Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyampaikan hanya dua orang anggota DPR RI dari 58 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Konfirmasi hanya dua anggota DPR dan statusnya terduga, kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR, [tapi] orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58. Totalnya jadi 58 tadi itu, angkanya [transkasi] Rp1,926 miliar,” jelas Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah. “Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan

Perbankan nasional masih mempertahankan suku bunga kredit di tengah suku bunga tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. Strategi ini dilakukan perbankan untuk menjaga kualitas kredit tetap terkendali  dengan non performing loan (NPL) di level yang rendah. Berdasarkan data BI, pada Mei 2024 rata-rata pertimbangan suku bunga kredit relatif stabil sebesar 9,26%, naik 1 poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya 9,25%. Suku bunga perbankan tetap terjaga, dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan bauran kebijakan BI serta dampak kebijakan transparansi suku bunga kredit yang membuat efisiensi suku bunga perbakan terjaga. (Yetede)

PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspress Kilat (Shopee Express) melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada sidang majelis keempat di kantor Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Jakarta pada Selasa (2/7/2024). Inisitaif ini dilakukan untuk memastikan komitmen Shopee dalam perubahan perilaku yang sudah disepakati. Sebelumnya, Shopee dan Shopee Express telah menyetujui berbagai poin perubahan perilaku yang telah ditetapkan Majelis KPPU pada sidang ketiga tanggal 25/6/2024. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh Direktur Eksekutif PT Shopee Internasional Indonesia Handika Jahja, dan Direktur Utama SPX Express Richard Anggoro. Pada sidang keempat ini, Ketua Majelis KPPU Aru Armando meminta kuasa hukum pihak terlapor untuk membacakan poin-poin terkait Pakta Integritas. Kami ingin tahu apakah draft yang dibacakan di persidangan kemarin itu sama dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh para pihak," papar dia.

Poin pertama, tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana  yang tertuang di Laporan Dugaan Pelanggaran  (LPD). Poin kedua, menghentikan kegiatan posisi dominan sebagaimana yang tertuang dalam LPD. Poin ketiga, bersedia menyampaikan bukti berupa surat atau dokumen bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada tim pengawas perubahan perilaku. Poin keempat, bersedia aktif dan koopertif dalam setiap proses verifikasi dan validasi alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 94. Poin kelima, pengawasan perusahaan perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari yaitu sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 6 November 2024. Poin keenam, Bahwa terlapor I dan terlapor II wajib mengikuti program kepatuhan KPPU. (Yetede)

Setelah penerimaan pajak sempat meroket akibat naiknya harga komoditas global pada 2022 dan 2023, kinerja pajak tahun 2024 turun drastis seiring melandainya harga komoditas tersebut. Lima bulan berturut-turut sepanjang awal 2024, setoran pajak merosot. Berdasar data Kemenkeu, penerimaan pajak Januari-Mei 2024 terkontraksi 8,4 % dibandingk periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp 830,5 triliun jadi Rp 760,4 triliun Turunnya kinerja pajak itu sudah terjadi sejak awal 2024. Per Januari 2024, setoran pajak minus 8,07 % secara tahunan. Berturut-turut minus 3,9 % per Februari, minus 8,8 % per Maret, dan minus 9,3 % per April. Sementara, pengeluaran pemerintah semakin besar. Selain belanja wajib dan rutin yang harus dialokasikan di APBN, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang yang semakin besar.

Tahun ini, pembayaran bunga utang mencapai Rp 497,3 triliun. Tahun depan, nilainya membengkak jadi Rp 561 triliun. Di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ”cekak”, pemerintah punya proyek ambisius. Ada pembangunan IKN yang ”diwariskan” rezim Jokowi kepada Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, janji kampanye Prabowo, yang butuh anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Di antara opsi lain, seperti berutang, pilihan paling ideal tentunya menaikkan penerimaan pajak. Tantangannya adalah pada caranya. Cara paling mudah dan cepat adalah dengan menaikkan tarif pajak yang dipungut dari setiap wajib pajak.

Berdasar amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN atau Pajak Konsumsi semestinya dinaikkan dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Namun, keputusan menaikkan tarif pajak di tengah kondisi gejolak ekonomi, daya beli masyarakat yang sedang melemah, serta sektor riil yang tertekan adalah tidak mudah dan belum tentu tepat pula. Publik akhir-akhir ini sangat resistan terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menambah beban biaya hidup. ”Akan sulit menaikkan tarif PPN karena itu bukan hal yang populis meski dibutuhkan. Keputusannya bagaimana, kita tunggu pemerintahan selanjutnya. Namun, sepertinya akan sulit sehingga kita bakal lebih berharap pada intensifikasi (pajak),” kata peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, Minggu (30/6). (Yoga)