PHK menempatkan pekerja dalam risiko ketidakpastian dan kemiskinan. Daya saing pekerja dan usaha mutlak ditingkatkan. Judul berita tentang ketenagakerjaan ini mendebarkan hati: ”Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja Masih Marak” (Kompas, 27/5/2024). Berita itu disertai data PHK terhadap 25.114 orang pada 2022, 359.858 orang pada 2023, dan 23.421 orang pada Januari-Maret 2024. Orang-orang yang di PHK kehilangan sumber pendapatan utama. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Tak mudah untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Pilihan lain adalah menjadi pekerja informal atau pekerja migran.

Pada 2023, realisasi investasi di Indonesia Rp 1.418,9 triliun dengan serapan tenaga kerja 1,823 juta orang. Angka serapan tenaga kerja per investasi Rp1triliun berkurang dari tahun ke tahun. Industri bergeser dari padat karya ke padat modal. Di tengah perkembangan teknologi yang membawa konsekuensi berupa industri padat modal, Indonesia masih memerlukan investasi padat karya. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia pada Februari 2024 yang memiliki 7,02 juta orang penganggur. Adapun dari 142,18 juta orang bekerja, lebih dari setengahnya atau 59,17 % merupakan pekerja informal.

Pekerja berdaya saing rendah menjadi rentan tergantikan. Faktanya, pada bulan Februari 2024, sebanyak 36,54 % dari 142,18 juta penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah. Sementara lulusan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 hanya 10,28 %. Perbaikan daya saing pekerja tentu tak bisa dituntaskan dalam semalam. Perlu niat baik dan semangat untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi pekerja, yang diawali dari pendidikan mudah, murah, dan merata. Jika perlu pendidikan vokasi, susun peta jalan lebih dahulu agar kemampuan lulusannya sesuai kebutuhan industri sekian tahun mendatang. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG turun, Senin (27/5) seusai libur panjang pekan lalu. Pelemahan diikuti jatuhnya harga saham beberapa bank berkapitalisasi besar. IHSG yang dibuka di level 7.222 terus turun sampai akhir perdagangan, Senin, IHSG melemah 0,64 % ke posisi 7.176. Sebagian besar indeks saham juga mengalami penurunan. Indeks LQ45 melemah 0,68 %, Kompas100 turun 2,02 %, Srikehati turun 2,2 %, dan IDXBUMN20 anjlok 2,93 %. Tim Analis Pilarmas Investindo dalam rilisnya, Senin siang, menyampaikan, sentimen eksternal berupa pelemahan bursa regional Asia akibat berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, setelah risalah pertemuan bank sentral itu pekan lalu, mendukung pelemahan tersebut.

Pertemuan itu mengungkapkan kekhawatiran inflasi yang sedang berlangsung dengan beberapa pejabat cenderung menaikkan suku bunga karena tidak banyak bukti bahwa inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan menuju target 2 % sebagaimana ditetapkan The Fed untuk bisa memangkas suku bunga acuan. Selain itu, pasar juga mencermati perkembangan ekonomi China. Laba perusahaan industri China naik 4,3 % secara tahunan jadi 2.094,69 miliar yuan China pada periode Januari-April 2024, seperti periode sebelumnya

Pada perdagangan Senin, saham PT Bank Sentral Asia Tbk turun 1,33 % ke harga Rp 9.300 per lembar dan saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk turun 3,6 % ke harga Rp 4.550 per lembar. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk turun 3,72 % ke Rp 5.825 per lembar dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk turun 1,89 % ke Rp 4.670 per lembar saham. Turunnya harga saham perbankan besar saat ini, menurut Nafan, justru menjadi peluang bagi investor untuk membeli saham secara bertahap. Apalagi IHSG diprediksi cenderung tumbuh positif tiga bulan ke depan, yakni hingga Agustus. (Yoga)

Pemerintah mulai melaksanakan program tabungan perumahan rakyat atau tapera guna mendorong pembiayaan perumahan secara gotong royong. Program ini mewajibkan pegawai menyisihkan pendapatan atau penghasilan bulanan untuk iuran tabungan perumahan, yang diatur dalam PP No 21Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 25/2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Berdasarkan ketentuan ini, simpanan peserta tapera berasal dari pekerja penerima gaji, seperti pegawai negeri, BUMN, dan swasta serta pekerja mandiri. Komisioner Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangannya, Senin (27/5) menyatakan, beberapa hal pokok yang diatur, antara lain, soal kewenangan pengaturan kepesertaan oleh kementerian terkait serta pemisahan sumber dana antara dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari dana Tapera.

Proses pengelolaan tapera dilakukan melalui penyimpanan dari peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah  kepesertaan berakhir. BP Tapera berperan dalam penyaluran pembiayaan perumahan berbasis simpanan. Peserta yang termasuk  masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan, bangun, dan renovasi rumah dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Masyarakat yang masuk kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera setelah menjadi peserta Tapera. Peserta yang tidak memanfaatkan pembiayaan perumahan akan menyimpan dana sebagai simpanan yang bisa diambil setelah kepesertaan berakhir.

Berdasarkan PP No 21/2024, besaran simpanan peserta 3 % dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 % dan pekerja sebesar 2,5 %. BP Tapera juga akan menunjuk manajer investasi dan bank kustodian. BP Tapera dibentuk berdasarkan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera. BP Tapera dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan layak dan terjangkau bagi peserta serta berfungsi melindungi kepentingan peserta. Saat ini, tingkat kekurangan rumah di Indonesia sekitar 12,71 juta unit. Tiap tahun laju kekurangan rumah bertambah 600.000-800.000 unit. Sebagian besar merupakan rumah bagi masyarakat menengah bawah dan berpenghasilan rendah. (Yoga)

Pemerintah resmi meluncurkan pemaduan data antarkementerian/lembaga melalui govtech atau government technology yang diberi nama INA Digital. Instansi pemerintah tak bisa lagi membuat proyek aplikasi yang tidak terhubung. Interoperabilitas data antar kementerian/lembaga akan memudahkan penyaluran bantuan sosial, pupuk bersubsidi, dan makan bergizi gratis. Presiden Jokowi pada peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat makin ruwet dengan beragam aplikasi. Di seluruh kementerian, lembaga, serta pemda di Indonesia saat ini tercatat 27.000 aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri.

Di Kemenkes saja, seperti disampaikan Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai 5.000 aplikasi. ”Mungkin setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Ganti kepala daerah, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden. Pada tahun 2024 saja, dalam penyusunan anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang diajukan untuk membuat aplikasi baru. Hal ini harus dihentikan dan infrastruktur digital publik harus diperkuat. Melalui transformasi digital, layanan masyarakat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung dan terpadu.

”Kita harus memperkuat transformasi govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Presiden. Proses memadukan data dan layanan publik pun diakui bertahap sembari menyiapkan ASN, menyosialisasikan sistemnya, serta terus memperbaiki sistem. Menteri BUMN ErickThohir dalam laporannya menambahkan, langkah awal govtech bisa diluncurkan setelah ratusan rapat. Dia akan memastikan supaya sistem yang dibuat mudah digunakan masyarakat. Portal yang mencakup semua layanan pemerintah, kata Menpan RB Azwar Anas, baru akan diluncurkan pada September 2024.

Menuju September, uji coba dan perbaikan dilakukan agar proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur bisa terwujud, agar program yang diluncurkan tepat sasaran. Untuk tahap awal, hanya tujuh layanan yang diprioritaskan. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kemendagri. Kedua, layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga, layanan dari Kemenkes, baik antrean rumah sakit, registrasi dokter, sertifikat vaksin, maupun imunisasi. Keempat, layanan dari POLRI, seperti izin penyelenggaraan event, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik. Kelima, layanan Kemensos terkait bansosl. Keenam, layanan untuk ASN. Ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kemenkeu. (Yoga)

Kinerja penerimaan pajak selama empat bulan pertama tahun ini masih terkontraksi. Seretnya setoran pajak di awal tahun disebabkan oleh penurunan harga komoditas yang terjadi sejak tahun lalu serta melambatnya performa perusahaan di Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai di tengah kebutuhan belanja negara yang meningkat signifikan. Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sampai 30 April 2024 sebesar Rp 719,9 triliun, turun 8 % secara tahunan, yang disumbang turunnya penerimaan pajak 9,3 % menjadi Rp 624,2 triliun dan hanya sedikit terbantu oleh setoran bea cukai yang tumbuh 1,3 % menjadi Rp 95,7 triliun. Ini bukan kali pertama realisasi penerimaan pajak tumbuh minus. Sepanjang awal 2024, setoran pajak turun. Per Maret 2024, penerimaan pajak turun 8,8 % secara tahunan; per Februari 2024, turun 3,9 %; dan Januari 2024 turun 8,07.

Menkeu Sri Mulyani pada Senin (27/5) mengatakan, penurunan paling dalam terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi hingga minus 29,1 % secara bruto dan minus 35,5 % secara neto. Kinerja ini anjlok ketimbang tahun lalu ketika setoran pajak dari PPh Badan masih bisa tumbuh hingga 23,8 % (bruto) dan 28,5 % (neto). ”Ini menunjukkan profitabilitas korporasi-korporasi kita yang selama ini memberi sumbangan terbesar terhadap penerimaan pajak sedang menurun sehingga pembayaran pajak mereka ikut menurun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar di Gedung Kemenkeu, Jakarta. Performa perusahaan yang menurun, terutama di sektor pertambangan yang terpengaruh penurunan harga komoditas. Kemenkeu mencatat, sampai 30 April 2024, setoran pajak sektor pertambangan terkontraksi 48,6 % secara bruto dan 63,8 % secara neto. (Yoga)

Pemerintah diharapkan mengkaji secara mendalam kebijakan pinjaman pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi atau student loan agar nantinya tidak membebani mahasiswa. Dari tiga skema yang umum diterapkan, skema kerja sama dengan institusi perbankan jadi opsi yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Peneliti Makroekonomi Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) Nauli A Desdiani, Senin (27/5) mengatakan, kebijakan student loan merupakan solusi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini tak terjaring dalam berbagai macam persyaratan umum beasiswa. Kriteria itu mengacu pada masyarakat tidak mampu (prasejahtera), afirmasi, atau masyarakat berprestasi.

”Dalam praktiknya, pemerintah perlu memastikan mekanisme pinjaman yang terjangkau dan tidak membebani mahasiswa dengan menerapkan subsidi bunga, pembayaran berbasis pendapatan, dan berkolaborasi dengan perbankan,” tutur Nauli, Senin. Tiga opsi skema tersebut telah dibahas dalam kajian LPEM FEB UI bertajuk ”Meninjau ’Student Loan’ sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi”. Ketiga skema itu juga telah diadopsi oleh sejumlah negara, antara lain AS, dengan skema subsidi bunga dan pinjaman berbasis pendapatan serta India dengan skema dana jaminan kredit bagi perbankan. Kebijakan subsidi bunga, telah diterapkan oleh pemerintah dalam program kredit usaha rakyat (KUR).

Dalam program student loan, pemerintah diharapkan tidak mengenakan suku bunga pinjaman layaknya suku bunga konvensional yang makin tinggi profil risiko debitor, makin besar suku bunga kredit yang dikenakan. Terkait skema pembiayaan berbasis pendapatan, mekanisme pembayarannya akan disesuaikan dengan pendapatan yang akan diperoleh mahasiswa ketika sudah bekerja. Skema ini diyakini akan berjalan dengan baik, mengingat terdapat alokasi dana abadi pendidikan dari APBN sebesar 20 %. Selain itu, pembiayaan yang menggandeng perbankan, terutama Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dapat diterapkan dengan tingkat suku bunga lebih rendah serta bertenor panjang.

Kebijakan ini sekaligus dapat menjadi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perbankan. ”Semuanya perlu diimplementasikan. Akan tetapi, yang paling mudah dilakukan dalam waktu dekat ialah bekerja sama dengan lembaga perbankan, terutama Himbara, untuk menyediakan fasilitas pinjaman mahasiswa dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dengan tenor panjang (20-25 tahun),” ujarnya. Dengan tingkat risiko gagal bayar yang tinggi, perbankan dapat menjadikan ijazah sebagai agunan dan pemerintah wajib menjadi penanggung jika sewaktu-waktu default. (Yoga)

Para awak media terlihat sedang mendokumentasikan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menjelang konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita edisi April 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024). Dalam keterangannya  Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan mengenai kondisi APBN April 2024. yang Surplus Rp 75,7 Triliun. (Yoga)

Sebanyak 679 guru dan tenaga kesehatan terlihat sangat gembira setelah dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Senin (27/5/2024). Pengangkatan menjadi PPPK menjadi solusi di tengah banyaknya tenaga honorer pemerintah yang tidak mendapat gaji layak dan jaminan masa depan. (Yoga)

Kontraktor pelaksana proyek di Sultra mengeluhkan laporan BPK yang tidak jelas. Meski telah tuntas, pekerjaan dinilai bermasalah dengan nilai kerugian berubah-ubah. Pihak BPK didesak transparan karena temuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ini berpotensi menjadi ladang korupsi. Zulfikar, kontraktor pelaksana proyek, berunjuk rasa di kantor perwakilan BPK Sultra, di Kendari, Senin (27/5). Ia mengeluhkan proyek jalan yang telah terlaksana 100 % dinilai bermasalah dan memiliki kerugian yang berubah-ubah hingga terakhir di angka Rp 300 juta. Zulfikar, yang juga kuasa Direktur CV Tiga Putera, menjelaskan, dirinya mengerjakan proyek jalan sepanjang 1,75 km pada 2022, senilai sekitar Rp 3 miliar, yang berlokasi di Jalan Motaha-Lambuya di Konawe Selatan.

 ”Setelah proyek tuntas, pada 2023 ada pemeriksaan dari BPK Sultra, namun pemeriksaan lapangan itu menggunakan peralatan yang tidak sesuai. Disebutkan lapisan jalan kurang dari seharusnya, padahal saya membuat beberapa lapis dan jauh di atas yang disyaratkan,” kata Zulfikar. Setelah pemeriksaan tersebut, muncul laporan kerugian negara Rp 700 juta, dari dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan. Ia lalu memprotes laporan tersebut dan meminta untuk ditinjau ulang. Laporan kedua lalu muncul dan nilai kerugian turun menjadi Rp 400 juta. Ia kembali tidak terima dan mengirim surat keberatan kedua. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) lalu muncul dan disebutkan nilai kerugian Rp 300 juta, tapi, detail laporan juga tidak dilampirkan. ”Makanya kami protes. Meminta agar BPK Sultra tidak menjadi pemeras kontraktor. Saya cari kebenaran dalam pekerjaan ini. Kalau ada yang tidak benar, tunjukkan. Saya mau diskusi baik. Berkirim surat, tetapi tidak ada respons dan kejelasan,” ucap Zulfikar.

Pengendali teknis BPK Sultra, Baroqah, menyampaikan, secara garis besar BPK Sultra mendapati temuan terkait kekurangan volume proyek yang dikerjakan. Nilai tersebut, kata Baroqah, diperoleh dari pemeriksaan di lapangan, diskusi, dan telaah yang dilakukan. Angka awal, Rp 700 juta, merupakan angka sementara sembari telaah dilakukan. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK berkomunikasi dengan pihak lainnya. Saat ditanya alasan angkanya berubah menjadi Rp 300 juta, ia tidak menjawab tegas. ”Secara teknis, itu butuh waktu menjelaskan panjang dan kasus per kasus. Ini kasus dua tahun lalu. Kalau perubahan, nanti saya lihat lagi,” ujarnya. Sejak beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap BPK terus terjadi. Tidak hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Terakhir, dalam persidangan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terungkap dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Yoga)

Vaksin pneumonia atau pneumococcal conjugate vaccine diberikan secara gratis untuk anak berusia di bawah 2 tahun di DKI Jakarta guna mencegah penyakit pneumonia. Vaksin ini dibutuhkan agar warga, terutama anak-anak, terhindar dari bahaya polusi udara. Kadis Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan pneumococcal conjugate vaccine (PCV) secara gratis melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit non-pemerintah. Hal ini sebagai langkah untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan imunisasi rutin melalui puskesmas di wilayahnya.

”Saat ini vaksin pneumonia atau PCV telah bisa didapatkan secara gratis. Kami akan terus meningkatkan kesadaran imunisasi pada masyarakat melalui berbagai cara mengingat tingkat polutan di Jakarta tinggi,” katanya, Senin (27/5). Pneumonia merupakan peradangan pada paru yang menyebabkan adanya gangguan fungsi pada paru. Pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak-anak.

Ani menjelaskan, cakupan PCV pada bayi usia 2-3 bulan tahun 2023 di Jakarta sebanyak 139.887 anak atau 84,48 %. Sementara jumlah bayi usia 2-3 bulan yang telah mendapatkan PCV pada tahun ini (1 Januari-19 Mei 2024) mencapai 27.784 anak (19,27 %). Cakupan PCV pada anak berusia 12 bulan pada tahun 2023 sebanyak 66.419 anak (39,24 %). PCV pada anak usia 12 bulan di Jakarta periode 1 Januari-19 Mei 2024 telah menjangkau 39.716 anak atau 23,98 %. (Yoga)