Rupiah dan Arah Kebijakan Fiskal
Pada 10 Juni 2024, lembaga investasi global Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar modal kita menjadi ”underweight”. Artinya, pasar modal Indonesia dinilai kurang berbobot sehingga mereka mengurangi kepemilikan asetnya di pasar modal kita dan memindahkannya ke tempat lain. Alasannya, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah disertai potensi peningkatan beban fiskal pada pemerintahan mendatang. Sementara pendapatan negara diperkirakan akan tertekan. Menyusul pengumuman tersebut, beberapa investor melepas kepemilikan sahamnya dari pasar modal kita. Saham-saham yang dikelola BlackRock, salah satu lembaga investasi terbesar, turun 5 % Sejak awal tahun, saham terkoreksi 15 %. Sentimen terus merembet dan menggerus Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia hingga menyentuh level terendah sepanjang 2024, yakni pada 6.850.
Pada 26 Juni 2024, giliran HSBC menurunkan peringkat pasar modal kita dari ”overweight” menjadi netral. Alasannya serupa, pendapatan tergerus akibat suku bunga tinggi dan nilai tukar melemah dan ketidak pastian dalam kebijakan fiskal pada pemerintahan mendatang. Merosotnya kinerja pasar modal beriringan dengan penurunan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka terendah, Rp 16.400 per USD. Naik-turunnya nilai tukar rupiah memang selalu seiring naik-turunnya IHSG mengingat proporsi investasi jangka pendek kita masih didominasi investor asing. Besar defisit dan utang pemerintah merupakan dua indikator penting dalam menilai kualitas fiskal. APBN 2024 mematok defisit fiskal sebesar 2,29 %. Sementara tahun depan, defisit fiskal direncanakan 2,45-2,82 %.
Ada beberapa alasan mengapa pasar bereaksi keras terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. Pertama, suku bunga kita lebih tinggi dibanding negara lain. Akibatnya, beban pembayaran cicilan dan bunga utang juga lebih berat secara relatif. Kedua, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara (pajak dan nonpajak) sangat tinggi, sekitar 40 % pada 2024. Pertumbuhan pembayaran utang sudah lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sejak 2023. Ketiga, beban fiskal semakin berat di masa depan dengan berbagai target pembiayaan sosial dan pengeluaran nonproduktif, seperti melanjutkan pembangunan IKN dan program makan bergizi gratis. Jika ingin membangun kemandirian ekonomi, yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas akumulasi modal di dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan di berbagai sektor melalui berbagai cara. (Yoga)
Geliat Pulau Madura, Merenda Kemajuan dari Jembatan Suramadu
Pada 10 Juni 2009 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Jembatan Suramadu, sepanjang 5.438 meter, yang tak sekadar menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, tetapi juga menjadi gerbang perubahan wajah kawasan ini. Setelah dibuka, jalur dari dan ke Madura tak pernah sepi, bahkan hingga hari ini. Ribuan warga wira-wiri menggunakan jembatan itu untuk beraktivitas dari dan ke Madura. Setelah ada jembatan ini, potensi wilayah pun menjadi lebih mudah diperdagangkan. Geliat itu, dirasakan perajin batik Madura di Tanjung Bumi. Momentum batik Madura itu diperkuat dengan pengukuhan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kini, batik Madura melenggang di pasar-pasar Jawa dengan motif ngejreng dan berani.
Perubahan pada laju mobilitas diikuti pula laju perekonomian dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2009, berdasarkan data BPS, IPM di empat kabupaten di Pulau Madura masuk terendah di Jatim. Selang 15 tahun ada kenaikan angka IPM, kesejahteraan, dan pendidikan. Pada 2023, angka IPM Pamekasan 70,32, Sampang 66,19. Bangkalan 66,82 dan Sumenep 69,13. Ada kenaikan, tetapi masih di bawah rata-rata Jatim di 74,65 dan di bawah nasional di 74,39. Dalam data terakhir 2023, penduduk miskin di Pamekasan turun menjadi 13,85 %, Sampang 21,76 % dan Bangkalan 19,35 %, Sumenep 18,70 %. Namun, angka itu belum mencapai rata-rata nasional 9,36 % dan rata-rata Jatim 10,35 %. Partisipasi sekolah tingkat atas, yakni usia 16-18 tahun, pun meningkat. (Yoga)
Dana Kampanye Biden Terancam Selepas Debat
Donatur Presiden AS Joe Biden (81) kecewa. Sebab, debat Biden dengan mantan Presiden Donald Trump selama 90 menit di Studio CNN, Atlanta, AS, Kamis (27/6) waktu setempat berakhir mengecewakan. Dalam laporan Senin (1/7) Associated Press menyebut keluarga meyakinkan Biden untuk tak mundur dari pencalonan, yang disampaikan kala mereka berkumpul di Camp David pada Minggu. Sementara, sebagian donatur Biden cemas dia kalah dari Trump. Mereka mulai menanyakan kemungkinan mencari pengganti Biden. ”Saya memahami kekhawatiran soal ini. Ini bukan malam yang menyenangkan bagi saya maupun Trump. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan memenangi pemilu ini,” kata Biden selepas debat.
Mereka juga menanyakan peraturan tentang kemungkinan Biden bisa digantikan sebelum atau saat Konvensi Nasional Partai Demokrat. Ada juga beberapa donatur yang menghubungi istri Biden, Jill, agar membujuk Biden untuk tidak mencalonkan diri. Mereka tahu bahwa keputusan itu tergantung pada Biden dan keluarganya. Sementara, sebagian penyumbang tetap menyokong Biden, terbukti pada 27 juta USD sumbangan yang dikumpulkan di New York dan New Jersey selepas debat di Atlanta. Acara di New York diadakan miliarder Barry Rosenstein. Sementara itu, Gubernur New Jersey yang kaya, Phil Murphy, menggelar pengumpulan dana selepas acara di New York.
Beberapa bulan yang lalu, Biden mempunyai dana 100 juta USD lebih banyak ketimbang Trump, tapi, kini tim kampanye Biden dan Komite Nasional Partai Demokrat hanya memiliki simpanan 212 juta USD di bank pada Juni 2024. Sementara Trump dan Komite Nasional Partai Republik memiliki 235 juta USD. Aliran dana dari donatur ini dikhawatirkan seret. Sebab, ada sejumlah donatur menyatakan akan menghentikan donasinya. Namun, sejauh ini tidak ada tokoh atau anggota senior Demokrat yang menyerukan agar Biden mundur. Mantan Presiden Barack Obama dan Bill Clinton masih mendukung penuh.
Anggota DPR AS, Nancy Pelosi, yang pernah menjadi ketua DPR, mengingatkan kinerja di adu Salah satu donatur Biden, Charles Myers, menyesalkan beredarnya narasi panik tentang donatur yang eksodus dari kampanye Biden. Narasi itu justru tidak benar dan membuat frustrasi. Myers mengaku memang para donatur khawatir setelah melihat adu debat Biden yang sangat buruk. Namun, masih banyak yang mendukung dan ingin berbuat lebih banyak. Banyak pendukung Biden yang masih mau membantu memperbaiki kinerjanya. ”Saya rasa Biden tidak akan ke mana-mana. Ini adalah calon terbaik yang kita punya. Kita harus membuatnya benar-benar siap maju bertarung lagi,” ujarnya. (Yoga)
Fujiyoshida, Aturan Baru Mendaki Gunung Fuji
Ada aturan baru untuk mendaki Gunung Fuji di Jepang pada musim pendakian 2024. Musim pendakian tahun ini persis dimulai pada Senin (1/7/2024). Aturan itu setidaknya berlaku di Prefektur Yamanashi dan Prefektur Shizuoka yang selalu dipadati pendaki. Sebab, pendakian dianggap sudah berlebihan dan melebihi kapasitas. Calon pendaki Gunung Fuji wajib memahami aturan baru ini. Sekarang, pendaki harus membayar biaya 2.000 yen atau setara Rp 206.000 per orang. Sebelumnya, setiap pendaki dikenai tarif 1.000 yen atau sekitar Rp 103.000. Pemerintah Prefektur Yamanashi juga membatasi hanya 4.000 pendaki per hari.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, jumlah pendaki Fujisan kini sudah pulih ke jumlah sebelum pandemi. Setiap tahun jumlah pendaki tercatat 300.000 orang. Pembatasan ini menjadi cara Pemerintah Jepang mengatasi masalah sampah, polusi, dan jalur pendakian yang berbahaya akibat padatnya pendaki. Pembatasan juga menjadi cara supaya pendakian lebih teratur. Gubernur Yamanashi, Kotaro Nagasaki, mengatakan bahwa pembatasan jumlah pendaki juga diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan insiden penyakit ketinggian. (Yoga)
Subsidi Minyak untuk Siapa
BBM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Subsidi BBM pun dialokasikan dan disalurkan pada pihak yang membutuhkan. Masyarakat bergerak menuju tempat kerja dan aktivitas lain menggunakan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Kebutuhan energi Indonesia pada 2023 lebih tinggi dibanding 2022. Berdasarkan Statistik dan Ekonomi 2023 yang dirilis Kementerian ESDM pada Juni 2024, konsumsi energi Indonesia pada 2023 sebesar 1,22 juta barel setara minyak, meliputi, BBM, gas, dan batubara. Sebagai negara pengimpor bersih (net importer) minyak, Indonesia patut mencermati kebutuhan BBM yang bertambah seiring peningkatan aktivitas. Pengimpor bersih artinya impor minyak lebih besar daripada ekspornya. Kegiatan ekspor menghasilkan USD, sedang impor memerlukan USD. Penambahan minyak yang diimpor berdampak pada peningkatan kebutuhan USD.
Padahal, nilai tukar USD terhadap rupiah fluktuatif, dipengaruhi kondisi perekonomian global dan negara bersangkutan. Semakin kuat USD terhadap mata uang lain, termasuk rupiah, semakin banyak rupiah yang dibutuhkan untuk membayar minyak impor. Ekspor dan impor minyak juga tak lepas dari harganya. Pasokan di pasaran, kondisi negara produsen, dan perekonomian dunia memengaruhi harga minyak. Nilai tukar rupiah, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Senin (1/7) Rp 16.355 per USD. Setahun lalu, Senin (3/7/2023) nilai tukar Rp 15.034 per USD. Situasi ini cukup jauh dari asumsi makro APBN 2024, yakni nilai tukar Rp 15.000 per USD dan harga minyak 82 USD per barel. Peran BBM yang vital dalam kegiatan industri dan rumah tangga membuat pemerintah menyediakan subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kiloliter pada 2024. Pertanyaannya sekarang, apakah subsidi ini sudah diterima pihak yang tepat? (Yoga)
Problem Serius Ditemukan dalam Pengelolaan PDNS 2
Komunitas keamanan siber, Ciberity, menemukan sejumlah problem serius dalam pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware LockBit 3.0, pekan lalu. Implikasi serangan siber pada 20 Juni lalu masih terus dirasakan. Hingga Minggu, 30 Juni 2024, sejumlah layanan publik yang terimbas serangan siber belum pulih, misalnya layanan digital Kemendikbudristek yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga tak mampu. Akibatnya, calon mahasiswa khawatir gagal memperoleh KIP Kuliah. Ketua Cyberity Arif Kurniawan saat dihubungi, Minggu (30/6), menuturkan, salah satu problem serius yang ditemukan dalam pengelolaan PDNS 2 adalah kesiapan yang tak memadai dari Kemenkominfo. Infrastruktur teknologi informasi PDNS 2 tak mampu dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan.
Artinya, skalabilitasnya rendah. Pemakai PDNS 2 pun harus menyurati Kemenkominfo terlebih dahulu saat ingin melakukan skalabilitas. Selain itu, kurangnya kontrol protokol keamanan siber. Setiap pemakai PDNS 2 berhak mengatur konfigurasi sendiri tanpa diawasi. Jika sistem admin teknologi informasi tersebut cakap, hasilnya baik. Namun, jika tidak, banyak sekali masalah yang akan timbul. Dukungan terhadap PDNS 2 juga tidak memadai, bahkan jauh dari kesan profesional. Pemakai PDNS 2 dari pemda dan institusi di pusat, juga bermasalah. Banyak pejabat yang menangani urusan teknologi informasi, tetapi tidak mengerti tugasnya. Mereka ditunjuk hanya karena kedekatan dengan pejabat tertentu atau kekuatan politis. ”Akibatnya fatal. Cara berpikir IT (teknologi informasi) sederhana seperti membuat backup informasi data saja tidak ada. Apalagi, protokol pengamanan data,” tutur Arif. (Yoga)
Para Pemetik Manfaat Makan Bergizi Gratis Indonesia
Alokasi anggaran makan bergizi gratis Indonesia Rp 71 triliun. Program itu masuk RAPBN 2025. Angka itu membuat sejumlah negara tak sabar menanti bekerja sama dengan Indonesia. Padahal, teknisnya belum pasti. ”Kami ikut gembira dengan inisiatif pemerintah ini, tapi, penting bagi kami melihat dulu rincian programnya akan seperti apa dari Pemerintah Indonesia,” kata Duta Bisnis Australia untuk Indonesia sekaligus Rektor Universitas Western Sydney, Jennifer Westacott, Rabu (26/6) di Jakarta. Westacott mengatakan, makan bergizi gratis untuk anak harus berfokus pada tujuan pemenuhan gizi anak, dari susu segar atau produk turunan susu.
Gizi penting karena terkait perkembangan mental dan emosi anak. Dubes Jepang di Jakarta Masaki Yasushi mengatakan, Jepang memiliki berbagai proyek nyata dengan Indonesia yang dipayungi Tujuh Target Capaian Bersama. Jepang melandaskan proyek itu pada visi Indonesia Emas 2045, termasuk makan bergizi gratis. Makan gratis bagi pelajar diterapkan di 76 negara. Ada 418 juta anak mendapat manfaatnya. Program itu merangsang produksi pertanian, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan lapangan kerja.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan 82,9 juta anak sekolah satu hari saja, dibutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, dan 500.000 ton daging sapi. Juga sejuta ton ikan, sayur-mayur, buah-buahan, dan 4 juta kiloliter susu segar. Untuk menjamin kualitas makanan, pimpinan sekolah wajib makan bersama siswa. Orangtua juga diajak makan bersama supaya bisa memberi masukan. Dalam buku Transforming School Food Politics Around the World karya Jennifer Gaddis dan Sarah A Robert disebutkan, untuk menjamin gizi makanan bagi anak-anak, makanan harus dimasak dari awal dan langsung dimasak di dapur sekolah. Karena semua harus segar, disarankan bahan dibeli dari pertanian lokal dan, kalau bisa, organik. (Yoga)
Tantangan Keluarga Kita
Do not growing old before growing rich. ”Jangan menjadi tua sebelum kaya”, pesan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Jumat (28/6) dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2024, bertema ”Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas”. Tahun 2045, perkiraan BPS, Nusantara akan memiliki 321 juta orang, dengan 91,7 juta keluarga. Setiap keluarga rata-rata memiliki 3,5 warga. Pesan ”jangan menua sebelum kaya” menjadi relevan ketika melihat profil keluarga di negara kita dan harapan akan adanya bonus demografi. Apalagi, dikaitkan dengan asa Indonesia Emas sewaktu kita merayakan seabad Proklamasi Kemerdekaan RI. Rasio ketergantungan (dependency ratio) kita cenderung tinggi. Artinya, beban warga yang produktif cenderung berat.
Dependency ratio adalah perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) dan jumlah penduduk usia produktif. Prediksi rasio ketergantungan Indonesia tahun 2045, berdasarkan proyeksi penduduk yang sering digunakan, diperkirakan turun hingga tahun 2030. Namun, akan kembali meningkat seiring penuaan populasi. Menurut data BPS, rasio ketergantungan negara ini diperkirakan meningkat menjadi sekitar 49,3 % tahun 2045. Artinya, ada 49 orang yang tidak bekerja (usia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun) untuk setiap 100 orang yang bekerja, yang berusia 15-64 tahun. Angka ini bisa berubah seiring dengan perubahan demografi, kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan di Indonesia.
Tahun 2035, dependency ratio di angka 48. Pada 2040, diproyeksikan menyentuh angka 50. Hasto mengingatkan, sebetulnya bonus demografi praktis sulit dinikmati untuk akselerasi pendapatan per kapita. Setelah tahun 2035, diperkirakan periode bonus demografi ini hilang. Jika kita tak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, peluang untuk bangsa ini bisa kaya dan keluar dari middle income trap menjadi sangat kecil. Jendela bonus demografi semakin sempit. Jendela peluang bonus demografi terjadi saat dependency ratio di bawah 50 (Kompas, 29/6/2024). Sekecil apa pun, bonus demografi masih bisa dioptimalkan. Selalu masih ada harapan. (Yoga)
Rumah Murah Bisa Tak Terserap
Subsidi perumahan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kian menipis. Dipangkasnya kuota pembiayaan rumah bersubsidi tahun ini membuat rumah yang sudah dibangun pengembang berpotensi tak terserap. Tahun 2024, kuota rumah bersubsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 166.000 unit, turun dibanding tahun 2023 sebesar 220.000 unit. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merilis, total realisasi penyaluran FLPP rumah bersubsidi hingga 13 Juni 2024 sudah 80.134 unit atau 48,27 % total kuota FLPP tahun ini. Dari data aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), stok rumah subsidi saat ini 118.000 unit di seluruh Indonesia. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengemukakan, saat ini stok rumah subsidi yang dibangun anggota Apersi berkisar 30.000 unit.
Di tengah kuota FLPP yang terbatas, ada kekhawatiran rumah yang sudah dibangun pengembang tidak terserap. Meskipun pengaturan kuota FLPP sudah dikelola BP Tapera, distribusi kuota yang terbatas tersebut akan menimbulkan persoalan, yakni masyarakat tertunda mengakses rumah. Sementara rumah subsidi yang sudah terbangun tidak terserap optimal. Dampaknya, operasionalisasi pengembang dan arus kas terganggu serta berpotensi menimbulkan kredit macet konstruksi. ”Ini menjadi tidak sehat. Masyarakat terhambat dalam mengakses rumah, upaya mengatasi backlog (kekurangan) rumah terganggu, sedang rumah yang dibangun pengembang tidak bisa terserap,” ucap Junaidi, Minggu (30/6). (Yoga)
NILAI TUKAR, Antara Isu Struktural dan Persepsi
Nilai tukar pada Rabu (26/6/2024) menurut data Bank Indonesia Jisdor Rp 16.435 per Dollar AS, melemah dibanding sehari sebelumnya Rp 16.379. Pelemahan nilai tukar juga terjadi pada won Korea, yen Jepang, yuan China, baht Thailand, dan peso Filipina dengan pelemahan rupiah kali ini terdalam. Pelemahan nilai tukar hingga di atas Rp 16.000 memunculkan kekhawatiran kenaikan harga barang dan jasa asal impor hingga memperbesar inflasi. Dampak turunnya nilai tukar rupiah berkepanjangan sangat luas karena banyak kebutuhan dasar masih berasal dari impor. Pelemahan rupiah sedikit banyak membuat pengusaha waswas. Pengusaha memerlukan kepastian nilai tukar dalam perencanaan bisnis. Saat ini sumber ketidakpastian dianggap berasal dari luar Indonesia.
Dollar AS yang mendominasi pasar uang global masih akan kuat hingga akhir 2024. Pemilu presiden AS pada 5 November 2024 ikut memengaruhi nilai tukar dollar. Imbal hasil yang menarik membuat investor global berinvestasi di pasar uang AS. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Mohamad S Hidayat menyatakan, ”Keadaan ekonomi dan geopolitik global sedang tidak baik-baik saja. Situasi dalam negeri saat ini baik, pertumbuhan ekonomi 5,1 % dan inflasi di bawah 3 %, tapi, pemerintah dan masyarakat perlu tetap waspada dan memperbaiki keadaan di dalam negeri.” Pertumbuhan ekonomi global belum pulih setelah krisis keuangan global 2008, disusul pandemi Covid-19, invasi berkepanjangan Rusia ke Ukraina, ketegangan perdagangan antara AS dan China, serta konflik di Palestina dan sejumlah negara Afrika.
Pemerintah harus tegas menjalankan aturan, seperti penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri, termasuk jasa pelabuhan dan pembelian gas. Beban akibat regulasi yang diada-adakan pemda harus dihapus. Persepsi terhadap pengelolaan ekonomi ikut memengaruhi nilai tukar. Beberapa isu sensitif adalah sejauh mana pemerintahan baru akan melanjutkan disiplin fiskal yang dijalankan selama ini dan pembiayaan program makan bergizi gratis. Pernyataan Thomas Djiwandono mewakili tim transisi presiden terpilih bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa program makan bergizi untuk seluruh Indonesia dilaksanakan bertahap dengan anggaran Rp 71 triliun ada dalam RAPBN 2025 sempat menguatkan nilai tukar rupiah pada Senin (24/6). (Yoga)









