Kinerja industri manufaktur Indonesia melambat. Tercermin dari penurunan Purchasing Manager's Index (PMI). S&P Global merilis PMI Manufaktur Indonesia Juni 2024 turun ke level 50,7, anjlok 1,4 poin dibandingkan Mei yang masih di level 52,1. Penurunan PMI menjadi perhatian pelaku pasar. Penurunan PMI bisa jadi sentimen prospek kinerja dan saham emiten di sektor industri. Terlebih, di semester I-2024, indeks saham sektor industri masih terkoreksi -15,08%. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi menyoroti tiga faktor yang menyebabkan penurunan PMI Manufaktur Indonesia. Pertama, tertahannya suku bunga acuan di level tinggi, dimana pasca kenaikan suku bunga, PMI menunjukkan tren menurun. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketiga, pemulihan ekspor yang masih lambat. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Alrich Paskalis Tambolang menimpali, penurunan PMI dapat menimbulkan kekhawatiran atau dampak psikologis di kalangan investor. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani ikut memprediksi, sentimen dari penurunan PMI hanya jangka pendek. "Dampak ke pasar hanya sementara, akan ada koreksi satu atau dua hari.Setelah itu IHSG akan melanjutkan rally," terang Arjun. Sektor barang konsumsi primer performanya bisa lebih stabil dengan produk yang tetap dibutuhkan masyarakat. Sedangkan konsumsi non-primer rawan tekanan saat ekonomi melambat. Masyarakat akan membatasi konsumsi.

Upaya pemerintah untuk menyuntikkan dana ke sejumlah korporasi pelat merah melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tak berjalan mulus. Pasalnya, tak semua usulan injeksi modal negara disetujui DPR RI lantaran ada badan usaha milik negara (BUMN) dianggap berkinerja buruk dan penuh polemik. Dus, pemerintah pun perlu bermanuver lebih lihai guna mengamankan kinerja BUMN di masa mendatang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (3/7), Komisi XI DPR menyetujui PMN senilai Rp27,5 triliun untuk 18 perusahaan pelat merah. Awalnya pemerintah mengusulkan PMN sebesar Rp30,59 triliun.Di antara triliunan suntikan modal negara itu, Komisi XI menyetujui PMN untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya Rp5 triliun, atau separuh dari usulan pemerintah, dengan pertimbangan masih merugi, bahkan terindikasi tersangkut fraud empat debitur bermasalah senilai Rp2,5 triliun. “Memberikan Rp5 triliun [kepada LPEI] sebetulnya sangat berat untuk kami berikan persetujuan. Kami melihat hal ini berisiko,” kata anggota Komisi XI DPR dari Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam raker itu. Legislatif juga kembali menolak usulan PMN untuk Badan Bank Tanah senilai Rp1 triliun. Penolakan sebelumnya pernah dilakukan DPR pada 2022. Keberadaan Bank Tanah dinilai masih penuh perdebatan pemerintah dengan petani dan masyarakat adat, juga berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga lain, seperti BPN/Kementerian ATR.

Dalam persetujuan PMN, Komisi XI memberikan sejumlah catatan. PMN untuk LPEI harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulangi kesalahan pengelolaan. BPK akan masuk melakukan audit kinerja LPEI dan model bisnis yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI. Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN harus melaksanakan tugasnya dengan tata kelola yang baik serta kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Kemenkeu, lanjutnya, juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala. Sementara itu, pengamat menilai PMN tahun anggaran 2024 yang mengalir ke sejumlah BUMN bermasalah tidak tepat sasaran. Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, mengatakan PMN secara prinsip adalah investasi yang ditanamkan pemerintah kepada perusahaan pelat merah yang bertujuan a.l. mendukung perkembangan ekonomi nasional. Khusus untuk LPEI, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menilai BUMN itu perlu menunjukan bukti telah melakukan upaya mendasar dalam perbaikan tata kelola dan standard operating procedure (SOP).

Perkebunan kelapa sawit memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional. Kontribusinya meliputi pendapatan, devisa negara, pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan di pedesaan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi sumber berbagai macam barang konsumsi berkelanjutan dalam jangka panjang. Minyak kelapa sawit telah menjadi ekspor non-migas terbesar kedua setelah batu bara, dengan nilai mencapai US$30,3 miliar pada tahun lalu, atau setara 12 persen dari total ekspor nasional. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektare dan total produksi 55 juta ton pada tahun 2023, Indonesia memasok 54 persen pasar minyak kelapa sawit global dan sepertiga dari total pasokan minyak nabati global. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri sawit yang menentukan arah pasar global. Minyak kelapa sawit diproyeksikan memainkan peran yang semakin penting sebagai sumber bahan bakar nabati berkelanjutan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi terbarukan dengan memperluas produksi bahan bakar nabati. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan biodiesel 35 (B35) dari minyak kelapa sawit menjadi B50.

Papua: Wilayah Potensial untuk Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan melalui dua cara, yaitu, pertama, meningkatkan produktivitas di perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Kedua, melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang sesuai. Papua, dengan potensi lahannya yang luas, menjadi wilayah paling potensial untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit, khususnya dengan menerapkan pola plasma minimal 20 persen di Papua, berpotensi menjadi solusi efektif untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat adat setempat. Daratan Papua tercatat seluas 41,3 juta hektare, dimana 36 juta hektare di antaranya merupakan hutan atau mencakup 87 persen dari total luas wilayah tersebut. Kementerian Pertanian membeberkan data, terdapat 29 konsesi kelapa sawit yang beroperasi di Papua, dengan luas total 225.000 hektare atau setara dengan 0,5 persen luas daratan Papua. Sebuah porsi yang tidak berarti dibandingkan dari luas perkebunan nasional adalah 16 juta hektare. Luas konsesi yang berizin mencapai sekitar 1 juta hektare dan akan lebih besar lagi jika tidak dilakukan tindakan drastis pada 2021, ketika pemerintah Papua Barat mencabut 16 izin konsesi dengan total luas 340.000 hektare.

Data ini bertolak belakang dengan klaim kelompok anti-sawit yang menuduh pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai momok menakutkan dan mengancam kelestarian hutan Papua. Ironisnya para pegiat anti-sawit tidak menawarkan solusi konkret untuk membantu masyarakat miskin di Papua meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, isu deforestasi di Papua perlu dikaji secara mendalam mengingat secara administratif kawasan yang dialokasi untuk perkebunan kelapa sawit di lokasi yang ditentang berada di kawasan non-hutan atau areal penggunaan lain, sehingga secara hukum, perizinan untuk perkebunan sawit telah memenuhi aspek legalitas. Sementara, bila kita menggunakan definisi hutan berdasarkan FAO atau penutupan lahan, maka tidak akan ada lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bukan hanya perkebunan sawit tapi semua program atau proyek apapun. Karena pada intinya semua kegiatan pembangunan memerlukan ruang atau lahan. Upaya terbaik adalah bagaimana kebutuhan ruang untuk pembangunan, seperti sawit ini bisa dipadukan dengan konservasi atau perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan sawit berkelanjutan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan mengenai hal ini. Perlu ditemukan solusi dan setidaknya bisa dicapai melalui pengembangan kerangka kerja dan regulasi untuk mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Papua.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kantor cabang PT Pertamina Internasional EP (PIEP) di Dubai bisa menjadi kendaraan perusahaan untuk melakukan ekspansi, sekaligus membuka peluang menambah blok migas baru di Timur Tengah. “Potensi pengembangan bisnis dan peluang penambahan blok baru masih sangat besar dan terbuka lebar. Kami berharap kantor cabang baru ini bukan hanya sekadar penambahan fasilitas fisik, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dari sisi intangible benefits maupun tangible benefits,” katanya, Rabu (3/7). Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim mengatakan, hingga kini Pertamina Internasional EP telah berkontribusi sebanyak 20% terhadap total produksi migas Pertamina. Kantor cabang di Dubai pun diharapkan bisa meningkatkan koordinasi yang berujung pada peningkatan produksi. Adapun, Direktur Utama Pertamina Internasional EP Jaffee A Suardin mengakui perusahaan tengah mengincar blok migas baru di Irak. Pembicaraan awal telah dilakukan dengan serius bersama dengan otoritas hulu migas Irak.

Beberapa investor asing dan lokal diketahui berminat membeli sebagian besar kepemilikan saham di Jalan Tol Cibitung—Cilincing (JTCC) yang kini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menjelaskan bahwa minat investor terhadap aset jalan tol akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok itu cukup baik. Saat ini, dia menegaskan Pelindo telah berbicara dengan sejumlah pihak yang berminat untuk mengambilalih sebagian kepemilikan pada jalan tol itu. “Ada [calon investor] dari dalam maupun luar negeri, saat ini masih proses setelah penjajakan,” jelasnya di Kompleks DPR Jakarta pada Rabu (3/7). Dia menegaskan bahwa Pelindo akan melepas 65% kepemilikan sahamnya atas jalan tol tersebut. Rencananya, dia menuturkan proses divestasi jalan tol rampung pada tahun ini. Bila terealisasi, utang perseroan dapat berkurang sebesar Rp8 triliun. Posisi utang Pelindo pada akhir 2023 sebesar Rp42,87 triliun. 

Jumlah tersebut sudah menurun dari posisi pada 2021—2022 masing-masing senilai Rp50,9 triliun dan Rp52,67 triliun. Perusahaan terus membayarkan utangnya dengan optimal sejak rampungnya merger pada 2021. Saat ini, ruas JTCC dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia. Kedua perusahaan itu berada di bawah anak usaha Pelindo yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). JTCC Seksi 1 beroperasi sejak 31 Juli 2021, Seksi 2 dan Seksi 3 juga beroperasi pada September 2022, sementara JTCC seksi 4 juga telah resmi dioperasikan mulai April 2023.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah melakukan peninjauan mendalam terhadap pengenaan bea masuk barang impor hingga 200% pada produk asal China. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan rencana restriksi itu tidak menyertakan produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri dan produk dengan spesifikasi yang berbeda. Menurutnya, rencana restriksi impor itu bisa menyulitkan dunia usaha dan industri dalam negeri jika menyasar bahan baku maupun bahan penolong. Sebab, iklim usaha dan investasi, kata dia, tetap harus terjaga dengan baik demi industri yang lebih berdaya saing. Dia juga meminta pemerintah tetap berkoodinasi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan kebijakan pengenaan bea masuk barang impor hingga ratusan persen. Selain itu, dia juga mendorong pendampingan dari Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) untuk menelaah wacana kebijakan bea masuk ratusan persen itu sebelum difi nalkan. Dengan langkah itu, risiko tindakan monopoli hingga penguasaan oleh golongan tertentu dapat dihindari saat kebijakan bea masuk hingga 200% itu diterapkan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso menyatakan pembahasan rencana pengenaan bea masuk produk impor hingga ratusan persen telah melibatkan pelaku usaha. Akan tetapi, Budi belum bisa menyebutkan komoditas atau produk apa saja yang bakal dikenakan bea masuk yang tinggi hingga ratusan persen itu. Alasannya, dia masih menunggu hasil penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Nantinya, Budi menyebut pengenaan bea masuk bakal ditetapkan melalui mekanisme bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga menilai setiap negara diperbolehkan menaikkan bea masuk terhadap suatu produk impor. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus bisa membuktikan bahwa adanya tindakan dumping pada produk impor asal China yang dianggap merugikan industri dalam negeri. Di sisi lain, dia blak-blakan bahwa pengenaan BMAD yang terlalu tinggi terhadap produk impor berisiko terhadap munculnya aksi retaliasi dari negara asal. Bisa saja, China kemudian berbalik menerapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk ekspor Indonesia.

”Laskar Sape Kerrab” (julukan Madura) terus bergerak, berinovasi, dan menginspirasi dalam upaya pemajuan Madura. ”Bibit-bibit ini baru ditanam untuk menyulami tanaman mangrove yang sudah rusak. Kami harus membuat bentang alam untuk menangkal abrasi yang menggerus pantai terus-menerus,” ujar Fatlillah (45) di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Saronggi, Sumenep, Madura, Selasa (7/5). Ia memulai gerakan penanaman mangrove sejak 2017 dan Sekretaris Pokmaswas Reng Paseser, Saronggi, Sumenep, yang bergerak di bidang plestarian ekosistem laut, baik di daratan maupun di dalam air. Fatlillah mengatakan, kawasan pesisir tengah menghadapi ancaman kerusakan akibat abrasi, pembuangan sampah rumah tangga ke laut, dan alih fungsi lahan.

Kondisi ekosistem laut yang berada juga tidak kalah memprihatinkan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. ”Jika dibiarkan, hasil tangkapan nelayan terus merosot karena ikannya tidak bisa berkembang biak,” ucap Koordinator Sumenep Kelompok Peduli Mangrove Madura itu. Guna memulihkan ekosistem pesisir, pokmaswas rutin menanam mangrove di daratan dan pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak serta Gili Genting. Pembibitan mangrove dilakukan sendiri dengan produksi 11.000 bibit per tahun, melibatkan ibu-ibu rumah tangga di Desa Tanjung.Mastuki (38), warga Desa Bira Tengah, Sokobanah, Sampang, di pantai utara Madura. Anak nelayan yang juga pedagang ikan teri di pasar itu, mengubah lubang-lubang bekas galian tambang pasir laut menjadi destinasi wisata di Pantai Lon Malang.

Upaya Mastuki menciptakan lapangan kerja bagi pemuda desa, dengan gaji Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan, di atas upah minimum daerah. Para ibu rumah tangga dilibatkan dalam pembuatan cendera mata, seperti tas, dompet, dan gantungan kunci, sedikitnya 180 orang terlibat. ”Kalau bukan pemuda (pelopornya), siapa lagi,” ujar Mastuki. Kiprah Wawan Noviyanto (35) lain lagi. Ia melestarikan tradisi pembuatan keris di Desa Aeng Tong Tong, Sumenep, lewat desa wisata, ia membuat paket wisata sehari menjadi empu yang menarik turis domestik dan mancanegara. Warisan nenek moyang itu pun kian dikenal publik. Mengubah citra Madura turut diperjuangkan Yusrif Rahmat Syakur (21) dan Faihaa (20), mahasiswa IAIN Madura. Lewat program Lensa Sekolah yang diinisiasi media lokal Klikmadura, mengangkat aktivitas pemuda Madura yang mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak sekolah.

Rektor Institut Ilmu Keislaman (Instika) Annuqayah, Muhammad Naqib Hasan, menyatakan, tanpa peran pemuda, kemajuan pembangunan di empat kabupaten di Madura sulit dicapai. ”Pemuda (sumber) kekuatan yang luar biasa. Beri panggung kepada kaum muda agar mereka bisa berkiprah seluas-luasnya untuk kemajuan Madura,” katanya. Madura menduduki peringkat tertinggi persentase jumlah penduduk miskin di Jatim tahun 2023. Mayoritas penduduk tidak tamat SD. Mengatasi isu SDM itu, sosiolog UTM, Iskandar Dzulkarnain, mengatakan, kiprah para pemuda harus semakin ditingkatkan. Buka akses seluasnya agar lebih banyak inspirasi, inovasi, dan kreasi untuk mempercepat pemajuan Madura. (Yoga)

Transformasi yang dilakukan pemerintah di tubuh BUMN sehingga entitas ini mampu menyetorkan jumlah nominal dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara, mencapai Rp 82,1 triliun pada tahun 2023, patut diapresiasi. Namun, politisasi berpotensi menghambat ruang gerak BUMN sehingga sulit melompat, apalagi mengglobal. Sesuai amanat UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara bukan hanya melakukan fungsi komersial, BUMN punya peran menjalankan fungsi layanan publik, seperti penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam, hingga alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. Dalam kerangka fungsi dan tugas BUMN tersebut, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berurusan dengan BUMN menjadi luas. Bukan cuma pemegang saham, seperti eksekutif di pemerintahan, tetapi juga pemegang shareholder lain, sebut saja legislatif, ormas, dan berbagai kelompok kepentingan.

Pengamat BUMN dari BUMN Research Group Lembaga Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, tidak bisa dinafikan bahwa kekuasaan politik punya pengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Contoh paling sederhana, penguasa selalu punya wewenang untuk menempatkan sosok, baik di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. ”Kondisi ini kerap membuat harapan dari terlaksananya tata kelola yang baik di BUMN terganggu. Karena adanya intervensi dari invisible hand (tangan tak terlihat) yang menggunakan bermacam akses, termasuk akses-akses yang dianggap tidak bersih,” ujarnya. Besarnya pengaruh pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok kunci di tubuh BUMN, lanjut Toto, merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh negara. Meski demikian, risiko praktik tata kelola yang buruk dapat diantisipasi selama ada sistem dan mekanisme yang sesuai dalam penunjukan direksi ataupun komisaris. (Yoga)

Pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan 20 % dari APBN harus dipastikan alokasi, distribusi, dan pengawasannya tepat untuk mendukung tercapainya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan guna mendukung kemajuan bangsa. Pemerintah dan pemda perlu meluruskan kembali komitmen politik penggunaan anggaran pendidikan secara jujur. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat menteri pendidikan, Selasa (2/7) yan diadiri  Mendiknas periode 2009-2014, M Nuh; Menristekdikti periode 2014-2019, M Nasir; serta Mendikbud periode 2016-2019 Muhadjir Effendy. Nuh mengatakan, dua dekade terakhir menjadi masa krusial dan kritis karena ada modal demografi untuk mendukung kemajuan bangsa pada 2045. Masih ada waktu hingga tahun 2040 untuk mengoptmalkan peran dunia pendidikan mendukung penyiapan SDM unggul dan produktif, lalu selanjutnya Indonesia akan masuk dalam masa populasi menua.

”Jadi, kita harus memastikan bagaimana pendidikan dilaksanakan secara layak untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi,” ujar Nuh. Nuh mengapresiasi Panja Pembiayaan Pendidikan yang memperjuangkan pengelolaan anggaran pendidikan yang semakin baik. ”Inilah masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan. Kalau memang dana pendidikan kurang, harus ikhlas memakai anggaran lain untuk pendidikan. Kekurangan dana pendidikan ini menyebabkan komplikasi, dari kenaikan uang kuliah tunggal hingga sekolah rusak yang tidak tertangani,” katanya lagi. Menurut Nuh, tak cukup hanya mengevaluasi anggaran fungsi pendidikan 20 %, tapi harus sampai melihat alokasi secara detail dan implementasinya. Nuh heran dengan masuknya dana desa ke dalam anggaran fungsi pendidikan.

”Isinya apa? Lurah mengurusi apa di pendidikan itu? Kita tidak bisa berharap argumen politik, tetapi butuh secara jujur dan hati nurani apakah transfer ke daerah dan dana desa (tahun 2024 lebih dari Rp 346 triliun atau 52 % dari total anggaran fungsi pendidikan) memang untuk pendidikan? Kalau secara formal dilegalkan dan penggunaan tidak benar, ini perlu bertobat,” ujarnya. Nuh menekankan agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan sesuai amanah dengan menetapkan distribusi dan alokasi secara adil berbasis unit cost, berbasis prioritas, dan berdampak maksimal. Untuk itu, sejak awal harus dipastikan kualitas belanja mulai dari perencanaan sehingga berbagai prioritas pendidikan dapat diselesaikan. Hingga kini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah menuntaskan wajib belajar 12 ta-hun yang kondisinya masih stagnan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dan inovasi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) harus serius diwujudkan. Penyediaan, rehabilitasi, dan modernisasi infrastruktur pendidikan juga perlu diperhatikan. (Yoga)

Penurunan tajam Indeks Manajer Pembelian, Juni 2024, menjadi sinyal perlambatan sektor manufaktur, yang harus segera diantisipasi agar tak berdampak negatif ke ekonomi. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global menunjukkan, meskipun industri manufaktur kita masih dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7. Turun dibandingkan bulan Mei di 52,1 (Kompas, 1/7/2024). Setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi, sinyal kontraksi tentu harus diwaspadai. Apalagi, sektor manufaktur adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang 19 % PDB dan 72,24 % total ekspornasional di 2023. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja. Kemerosotan kinerja manufaktur menjadi alarm bahaya bagi perekonomian, mengingat tren ekspor dan neraca perdagangan yang mencemaskan beberapa bulan terakhir.

Ekspor manufaktur nonmigas, yang terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2022, berbalik terkontraksi 11,95 % pada 2023 akibat perlambatan ekonomi global. Angka PMI Juni adalah yang terendah sejak November 2022, dipcu menurunnya pesanan baru akibat melambatnya perekonomian global dan domestik. Penurunan pesanan ini juga yang pertama terjadi sejak Agustus 2021. Menurut Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, manufaktur Indonesia telah kehilangan momentum besar karena pertumbuhan permintaan baru nyaris berhenti dan ekspor terkontraksi empat bulan berturut-turut. Penurunan permintaan akibat melambatnya perekonomian global tak hanya dialami Indonesia. Adanya negara-negara pesaing yang mengalami kenaikan PMI, sementara kita mengalami penurunan tajam PMI, menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan pelaku industri kita tak mampu berekspansi. (Yoga)