Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai upaya ditempuh, salah satunya dengan akses pembiayaan alternatif berupa beli sekarang bayar nanti atau pay later. Pay later, merupakan metode pembayaran yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya dalam tenggat tertentu (cicilan) berbunga. Misalnya Untuk iPhone 13, memori 128 gigabit seharga Rp 10,24 juta, tersedia beragam opsi cicilan, mulai dari satu kali per bulan (dibayar lunas bulan berikutnya seusai transaksi pembelian) hingga 24 kali selama dua tahun. Nilai angsuran terendah dipatok Rp 638.398 per bulan selama 24 kali, untuk angsuran 18 kali dipatok Rp 821.504 per bulan. Angsuran 12 kali dipatok Rp 1,12 juta per bulan, angsuran 6 kali Rp 1,98 juta per bulan, angsuran 3 kali senilai Rp 3,7 juta per bulan, dan angsuran sekali senilai Rp 10,35 juta.

Sepintas, besaran angsuran setiap bulan semakin rendah ketika jangka waktu semakin lama. Namun, semakin lama angsuran, total biaya yang dikeluarkan semakin membengkak. Ini di luar biaya layanan Rp 1.000 dan biaya penanganan 1 % dari harga barang. Untuk cicilan 24 kali, total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan iPhone 13 menjadi Rp 15,31 juta, lebih tinggi 50,24 % daripada beli secara langsung. Kendati demikian, pay later masih menjadi opsi yang cukup diminati masyarakat untuk berbelanja. Icha (26), pekerja di Yogyakarta, merasa terbantu dengan adanya pay later untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap bulan, Icha memanfaatkan pay later untuk membeli sejumlah produk kecantikan dengan pembelian rata-rata Rp 400.000 per bulan.

Ia juga memakai pay later tatkala harus mengisi pulsa guna mendapatkan kuota internet Rp 100.000 per bulan. ”Banyak promo yang didapat dari pay later. Selain itu, juga bisa menunda pengeluaran meski ujung-ujungnya tetap bayar di bulan depan,” katanya, Minggu (30/6). Icha juga pernah terpaksa memilih bertransaksi menggunakan pay later untuk membeli perabotan rumah tangga. Sebab, jika dibeli secara langsung, penghasilan bulanannya tidak akan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski serupa dengan metode kartu kredit, pay later cenderung lebih banyak diminati masyarakat, karena dinilai lebih praktis dan mudah diakses. Dari sisi penggunaan, pay later tidak hanya digunakan dalam belanja secara daring, tetapi juga dalam belanja secara langsung. Dalam setahun terakhir, jumlah pengguna pay later untuk transaksi langsung meningkat 103 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

Tak hanya bensin dan solar yang dijual menggunakan dispenser atau mesin penyaji digital seperti di pom bensin. Minyak goreng, teh, dan susu pun bisa dijual ala SPBU. Untuk minyak goreng, ada yang menyebutnya SPBU minyak goreng dan pom mini minyak goreng. Nama usahanya juga beragam, seperti Pomindo (Pom Minyak Goreng Indonesia), Pomigo (Pom Minyak Goreng), dan Pom Migor (Pom Minyak Goreng). Untuk teh dan susu, juga mirip, seperti SPBU teh atau susu dan pom milk (susu) atau es teh. Nama usahanya unik, antara lain Pertehmina, Ehtes3000, dan Pertamilk. Pom minyak goreng curah berkembang sejak Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022. Untuk mengatasinya, pemerintah menggelar operasi pasar minyak goreng curah untuk Rakyat dengan truk tangki minyak goreng.

Bahkan, pemerintah melalui ID Food menyediakan pom minyak goreng di 24 pasar tradisional Jabodetabek, dengan kios minyak goreng curah berwadah toren atau tandon dengan kapasitas 3.000 liter dan jeriken berbagai ukuran. Sejak krisis teratasi, pom minyak goreng curah di pasar tradisional tak lagi beroperasi. Namun, konsepnya tidak pernah mati lantaran menginspirasi lahirnya bisnis kreatif pom minyak goreng, menggunakan dispenser ala SPBU atau pom bensin. Ada yang membangunnya benar-benar mirip SPBU atau pom bensin mini. Minyak goreng yang dijual juga berkualitas CP 8 dan CP 10 atau di atas minyak goreng curah dengan kualitas CP 12. CP atau cloud point merupakan indikator kualitas ketahanan minyak goreng berdasarkan kondisi suhu. Semakin rendah CP minyak goreng, daya tahannya semakin baik atau tidak berkabut saat diletakkan dalam suhu rendah.

Perusahaan yang memotori bisnis itu seperti PT Pomigo Nusantara, Pomindo besutan PT Parama Artha Buwana, dan PT Pomigo Indonesia Blora, yang menawarkan peluang kemitraan menjadi depo dan agen, bahkan pedagang eceran minyak goreng. Pom mini minyak goreng juga diluncurkan di banyak daerah, dilakukan oleh pemkab, koperasi, hingga perseorangan. Uun Sumiati (56) warga Perumahan Inkopat, Desa Sasakpanjang, Tajurhalang, Bogor, Jabar, membuka usaha sendiri. Bermodal Rp 32 juta, ia mendapatkan dispenser minyak goreng digital, tangki kapasitas 1.000 liter, dan 500 liter minyak goreng. ”Harganya Rp 14.000 per liter. Namun, warga sekitar bisa membelinya sesuai kemampuan. Bisa beli Rp 3.000, Rp 5.000, atau Rp 7.500,” kata Uun yang membuka usaha itu sejak 2023, Minggu (30/6).

Tak hanya pom mini minyak goreng, pom mini es teh dan susu juga mulai menjamur di sejumlah daerah di Indonesia. Bisnis itu menjadi salah satu jalan dan cara kreatif mengembangkan UMKM. Salah satu pendiri Pertehmina, Rahadika Widya Nugraha, mengatakan, bisnis es teh terus menjamur sehingga pihaknya melahirkan konsep yang berbeda, yakni mengusung konsep pom bensin, mulai dari peralatan, varian teh, hingga seragam penjual. Adapun pom susu dikembangkan oleh Pertamilk yang merupakan usaha waralaba dengan slogan ”Pasti Enak”. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menuturkan, industri makanan dan minuman terus bertumbuh berkat inovasi dan ide-ide kreatif para pelakunya. Ide kreatif itu memberikan peluang usaha. (Yoga)

Kios-kios bambu beratap daun berderet di Pasar Lidah Ndonowati, Kota Surabaya, Jawa Timur, tampak penuh dengan pengunjung pada Hari Minggu (30/6/2024). Pasar yang dibuat oleh warga Lidah Wetan XI tersebut buka pada Sabtu dan Minggu dengan sistem pembayaran hanya menggunakan koin kepeng. Satu kepeng bernilai Rp 2.000. Harga makanan yang dijual tidak lebih dari empat kepeng atau Rp 8.000. (Yoga)

KPK mendapati 31,5 % usaha pertambangan di Kalsel bermasalah. Temuan ini dinilai jadi momentum memperbaiki tata kelola usaha pertambangan, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih tegas atas kejahatan lingkungan. KPK menggunakan instrumen monitoring center of prevention untuk memantau dan berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi di daerah, terutama di area perizinan yang rawan korupsi. Berdasarkan analisis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terdapat 521 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 hektar (ha). Di Kalimantan, 131.699 ha dari 226.687 ha usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Khusus di Kalsel, 30.015 ha dari 95.260 ha atau 31,5 % luas usaha pertambangan berada dalam status bermasalah, ilegal, atau harus membayar denda karena belum memiliki PPKH. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, temuan KPK terkait usaha pertambangan yang bermasalah itu harus segera diselesaikan. Ini jadi momentum perbaikan tata kelola usaha pertambangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. ”Sejak dulu, kami selalu mendesak negara agar mengevaluasi, mengaudit, menyetop izin baru dan menegakkan hukum. Yang terpenting adalah penegakan hukum supaya ada efek jera,” kata Kisworo, Minggu (30/6). ”Perlu keseriusan dan ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kerugian negara akan semakin besar akibat hilangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan,” ujarnya. (Yoga)

Hati senang, kantong pun terisi, dilakoni sejumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran. Selain mencari hiburan dan berburu diskon, mereka juga meraih cuan dari jasa titip alias jastip. ”Yang mau jastip tiramisusu, moo-moo roll, dan pie, fee-nya 10K saja dari PRJ. Tapi aku ke PRJ awal Juli ya. DM (pesan langsung) or join grup link di bio”, tulis Syamila (23) pada akun sosial media X dan Instagram miliknya. Warga Bekasi, Jabar, itu membuka jastip dengan tarif Rp 10.000 per pesanan di ajang pameran PRJ yang kini bernama Jakarta Fair Kemayoran. Mereka yang berminat bisa mengirim pesan langsung atau bergabung melalui tautan di profil media sosialnya. ”Orang-orang antusias memesan chiki (makanan ringan) dalam kemasan yang unik. Banyak juga pesan produk kecantikan, skin care, body care, dan make up,” ujarnya, Minggu (30/6).

Tidak ada batasan pemesanan untuk pengguna jastip. Hanya saja, pembelian dan pengiriman terjadwal, misalnya pembelian setiap Senin dan pengiriman Sabtu. ”Ada waktu buka-tutup pesanan karena tidak setiap hari ke PRJ. Nanti mereka pilih produk yang mau dibeli, lalu bayar sesuai harga, ditambah ongkos jastip, dan ongkos kirim barang dari Bekasi. Kalau barang tidak ada, uang dikembalikan 100 %,” ujarya. Ia sudah tiga kali membuka jastip dengan pengiriman terjauh ke Sukabumi, Jabar dengan keuntungan Rp 500.000. Nabilla (27), dari Jaktim, juga membuka jastip. Awalnya iseng, tetapi banyak peminat. Pengguna jasanya merasa terbantu karena bisa membeli berbagai produk tanpa pegal dalam antrean. ”Dulu ke PRJ buat main, jajan, terus pulang. Cari hiburan doang. Sekarang sambil buka jastip.

Lumayan tambah uang saku,” ujarnya. Ia menawarkan jastip dari mulut ke mulut dan media sosial. Pada pekan pertama Jakarta Fair Kemayoran, misalnya, masuk 12 pesanan. Paling banyak chiki karena harganya murah meriah dan produk kecantikan dengan berbagai promo hingga diskon 70 %. Nabilla membuka jastip 1-3 kali sepekan berdasarkan jumlah pesanan masuk. Pengguna jasanya dikenai ongkos mulai dari Rp 3.000 sampai puluhan ribu rupiah. Hingga pekan lalu, menurut Direktur Jakarta International Expo Karuna Murdaya, sudah lebih dari 1 juta orang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. Pengunjung, khususnya perempuan, menyasar produk kecantikan. Stan-stan produk kecantikan ini paling ramai dikunjungi selama perhelatan.

Tidak heran jika sejumlah pengunjung memanfaatkan momentum tersebut dengan membuka jastip. Pengguna jastip juga harus berhati-hati, sebab, ada saja segelintir orang yang memanfaatkan hal itu untuk kejahatan. Caca (20) asal Jatim, merugi Rp 500.000 akibat jastip abal-abal pada 2023. Alhasil, tahun ini ia memilih untuk menitipkan pesanan kepada kenalan yang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. ”Awalnya percaya saja karena pesanan pertama dikirim tepat waktu, tapi pas pesanan kedua, orangnya malah lama merespons dan hilang. Barangku enggak dikirim,” ucapnya. Fenomena jastip, menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, punya dua sisi. Sisi positifnya menambah penjualan. Jangkauan pasar juga lebih luas. Namun, di sisi lain, jastip bisa mengikis efek bagi penyelenggara serta gerai makanan dan minuman karena pengunjung berkurang. (Yoga)

Satu dari lima anak di Indonesia mengalami tengkes (stunting). Upaya mengatasi tengkes  perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk mencegah agar tidak ada lagi kasus baru di masa depan. Penanganan tengkes perlu dituntaskan mengingat dampak langsungnya pada SDM. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Minggu (30/6), di Semarang, menyebutkan, kondisi tengkes sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual seseorang. Apabila kemampuan intelektual rendah, tingkat keterampilan pekerjaan yang dimiliki juga akan rendah. Akibatnya, seseorang tersebut tidak bisa menjadi SDM yang berkualitas bagi sebuah bangsa. Mengutip data World Population Review Tahun 2022, tingkat kecerdasan rata-rata penduduk Indonesia 78,49.

Dengan tingkat kecerdasan itu, Indonesia menempati peringkat ke-130 di dunia. Data Forum Ekonomi Dunia (WEF) memperlihatkan tingkat pekerja berketerampilan tinggi di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat penempatan pekerja berketerampilan tinggi Indonesia berada di peringkat ketiga terbawah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dengan skor 9,9. Terpaut jauh dibanding Singapura yang menempati urutan pertama, dengan skor 56,2. ”Jika (SDM) high-skill kita rendah dan lebih didominasi SDM dengan medium skill, SDM kita hanya akan menjadi tenaga kasar saja. Jadi, kita harus bergegas memperbaiki angka-angka tersebut. Semua ini sangat berhubungan dengan stunting. Oleh karena itu, penurunan stunting harus dipercepat dan semua tim harus bergerak dengan baik,” tutur Hasto.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi tengkes di Indonesia masih 21,5 %. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, jumlah itu hanya turun 0,1 %. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia Jateng, Anung Sugihantono mengatakan, tengkes jangan hanya dilihat sekadar angka. Penanganan tengkes harus dilihat secara utuh sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Itu berarti harus bisa menanggulanginya, mulai dari mencegah tengkes, menangani kasus tengkes, hingga menekan dampaknya. Keberlanjutan penanganan tengkes setidaknya sudah diterapkan Pemkot Semarang. Lewat salah satu program pengentasan masyarakat dari tengkes, ”Sayangi, Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang” atau Sanpiisan, Kota Semarang dapat mengurangi angka tengkes menjadi 20,8 %. Program tersebut juga mendapatkan penghargaan dari PBB. (Yoga)

Proyek kawasan sentra produksi pangan (food estate/FE) dinilai perlu dilanjutkan dari pemerintah saat ini ke permintahan baru mendatang, sebagai salah satu jurus peningkatan produksi pangan, utamanya beras yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karenanya, rencana pemerintah membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan proyek ini dinilai tepat, namun tetap harus mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya mengenai faktor  terkait environmental, social, and governance (ESG). Dalam paparan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bapennas) tentang arah Kebijakan Swasembada Pangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pengembangan FE yang telah dan tengah berjalan 12 kabupaten di enam provinsi di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk (BM) impor barang asal China hingga 200% dan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)  sejumlah produk industri. namun, pemerintah diminta berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi rencana itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, rencana itu dipicu perang dagang China dan AS yang bakal membuat terjadinya kelebihan pasokan dan kapasitas di China. Ini membuka peluang banjir produk China di Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Alasannya, negera-negara Barat menjegal barang dari China dengan tarif BM tinggi. "Dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendag-nya. Jika sudah selesai kita pakai tarif untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini menjelaskan, besaran tarif BM yang akan dikenakan pada barang-barang dari China telah diputuskan kisaran 100-200% dari harga barang. "Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena AS saja bisa mengenakan tarif termasuk keramik dan pakaian sampai 200%, sehingga kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita tumbuh dan berkembang," ujar dia. (Yetede)

Standarisasi tarif layanan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis yang tahun ini diperkirakan  mencapai 13%. Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, dengan tidak adanya ketetapan tarif  penanganan medis secara nasional, maka muncul variasi biaya perawatan dan pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan yang kemudian sulit dikontrol. "Perbuatan dan standar tarif layanan  medis menjadi penting bagi pelaksanaan asuransi  sosial maupun komersial untuk memastikan keterjangkauan  biaya iuran oleh masyarakat yang mengikuti asuransi sosial maupun komersial tersebut. Juga, dapat mengontrol pelaksanaan fee for service, sehingga tidak memunculkan  pembentukan biaya sendiri oleh rumah sakit," tandas Timboel. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (kemenhub) tengah menjajaki untuk mengajukan pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan transportasi perkotaan di Medan dan Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi transportasi massal perkotaan Medan. Hal tersebut disampaikan Menhub usai meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan perkembangan transportasi perkotaan di Medan. "Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut. Sehingga optimalisasi transportasi perkotaan dapat terlaksana," kata Budi Karya. (Yetede)