Jumlah pekerja yang mengalami PHK meningkat. Pemerintah diharapkan menjaga iklim usaha dalam negeri yang kondusif di tengah perekonomian global yang menantang. Laman satudata.kemnaker.go.id menyebut, jumlah pekerja yang mengalami PHK di 34 provinsi sepanjang 2022 mencapai 25.114 orang. Sementara pada Januari-Desember 2023 angkanya melonjak menjadi 359.858 orang. Pada Januari-Maret 2024 jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 23.421 orang. Angka PHK periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah 20.393 orang. Kemenaker merekap data jumlah pekerja ter-PHK itu dari dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, angka PHK yang diterbitkan tidak menyebut secara detail asal sektor dan penyebab PHK.

Plt Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5) di Jakarta hanya menyebut jumlah kasus PHK selama triwulan I-2024 mencapai lebih dari 1.000 kasus. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (20/5), menjelaskan, ada sejumlah perusahaan di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar dan tidak mampu menyesuaikan produknya dengan permintaan konsumen. Akibatnya, perusahaan seperti itu tidak mampu bertahan lalu melakukan PHK. ”Terkait fenomena PHK akhir-akhir ini yang marak di Jabar khususnya, itu memang ada beberapa perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar,” ujar Ida. ”Jika PHK terpaksa diambil, kami mendorong agar hak-hak pekerja ter-PHK dipenuhi sesuai regulasi,” ujarnya. (Yoga)

Para model atau peragawati tampak dari pintu kaca saat akan memeragakan busana pada acara Heritage Fashion Show di Gedung Monod Huis, Kota Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/5/2024). Peragaan busana bertema batik di salah satu bangunan tua tersebut merupakan upaya menjual pesona Kota Lama untuk mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan batik di tanah air khususnya di kota Semarang. (Yoga)

Banyak orang bercita-cita meraih karier mapan di sektor formal. Namun, realitas ekonomi tak jarang mengarahkan mereka ke jalur berbeda. Sektor informal, dengan segala dinamikanya, jadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat. Amelya (36) pengusaha penatu di Jaktim, menuturkan, Pandemi Covid-19 membuatnya merelakan karier yang sudah 10 tahun ia rintis di perusahaan agen perjalanan. Sejak September 2023, ia merintis usaha penatu di rumahnya. Kini, ia punya waktu kerja fleksibel. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. ”Buka usaha ini mulai dari rumah dulu, enggak langsung besar. Harus cari pelanggan dulu, pertama tetangga, dari mulut ke mulut, hingga pelanggan meluas. Tantangannya, kita harus banyak upgrade, seperti pewangi pakaian yang awet agar pelanggan senang. Waktu kerja memang lebih fleksibel, tapi kita perlu usaha lebih keras,” ujarnya.

Senangnya jadi pencukur rambut adalah saat pelanggan ramai, seperti menjelang Lebaran. Bahkan, orang rela menunggu hingga tengah malam. Pendapatan saat Lebaran bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Selain itu, bisa bertemu dan kenal banyak orang. Bahkan, dari pelanggan jadi teman.”Awalnya, sehari bisa nggak ada pelanggan sama sekali. Sempat terpikir mau menyerah, tetapi nanti nggak makan. Namun, lama-kelamaan, orang-orang tahu dan kenal, ada saja pelanggan, mah. Bahkan, ramai. Dari situ sadar kalau semua perlu proses,” ujar Mahrus Ali Wafa (33) pemangkas rambut di Bogor, Jabar.

Mhd Fadil Arbi (25) pemasok bahan bangunan dan kontraktor bangunan di Bukittinggi, menceritakan Setelah lulus sarjana di Jakarta, ia melihat teman-temannya sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga ia memutuskan pulang kampung, belajar ke orangtua yang sudah menjalankan usaha kontraktor, lalu mencoba membangun usaha pemasok bahan bangunan karena peluang dan jaringannya terbuka. Pendapatannya naik-turun, tetapi jika dirata-rata, omzetnya bisa di atas upah minimum di Jakarta. ”Dalam jangka panjang, saya hanya akan fokus untuk mengembangkan usaha di kampung halaman dan belum ada pikiran untuk bekerja di sektor formal,” ujarnya. (Yoga)

Wisatawan mancanegara dan calon penumpang terlihat mengantre dan memadati area pelaporan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (26/5/2024). Sepanjang 2024, Lombok kembali ramai dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, yang turut menggeliatkan perekonomian warga lokal. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik mencatat ada lebih dari 5.208 wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Lombok. Sebanyak 2.120 orang di antaranya berasal dari Eropa. (Yoga)

Mulai 24 Juni 2024, KPU DKI Jakarta akan memutakhirkan data pemilih melalui pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Warga terdampak penataan atau masuk dalam usulan penonaktifan NIK tetap bisa mencoblos karena masih ada dalam daftar penduduk potensial pemilih. Jakarta akan melangsungkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 pada 27 November nanti. Pilgub ini bagian dari pilkada serentak di 545 daerah lain. Tahapan persiapan di Jakarta akan memasuki pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian daftar pemilih mulai bulan depan atau Juni.

”Kami akan mulai (pemutakhiran data) tanggal 24 Juni,” ucap Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah, Minggu (26/5). Berdasarkan hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir dari Sistem Informasi Data Pemilih per 19 Mei 2024, pukul 21.30 WIB, terdapat 8.315.669 pemilih untuk Pilkada 2024 di Jakarta, dengan 21.161 pemilih di Kepulauan Seribu, 826.838 pemilih di Jakpus, 1.361.838 pemilih di Jakut, 1.931.750 pemilih di Jakbar, 1.777.357 pemilih di Jaksel, dan 2.396.725 pemilih di Jaktim.

Tahapan pemutakhiran data pemilih ini berbarengan dengan penataan atau usulan penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal tak sesuai domisili atau alamat KTP oleh Disdukcapil DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta memastikan warga terdampak tetap bisa menggunakan hak suaranya. ”Hasil koordinasi dengan Dukcapil DKI disampaikan bahwa terhadap mereka yang NIK-nya dinonaktifkan masih tetap ada di dalam DP4 sehingga tidak berdampak terhadap data pemilih di Jakarta,” kata Fahmi. (Yoga)

Pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka dapat menjadi modal kuat bagi Indonesia mencapai kemandirian bangsa memenuhi produk farmasi. Namun, upaya tersebut belum optimal. Dukungan dari pemangku kepentingan dinilai masih lemah sehingga pemanfaatan fitofarmaka di dalam negeri masih terbatas. Indonesia memiliki potensi pengembangan fitofarmaka yang besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Dengan 143 juta hektar hutan tropis, ada 28.000 spesies tumbuhan yang hidup di Indonesia. Diperkirakan 80 % atau 2.800 spesies tanaman obat di dunia berasal dari hutan tropis Indonesia. Berbeda dengan obat herbal terstandar, fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik.

Bahan baku dan produk jadinya pun telah dilakukan standardisasi. Sementara obat herbal terstandar, keamanan dan khasiatnya hanya dibuktikan dengan uji praklinik. Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari Fah- rial Syam, Minggu (26/5) di Jakarta, mengatakan, berbagai riset dan pengembangan bahan alam di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan. Riset-riset tersebut juga telah didorong untuk menghasilkan produk-produk obat fitofarmaka. ”Sekarang ini sudah ada beberapa produk fitofarmaka yang telah dihasilkan. Produk tersebut pun sudah dipasarkan di masyarakat, tapi, pemanfaatannya belum optimal, karena fitofarmaka belum masuk dalam formularium nasional sehingga tidak dijamin oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” katanya. Menurut dia, obat fitofarmaka yang belum masuk dalam formularium nasional menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan potensi pemanfaatan obat tersebut.

Sebab, mayoritas penduduk di Indonesia merupakan peserta JKN. Kebutuhan obat yang diberikan pun harus sesuai dengan obat-obat yang terdaftar dalam formularium nasional program JKN. Sekalipun dokter telah menganjurkan penggunaan obat fitofarmaka kepada pasien, biaya untuk mengakses obat tersebut masih harus ditanggung secara mandiri. Padahal, terdapat beberapa obat fitofarmaka yang baik untuk pasien, terutama untuk pengobatan komplementer. Antara lain, fitofarmaka kombinasi ekstrak herbal seledri dan daun kumis kucing untuk menurunkan tekanan darah, fitofarmaka fraksi dari ekstrak kulit kayu manis untukmeringankan gangguan lambung, fitofarmaka ekstrak herbal meniran untuk memperbaiki sistem imun, serta fitofarmaka dari ekstrak cacing tanah untuk memperlancar sirkulasi darah. (Yoga)

Abbas Suswadi (39) perintis Tridara Cake and Bakery. Warga Cirebon, Jabar, teguh di jalan usaha kuliner. Empat plakat penghargaan dan sertifikat terpajang di atas meja kantor Abbas di Desa Kalikoa, Kedawung, Sabtu (18/5). Ia menunjukkan piagam dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Cirebon di Kemenkeu, ”Waktu itu, ada kunjungan Menkeu Sri Mulyani. Bu menteri nanya, mana yang bikin (kue) ini? Jamuan (kue) itu dari saya,” ujar Abbas soal piagam penghargaan pada pertengahan Februari lalu itu. Pertanyaan Sri Mulyani jadi berkah, Abbas lalu mendapat banyak pesanan kue dan roti dari para pejabat. KPPN Cirebon hanya salah satu dari sekian instansi yang sering menikmati produknya.

”Minggu depan ada pesanan dari SMA di Waled untuk acara sekolah. Pesannya 380 snack box dan nasi kotak,” ujarnya. Aneka kue yang ia tawarkan adalah roti cokelat, roti piza, bolen pisang, lemper ayam, hingga martabak. Ada pula berbagai kuliner Cirebon, seperti empal gentong. Pesanan tidak mengalir begitu saja, tetapi butuh waktu lama bahkan bertahun-tahun. Apalagi, Abbas tak punya latar belakang bisnis dan modal besar. Sejak 2008, ia hanyalah pekerja di beberapa perusahaan tambang di Kalimantan. Pada 2021, Abbas yang tinggal seorang diri di Kalimantan terjangkit Covid-19. ”Saya diminta keluarga untuk resign. Apalagi, istri saya di Cirebon dan enggak bisa ikut,” ujarnya.

Ia pun coba meneruskan usaha roti ibu mertuanya, Nur Asih. Bermodalkan uang pensiunnya, Abbas mulai mengembangkan usaha roti sang ibu. Tahun pertama, ia dipaksa belajar bikin roti dan kue. Ia, mem-branding usahanya sebagai Tridara Cake and Bakery. Abbas turut mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon serta instansi lainnya. Pada Maret 2023, ia mendaftar dalam Rumah BUMN, wadah pengembangan UMKM. Dalam perjalanannya, beberapa pelaku UMKM lainnya mundur. Sebab, ada yang hanya berharap mendapatkan bantuan modal. Ia pun mengetahui cara mengurus administrasi usaha, dari izin produk industri rumah tangga (PIRT), label halal, hingga pembayaran pajak.

Administrasi lengkap membuatnya mudah menerima pesanan dari instansi pemerintah. Kini, sehari, ia menerima minimal pesanan 50 boks kue atau hampir 2.000 boks sebulan. ”Kalau ada pesanan lebih dari 200 boks kue sehari, saya memanggil dua orang (pekerja tambahan). Mereka pengojek online dan pedagang kaki lima. Jadi, total ada tujuh orang yang bekerja,” kata Abbas yang memiliki lima karyawan. Pekerja lainnya merupakan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Abbas juga tak ragu membagikan ilmunya. Ia, beberapa kali melatih anggota Senjapreneur, organisasi kewirausahaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ia bahkan menjadikan kantornya sebagai tempat pelatihan bagi pelaku UMKM. Semuanya gratis. Dengan mengenal banyak orang, ia yakin, usahanya berkembang. (Yoga)

Tindak pidana korupsi dan penyelewengan (fraud) di lingkunan BUMN atau anak usahanya terus terjadi, bahkan kembali marak, meski 'Program Bersih-Bersih BUMN' telah digalakkan sejak hampir lima tahun silam. Pengawasan internal dan tata kelola yang lemah ditengarai sebagai biang atau pokok pangkal dan terus berulangnya kasus korupsi dan fraud di perusahaan-perusahaan pelat merah. Teranyar, dugaan korupsi di empat BUMN mengemuka ke publik dan kini dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum. Pertama, dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK telah menetapkan tersangka untuk kasus ini, namun identitasnya belum dibuka secara resmi. Kedua, fraud yang berindikasi tindak pidana oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan  PT Indofarma Tbk (Persero) dan anak perusahaan pada 2020-2023. Kejagung bersiap membongkar penyimpangan ini dengan bermodal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif yang disampaikan BPK. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi turun terbatas pada pekan ini. Pergerakan pasar saham pekan ini bakal dipengaruhi  rilis data core PCE price index dan pertumbuhan ekonomi  Amerika Serikat. Selama ini, PCE merupakan indikator yang dipegang oleh sentral AS The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga federal funds rate (FFR) yang saat ini mencapai 5,25-5,5%. Pekan lalu, dalam risalah pertemuan FOMC, diketahui The Fed masih ragu menurunkan suku bunga tahun ini. Alasannya, para pejabat The Fed meragukan tren penurunan inflasi belakangan ini akan terus berlanjut. Ini memperkuat pesan penurunan suku bunga, yang sangat diantisipasi oleh pasar, akan ditunda sampai inflasi mendarat di target The Fed sebesar 2%. Akan tetapi, survei CME FedWacth Tool memprediksi FFR dipangkas sekali tahun ini sebesar 25 basis points (bps). (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memisahkan diri (spin off) apabila telah memenuhi syarat. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan perbankan syariah yang berdaya saing  hingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah membuat Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 membawa visi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan  terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai visi tersebut  antara lain adalah melalui implementasi pemisahan UUS (Spin off) dalam rangka pengembangan dan penguatan perbankan syariah. "Sehingga terdapat akselerasi terhadap penguatan identitas perbankan syariah dan sinergi ekosistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya dapat mencapai industri perbankan  syariah yang tumbuh secara sehat, efisien, dan berkelanjutan," jelas Dian. (Yetede)