 Perpres No 61/2024 tercantum, neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah dapat diubah dalam kondisi tertentu, berupa bencana alam, bencana nonalam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya, meliputi pengajuan baru dan pengajuan perubahan rencana kemudahan. Bisa juga berupa pengajuan kembali permohonan usulan rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Sabtu (25/5) mengatakan, prinsip dasar perpres itu menjaga keseimbangan kebutuhan dan produksi komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Agar keseimbangan itu terjaga baik, data neraca komoditas harus akurat. ”Akurasi data neraca itu penting lantaran bakal menjadi penentu tepat atau tidaknya kebijakan impor atau ekspor komoditas. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan produsen atau industri di dalam negeri,” ujarnya. Prinsip serupa berlaku pada neraca komoditas terkait program-program prioritas pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, impor besi-baja untuk proyek itu harus terukur agar tidak merugikan industri besi-baja domestik. (Yoga)