Pekerja menata ikan tongkol yang diasinkan untuk dijemur di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (1/7/2024). Musim pancaroba yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya membuat proses pengeringan ikan asin menjadi lebih lama dari biasanya. Normalnya, pengeringan dilakukan selama satu hingga dua hari. Namun, saat musim pancaroba, pengeringan ikan asin bisa memakan waktu hingga tiga hari. Satu kilogram ikan asin itu dijual Rp 33.000. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait relaksasi pajak untuk industri kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7). Selama ini pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor. Presiden Jokowi meminta supaya harga alat kesehatan dan obat-obatan produksi dalam negeri bisa sama denganproduk impor. Selain itu, Presiden juga meminta supaya industri farmasi dan industri alat kesehatan dalam negeri bisa dibangun, demikian disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai rapat, Indonesia semakin tangguh, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti pandemi. Masalahnya, saat ini harga obat produksi Indonesia bisa tiga sampai lima kali lebih mahal dari obat impor. Harga alat kesehatan buatan dalam negeri juga cenderung lebih mahal. Industri alat kesehatan Indonesia pun tak maju. Penyebabnya, menurut Budi, adalah inefisiensi di jalur perdagangannya.

Ada biaya-biaya yang tak transparan dan tak terduga. Akibatnya, harga jual produk jadi tak masuk akal. Ujung-ujungnya yang membeli juga pemerintah. ”Layanan kesehatan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin,” kata Budi. Selain itu, penerapan pajak tidak mendukung perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Contohnya, produk alat kesehatan impor tak dikenai bea masuk. Namun, komponen pembentuk alat kesehatan yang masih impor dikenai bea 15 %. Ketika ditambah biaya-biaya tak terduga lainnya, harga produk alat kesehatan dalam negeri menjadi tak bisa bersaing. Untuk itu, tambah Budi, perlu ada transparansi jalur perdagangan alat kesehatan dan produk farmasi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah kedua adalah mengefisienkan sistem perpajakan. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. Salah satu cara: menutup celah penghindaran pajak, termasuk pajak dari wajib pajak yang asetnya di luar negeri. Padahal, potensi kerugian Indonesia akibat penyalahgunaan pajak terbilang besar. Di tingkat global ditaksir bisa mencapai US$ 2,81 miliar per tahun. Nilai ini setara 2,6% terhadap total penerimaan pajak Indonesia. Agar potensi itu bisa diraup, pemerintah tahun ini memperluas persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, sesuai dengan Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini, antara lain untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba alias base erosion and profit shifting (BEPS). 

Adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024 pada 13 Juni 2024 lalu yang menjadi dasar pemerintah menyigi aset-aset wajib pajak itu. Beleid ini sejatinya merevisi aturan lama, Perpres No. 77/2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, Indonesia meneken MLI dengan memasukkan klausul pencegahan penggerusan basis pajak melalui BEPS di beberapa P3B alias tax treaty yang selama ini belum ada. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menerangkan, Perpres 63/2024 pada dasarnya memperluas P3B Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI. Adapun MLI adalah mekanisme perubahan isi P3B secara simultan tanpa proses negosiasi bilateral agar efisien. Pengamat dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menambahkan,. Indonesia dapat merevisi banyak P3B secara serentak dan multilateral. Alhasil, efisiensi waktu perundingan lebih singkat. Selain itu, sebagian pengaturan P3B yang disepakati sebelum era ekonomi digital dapat dimutakhirkan seiring peningkatan praktik penghindaran pajak ala BEPS.  

Semester satu berlalu, otoritas bursa masih punya sederet pekerjaan rumah untuk mengakselerasi kinerja pasar modal. Salah satunya yakni mendorong lahirnya emiten baru, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Apalagi, sejumlah kalangan menilai kinerja emiten baru sepanjang semester satu tak terlalu ciamik. Menilik data bursa, realisasi initial public offering (IPO) pada semester I/2024 hanya mencapai 25 perusahaan, atau lebih sedikit ketimbang semester I/2023 yang tercatat sebanyak 43 perusahaan. Adapun dari sisi kinerja, hanya 10 saham dari 25 emiten anyar tersebut yang menguat.Saham emiten baru yang mencatatkan penurunan harga paling dalam yakni PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) yang ambles -80,60% ke level Rp52 per saham per 1 Juli 2024, dari harga IPO di level Rp268 pada 7 Februari 2024. 

Kala itu, MPIX meraup dana IPO Rp83,75 miliar.Selanjutnya, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) atau Ayam Goreng Nelongso juga mencatatkan koreksi -80,22% dari harga IPO Rp278 pada 15 Februari 2024, ke posisi Rp55 per saham pada 1 Juli 2024. BAIK meraih dana hasil IPO sebesar Rp62,55 miliar. Direktur PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS) Prama Nugraha mengatakan kondisi ekonomi dan pasar global yang menantang menjadi pertimbangan perusahaan melakukan IPO. Dalam kondisi suku bunga tinggi, perusahaan mengkaji ulang strategi pendanaan yang tepat. Selain itu, industri pasar modal juga diharapkan terlepas dari bayang-bayang wait and see ekspansi akibat Pemilu/Pilpres 2024. Pada semester II/2024, PANS menargetkan memboyong 2 perusahaan IPO. Saat dimintai tanggapan perihal kinerja IPO, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo mengatakan pihaknya akan memantau kondisi pasar sebelum memboyong perusahaan ke lantai bursa. Pasalnya, sepanjang semester I/2024 mayoritas harga saham IPO mengalami penurunan signifikan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merekam tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi. Tercatat, ada penurunan 46.001 peserta di sektor ini sejak Januari 2023. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut. Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023. Kendati demikian, sempat terjadi kenaikan kepesertaan selama momen Idulfi tri. “Setelah itu kembali ke posisi normal sehingga kelihatan di grafik itu ada yang naik sedikit, turun lagi, tahun ini juga begitu,” jelas Anggoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7). 

Tren penurunan juga terjadi di sektor industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, peserta aktif di sektor ini turun 6% atau 21.005 peserta sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Total peserta aktif yang berasal dari industri tekstil hanya 319.326 peserta per Mei 2024 dari sebelumnya 340.331 peserta di Januari 2023. Menurutnya, sebanyak 31 perusahaan dilaporkan tutup dan 21 perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berkomunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif yang mewakili 21,37% pekerja di sektor industri pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. Lebih lanjut, 

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sepanjang semester I/2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible. Data sementara 2024, ada 27.222 pekerja yang terkena PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453 pekerja. Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, klaim JKP tercatat sebesar Rp366 miliar. Adapun, Ketua Dewan Pengurus Nasional, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Tajudin menilai total klaim yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang saat ini di PHK. Terkait klaim JHT oleh pekerja, Tajudin menyebut sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala saat mencairkan JHT. Pasalnya, para pekerja yang tergabung dalam KSPN sudah cukup familiar dengan program tersebut. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (3/7) di depan Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI, Said Iqbal salah satu tuntutan utama aksi kali ini menuntut pemerintah menghentikan PHK di industri tekstil.

Usulan legislatif tingkat provinsi di Bali untuk menaikkan tarif pungutan wisatawan mancanegara (wisman) perlu kajian serius agar tidak menghambat laju pemulihan sektor pariwisata Pulau Dewata. Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa rencana itu harus dikaji dengan matang agar menghasilkan kebijakan yang tepat bagi semua pihak. Dia tidak ingin peningkatan tarif pungutan wisman justru memberikan impak negatif bagi pariwisata Bali. Bisnis mencatat, usulan peningkatan tarif pungutan wisman muncul pertama kali dari Ketua Komisi II DPRD Bali Ida Kresna Budi. Politikus Golkar ini mengusulkan agar pungutan wisman naik dari US$10 menjadi US$50. DPRD Bali juga meminta Perda No. 6/2023 direvisi dengan menambahkan pasal tentang pemberian insentif bagi pihak-pihak yang membantu kelancaran pungutan tersebutAkan tetapi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberi sinyal jika usulan ini tidak dapat dilaksanakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta agar Pemprov Bali membuktikan terlebih dahulu soal realisasi pungutan wisman. Deputi Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini mengatakan, Pemprov Bali harus membuktikan terlebih dahulu pungutan wisman bermanfaat bagi penataan pariwisata Bali. Jika terealisasi dengan baik, mungkin baru dibuka opsi selanjutnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyampaikan hanya dua orang anggota DPR RI dari 58 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Konfirmasi hanya dua anggota DPR dan statusnya terduga, kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR, [tapi] orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58. Totalnya jadi 58 tadi itu, angkanya [transkasi] Rp1,926 miliar,” jelas Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah. “Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan

Perbankan nasional masih mempertahankan suku bunga kredit di tengah suku bunga tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. Strategi ini dilakukan perbankan untuk menjaga kualitas kredit tetap terkendali  dengan non performing loan (NPL) di level yang rendah. Berdasarkan data BI, pada Mei 2024 rata-rata pertimbangan suku bunga kredit relatif stabil sebesar 9,26%, naik 1 poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya 9,25%. Suku bunga perbankan tetap terjaga, dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan bauran kebijakan BI serta dampak kebijakan transparansi suku bunga kredit yang membuat efisiensi suku bunga perbakan terjaga. (Yetede)